DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 SALINAN 2 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Grobogan.
5.Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
6.Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7.Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JF Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10.Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat JF P2UPD adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, 3 tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
12.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(3)Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
1. a.Inspektur;
2. b.sekretariat, membawahkan:
  1. 1.subbagian perencanaan;
  2. 2.subbagian analisis dan evaluasi; dan
  3. 3.subbagian administrasi umum dan keuangan.
3. c.inspektur pembantu I;
4. d.inspektur pembantu II;
5. e.inspektur pembantu III;
6. f.inspektur pembantu IV;
7. g.inspektur pembantu khusus; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Palaksana.
(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Pasal 4

(1)Inspektur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. 4
(2)Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. f.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. g.pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
2. b.merumuskan program kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan;
4. d.merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
5. e.melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pengawasan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
6. f.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
7. g.menetapkan kebijakan dan standar operasional pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
10. j.mengoordinasikan pelaksanaan program pengawasan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
11. k.menyelenggarakan kegiatan pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang- undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
12. l.menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas; 5
13. m.menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
14. n.mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
15. o.mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi di Daerah;
16. p.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, Inspektur pembantu I, Inspektur pembantu II, Inspektur pembantu III, Inspektur pembantu IV, dan Inspektur pembantu khusus serta jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
17. q.melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
18. r.melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
19. s.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
20. t.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
21. u.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 5

(1)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, analisis dan evaluasi, administrasi dan umum dan keuangan, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan di bidang pengawasan.
(3)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
1. a.pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
2. b.penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
3. c.pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
4. d.pelaksanaan pengelolaan keuangan; 6
5. e.pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
6. f.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
(4)Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun program kegiatan sekretariat pada Inspektorat Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi dengan seluruh Inspektur pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
5. e.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan, perencanaan, analisis dan evaluasi, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.menyiapkan konsep kebijakan Inspektur dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, analisis dan evaluasi, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
7. g.mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban bupati, evaluasi kinerja pembangunan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, peperjanjian kinerja, rencana strategis, rencana kerja, pengawasan melekat, sistim pengendalian internal pemerintah, budaya kerja, standar operasional prosedur, serta analisis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
9. i.mengarahkan kegiatan perencanaan, analisis dan evaluasi serta administrasi dan umum dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
10. j.menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas; 7
11. k.melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
12. l.melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di subbagian perencanaan, subbagian analisis dan evaluasi serta subbagian administrasi umum dan keuangan sebagai bahan evaluasi;
13. m.mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi Inspektorat Daerah;
14. n.mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
15. o.mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
16. p.mengoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
17. q.mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan berjenjang JF P2UPD dan JF Auditor serta pendidikan profesi di bidang pengawasan lainnya;
18. r.mengoordinasikan pelayanan perencanaan, analisis dan evaluasi, administrasi dan umum dan keuangan, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
19. s.melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
20. t.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
21. u.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
22. v.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
(5)Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), membawahkan:
1. a.subbagian perencanaan;
2. b.subbagian analisis dan evaluasi; dan
3. c.subbagian administrasi umum dan keuangan.

Pasal 6

(1)Subbagian perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(2)Subbagian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan 8 perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
(3)Subbagian perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan subbagian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
5. e.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
7. g.menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menghindari kesalahan;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
9. i.menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja/penetapan kinerja, dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur di bidang perencanaan;
11. k.menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan laporan pengendalian operasional kegiatan;
13. m.menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, evaluasi kinerja pembangunan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9
14. n.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah sebagai bahan pengambilan kebijakan;
15. o.melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Inspektorat Daerah;
16. p.melaksanakan pengelolaan data dan informasi Inspektorat Daerah;
17. q.melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. r.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
19. s.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
20. t.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 7

(1)Subbagian analisis dan evaluasi dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(2)Subbagian analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
(3)Subbagian analisis dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan subbagian analisis dan evaluasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
5. e.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang analisis dan evaluasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 10
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
8. h.menyiapkan bahan mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun statistik hasil pengawasan;
11. k.menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan kerjasama pengawasan;
12. l.menyiapkan bahan dan melaksanakan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari Inspektur pembantu sesuai kebijakan Inspektur;
13. m.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur di bidang analisis dan evaluasi;
14. n.melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. o.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
16. p.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
17. q.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 8

(1)Subbagian administrasi umum dan keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(2)Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
(3)Subbagian administrasi umum dan keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan subbagian administrasi umum dan keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 11 mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
5. e.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
7. g.menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
8. h.menghimpun dan dan memproses usulan pencairan anggaran di lingkungan Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Inspektorat Daerah;
11. k.melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
12. l.melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
13. m.menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat Daerah serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
14. n.melaksanakan layanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan;
15. o.memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. p.merencanakan, memproses, dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Inspektorat Daerah serta mengusulkan penghapusan asset tetap, asset tidak berwujud, dan barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. q.melaksanakan koordinasi dengan unit layanan pengadaan dan layanan pengadaan secara elektronik Daerah dalam rangka proses pengadaan barang dan jasa Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 12
18. r.melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan asset tetap dan asset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
19. s.menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Inspektorat Daerah guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
20. t.menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta kesehatan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
21. u.melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat- rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Inspektorat Daerah;
22. v.mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman, dan nyaman;
23. w.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur di bidang administrasi dan umum dan keuangan;
24. x.menghimpun dan mendokumentasi standar operasional prosedur yang disusun oleh masing-masing unit kerja;
25. y.melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. z.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; aa. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan bb. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 9

