DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 21 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Peraturan ini menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Perubahan mencakup ketentuan mengenai kriteria ASN yang tidak menerima TPP, variabel penghitungan Indeks Perangkat Daerah (IPD), mekanisme pengurangan TPP, serta penyesuaian besaran persentase kriteria TPP bagi berbagai jabatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam implementasi Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat perubahan dan penyesuaian kebijakan, khususnya terkait mekanisme penghitungan Indeks Perangkat Daerah serta ketentuan mengenai penerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, dan Pertimbangan Obyektif Lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
19.Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 1);
20.Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 71);
21.Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 23);
22.Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 4); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK. Pasal I Beberapa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)TPP tidak diberikan kepada :
1. a.ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Perangkat Daerah;
2. b.ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
4. d.ASN yang diperbantukan/dipekerjakan/ ditugaskan secara penuh pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
5. e.ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
6. f.PPPK Paruh Waktu pada Perangkat Daerah.
(2)TPP dengan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.ASN pada RSUD Ibnu Sina;
3. c.ASN pada RSUD Umar Mas’ud;
4. d.ASN pada Puskesmas;
5. e.ASN pada BPPKAD;
6. f.ASN Guru; dan
7. g.Pengawas Sekolah.
(3)TPP dengan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.ASN pada RSUD Ibnu Sina;
3. c.ASN pada RSUD Umar Mas’ud;
4. d.ASN pada Puskesmas;
5. e.ASN pada BPPKAD;
6. f.ASN Guru;
7. g.ASN Pengawas Sekolah; dan
8. h.PPPK pada Perangkat Daerah.
(4)TPP dengan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.ASN pada RSUD Ibnu Sina;
3. c.ASN pada RSUD Umar Mas’ud;
4. d.ASN pada Puskesmas;
5. e.ASN pada Inspektorat, kecuali yang menduduki jabatan pelaksana;
6. f.ASN pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
7. g.ASN yang berdasarkan Keputusan Bupati menjabat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran pembantu pada Sekretariat Daerah dan Kelurahan;
8. h.ASN yang berdasarkan Keputusan Bupati menjabat sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah; dan
9. i.PNS jabatan pelaksana yang berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah diberi tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
(5)TPP dengan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada ASN dengan Jabatan Sekretaris Daerah.
(6)TPP dengan kriteria pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, diberikan kepada:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.ASN Guru;
3. c.ASN Pengawas Sekolah;
4. d.Pegawai pada unit kerja yang berstatus BLUD; dan
5. e.ASN pada BPPKAD; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Persentase kriteria TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 8

(1)Variabel penghitungan IPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas:
1. a.capaian kinerja utama;
2. b.capaian fisik dan keuangan;
3. c.skor inovasi Perangkat Daerah; dan
4. d.pemenuhan data dukung reformasi birokrasi.
(2)IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan TPP.
(3)Penghitungan IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Triwulan.
(4)Penghitungan IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 9

(1)Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
1. a.ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan;
2. b.ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
3. c.ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
4. d.ASN yang tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang sah pada hari kerja;
5. e.ASN yang tidak mengikuti kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
6. f.ASN yang tidak masuk kerja karena melaksanakan cuti selain cuti tahunan; dan
7. g.ASN yang tidak masuk kerja karena melaksanakan cuti tahunan lebih dari 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
(2)Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dihitung dari poin penilaian disiplin kerja, berdasarkan data indeks kedisiplinan pegawai dari aplikasi presensi pegawai.
(3)Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dikenakan sebesar 2% (dua persen) perketidakhadiran dari total realisasi TPP beban kerja bulan berjalan.
(4)Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dihitung berdasarkan jumlah hari tidak masuk dibagi jumlah hari kalender dalam 1 (satu) bulan, dikalikan 100% (seratus persen).
(5)Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dihitung berdasarkan hasil jumlah hari tidak masuk dikurangi 3 (tiga), dibagi jumlah hari kalender dalam 1 (satu) bulan, dikalikan 100% (seratus persen).

