DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Piutang Pajak Daerah ini dibentuk untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui kebijakan pemberian penghapusan denda atas piutang Pajak Daerah dan juga untuk mengantisipasi dampak inflasi serta merayakan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Gresik Ke-51 dan Hari Jadi Kota Gresik Ke-538 Tahun 2025 dengan memberikan insentif penghapusan denda piutang Pajak Daerah bagi wajib pajak. Selain itu, peraturan ini juga didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek retribusi. Oleh karena itu, Peraturan Bupati ini perlu ditetapkan untuk memberikan kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang Pajak Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, Peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Gresik Ke-51 dan Hari Jadi Kota Gresik Ke-538 Tahun 2025, Pemerintah Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan dengan memberikan insentif penghapusan denda piutang Pajak Daerah bagi wajib pajak;

c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek retribusi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Piutang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. 10.Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 8);
13. 14.Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Dan Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 78);
14. 15.Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 29); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Gresik.
5.Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
8.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10.Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12.Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
14.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
15.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16.Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan Pajak Daerah.
18.Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak yang terutang tidak atau kurang dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II

PENGHAPUSAN DENDA

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan penghapusan Sanksi Administratif berupa denda atas piutang Pajak.

Pasal 3

(1)Pajak yang mendapatkan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 2 (dua) jenis pembayaran pajaknya, yaitu:
1. a.jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (Official Assessment); dan
2. b.jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment).
(2)Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (Official Assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pajak Reklame;
2. b.PBB-P2; dan
3. c.Pajak Air Tanah.
(3)Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.Pajak Parkir;
2. b.Pajak Hotel
3. c.Pajak Restoran;
4. d.Pajak Hiburan;
5. e.Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; dan
6. f.Pajak Penerangan Jalan

Pasal 4

Dengan pemberian penghapusan Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak hanya dikenai kewajiban atas pokok piutang Pajak.

Pasal 5

Pemberian pelayanan penghapusan Sanksi Administratif dan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan di BPPKAD atau Bank Persepsi.

BAB III

TATA CARA PELUNASAN PIUTANG PAJAK

Pasal 6

(1)Wajib Pajak hanya melakukan pelunasan pokok piutang Pajak.
(2)Besaran piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayar oleh Wajib Pajak merupakan jumlah piutang Pajak dikurangi dengan denda Pajak.
(3)Pelunasan pokok piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
1. a.Wajib Pajak datang ke tempat pelayanan pembayaran Pajak dengan membawa dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), disertai dengan laporan data penjualan/rekap penjualan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
2. b.Wajib Pajak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada petugas;
3. c.Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melunasi kewajibannya dalam membayar Pajak secara online dan/atau melalui pembayaran di Bank Persepsi;
4. d.Wajib Pajak mendapatkan bukti pelunasan Pajak; dan
5. e.Ketentuan mengenai tata cara pelunasan Pajak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.

Pasal 7

Kepala BPPKAD dalam pelaksanaan penghapusan denda Pajak, mempunyai tugas:

a.melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini; dan
b.menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian penghapusan sanksi administratif kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENGHAPUSAN DENDA

Pasal 8

Jangka waktu penghapusan denda piutang Pajak berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 18 Februari 2025 BUPATI GRESIK, TTD. FANDI AKHMAD YANI Diundangkan di Gresik pada tanggal 18 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, TTD. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…