DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Peraturan Bupati Gresik tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk mengatur bahwa pemberian tambahan penghasilan bertujuan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi, proporsionalitas, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pemberian tambahan penghasilan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
18.Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 1);
19.Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 71); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS pada Pemerintah Daerah.
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
12.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
13.Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.
14.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
15.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
16.Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17.Pejabat Administrator adalah ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Pemerintah Daerah.
18.Pejabat Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dan Calon PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
19.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
20.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
21.Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai.
22.Umpan Balik Berkelanjutan adalah tanggapan atau respon yang diberikan atas kinerja Pegawai.
23.Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
24.Evaluasi kinerja tahunan Pegawai adalah adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama satu tahun kerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
25.Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, serta tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang- undangan.
26.Indeks Kedisiplinan yang selanjutnya disingkat ID adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan.
27.Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapan oleh Pemerintah Daerah.
28.Tambahan penghasilan pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diperoleh ASN diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
29.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
30.Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik kinerja (outcome/outcome antara/output/layanan), dan/atau pejabat lain diluar instansi pemerintah dimana pegawai mendapat penugasan khusus.
31.Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SI-PANTAS adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menghitung jumlah TPP yang diterima Pegawai.
32.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
33.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik.
34.Rumah Sakit Umum Daerah Non Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Non BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Gresik yang tidak menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
35.Indeks Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat IPD adalah pengukuran perbandingan dari perangkat daerah yang satu dengan perangkat daerah yang lain berdasarkan pada 4 (empat) variabel.
36.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

a.kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
b.akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
d.efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e.keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
f.kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
g.optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

(1)TPP diberikan dengan mempertimbangkan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah.
(2)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(3)Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan hasil perhitungan atau penilaian oleh Kementerian/Lembaga yang diberi kewenangan untuk menghitung atau menilai sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(4)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ketersediaan anggaran dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 4

(1)TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan kriteria :
1. a.beban kerja;
2. b.prestasi kerja;
3. c.kondisi kerja;
4. d.kelangkaan profesi; dan
5. e.pertimbangan obyektif lainnya.
(2)TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) jam per tahun.
(3)TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau lnovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
(4)TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keselamatan kerja, keamanan jiwa, risiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
(5)TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas memerlukan keterampilan khusus, kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi kualifikasi dimaksud dan pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
(6)TPP berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)TPP tidak diberikan kepada :
1. a.ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Perangkat Daerah;
2. b.ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
4. d.ASN yang diperbantukan/dipekerjakan/ ditugaskan secara penuh pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
5. e.ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
(2)TPP dengan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali:
1. a.ASN pada RSUD Ibnu Sina;
2. b.ASN pada BPPKAD;
3. c.ASN Guru; dan
4. d.ASN Pengawas Sekolah.
(3)TPP dengan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali:
1. a.ASN pada RSUD Ibnu Sina;
2. b.ASN pada BPPKAD;
3. c.ASN yang menduduki jabatan fungsional non penyetaraan pada Dinas Pertanian;
4. d.ASN Guru;
5. e.ASN Pengawas Sekolah;
6. f.ASN pada Puskesmas; dan
7. g.PPPK pada Perangkat Daerah.
(4)TPP dengan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada:
1. a.ASN pada Inspektorat, kecuali yang menduduki jabatan pelaksana;
2. b.ASN pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
3. c.ASN yang berdasarkan Keputusan Bupati menjabat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran pembantu pada Sekretariat Daerah dan Kelurahan;
4. d.ASN yang berdasarkan Keputusan Bupati menjabat sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah; dan
5. e.PNS jabatan pelaksana yang berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah diberi tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
(5)TPP dengan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada ASN dengan Jabatan Sekretaris Daerah.
(6)TPP dengan kriteria pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, diberikan kepada:
1. a.ASN Guru;
2. b.ASN Pengawas Sekolah;
3. c.ASN pada unit kerja yang berstatus BLUD; dan
4. d.ASN pada BPPKAD; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Persentase kriteria TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Besaran tertinggi TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperoleh dengan mengalikan Besaran Tunjangan Kinerja per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, indeks kapasitas fiskal daerah, Indeks kemahalan Konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria Faktor Jabatan, terdiri atas :
1. a.Faktor jabatan struktural, terdiri atas : 1) ruang lingkup dan dampak program; 2) pengaturan organisasi; 3) wewenang penyeliaan dan manajerial; 4) hubungan personal; 5) kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan 6) kondisi lain.
2. b.Faktor jabatan fungsional, terdiri atas : 1) pengetahuan yang dibutuhkan jabatan; 2) pengawasan penyelia; 3) pedoman; 4) kompleksitas; 5) ruang lingkup dan dampak; 6) hubungan personal; 7) tujuan hubungan; 8) persyaratan fisik; dan 9) lingkungan pekerjaan.
(3)Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
(4)IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu Daerah, dan digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan Daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK Kota Jakarta Pusat dan Provinsi DKI Jakarta sesuai peraturan perundang-undangan.
(5)Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas variabel pengungkit sebesar dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
(6)Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas :
1. a.Opini Laporan Keuangan;
2. b.Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
3. c.Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
4. d.Indeks Inovasi Daerah;
5. e.Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
6. f.Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
7. g.Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
(7)Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas :
1. a.Indeks pembangunan manusia; dan
2. b.Indeks gini ratio.
(8)Perhitungan besaran Basic TPP ASN masing- masing kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari aplikasi persetujuan TPP Kementerian Dalam Negeri.
(9)Besaran jumlah nominal TPP yang diterima ASN sesuai hasil perhitungan pada aplikasi SI- PANTAS.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

(1)Penilaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap tingkat pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
(2)Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam bentuk penghitungan IPD.
(4)IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

IPD

Pasal 8

(1)IPD, terdiri atas 4 (empat) variabel, yaitu :
1. a.capaian kinerja program dan kegiatan;
2. b.capaian anggaran program dan kegiatan;
3. c.inovasi Perangkat Daerah; dan
4. d.pemenuhan data dukung reformasi birokrasi.
(2)IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan TPP.
(3)Penghitungan IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Triwulan.
(4)Penghitungan IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
1. a.ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan;
2. b.ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
3. c.ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
4. d.ASN yang tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang sah pada hari kerja; dan
5. e.ASN yang tidak mengikuti kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dihitung dari poin penilaian disiplin kerja, berdasarkan data indeks kedisiplinan pegawai dari aplikasi presensi pegawai.
(3)Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dikenakan sebesar 2% (dua persen) perketidakhadiran dari total realisasi TPP beban kerja bulan berjalan.

Pasal 10

Pejabat Administrator yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP kelas jabatannya, kecuali Pejabat Administrator yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…