4.Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 13

(1)Pegawai ASN tidak diberikan TPP berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), apabila :
1. a.hasil penilaian kinerja bulanan pegawai memperoleh predikat kinerja butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang; dan
2. b.hasil penghitungan kinerja harian pegawai tidak mencapai 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan.
(2)Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan kuadran kinerja pegawai yang merupakan kombinasi penilaian hasil kerja dan perilaku kerja pegawai yang diperoleh dari sistem informasi penghitungan TPP Pegawai ASN (SI-PANTAS).
(3)Penghitungan TPP berdasarkan Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bulanan pegawai :
1. a.Sangat Baik, mendapatkan 100% (seratus persen) dari bobot TPP kinerja bulanan pegawai; dan
2. b.TPP untuk ASN dengan predikat kinerja baik didasarkan pada ketentuan yang berlaku dengan memenuhi ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Periode Kinerja bagi ASN yang tidak masuk kerja karena melaksanakan cuti bersama dan cuti tahunan paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dihitung sebagai kinerja penuh.

5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)ASN yang mutasi jabatan diwajibkan membuat target kinerja baru terhitung berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
(2)Pembayaran TPP jabatan baru bagi ASN yang mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
(3)Perpindahan jabatan bagi ASN yang berasal dari Perangkat Daerah yang mengalami penghapusan atau peleburan dengan Perangkat Daerah lainnya, maka pembayaran TPP mengikuti jabatan baru pada Perangkat Daerah yang baru.
(4)Bagi ASN yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah, CPNS, dan PPPK yang baru diangkat, diberikan TPP pada bulan ke-13 (tiga belas) sejak ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

6.Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi:

Pasal 24

(1)Dihapus.
(2)ASN yang menduduki jabatan fungsional Penilik PAUD dan Pamong Belajar mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dan berdasarkan prestasi kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP kelas jabatannya.
(3)ASN pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP kelas jabatannya.
(4)ASN pada Inspektorat kecuali yang menduduki jabatan pelaksana mendapatkan tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP yang diterima pada kelas jabatannya.
(5)ASN yang berdasarkan Keputusan Bupati menjabat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah dan Kelurahan, dan Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah mendapatkan tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP yang diterima pada kelas jabatannya.
(6)PNS jabatan pelaksana yang berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah diberi tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah, mendapatkan tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagai berikut :
1. a.jabatan pelaksana kelas 7 sebesar 14% (empat belas persen) dari basic TPP kelas jabatannya;
2. b.jabatan pelaksana kelas 6 sebesar 16% (enam belas persen) dari basic TPP kelas jabatannya; dan
3. c.jabatan pelaksana kelas 5 sebesar 19% (sembilan belas persen) dari basic TPP kelas jabatannya.
(7)PPPK pada perangkat daerah mendapatkan TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPP kelas jabatannya.

7.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

IPD sebagai salah satu dasar penghitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberlakukan mulai bulan April 2026.

