DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencakup Ketentuan Umun, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -2· dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. .3.
3.PejabatNegaraadalahBupati,WakilBupati,sertapejabat negaralainnyayang ditentukanolehperaturanperundang- undangan. 4.AnggotaDPRDadalahpejabatdaerahyangmemegangjabatan AnggotaDPRDprovinsi,kabupaten,ataukotasesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan. 5.CalonPegawaiNegeriSipilyang selanjutnyadisebutCPNS adalahPegawaiyang barululustesseleksi penerimaanCalon PegawaiNegeriSipiltahap pertamadanCalonPegawaiNegeri Sipilbelummengikutikewajibanuntukmemenuhisyarat sebagaiPegawaiNegeri Sipil dengangaji100%. 6.PegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerjayangselanjutnya disebutPPPKadalahwargaNegaraIndonesiayang memenuhi syarattertentu,yang diangkatberdasarkanperjanjiankerja untukjangkawaktutertentudalamrangkamelaksanakan tugaspemerintahandan/ataumendudukijabatan Pemerintahan. 7.Hari RayaadalahharirayaIdul Fitri. 8.Daerah adalahKabupatenGorontalo
9.BupatiadalahBupatiGorontalo BABII PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJIKETIGA BELAS BagianKesatu Umum Pasal 2

(1)Pemberian tunjanganHariRayadanGajiKetigaBelasdiberikan kepada: a.PNSdanCalonPNS;
1. b.PejabatNegara;
2. c.PimpinandanAnggotaDPRD;
3. d.PimpinanBadanLayananUmumDaerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. e.Pegawai Non PegawaiAparaturSipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, .4. sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan;dan f.PPPK.
(2)PNS sebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi PNSdalam jabatan: a.pimpinantinggiataudalamjabatansetarajabatanpimpinan tinggi; b.administratorataudalamjabatanyangsetarajabatanadministrator; c.pengawasataudalamjabatanyangsetarajabatanpengawas;
1. d.fungsional utama; e.fungsional ahlimadya; f.fungsional ahlimuda; g.fungsional ahlipertama; h.fungsionalpenyelia; 1.fungsionalmahir; j.fungsionalterampil; k.fungsionalpemula;dan 1.pelaksana.
(3)TunjanganHari RayatidakdiberikankepadaPNS: a.sedang cuti diluartanggungan negara;atau
1. b.sedangditugaskandiluarinstansipemerintahbaikdidalam negerimaupundiluarnegeriyanggajinyadibayarolehinstansi tempatpenugasan, sesuaipangkat,jabatan,peringkatjabatan, ataukelasjabatannya. BagianKedua PemberianTunjanganHariRaya Pasal 3
(1)TunjanganHariRayasebagaimanadimaksuddalamPasal 2ayat ( 1)terdiriatas: a.gaji pokok; b.tunjangan keluarga; c.tunjangan pangan;
1. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum;dan
2. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam1 (satu)bulan dengan memperhatikan kemampuan .5. kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi:
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, a tau kelas jabatannya setara.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya;dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas. -6·
(6)Dalam halpenghasilan1(satu)bulanpada2(dua)bulansebelum bulanHariRayasebagaimanadimaksudpadaayat(1)belum dibayarkansebesarpenghasilanyang seharusnyaditerimakarena berubahnyapenghasilan, kepadayangbersangkutantetap diberikanselisihkekuranganTunjanganHariRaya.
(7)Penghasilansebagaimanadimaksud padaayat(1) diberikanbagi CPNSmeliputi: a.80%(delapanpuluhpersen)darigajipokokPNS; b.tunjangankeluarga; c.tunjanganpangan; d.tunjangan umum;dan e.tambahanpenghasilanpalingbanyaksebesaryangditerima dalam1 (satu)bulandenganmemperhatikan kemampuan kapasitasfiskaldaerahdansesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan. BagianKetiga PemberianGajiKetigaBelas Pasal 4 BesaranPemberianTunjanganHariRayasebagaimanadimaksud dalampasal3,berlakusecaraMutatisMutandisterhadapBesaran PemberianGajiKetigaBelas.
(1)TunjanganHariRaya untukAparaturSipilNegara,Pensiunan, PenerimaPensiunDanPenerimaTunjangandibayarkanpaling cepat15(limabelas)harikerjasebelum tanggalHariRaya.
(2)Dalam hal TunjanganHariRayasebagaimanadimaksud pada ayat(1)belum dapatdibayarkan, TunjanganHariRaya dapat dibayarkan setelah tanggal HarlRaya.
(3)Besaran tunjanganHarlRaya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.

BAB III

PEMBAYARAN Pasal 5

Pasal 7

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Ditetapkan di Limboto pada tanggal I(?) M � ee« 1).()J-5 �UPATI GORONTALo_j Diundangkan di Limboto pada tanggal 19 fV't>� ?-o'5 Pj.SEKRETA MOHAMMAD TRI AL ENTENGO GORONTALO, - --� BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR =f

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…