DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: a. kebijakan mengenai pengiriman spesimen dan Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM); b. penggantian biaya pengiriman spesimen dan Pemeriksaan TCM; dan c. pertanggungjawaban pelaksanaan pengiriman spesimen dan Pemeriksaan TCM.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Kabupaten Gresik dengan tingkat penularan yang tinggi, sehingga diperlukan penguatan diagnosis melalui pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) dan pengiriman spesimen guna mempercepat penemuan kasus serta memutus rantai penularan di masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif;
d.bahwa untuk memberikan pedoman dalam mekanisme pelaksanaan pembiayaan pengiriman spesimen dan pemeriksaan Tes Cepat Molekuler Tuberkulosis agar berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel, perlu mengatur mekanisme dimaksud dalam Peraturan Bupati;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pengiriman Spesimen dan Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler Tuberkulosis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.2/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.2/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 18);
14.Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 38);
15.Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Gresik Tahun 2023 – 2027 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 48);
16.Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 70); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGIRIMAN SPESIMEN DAN PEMERIKSAAN TES CEPAT MOLEKULER TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Gresik.
2.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
6.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
7.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
8.Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
9.Tes Cepat Molekuler selanjutnya disingkat TCM adalah sarana untuk penegakan diagnosis, namun tidak dapat dimanfaatkan untuk evaluasi hasil pengobatan.
10.Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler selanjutnya disingkat Pemeriksaan TCM adalah pemeriksaan dahak untuk melakukan diagnosis penyakit tuberkulosis.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, dan Fasyankes dalam penyelenggaraan pembiayaan pengiriman spesimen dan Pemeriksaan TCM TBC secara terstandar, berkesinambungan, dan akuntabel guna mendukung percepatan penemuan kasus, ketepatan diagnosis, serta pengendalian TBC di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.menjamin ketersediaan dan kepastian pembiayaan pengiriman spesimen serta Pemeriksaan TCM TBC sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
b.meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan layanan diagnosis TBC bagi masyarakat, terutama pada wilayah dengan keterbatasan sarana laboratorium;
c.mempercepat penemuan kasus dan tindak lanjut pengobatan TBC melalui hasil pemeriksaan yang cepat, akurat, dan andal;
d.menguatkan koordinasi dan jejaring rujukan antara Fasyankes dengan Dinas Kesehatan;
e.menjamin tata kelola pembiayaan yang transparan, efisien, dan akuntabel yang bersumber dari APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah; dan
f.mendukung pencapaian target nasional eliminasi TBC melalui peningkatan cakupan pemeriksaan dan penemuan kasus secara dini.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a.kebijakan mengenai pengiriman spesimen dan Pemeriksaan TCM;
b.penggantian biaya pengiriman spesimen dan Pemeriksaan TCM; dan
c.pertanggungjawaban pelaksanaan pengiriman spesimen dan Pemeriksaan TCM.

BAB III

KEBIJAKAN PENGIRIMAN SPESIMEN DAN PEMERIKSAAN TCM TUBERKULOSIS

Pasal 5

(1)Fasyankes yang menemukan terduga TBC melakukan pengiriman spesimen ke Fasyankes pemeriksa TCM.
(2)Pengiriman spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak spesimen diambil.
(3)Pengiriman spesimen dilaksanakan melalui jejaring rujukan pemeriksaan TBC yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
(4)Jejaring rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi dan disesuaikan secara berkala dengan memperhatikan kondisi alat TCM dan jumlah sampel yang dikirimkan.
(5)Fasyankes pemeriksa TCM melaksanakan pemeriksaan spesimen pada hari dan jam kerja.

BAB IV

TATA CARA PENGGANTIAN BIAYA

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menanggung biaya pengiriman spesimen dan biaya Pemeriksaan TCM TBC yang dilaksanakan oleh Fasyankes.
(2)Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. b.Rumah Sakit;
3. c.Klinik; dan
4. d.Praktik Mandiri Dokter.
(3)Pembayaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme klaim.
(4)Fasyankes yang dapat mengajukan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 7

(1)Besaran tarif penggantian biaya pengiriman spesimen dan Pemeriksaan TCM TBC berpedoman pada standar biaya yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(2)Nilai penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.biaya pengiriman spesimen sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pengiriman; dan
2. b.biaya Pemeriksaan TCM sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per spesimen.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PENGGANTIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Fasyankes mengajukan permohonan penggantian biaya pengiriman spesimen dan pemeriksaan TCM dengan melengkapi dokumen surat pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Dokumen surat pertanggungjawaban untuk klaim biaya pengiriman spesimen TBC paling sedikit meliputi:
1. a.surat informasi tagihan yang mencantumkan nomor rekening Fasyankes;
2. b.tanda terima uang pengiriman spesimen;
3. c.tanda terima pengiriman spesimen (per pengiriman);
4. d.surat tugas pelaksana pengiriman spesimen (per pengiriman); dan
5. e.rekapitulasi pengiriman spesimen.
(2)Dokumen surat pertanggungjawaban untuk klaim biaya Pemeriksaan TCM TBC paling sedikit meliputi:
1. a.surat informasi tagihan yang mencantumkan nomor rekening Fasyankes;
2. b.tanda terima uang pemeriksaan TCM (berupa rincian biaya pemeriksaan); dan
3. c.rekapitulasi Pemeriksaan TCM yang diunduh dari Sistem Informasi Tuberkulosis.
(3)Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban yang diajukan oleh Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Fasyankes.
(3)Bukti pertanggungjawaban pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan meliputi:
1. a.rekapitulasi daftar penerima; dan
2. b.bukti transfer.
(4)Seluruh dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengiriman spesimen, Pemeriksaan TCM, dan pengelolaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kepatuhan Fasyankes terhadap prosedur pengiriman dan pemeriksaan spesimen; dan
2. b.validitas dan keakuratan dokumen pertanggungjawaban klaim.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…