8.Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9.Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10.Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 21 Januari 2026 BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI Diundangkan di Gresik pada tanggal 21 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, TTD. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 4 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK I. PERSENTASE KRITERIA TPP PNS NON INSPEKTORAT A. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi NO JABATAN/KELAS JABATAN KRITERIA TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI 1 Sekda/15 - - 100% 18% 2 Asisten Sekda/14 90% 60% - - 3 Kepala Bappelitbangda, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Cipta Karya PKP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan/14 90% 60% - - 4 Jabatan Pimpinan Tinggi/14 80% 60% - - 5 Jabatan Pimpinan Tinggi/13 40% 60% - - 6 Jabatan Administrator/12 50% 60% - - 7 Jabatan Administrator/11 50% 60% - - 8 Jabatan Pengawas/9 40% 60% - - 9 Jabatan Pengawas/8 40% 60% - - 10 Jabatan Pelaksana/7 40% 60% - - 11 Jabatan Pelaksana/6 40% 60% - - 12 Jabatan Pelaksana/5 40% 60% - - 13 Jabatan Pelaksana/4 40% 60% - - 14 Jabatan Pelaksana/3 40% 60% - - 15 Jabatan Pelaksana/2 40% 60% - - 16 Jabatan Pelaksana/1 40% 60% - - B. Jabatan Fungsional NO JABATAN/KELAS JABATAN KRITERIA TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI 1 JF Ahli Utama/13 40% 60% - - 2 JF Ahli Madya/12 40% 60% - - 3 JF Ahli Madya/11 40% 60% - - 4 JF Ahli Muda/10 40% 60% - - 5 JF Ahli Muda/9 40% 60% - - 6 JF Ahli Pertama/8 40% 60% - - 7 JF Penyelia/8 40% 60% - - 8 JF Mahir/7 40% 60% - - 9 JF Terampil/6 40% 60% - - 10 JF Pemula/5 40% 60% - - II. PERSENTASE KRITERIA TPP PNS INSPEKTORAT A. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi NO JABATAN/KELAS JABATAN KRITERIA TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI 1 Inspektur/14 100% 60% 10% - 2 Sekretaris/12 50% 60% 10% - 3 Irban/12 50% 60% 10% - 4 Jabatan Pengawas/9 40% 60% 10% 5 Jabatan Pelaksana/7 40% 60% - - 6 Jabatan Pelaksana/6 40% 60% - - 7 Jabatan Pelaksana/5 40% 60% - - B. Jabatan Fungsional NO JABATAN/KELAS JABATAN KRITERIA TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI 1 JF Ahli Utama/14 30% 50% 10% - 2 JF Ahli Madya/12 30% 60% 10% - 3 JF Ahli Muda/10 40% 60% 10% - 4 JF Ahli Muda/9 40% 60% 10% - 5 JF Ahli Pertama/8 40% 60% 10% - 6 JF Penyelia/8 40% 60% 10% - 7 JF Mahir/7 40% 60% 10% - 8 JF Terampil/6 40% 60% 10% - 9 JF Pemula/5 40% 60% 10% - III. PERSENTASE KRITERIA TPP PENILIK PAUD DAN PAMONG BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN NO JABATAN/KELAS JABATAN KRITERIA TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI 1 Penilik PAUD Utama/Pamong Belajar Utama /13 40% 20% - - 2 Penilik PAUD Madya/Pamong Belajar Madya /11 40% 20% - - 3 Penilik PAUD Muda/Pamong Belajar Muda /9 40% 20% - - 4 Penilik PAUD Pertama/ Pamong Belajar Pertama/8 40% 20% - - IV. PERSENTASE KRITERIA TPP ASN PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
