DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 8 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang ayat (1) Pasal 27, perubahan ayat (2) Pasal 29, penyisipan Pasal 33A, perubahan ayat (2) Pasal 38, penyisipan ayat (1a) Pasal 41, perubahan ayat (5) Pasal 49, penambahan ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) Pasal 52, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71, perubahan ayat (2) Pasal 74, perubahan Pasal 81, penyisipan Pasal 82A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belanja hibah dan belanja bantuan sosial harus dilaksanakan secara akuntabel untuk mendukung dan menunjang terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka pencapaian sasaran dan program pemerintah termasuk program unggulan Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 2 Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 39) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 minimal memuat ketentuan mengenai:
1. a.pemberi dan penerima Hibah uang;
2. b.tujuan pemberian Hibah uang;
3. c.besaran/rincian penggunaan Hibah uang yang akan diterima;
4. d.hak dan kewajiban;
5. e.tata cara penyaluran Hibah uang;
6. f.jangka waktu pelaksanaan program/kegiatan yang anggarannya bersumber dari Hibah; dan
7. g.tata cara pelaporan Hibah uang.
(2)NPHD dengan alokasi dana lebih dari atau sama dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus mendapatkan pertimbangan dari bagian yang membidangi pengkajian produk hukum Daerah sebelum ditandatangani. 3

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Pencairan Hibah uang dapat dilakukan sekaligus atau per termin dengan mekanisme pembayaran langsung.
(2)Pencairan Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
1. a.pencairan belanja Hibah uang sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan sekaligus;
2. b.pencairan Hibah uang lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan besaran paling tinggi 50% (lima puluh persen) pada tahap pertama;
3. c.pencairan Hibah uang lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan besaran masing-masing sebagai berikut:
  1. 1.tahap 1 paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu;
  2. 2.tahap 2 paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu; dan
  3. 3.tahap 3 paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari pagu atau sebesar sisa anggaran yang belum dicairkan.
4. d.pemberian Hibah uang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan setiap triwulan, dengan besaran masing-masing sebagai berikut:
  1. 1.triwulan 1 (satu) paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu;
  2. 2.triwulan 2 (dua) paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu;
  3. 3.triwulan 3 (tiga) paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu; dan
  4. 4.triwulan 4 (empat) paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu, atau sebesar sisa anggaran yang belum dicairkan jika pada triwulan 1 (satu) sampai dengan triwulan 3 (tiga) terdapat penyaluran hibah kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari pagu.
(3)Persentase tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilampaui dengan memperhatikan:
1. a.likuiditas Keuangan Daerah;
2. b.kebutuhan pelaksanaan Program/Kegiatan yang dibiayai dari dana Hibah uang dibuktikan minimal dengan jadwal kegiatan serta rencana kebutuhan belanja; 4
3. c.Hibah uang yang digunakan untuk pekerjaan fisik, pencairannya menyesuaikan prestasi pekerjaan; dan/atau
4. d.ditentukan lain oleh pemberi Hibah dan/atau peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala SKPD selaku pengguna anggaran melaksanakan penghitungan persentase tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(5)Dalam hal Hibah dianggarkan pada saat perubahan APBD, pencairannya dapat dilakukan sekaligus dalam 1 tahap dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

3.Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

(1)Bupati menetapkan daftar penerima serta besaran Hibah barang atau jasa berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap SKPD pengelola belanja Hibah barang atau jasa.
(3)Penetapan Daftar penerima serta besaran Hibah barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah barang atau jasa.
(4)Penyaluran/penyerahan Hibah barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(5)Dalam hal terjadi perubahan rencana penggunaan Hibah barang atau jasa setelah penyaluran Hibah, maka harus dilakukan Perubahan NPHD terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.
(6)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh penerima Hibah kepada kepala SKPD pengelola belanja Hibah barang atau jasa yang selanjutnya dilakukan pembahasan, penelitian dan verifikasi.
(7)Hasil pembahasan, penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara perubahan NPHD.
(8)Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak boleh mengubah substansi awal pemberian Hibah barang atau jasa.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Pertanggungjawaban penerima Hibah uang meliputi:
1. a.laporan penggunaan Hibah minimal memuat:
  1. 1.surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati melalui SKPD; 5
  2. 2.pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima Hibah;
  3. 3.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan Hibah;
  4. 4.Hasil Kegiatan, berisi uraian tentang Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan tertulis;
  5. 5.realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai Kegiatan yang telah dilaksanakan;
  6. 6.penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima Hibah terkait dengan Kegiatan yang telah dilaksanakan;
  7. 7.tanda tangan dan nama lengkap penerima Hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/ lembaga; dan
  8. 8.lampiran, berisi dokumentasi Kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. b.surat pernyataan tanggung jawab; dan
3. c.bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah uang.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lama:
1. a.1 (satu) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan program/kegiatan yang anggarannya bersumber dari Hibah; atau
2. b.tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya untuk dana hibah yang disalurkan pada bulan Desember.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

5.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Pertanggungjawaban penerima Hibah barang atau jasa meliputi:
1. a.laporan pemanfaatan Hibah yang memuat penjelasan mengenai pemanfaatan Hibah barang atau jasa yang telah diterima kepada Bupati melalui SKPD;
2. b.NPHD; dan
3. c.berita acara serah terima barang atau jasa.
(1a)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah dilaksanakannya pemanfaatan barang atau jasa sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Hibah.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dan huruf c disimpan oleh penerima Hibah. 6

