DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan 2 BupatitentangRencanaAksiDaerahPerkebunanKelapa SawitBerkelanjutanKabupatenGorontaloTahun2024-2026; Mengingat:1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegeri Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor29Tahun1959tentang PembentukanDaerah-daerahTingkatIIdiSulawesi (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1959Nomor 74,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor1822); 3.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor82,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5234)sebagaimanatelah beberapakalidiubah,terakhirdenganUndang-UndangNomor 13Tahun2022 tentangPerubahankeduaatasUndang- UndangNomor12Tahun2011 tentangPembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2022Nomor14�)TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6801); 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimanatelahbeberapakali diubah, terakhirdenganUndang-UndangNomor6Tahun2023 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- UndangNomor2 Tahun2022tentangCiptaKerjamenjadi Undang- Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856);

5.Undang-UndangNomor39Tahun2014 tentang Perkebunan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor 308, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5613)sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor6 Tahun2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 3 tentangCiptaKerjamenjadi Undang-Undang(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor41,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6856); MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATITENTANGRENCANAAKSIDAERAH PERKEBUNAN KELAPASAWITBERKELANJUTANTAHUN 2024-2026. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan: 1.Perkebunanadalahsegalakegiatanpengelolaansumberdaya alam,sumberdayamanusia,saranaproduksi,alatdanmesin, budi daya,panen,pengolahandanpemasaranterkait tanamanperkebunan. 2.Usahaperkebunankelapasawit adalahusahayang menghasilkanbarang dan/ataujasaperkebunan kelapasawit. 3.PelakuUsahaPerkebunanadalahpeke bundan/atau perusahaanperkebunanyang mengelola usahaperkebunan.
4.Pekebun adalahorang perseoranganWargaNegaraIndonesia yangmelakukan usahaperkebunandenganskala usahatidak mencapaiskala tertentu. 5.PerusahaanPerkebunan adalahbadan usahayang·berbadan hukum,didirikanmenuruthukumIndonesiadan berkedudukandiwilayahIndonesiayang mengelola usaha perkebunandenganskala tertentu. 6.PerkebunanKelapaSawitBerkelanjutanIndonesia(Indonesian Sustainable PalmOil yang selanjutnyadisingkatISPO adalah sistem usahadibidang perkebunan kelapasawityanglayak ekonomi, layaksosial dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
7.Perkebunan plasma kelapa sawit adalah kebun yang dibentuk dan dikembangkan oleh perkebunan inti, yaitu perusahaan 5 16.PemerintahDaerahadalahBupatisebagaiunsur PenyelenggaraPemerintahanDaerah yangmemimpm pelaksanaanurusanpemerintahan�l'Dpfljikewenangan daerahotonom. 17.BupatiadalahBupatiGorontalo.
18.DaerahadalahKabupatenGorontalo.

Pasal 2

(1)PeraturanBupatiini dimaksudkan�·bagaipedomanbagi pemangku kepentingan terkaitkelp,1sawituntuk meningkatkansinergi,koordinasidankomunikasi dalam mencapaitujuanpembangunankelapasawit berkelanjutan.
(2)PeraturanBupati rmbertujuan untukmewujudkan pencapaianprogramdankegiatanyangIerkaitandengan pembangunanperkebunankelapasawit»erketanjutandi Daerah.

Pasal 3

RAD-KSB dituangkandalambentuk5(lima)komponenyaitu: a.penguatandata,penguatankoordinasiIIaninfrastruktur; b.peningkatankapasitasdankapabili�pekehin; c.pengelolaandanpemantauanlingkunzan; d.tatakelolaperkebunandanpenanganansengketa;dan e.dukunganpercepatanpelaksanaansertifikasiISPO dan peningkatan aksespasarprodukkelapasawit.

Pasal 4

(1)DokumenRAD-KSB sebagaimanadimaksud dalamPasal3 disusundengan sistematika sebagai berikut:
(2)DokumenRAD-KSBsebagaimanadimaksudpadaayat(1) tercantumdalamLampiranyangmerupakanbagiantidak terpisahkandariPeraturanBupatiini.

Pasal 5

(1)PelaksanaanRAD-KSBdilakukansecarakoordinatifolehtim pelaksanadaerah,yangterdiridari: a.Dinas; b.PerangkatDaerahPelaksana; c.MitraPendukung; d.PelakuUsaha;dan e.Parapihakterkaitperkebunankelapasawitsertadapat mengikutsertakanperanmasyarakatsesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan.
(2)Timpelaksanadaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1) ditetapkandenganKeputusanBupati.
(3)Untukmembantu timpelaksanadaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(1),dibentukSekretariattim pelaksana daerah yangberkedudukandiBAPPELTBANGDAKabupaten Gorontaloyang membantumengkoordinirpenyelenggaraan urusanpemerintahanyangtertuang dalamRAD-KSB.

Pasal 6

PembiayaanpelaksanaanRAD-KSB bersumberdari: a.Anggaranpendapatandanbelanjadaerah;dan

b.Sumberlainyang sahdan tidakmengikat sesuaidengan ketentuanperaturan perundang-undangan. 7

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. Ditetapkan di Limboto Pada tanggal ;:zs �f(L(t :uJK P TI GORONTALO, ;r- .:lS t>f � <., :),()X H KABUAPATEN GORONTALO, BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR C:,

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…