1.PNS Jabatan Administrasi NO JABATAN/KELAS JABATAN KRITERIA TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI 1 Jabatan Administrator/12 50% 60% 10% - 2 Jabatan Pelaksana/7 40% 60% 10% - 3 Jabatan Pelaksana/6 40% 60% 10% - 4 Jabatan Pelaksana/5 40% 60% 10% -
2.PNS Jabatan Fungsional NO JABATAN/KELAS JABATAN KRITERIA TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI 1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya/12 40% 60% 10% - 2 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda/10 40% 60% 10% - 3 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama/8 40% 60% 10% -
3.PPPK Jabatan Fungsional NO JABATAN/KELAS JABATAN KRITERIA TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI 1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama/8 25% - 10% - V. PERSENTASE KRITERIA TPP PNS PADA RSUD UMAR MAS’UD DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NO JABATAN/KELAS JABATAN KRITERIA TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI 1 RSUD Umar Mas’ud, Puskesmas /14 - - 40% - 2 RSUD Umar Mas’ud, Puskesmas /13 - - 40% - 3 RSUD Umar Mas’ud, Puskesmas /12 - - 40% - 4 RSUD Umar Mas’ud, Puskesmas /11 - - 40% - 5 RSUD Umar Mas’ud, Puskesmas /10 - - 40% - NO JABATAN/KELAS JABATAN KRITERIA TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI 6 RSUD Umar Mas’ud, Puskesmas /9 - - 40% - 7 RSUD Umar Mas’ud, Puskesmas /8 - - 40% - 8 RSUD Umar Mas’ud, Puskesmas /7 - - 40% - 9 RSUD Umar Mas’ud, Puskesmas /6 - - 40% - 10 RSUD Umar Mas’ud, Puskesmas /5 - - 40% - 11 RSUD Umar Mas’ud, Puskesmas /4 - - 40% - 12 RSUD Umar Mas’ud, Puskesmas /3 - - 40% - 13 RSUD Umar Mas’ud, Puskesmas /2 - - 40% - 14 RSUD Umar Mas’ud, Puskesmas /1 - - 40% - VI. PERSENTASE KRITERIA TPP TAMBAHAN UNTUK ASN BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH YANG TERTUANG DI DALAM KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NO JABATAN/KELAS JABATAN KRITERIA TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI 1 Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah /7 - - 10% - 2 Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah /6 - - 10% - 3 Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah /5 - - 10% - VII. KRITERIA TPP TAMBAHAN UNTUK PNS JABATAN PELAKSANA YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH NO JABATAN/KELAS JABATAN KRITERIA TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI 1 Jabatan Pelaksana/7 - - 14% - 2 Jabatan Pelaksana/6 - - 16% - 3 Jabatan Pelaksana/5 - - 19% - VIII. PERSENTASE KRITERIA TPP PPPK (INSPEKTORAT) NO JABATAN/KELAS JABATAN KRITERIA TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI 1 JF Ahli Muda/9 25% - 10% - 2 JF Ahli Pertama/8 25% - 10% - IX. PERSENTASE KRITERIA TPP PPPK (NON INSPEKTORAT) NO JABATAN/KELAS JABATAN KRITERIA TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI 1 JF Ahli Muda/9 25% - - - 2 JF Ahli Pertama/8 25% - - - 3 JF Mahir/7 25% - - - 4 JF Terampil/6 25% - - - 5 JF Pemula/5 25% - - - BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENGHITUNGAN INDEKS PERANGKAT DAERAH A. VARIABEL
1.Variabel 1 : Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah (Bobot 25 %)