6.Ketentuan ayat (5) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf a dapat diberikan antara lain untuk kegiatan dalam bentuk pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, pelayanan aksesibilitas, bimbingan sosial dan konseling, bantuan dan asistensi sosial, serta bimbingan resosialisasi.
(2)Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf b dapat diberikan antara lain untuk kegiatan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, penguatan kelembagaan, advokasi sosial, serta bantuan hukum yang diberikan antara lain kepada:
1. a.korban kekerasan dari keluarga tidak mampu;
2. b.korban pemerkosaan;
3. c.korban pencabulan di bawah umur;
4. d.korban kekerasan yang berakibat cacat fisik dan mental; dan
5. e.korban kekerasan penyandang disabilitas.
(3)Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c antara lain dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.peningkatan kemauan dan kemampuan, dalam bentuk kegiatan antara lain: pelatihan keterampilan, pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, penataan lingkungan, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, serta pendampingan;
2. b.penggalian potensi dan sumber daya, dalam bentuk kegiatan antara lain: penguatan kelembagaan masyarakat, pemberian motivasi; dan/atau
3. c.pemberian bantuan usaha.
(4)Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf d antara lain dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.
(5)Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e antara lain dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan pendidikan termasuk pemberian beasiswa bagi anak miskin, penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman, serta penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
(6)Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf f antara lain dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (air 7 bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan), bantuan perbaikan rumah masyarakat, santunan duka cita, serta santunan kecacatan bagi korban bencana.

7.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Usulan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang berasal dari individu, minimal memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.hasil yang diharapkan;
4. d.waktu pelaksanaan;
5. e.alamat lengkap beserta nomor telepon yang bisa dihubungi;
6. f.rencana anggaran belanja;
7. g.salinan buku nomor rekening bank yang masih berlaku bagi penerima bantuan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
8. h.tanda tangan yang bersangkutan.
(1a)Khusus bagi penerima Bantuan Sosial berupa beasiswa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.surat keterangan aktif sebagai pelajar/mahasiswa yang diterbitkan oleh sekolah/perguruan tinggi tempat calon penerima beasiswa mengikuti pendidikan;
2. b.surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan bahwa calon penerima beasiswa berasal dari keluarga miskin;
3. c.surat keterangan yang menjelaskan besaran biaya sekolah/kuliah atau bukti setoran biaya sekolah/kuliah yang diterbitkan oleh bank atau sekolah/perguruan tinggi pada semester sebelumnya; dan
4. d.surat pernyataan kebenaran data dokumen yang diberikan.
(1b)Besaran biaya sekolah/kuliah yang tercantum dalam surat keterangan atau bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf c digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran pemberian beasiswa.
(1c)Bantuan Sosial berupa beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) digunakan untuk membantu pelunasan biaya sekolah/kuliah dalam 1 (satu) semester Pendidikan.
(2)Usulan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang berasal dari kelompok masyarakat, minimal memuat:
1. a.surat pengantar;
2. b.latar belakang;
3. c.maksud dan tujuan; 8
4. d.hasil yang diharapkan;
5. e.lokasi pelaksanaan;
6. f.waktu pelaksanaan;
7. g.data umum kelompok masyarakat;
8. h.alamat lengkap beserta nomor telepon yang bisa dihubungi;
9. i.susunan kepengurusan kelompok masyarakat;
10. j.rencana anggaran belanja;
11. k.salinan buku nomor rekening bank yang masih berlaku bagi penerima bantuan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
12. l.tanda tangan ketua dan sekretaris atau sebutan lain dan diketahui oleh kepala desa/kelurahan setempat.
  1. 8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:
1. a.laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial yang minimal memuat:
  1. 1.surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati melalui SKPD;
  2. 2.pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima Bantuan Sosial;
  3. 3.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan Bantuan Sosial;
  4. 4.hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan Bantuan Sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
  5. 5.realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan yang diajukan;
  6. 6.penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima Bantuan Sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
  7. 7.tanda tangan dan nama lengkap penerima Bantuan Sosial (pimpinan/ketua bagi kelompok masyarakat) serta stempel/cap bagi kelompok masyarakat/lembaga; dan
  8. 8.lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan jika Bantuan Sosial digunakan untuk pelaksanaan kegiatan,
2. b.surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan 9
3. c.bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan atau bukti pembayaran biaya sekolah/kuliah bagi penerima beasiswa.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lama:
1. a.1 (satu) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan program/kegiatan yang anggarannya bersumber dari Hibah; atau
2. b.tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya untuk dana hibah yang disalurkan pada bulan Desember.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1)Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial berupa barang meliputi:
1. a.laporan pemanfaatan barang oleh penerima Bantuan Sosial:
  1. 1.surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati melalui SKPD;
  2. 2.pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum penerima Bantuan Sosial;
  3. 3.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa barang;
  4. 4.hasil kegiatan, berisi uraian tentang pemanfaatan barang Bantuan Sosial yang telah diterimakan dari Pemerintah Daerah;
  5. 5.penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima Bantuan Sosial terkait dengan pemanfaatan barang Bantuan Sosial yang telah diterima;
  6. 6.tanda tangan dan nama lengkap penerima Bantuan Sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap kelompok masyarakat/lembaga; dan
  7. 7.lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. b.surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
3. c.bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau salinan bukti serah terima barang.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah dimanfaatkannya barang Bantuan Sosial yang diterima.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan. 10

10.Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Ketentuan mengenai penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikecualikan bagi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD atau dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya dan/atau diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

11.Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…