DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan Command Center 112 sebagai pusat kendali terpadu di Kabupaten Gresik yang berfungsi untuk menerima, menyaring, dan meneruskan informasi, laporan, serta pengaduan masyarakat terkait kedaruratan maupun non-kedaruratan kepada Perangkat Daerah atau instansi terkait secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pusat kendali terpadu serta meningkatkan efektifitas koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan koordinasi antar instansi lainnya, diperlukan pedoman penyelenggaraan Command Center 112 sebagai pusat kendali terpadu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Command Center 112; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8);
14.Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 92); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN COMMAND CENTER 112.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.
7.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
8.Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik.
9.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik.
10.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
11.Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
12.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
13.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
14.Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
15.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
16.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
17.Instansi adalah instansi di luar Pemerintah Kabupaten Gresik.
18.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.
19.Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.
20.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
21.Command Center 112 adalah pusat kendali terpadu yang menerima informasi, laporan, dan/atau pengaduan terkait kebencanaan, kedaruratan, keamanan, ketentraman, ketertiban, dan permasalahan sosial serta mengoordinasikan dan mengendalikan penanganan informasi, laporan, dan/atau pengaduan tersebut.
22.Closed Circuit Television yang selanjutnya disingkat CCTV adalah sistem kamera video yang mengirimkan sinyal ke monitor tertentu.

Pasal 2

(1)Command Center 112 memiliki tugas:
1. a.menerima informasi, laporan, pengaduan dari masyarakat serta melaksanakan koordinasi dan pengendalian untuk menindaklanjuti informasi, laporan, pengaduan tersebut; dan
2. b.melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebencanaan, kententraman dan ketertiban umum melalui publikasi media elektronik, media cetak, media sosial.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Command Center 112 menyelenggarakan fungsi sebagai:
1. a.penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan, kedaruratan, permasalahan ketentraman, ketertiban umum, dan kerawanan sosial;
2. b.penerima, pengolah dan penerus peringatan dini dari dan/atau kepada Perangkat Daerah dan instansi terkait;
3. c.fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan kebencanaan, kedaruratan, permasalahan ketentraman, ketertiban umum, kerawanan sosial secara cepat tepat, efisien dan efektif;
4. d.koordinasi, komunikasi, pengedalian dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana, kedaruratan, penanganan permasalahan sosial, ketentraman, ketertiban umum dan operasional lapangan Perangkat Daerah terkait; dan
5. e.sosialisasi agenda dan/atau program Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, kedaruratan, penanganan permasalahan sosial, ketentraman, ketertiban umum.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan Command Center 112 meliputi kejadian:
1. a.kebakaran;
2. b.penyelamatan dan evakuasi hewan liar;
3. c.orang tenggelam;
4. d.kecelakaan lalu lintas;
5. e.kecelakaan kerja;
6. f.darurat medis;
7. g.bencana alam;
8. h.pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dan/atau Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara;
9. i.pohon tumbang;
10. j.rumah roboh;
11. k.kekerasan dalam rumah tangga;
12. l.kekerasan terhadap perempuan;
13. m.kekerasan terhadap anak;
14. n.permasalahan psikososial/orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
15. o.pelayanan ambulan jenazah;
16. p.permasalahan kebersihan lingkungan;
17. q.permasalahan infrastruktur jalan, jembatan yang menjadi kewenangan daerah;
18. r.penerangan jalan umum yang menjadi kewenangan daerah;
19. s.kemacetan lalu lintas;
20. t.Mobil Derek;
21. u.parkir liar;
22. v.penemuan jenazah;
23. w.permasalahan ketentraman dan ketertiban umum; dan
24. x.keadaan darurat lainnya.
(2)Command Center 112 dapat melaksanakan komunikasi, koordinasi dan pengendalian operasional di lapangan, pemberian informasi peringatan dini, sosialisasi terkait kebencanaan dan keadaan darurat serta program Pemerintah Daerah dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum kepada warga.
(3)Penyelenggaraan Command Center 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan kedaruratan yang diselenggarakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.instansi pemerintah; dan
3. c.instansi terkait lainnya.
(4)Instansi pemerintah yang terlibat dalam pengintegrasian Command Center 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.Kepolisian Resor Gresik;
2. b.Kantor Search and Rescue (SAR) Gresik; dan
3. c.Komando Distrik Militer 0817 Gresik.
(5)Instansi terkait lainnya yang terlibat dalam pengintegrasian Command Center 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
1. a.Badan Usaha Milik Negara;
2. b.Badan Usaha Milik Daerah;
3. c.Palang Merah Indonesia Cabang Gresik;
4. d.rumah sakit swasta;
5. e.layanan kesehatan swasta;
6. f.layanan ambulan swasta; dan/atau
7. g.badan hukum lainnya.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 4