a.Sangat Tinggi/Tinggi, mendapat nilai 1000 Sangat Tinggi : Capaian Kinerja Utama ≥ 91% Tinggi : 76% ≤ Capaian Kinerja Utama < 91%
b.Sedang, mendapat nilai 750 66% ≤ Capaian Kinerja Utama < 76%
c.Rendah, mendapat nilai 500 51% ≤ Capaian Kinerja Utama < 66%
d.Sangat rendah, mendapat nilai 250 Capaian Kinerja Utama < 51%
1. 2.Variabel 2 : Capaian Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah (Bobot 25%)
a.Sangat Tinggi/Tinggi, mendapat nilai 1000 Sangat Tinggi : Capaian Fisik dan Keuangan ≥ 91% Tinggi : 76% ≤ Capaian Fisik dan Keuangan < 91%
b.Sedang, mendapat nilai 750 66% ≤ Capaian Fisik dan Keuangan < 76%
c.Rendah, mendapat nilai 500 51% ≤ Capaian Fisik dan Keuangan < 66%
d.Sangat rendah, mendapat nilai 250 Capaian Fisik dan Keuangan < 51%
1. 3.Variabel 3 : Skor Inovasi Perangkat Daerah (Bobot 25%) TRIWULAN SKOR INOVASI KATEGORI NILAI I Skor ≥ 80 Sangat Baik 1000 70% ≤ Skor Inovasi < 80% Baik 750 60% ≤ Skor Inovasi < 70% Cukup 500 Skor Inovasi < 60% Kurang 250 II 23% ≤ Skor Inovasi ≤ 33% Sangat Baik 1000 12% ≤ Skor Inovasi < 23% Baik 750 5% ≤ Skor Inovasi < 12% Cukup 500 Skor Inovasi < 5% Kurang 250 III 46% ≤ Skor Inovasi ≤ 69% Sangat Baik 1000 23% ≤ Skor Inovasi < 46% Baik 750 TRIWULAN SKOR INOVASI KATEGORI NILAI 5% ≤ Skor Inovasi < 23% Cukup 500 Skor Inovasi < 5% Kurang 250 IV 74% ≤ Skor Inovasi ≤ 111% Sangat Baik 1000 38% ≤ Skor Inovasi < 74% Baik 750 5% ≤ Skor Inovasi < 38% Cukup 500 Skor Inovasi < 5% Kurang 250
2. 4.Variabel 4 : Pemenuhan Data Dukung Reformasi Birokrasi (Bobot 25%)
a.3,5 ≤ Total Skor ≤ 4, mendapat nilai 1000
b.3 ≤ Total Skor < 3,5, mendapat nilai 750
c.2,5 ≤ Total Skor < 3, mendapat nilai 500
d.Total skor <2,5, mendapat nilai 250 Total Skor = Hasil Penjumlahan Skor Masing Masing Sub Indikator Skor Sub Indikator =Nilai x Bobot TRIWULAN I NO INDIKATOR PENILAIAN RB SUB INDIKATOR KATEGORI NILAI NILAI BOBOT SKOR 1 Implementasi SAKIP Perjanjian Kinerja disampaikan tepat waktu 4 0,2 0,8 tidak tepat waktu 2 0,4 tidak menyampaikan 0 0 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja disampaikan tepat waktu 4 0,2 0,8 tidak tepat waktu 2 0,4 tidak menyampaikan 0 0 LkjIP disampaikan tepat waktu 4 0,2 0,8 tidak tepat waktu 2 0,4 tidak menyampaikan 0 0 2 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan Persentase pengaduan masyarakat melalui aplikasi (LAPOR) sudah diselesaikan dan ditindaklanjuti Diselesaikan dan ditindaklanjuti ≥ 90% 4 0,2 0,8 80% ≤ Diselesaikan dan ditindaklanjuti < 90% 3 0,6 NO INDIKATOR PENILAIAN RB SUB INDIKATOR KATEGORI NILAI NILAI BOBOT SKOR 70% ≤ Diselesaikan dan ditindaklanjuti < 80% 2 0,4 di bawah 70% 1 0,2 3 Pencegahan Korupsi Persentase Pejabat yang menyampaikan Laporan LHKPN Menyampaikan LHKPN > 90% 4 0,2 0,8 80% < Menyampaikan LHKPN ≤ 90% 3 0,6 70% < Menyampaikan LHKPN ≤ 80% 2 0,4 Menyampaikan LHKPN ≤ 70% 1 0,2 TRIWULAN II NO INDIKATOR PENILAIAN RB SUB INDIKATOR KATEGORI NILAI NILAI BOBOT SKOR 1 Survei Kepuasan Masyarakat Nilai Laporan SKM 88,31 – 100 4 0,4 1,6 76,61 – 88,30 3 1,2 65,00 – 76,60 2 0,8 Dibawah 64,99 1 0,4 2 Kinerja Pelayanan Publik Laporan FKP Disampaikan tepat waktu 4 0,3 1,2 Tidak tepat waktu 2 0,6 Tidak menyampaikan 0 0 3 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan % pengaduan masyarakat