Pemerintah Kabupaten Grobogan
Pemerintah Kabupaten Grobogan mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini signifikan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong kesejahteraan, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan lokal. Ruang lingkup operasionalnya mencakup penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan publik di bidang kesehatan, kependudukan, perhubungan, hingga perdagangan, serta implementasi program strategis seperti peningkatan fasilitas pendidikan dan penguatan sinergi pembangunan 2026.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Pemerintah Kabupaten Grobogan mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Lembaga ini memiliki signifikansi krusial dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong kesejahteraan, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal. Bupati Grobogan, Setyo Hadi, menegaskan transparansi dan akuntabilitas keuangan sebagai pilar utama pelayanan publik yang prima.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Grobogan mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dari sisi regulasi, Pemkab bertanggung jawab dalam menetapkan peraturan daerah dan kebijakan lokal. Dalam pelayanan, Pemkab menyediakan akses mudah ke berbagai layanan publik seperti kesehatan, kependudukan, dan perhubungan, serta menjalankan program pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan.
Beberapa program strategis yang diimplementasikan meliputi peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, penguatan sinergi pembangunan untuk visi "Grobogan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan!" pada tahun 2026, serta penguatan sistem merit dan manajemen talenta. Pemkab juga fokus pada penataan akuntabilitas dari dalam untuk memastikan kinerja pemerintahan yang transparan dan efektif.
Pemerintah Kabupaten Grobogan turut berkontribusi dalam isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Contohnya adalah partisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG), menunjukkan perannya dalam memastikan keberlangsungan program strategis nasional di tingkat lokal. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan nasional tidak hanya dirumuskan di pusat, tetapi juga diwujudkan melalui kerja keras pemerintah daerah.
Warga negara dapat berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk berbagai layanan esensial, seperti akses kesehatan, pengurusan dokumen kependudukan, dan pelaporan pengaduan. Pemkab juga menyediakan layanan terkait kebencanaan, pariwisata, perhubungan, perdagangan, hingga aspek hukum. Layanan digital melalui aplikasi juga tersedia untuk memudahkan akses masyarakat, meskipun warga perlu waspada terhadap informasi hoaks.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Grobogan, di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Hadi, menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima. Dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sinergi pembangunan, dan penataan akuntabilitas, Pemkab berupaya mewujudkan visi "Grobogan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan!". Peran Pemkab dalam mengimplementasikan program nasional dan menjaga tata kelola pemerintahan yang baik sangat krusial bagi kemajuan daerah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penghapusan pada angka 47, angka 49 serta angka 54 diubah dan ketentuan angka 9, angka 10, angka 13 sampai dengan angka 21, angka 22a sampai dengan angka 22e, angka 30 dan angka 55 sampai dengan angka 63 Pasal 1, penghapusan huruf a Pasal 3, penghapusan Pasal 5, 6, 7, 8 ,9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33A, 34, 35, perubahan Pasal 69, Pasal 70, Pasal 73, Pasal 77, dan Pasal 78.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2021
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup penyelenggaraan Koperasi meliputi : a. prinsip Koperasi; b. kelembagaan Koperasi; c. usaha Koperasi; d. perizinan; e. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi; dan f. pengawasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) ini mengubah PERDA No. 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Pemerintahan Kabupaten Grobogan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rincian APBD TA 2021, sumber pendapatan daerah, perencanaan belanja daerah, serta perencanaan anggaran pembiayaan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 40 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 29 Tahun 2025
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 36 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan No. 7 Tahun 2016
1. jenis, tugas, wewenang dan tanggun jawab perangkat desa 2. pengangkatan perangkat desa 3. larangam perangkat desa 4. penghasilan dan pengharagaan perangkat desa 5. pemberhentian perangkat desa 6. pejabat yang mewakili dalam hal perangkat desa berhalangan atau kosong 7. pengembangan karier perangkat desa