DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, Dana Operasional, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Kebutuhan Minimal Rumah Tangga, Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi, Pelaksanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan appraisal/ penilai terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, terdapat perubahan besaran kedua tunjangan dimaksud;
c.bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUPATI GROBOGAN SALINAN 2 Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Grobogan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD.
8.Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi Daerah untuk menentukan kelompok keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
11.Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
12.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil-wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil-wakil ketua DPRD. 4
13.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
14.Kendaraan Perorangan Dinas adalah barang milik Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1)Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
(2)Pendapatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(3)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

a.di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
b.Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
c.di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 4

(1)Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(2)Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
(3)Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati. 5

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 5

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :

a.Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
b.Tunjangan Reses.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah :

a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari Uang Representasi ketua DPRD.

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan setiap bulan.

Pasal 8

Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB IV

DANA OPERASIONAL

Pasal 9

(1)Apabila tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi :
1. a.DO ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi ketua DPRD;
2. b.DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi wakil ketua DPRD.
(2)Apabila tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang :
1. a.DO ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi ketua DPRD;
2. b.DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah Uang Representasi wakil ketua DPRD.
(3)Apabila tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah :
1. a.DO ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi ketua DPRD;
2. b.DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah Uang Representasi wakil ketua DPRD. 6

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 10

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :

a.80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
b.20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2022