DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah ini dibentuk untuk menindaklanjuti penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah ini mengatur tentang tata cara pemberian insentif kepada aparatur yang terlibat dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah. Insentif yang diberikan diharapkan dapat memotivasi para pemungut pajak untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mengumpulkan pajak daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8);
15.Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 21);
16.Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 29); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gresik.
5.Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
6.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
7.Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
9.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
13.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15.Insentif Pemungut Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada aparat pemungut Pajak Daerah berdasarkan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
16.Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

BAB II

ALOKASI INSENTIF

Pasal 2

(1)Pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima Insentif.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 5% (lima persen) untuk:
1. a.PBB-P2;
2. b.BPHTB;
3. c.PBJT;
4. d.Pajak Reklame;
5. e.Pajak Air Tanah;
6. f.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
7. g.Opsen PKB.
(3)Besaran alokasi insentif dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
(4)Kepala BPPKAD menyusun penganggaran Insentif setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 3

(1)Insentif dibayarkan secara proporsional kepada:
1. a.Pejabat dan pegawai ASN BPPKAD, sebagai instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah;
4. d.pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan tenaga lain yang ditugaskan BPPKAD; dan
5. e.pihak lain yang membantu BPPKAD dalam pemungutan Pajak Daerah.
(2)Tenaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tenaga yang ditugaskan oleh Kepala BPPKAD untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.
(3)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat meliputi:
1. a.PT. PLN Persero pada Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Gresik, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surabaya Barat, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surabaya Selatan, dan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bojonegoro;
2. b.Notaris/PPAT; dan/atau
3. c.Camat sebagai PPAT sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
(5)Pemberian Insentif kepada Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kebijakan Daerah dalam Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.

Pasal 4

(1)Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dihitung berdasarkan kelas jabatan, paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2)Besarnya pembayaran Insentif kepada pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen), dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)yang bersumber dari PBB-P2.
(3)Besarnya pembayaran Insentif kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang bersumber dari PBJT atas tenaga listrik.
(4)Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang bersumber dari BPHTB.

Pasal 5

(1)Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibagi secara proposional sebagai berikut:
1. a.tingkat Kecamatan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
2. b.tingkat Desa/Kelurahan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
(2)Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dijadikan 100% (seratus persen) secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.Camat sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.Petugas Pemungut Kecamatan sebesar 40% (empat puluh persen).
(3)Besarnya pembayaran Insentif sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah dijadikan 100% (seratus persen) secara proporsional dibayarkan kepada :
1. a.Kepala Desa/Lurah sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.Petugas Pemungut Desa/Kelurahan sebesar 40% (empat puluh persen).
(4)Petugas Pemungut Kecamatan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Kepala BPPKAD menetapkan pembagian besaran pembayaran Insentif kepada pejabat dan pegawai ASN BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan Keputusan Kepala BPPKAD.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

(1)Insentif diberikan berdasarkan capaian kinerja tertentu berupa capaian target penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulan.
(2)Pencapaian target penerimaan per jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
1. a.sampai dengan triwulan I mencapai sebesar 15% (lima belas persen);
2. b.sampai dengan triwulan II mencapai sebesar 40% (empat puluh persen);
3. c.sampai dengan triwulan III mencapai sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
4. d.sampai dengan triwulan IV mencapai sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dibayarkan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pembayaran Insentif untuk triwulan I, triwulan II, dan triwulan III dilaksanakan paling lambat pada bulan pertama setiap triwulan berikutnya; dan
2. b.pembayaran Insentif untuk triwulan IV dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
(2)Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada realisasi pencapaian target penerimaan per jenis Pajak Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target triwulan I atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
2. b.apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dan target triwulan I, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
3. c.apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target triwulan II atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
4. d.apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target triwulan II, Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
5. e.apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target triwulan III, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
6. f.apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target triwulan III atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
7. g.apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai target triwulan IV atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
8. h.apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari target triwulan IV tetapi lebih dari target triwulan III, insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
(3)Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak tercapai pada akhir tahun anggaran, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(4)Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kepala BPPKAD menetapkan penundaan dan/atau pengurangan kepada pejabat dan pegawai ASN BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2).
(2)Penundaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada pejabat dan pegawai ASN BPPKAD yang:
1. a.belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ASN sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
2. b.belum menyampaikan SPT tahunan; dan
3. c.belum menyelesaikan e-Kinerja yang merupakan aplikasi berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja pegawai ASN.
(3)Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya berlaku bagi ASN yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintahan.
(4)Pengurangan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada pejabat dan pegawai ASN BPPKAD yang:
1. a.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan;
2. b.terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
3. c.pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan; dan
4. d.tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang sah pada hari kerja dikenakan pengurangan pemberian insentif sebesar 2/3% (dua per tiga persen).
(5)Ketentuan mengenai pengurangan pemberian insentif diberlakukan kepada pejabat dan pegawai ASN BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga berlaku bagi tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(6)Pengurangan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung dari poin penilaian disiplin kerja, berdasarkan data indeks kedisiplinan pegawai dari aplikasi presensi pegawai.

Pasal 10

(1)Pemberian Insentif kepada pejabat dan pegawai ASN BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dikecualikan dalam hal yang bersangkutan:
1. a.pejabat dan pegawai ASN BPPKAD yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan;
2. b.pejabat dan pegawai ASN BPPKAD yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.pejabat dan pegawai ASN BPPKAD yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
4. d.pejabat dan pegawai ASN BPPKAD yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
5. e.pejabat dan pegawai ASN BPPKAD yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
(2)Penghentian pemberian Insentif kepada pejabat dan pegawai ASN BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional, dengan tetap memberikan besaran Insentif yang menjadi hak pejabat dan pegawai ASN BPPKAD berdasarkan perhitungan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…