Pemerintah Kabupaten Gresik
Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki mandat vital dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, lembaga ini bertanggung jawab langsung dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik, beroperasi dengan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai perundang-undangan. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Gresik mencakup aspek regulasi melalui penetapan perda dan perbup, pelayanan publik esensial seperti kependudukan dan kesehatan, serta program pembangunan daerah di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, yang melibatkan koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai visi "Gresik Baru Mandiri, Sejahtera, Berdayasaing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah".
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik
Pemerintah Kabupaten Gresik merupakan lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat krusial dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, sekaligus bertanggung jawab langsung dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang komprehensif. Melalui kewenangan regulasi, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah dan bupati yang mengatur berbagai sektor, sementara aspek pelayanan menyediakan layanan publik esensial seperti kependudukan, kesehatan, dan perizinan. Aspek program melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah di berbagai bidang, termasuk infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Dalam mewujudkan visi "Mewujudkan Gresik Baru Mandiri, Sejahtera, Berdayasaing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah", Pemerintah Kabupaten Gresik mengimplementasikan berbagai program strategis. Intervensi ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dan tata ruang, serta pelayanan publik yang efisien. Program seperti "Gresik Urus Stunting" juga menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kontribusi Pemerintah Kabupaten Gresik juga meluas pada isu-isu nasional, seperti pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui program-program terkait pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah juga berperan dalam peningkatan daya saing daerah dengan mendorong investasi dan pengembangan UMKM, serta aktif dalam upaya penurunan angka stunting dan pengelolaan lingkungan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam berbagai situasi penting, mulai dari administrasi kependudukan seperti mengurus KTP dan akta kelahiran, hingga perizinan usaha dan bangunan. Layanan kesehatan di RSUD Ibnu Sina dan puskesmas, serta pengurusan hal-hal terkait pendidikan dasar dan menengah, juga menjadi bagian dari interaksi warga. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau mencari informasi publik melalui kanal-kanal yang tersedia.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki mandat luas yang mencakup regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan layanan inovatif, pemerintah daerah berupaya mewujudkan visi pembangunan yang mandiri dan sejahtera. Peran strategis ini tidak hanya terbatas pada lingkup lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian isu-isu nasional dan mendukung kemajuan Indonesia secara keseluruhan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2015
Mengubah beberapa ketentuan yaitu: 1. Pasal 4 Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Pasal 5 tentang Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 6 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan. IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemohon untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan admoinistratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Peraturan ini berisi ketentuan umum; fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; persyaratan permohoan penerbitan IMB; Tata cara penyelenggaraan IMB; Retribusi IMB; Dokumen IMB; Pembinaan; Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 5 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Perda No 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan yang diubah adalah 1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 7A 2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 5 Pasal yaitu Pasal 20A, 20B, 20C, 20D dan 20E 3. Ketentuan Pasal 21 diubah 4. Ketentuan Pasal 22 diubah 5. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 12 Pasal yaitu Pasal 22A, 22B, 22C, 22D,22E, 22F, 22G, 22H, 22I, 22J, 22K, 22L 6. Ketentuan Pasal 28 diubah dan disisipkan satu pasal yaitu Pasal 28A 7. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 32 A 8. Diantara Bb XIII dan Bab XIV disisipkan satu bab yakni bab XIIIA 9. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 42a
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2019
Materi pokok: Mengubah Ketentuan Lampiran I angka V Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang : 1. Rincian APBD 2. Pendapatan Daerah 3. Belanja Daerah 4. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Standar Satuan Harga (SSH) sebagai harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Gresik, yang digunakan sebagai plafon tertinggi dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tahun anggaran 2026, mencakup berbagai komponen biaya belanja barang dan jasa yang rincian harganya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 10 Tahun 2015
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Perubahan pada Pasal 104.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 1 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem kelembagaan yang mengatur tugas, fungsi dan hubungan kerja. Peraturan ini berisi ketentuan umum; Pemerintah Desa; Tugas dan Fungsi Kepala Desa; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Desa; Tata Kerja Pemerintahan Desa; Hubungan Peemrintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.