DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2026

Nomor: 14
Tahun: 2026
Ditetapkan: 16 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas : a. Jenis Pegawai; b. Kebutuhan Pegawai; c. Penerimaan Pegawai; d. Perjanjian kerja dan Surat Pernyataan Kerja; e. Kewajiban dan Hak; f. Larangan, Pemberhentian dan Sanksi; g. Evaluasi Kinerja; h. Pembinaan dan Pengawasan; i. Pembiayaan; j. Ketentuan Peralihan; dan k. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kecukupan sumber daya manusia merupakan modal manusia (human capital) yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati dan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas’ud Kabupaten Gresik;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati dan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas’ud Kabupaten Gresik yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1213);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
15.Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas’ud Bawean Kabupaten Gresik Sebagai Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 41);
16.Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik Sebagai Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 17); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KEPEGAWAIAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRESIK SEHATI DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS’UD KABUPATEN GRESIK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
6.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.
7.Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati atau Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas’ud Kabupaten Gresik yang merupakan unit pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi lebih dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan mandiri.
8.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas’ud.
9.Panitia Penerimaan Pegawai adalah panitia pelaksana seleksi Pegawai BLUD yang dibentuk dengan Keputusan Direktur RSUD.
10.Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD RSUD adalah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi dengan Surat Perjanjian kerja dalam kurun waktu tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati atau Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas’ud.
11.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
13.Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

a.Jenis Pegawai;
b.Kebutuhan Pegawai;
c.Penerimaan Pegawai;
d.Perjanjian kerja dan Surat Pernyataan Kerja;
e.Kewajiban dan Hak;
f.Larangan, Pemberhentian dan Sanksi;
g.Evaluasi Kinerja;
h.Pembinaan dan Pengawasan;
i.Pembiayaan;
j.Ketentuan Peralihan; dan
k.Ketentuan Penutup.

BAB III

JENIS PEGAWAI

Pasal 3

(1)Pegawai BLUD RSUD terdiri atas:
1. a.Pegawai BLUD RSUD Kontrak; dan
2. b.Pegawai BLUD RSUD Tetap.
(2)Pegawai BLUD RSUD Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.Pegawai Kontrak Tidak Tetap; dan
2. b.Pegawai Kontrak Profesi Khusus Kesehatan.
(3)Pegawai Kontrak Profesi Khusus Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sumber daya manusia Profesi Khusus Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bersifat mendesak dan/atau kelangkaan profesi keahlian tertentu yang dibutuhkan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

BAB IV

KEBUTUHAN PEGAWAI

Pasal 4

(1)RSUD wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai BLUD RSUD.
(2)Formasi Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
1. a.jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
2. b.kemampuan keuangan BLUD;
3. c.kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
4. d.sarana dan prasarana yang tersedia; dan
5. e.uraian dan peta jabatan kebutuhan pegawai.

BAB V

PENERIMAAN PEGAWAI

Pasal 5

RSUD diberikan kewenangan untuk melakukan Penerimaan Pegawai BLUD RSUD berdasarkan rencana kebutuhan atau formasi RSUD.

Pasal 6

Tahapan penerimaan Pegawai BLUD pada RSUD terdiri atas :

a.Perencanaan dan Penetapan Kebutuhan;
b.Pelaksanaan Penerimaan; dan
c.Pengangkatan.

Pasal 7

(1)Direktur RSUD merencanakan dan menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(2)Direktur RSUD menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui BKPSDM untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan Pegawai tersebut.
(3)Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur RSUD menetapkan Keputusan Direktur tentang kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD.

Pasal 8

(1)Penerimaan Pegawai BLUD dilaksanakan melalui mekanisme seleksi.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia Penerimaan Pegawai yang dibentuk dengan Keputusan Direktur RSUD.
(3)Susunan Panitia Penerimaan Pegawai BLUD paling sedikit terdiri atas:
1. a.Pengarah I : Bupati
2. b.Pengarah II : Wakil Bupati
3. c.Pengarah III : Sekretaris Daerah
4. d.Pengarah IV : Kepala Dinas Kesehatan
5. e.Ketua : Direktur RSUD
6. f.Sekretaris : Pejabat di bidang pengembangan sumber daya manusia pada RSUD
7. g.Anggota : Unsur terkait.
(4)Unsur terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri atas pejabat/pegawai dari BKPSDM, Dinas Kesehatan, dan Perangkat Daerah lain yang terkait.
(5)RSUD dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang memenuhi standar tertentu untuk membantu panitia dalam melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai BLUD.
(6)Direktur RSUD selaku Ketua Panitia Penerimaan Pegawai BLUD menetapkan pedoman teknis pelaksanaan penerimaan pegawai.

Pasal 9

(1)Seleksi penerimaan Pegawai Kontrak Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.seleksi kesehatan; dan
3. c.wawancara.
(2)Seleksi penerimaan Pegawai Kontrak Profesi Khusus Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.seleksi kesehatan;
3. c.seleksi Psikologi; dan
4. d.wawancara.
(3)Pegawai Kontrak Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak Profesi Khusus Kesehatan untuk pemenuhan seleksi administrasi paling sedikit terdiri atas:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
4. d.memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
5. e.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. f.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh tahun) untuk persyaratan Pegawai Kontrak Tidak Tetap, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima tahun) untuk persyaratan Pegawai Kontrak Profesi Khusus Kesehatan;
7. g.berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
8. h.memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan fungsi yang dipersyaratkan;
9. i.melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: 1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; 2) tidak sedang berada dalam pengawasan pengadilan dan/atau menjalani sanksi pidana; 3) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik serta tidak terlibat dalam politik praktis; 4) tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain untuk persyaratan Pegawai Kontrak Tidak Tetap; dan 5) tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja.

Pasal 10

(1)Panitia Penerimaan Pegawai BLUD menetapkan nama Calon Pegawai yang dinyatakan lulus dan tidak lulus seleksi penerimaan Pegawai BLUD RSUD.
(2)Panitia Penerimaan Pegawai BLUD menyerahkan hasil seleksi penerimaan Pegawai BLUD RSUD kepada Direktur RSUD sebagai dasar pengangkatan menjadi Pegawai BLUD RSUD.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…