DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendataan, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data, Integrasi SPM, Reaksi Penerapan SPM, Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH TAHUN 2025- 2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bagian Pemerintahan adalah bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan Daerah dibidang pemerintahan Daerah.
6.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8.Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
9.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10.Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2025-2029.
11.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14.Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk periode lima tahun.
17.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22.Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa Perangkat Daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM 2.1 Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar,yaitu sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
(2)Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM.
(3)Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4)Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
(5)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM 3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana yang tercantum dalamPermendagri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pasal 3

(1)Tim Penerapan SPM mengintegrasikan Renaksi Penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Tim Penerapan SPM mengintegrasikan Renaksi SPM ke dalam dokumen APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM 4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaiamana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 5

(1)Tim Penerapan SPM mengkoordinasikan perumusan strategi penerapan SPM dan melakukan pembinaan serta pengawasan penerapan SPM.
(2)Perumusan strategi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
(3)Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
2. b.bimbingan teknis penerapan SPM;
3. c.pendidikan dan pelatihan; dan/atau
4. d.konsultasi penerapan SPM.

Pasal 6

(1)Strategi penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam dokumen Renaksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Sistematika Renaksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi kondisi dan permasalahan pemenuhan penerapan SPM;
3. c.bab III berisi strategi dan pemenuhan penerapan SPM;
4. d.bab IV berisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan SPM; dan
5. e.bab V berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN I. Kesimpulan Adapun kesimpulan dari lampiran Peraturan Bupati ini antara lain:

Pasal 7

(1)Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
(2)Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
(3)Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

Pasal 8

(1)Tim Penerapan SPM mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di Daerah.
(2)Pemantauan dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Pasal 9

(1)Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
(2)Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar melaporkan penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi https://spm.bangda.kemendagri.go.id.
(2)Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh Kepala Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

(1)Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD.
(2)Selain bersumber dari APBD, pendanaan dalam Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari APBN, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah.
(4)Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pendanaan penerapan SPM yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…