(1)Command Center 112 berkedudukan di Gedung Kantor Bupati atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Dalam rangka mempercepat tindaklanjut terhadap informasi, pengaduan dan/atau keluhan warga masyarakat, Command Center 112 dapat membentuk:
1. a.posko terpadu;
2. b.pos pantau; dan
3. c.unit respon.

Pasal 5

Command Center 112 beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dengan operasional harian yang dibagi dalam 3 (tiga) shift terdiri atas:

a.Shift I, mulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB;
b.Shift II, mulai Pukul 15.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB; dan
c.Shift III, mulai Pukul 23.00 WIB sampai dengan Pukul 07.00 WIB.

Pasal 6

(1)Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Command Center 112 dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak
(2)Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perangkat teknologi informasi dan peralatan komunikasi yang meliputi:
1. a.perangkat komputer atau PC dan perlengkapannya yang terkoneksi dengan jaringan internet;
2. b.perangkat kamera sirkuit tertutup/CCTV yang terdapat di seluruh Daerah sebagai sarana pemantauan kondisi Daerah;
3. c.monitor untuk menayangkan secara langsung hasil pantauan CCTV sebagaimana dimaksud pada huruf b;
4. d.server komputer sebagai sarana penyimpanan data dan rekaman CCTV; dan
5. e.peralatan komunikasi sebagai sarana penerimaan keluhan/permintaan bantuan dari warga, koordinasi dan pengendalian operasional Command Center 112 dengan petugas operasional dilapangan yang meliputi:
  1. 1.Handi Talky (HT) dan/atau RIG;
  2. 2.pesawat telepon tetap (fixed telephone); dan/atau
  3. 3.telepon seluler.
(3)Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.aplikasi elektronik, baik milik Pemerintah Daerah sendiri dan/atau milik/kerjasama dengan Instansi lain; dan
2. b.media sosial.

BAB III

PELAKSANA

Pasal 7

Pelaksana Command Center 112 terdiri atas:

a.penanggung jawab;
b.manajer;
c.komandan regu; dan
d.operator.

Pasal 8

(1)Penanggung Jawab Command Center 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.BPBD; dan
2. b.Dinas Komunikasi dan Informatika.
(2)Tugas Penanggung Jawab Command Center 112 meliputi:
1. a.BPBD:
  1. 1.mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pemenuhan kebutuhan logistik petugas Command Center 112, berupa makan, minum dan kebutuhan lainnya;
  2. 2.mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Command Center 112; dan
  3. 3.melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lain terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Command Center 112.
2. b.Dinas Komunikasi dan Informatika:
  1. 1.mengkoordinasikan, melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Command Center 112; dan
  2. 2.memelihara dan meningkatkan kapasitas operator Command Center 112 di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 9

(1)Manajer Command Center 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dijabat secara ex officio oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
(2)Manajer Command Center 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.memberikan arahan kepada seluruh anggota Command Center 112 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Command Center 112;
2. b.melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian operasional Command Center 112;
3. c.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional Command Center 112; dan
4. d.memberikan keterangan kepada media massa sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1)Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan Manajer Command Center 112.
(2)Komandan Regu dijabat oleh 1 (satu) orang operator dari BPBD.
(3)Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
1. a.melaksanakan pengendalian kepada seluruh anggota Command Center 112 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi harian Command Center 112;
2. b.menerima arahan dari Kepala Pelaksana BPBD, Manajer Command Center 112 dan/atau pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang;
3. c.melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya; dan
4. d.memberikan keterangan kepada media massa sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat izin dari Manajer Commannd Center 112.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…