(1)Inspektur pembantu I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(2)Inspektur pembantu I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan JF Auditor dan JF P2UPD.
(3)inspektur pembantu I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan kinerja terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah kerjanya.
(4)Inspektur pembantu I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi: 13
1. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
2. b.perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
4. d.pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
5. e.pengawasan yang bersifat mandatori;
6. f.pengawasan dalam rangka pengawalan reformasi birokrasi;
7. g.pengawasan dalam rangka penegakan integritas;
8. h.penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
9. i.kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
10. j.mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
11. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5)Inspektur pembantu I dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
3. c.mengoordinasikan pembagian tugas JF Auditor dan JF P2UPD sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. e.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan Inspektur pembantu I;
6. f.melaksanakan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah pada tingkatan satuan kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah;
7. g.melaksanakan pengawasan manajemen risiko;
8. a.mengoordinasikan peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintahan;
9. b.melaksanakan probity audit;
10. h.melaksanakan audit kinerja;
11. i.melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. j.melaksanakan reviu rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja anggaran perubahan satuan kerja Perangkat Daerah;
13. k.melaksanakan pengawasan atas aduan masyarakat;
14. l.melaksanakan audit dana bantuan operasional sekolah; 14
15. m.melaksanakan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah;
16. n.melaksanakan reviu rencana strategis Perangkat Daerah;
17. o.melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
18. p.melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah atas laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. q.melaksanakan reviu rencana kerja Perangkat Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
20. r.melaksanakan reviu harga perkiraan sendiri;
21. s.melaksanakan reviu dana alokasi khusus;
22. t.melaksanakan reviu laporan kinerja instansi pemerintah Pemerintah Daerah;
23. u.menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai produk hasil pekerjaan;
24. v.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
25. w.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
26. x.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 10

(1)Inspektur pembantu II berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(2)Inspektur pembantu II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan JF Auditor dan JF P2UPD.
(3)Inspektur pembantu II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan kinerja terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah kerjanya.
(4)Inspektur pembantu II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
2. b.perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. d.pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
5. e.pengawasan yang bersifat mandatori;
6. f.pengawasan dalam rangka pengawalan reformasi birokrasi;
7. g.pengawasan dalam rangka penegakan integritas;
8. h.penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 15
9. i.kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
10. j.mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
11. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5)Inspektur pembantu II dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
3. c.mengoordinasikan pembagian tugas JF Auditor dan JF P2UPD sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. e.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan Inspektur pembantu II;
6. f.melaksanakan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah pada tingkatan satuan kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah;
7. g.melaksanakan pengawasan manajemen risiko;
8. h.mengoordinasikan peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintahan;
9. i.melaksanakan probity audit;
10. j.melaksanakan audit kinerja;
11. k.melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. l.melaksanakan reviu rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja anggaran perubahan satuan kerja Perangkat Daerah;
13. m.melaksanakan pengawasan atas aduan masyarakat;
14. n.melaksanakan audit dana bantuan operasional sekolah;
15. o.melaksanakan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah;
16. p.melaksanakan reviu rencana strategis Perangkat Daerah;
17. q.melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
18. r.melaksanakan audit pengelolaan barang milik daerah;
19. s.melaksanakan reviu analisis standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan;
20. t.melaksanakan audit atas informasi teknologi layanan pengadaan secara elektronik;
21. u.melaksanakan reviu perencanaan pengadaan barang dan jasa;
22. v.melaksanakan pemeriksaan belanja hibah dan bantuan sosial; 16
23. w.menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai produk hasil pekerjaan;
24. x.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
25. y.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
26. z.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 11

(1)Inspektur pembantu III berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(2)Inspektur pembantu III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan JF Auditor dan JF P2UPD.
(3)Inspektur pembantu III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan kinerja terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah kerjanya.
(4)Inspektur pembantu III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
2. b.perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
4. d.pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
5. e.pengawasan yang bersifat mandatori;
6. f.pengawasan dalam rangka pengawalan reformasi birokrasi;
7. g.pengawasan dalam rangka penegakan integritas;
8. h.penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
9. i.kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
10. j.mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
11. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5)Inspektur pembantu III dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 17
2. b.menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
3. c.mengoordinasikan pembagian tugas JF Auditor dan JF P2UPD sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. e.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan Inspektur pembantu III;
6. f.melaksanakan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah pada tingkatan satuan kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah;
7. g.melaksanakan pengawasan manajemen risiko;
8. h.mengoordinasikan peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintahan;
9. i.melaksanakan probity audit;
10. j.melaksanakan audit kinerja;
11. k.melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. l.melaksanakan reviu rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja anggaran perubahan satuan kerja Perangkat Daerah;
13. y.melaksanakan pengawasan atas aduan masyarakat;
14. m.melaksanakan audit dana bantuan operasional sekolah;
15. n.melaksanakan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah;
16. o.melaksanakan reviu rencana strategis Perangkat Daerah;
17. p.melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
18. q.melaksanakan Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
19. r.melaksanakan monitoring penyerapan anggaran /pemeriksaan kas daerah;
20. s.melaksanakan audit kinerja perizinan;
21. t.melaksanakan audit kepatuhan pengadaan barang/jasa;
22. u.melaksanakan reviu standar harga satuan;
23. v.menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai produk hasil pekerjaan;
24. w.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
25. x.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
26. y.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 18

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…