melalui aplikasi (LAPOR) sudah diselesaikan dan ditindaklanjuti Diselesaikan dan ditindaklanjuti ≥ 90% 4 0,3 1,2 80% ≤ Diselesaikan dan ditindaklanjuti < 90% 3 0,9 NO INDIKATOR PENILAIAN RB SUB INDIKATOR KATEGORI NILAI NILAI BOBOT SKOR 70% ≤ Diselesaikan dan ditindaklanjuti < 80% 2 0,6 di bawah 70% 1 0,3 TRIWULAN III NO INDIKATOR PENILAIAN RB SUB INDIKATOR KATEGORI NILAI NILAI BOBOT SKOR 1 Kinerja Pelayanan Publik Indeks hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Indeks PEKPPP ≥ 4 4 0,5 2 3,5 ≤ Indeks PEKPPP < 4 3 1,5 3 ≤ Indeks PEKPPP < 3,5 2 1 Indeks PEKPPP < 3 1 0,5 2 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan % pengaduan masyarakat melalui aplikasi (LAPOR) sudah diselesaikan dan ditindaklanjuti Diselesaikan dan ditindaklanjuti ≥ 90% 4 0,5 2 80% ≤ Diselesaikan dan ditindaklanjuti < 90% 3 1,5 70% ≤ Diselesaikan dan ditindaklanjuti < 80% 2 1 di bawah 70% 1 0,5 TRIWULAN IV NO INDIKATOR PENILAIAN RB SUB INDIKATOR KATEGORI NILAI NILAI BOBOT SKOR 1 Implementasi SAKIP Hasil Evaluasi SAKIP Nilai SAKIP ≥ 80 4 0,4 1,6 70 ≤ Nilai SAKIP < 80 3 1,2 NO INDIKATOR PENILAIAN RB SUB INDIKATOR KATEGORI NILAI NILAI BOBOT SKOR 60 ≤ Nilai SAKIP < 70 2 0,8 Nilai SAKIP < 60 1 0,4 2 Survei Kepuasan Masyarakat Nilai Laporan SKM 88,31 – 100 4 0,3 1,2 76,61 – 88,30 3 0,9 65,00 – 76,60 2 0,6 Dibawah 64,99 1 0,3 3 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan % pengaduan masyarakat melalui aplikasi (LAPOR) sudah diselesaikan dan ditindaklanjuti Diselesaikan dan ditindaklanjuti ≥ 90% 4 0,3 1,2 80% ≤ Diselesaikan dan ditindaklanjuti < 90% 3 0,9 70% ≤ Diselesaikan dan ditindaklanjuti < 80% 2 0,6 di bawah 70% 1 0,3 B. TOTAL SKOR PERANGKAT DAERAH: (Nilai Variabel 1 x 0,25) + (Nilai Variabel 2 x 0,25) + (Nilai Variabel 3 x 0,25) + (Nilai Variabel 4 x 0,25) Ketentuan : Total Skor Perangkat Daerah Indeks Total Skor ≥ 800 1,00 700 ≤ Total Skor < 800 0,98 600 ≤ Total Skor < 700 0,97 500 ≤ Total Skor < 600 0,96 Total Skor < 500 0,95 BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PEJABAT PENILAI KINERJA NO NAMA JABATAN PEJABAT PENILAI ATASAN PEJABAT PENILAI 1 Sekretaris Daerah Bupati Bupati 2 Staf Ahli Bupati Bupati Bupati 3 Kepala Perangkat Daerah/Camat Bupati Bupati 4 Asisten Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Bupati 5 Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Sekretaris Daerah Bupati 6 Sekretaris Dinas/Badan Kepala Perangkat Daerah Bupati 7 Kepala Bidang/Sekcam Kepala Perangkat Daerah/Camat Bupati 8 Kasubbag pada Bagian di Lingkungan Setda Kepala Bagian Sekretaris Daerah 9 Kasubbag pada Dinas/Badan Sekretaris Dinas/Badan Kepala Perangkat Daerah 10 Kasi pada Kecamatan Camat Sekretaris Daerah 11 Kasubbag pada Kecamatan Sekcam Camat 12 Lurah Camat Bupati 13 Sekel, Kasi Kelurahan Lurah Camat 14 Fungsional Ahli Madya Kepala Perangkat Daerah Bupati 15 Fungsional Ahli Muda/ Pertama/Terampil/Pelaksana Pada Perangkat Daerah Kepala Bidang Kepala Perangkat Daerah NO NAMA JABATAN PEJABAT PENILAI ATASAN PEJABAT PENILAI 16 Fungsional Ahli Muda/ Pertama/Terampil/Pelaksana Pada Sekretariat Daerah Kepala Bagian Sekretaris Daerah 17 Pelaksana Pada Kecamatan Kepala Subbagian/ Kepala Seksi Sekcam/ Camat BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…