DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPKP Kampoeng Pisang Kecamatan Karangayung Tahun 2025-2029, Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, progam, dan kegiatan secara terstruktur, sinergis dan koordinatif;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, penetapan kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan ditetapkan dengan peraturan bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kampoeng Pisang Kecamatan Karangrayung Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAMPOENG PISANG KECAMATAN KARANGRAYUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Di samping pendekatan desa membangun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah perdesaan melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan mengingat perkembangan sebagian wilayah tidak secepat perkembangan wilayah lainnya, atau suatu kawasan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar dan memerlukan dorongan ektra dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Bupati adalah Bupati Grobogan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
6.Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13.Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
14.Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengembangan Kawasan Perdesaan Kampoeng Pisang Kecamatan Karangrayung Tahun 2025- 2029.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah, Desa dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan Kampoeng Pisang Kecamatan Karangrayung Tahun 2025-2029, sehingga mampu menciptakan kesamaan pemahaman bagi aparatur Pemerintah Daerah, Desa dan masyarakat dalam menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kampoeng Pisang Kecamatan Karangrayung Tahun 2025- 2029.

Pasal 3

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.partisipatif;
b.holistik dan komprehensif;
c.berkesinambungan;
d.keterpaduan;
e.keadilan;
f.keseimbangan;
g.transparansi; dan
h.akuntabilitas.

Pasal 4

(1)Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
(2)Prinsip holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan serta dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
(3)Prinsip berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
(4)Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Kawasan Perdesaan, meliputi keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.
(5)Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
(6)Prinsip keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kepentingan Desa dan/atau masyarakat.
(7)Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.
(8)Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

Pasal 5

(1)Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
(2)Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Perdesaan.

BAB II

DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN 2.1. Fisik Dasar Lahan Dan Lingkungan Secara garis besar kondisi fisik dasar suatu wilayah menggambarkan keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Kondisi fisik dasar yang dimaksud meliputi luas wilayah, batas wilayah administrasi, kondisi iklim, topografi, jenis tanah, penggunaan lahan, dan kebencanaan.

Pasal 6

(1)RPKP Kampoeng Pisang Kecamatan Karangrayung Tahun 2025-2029 memuat program pembangunan sebagai acuan bagi TKPKP dalam melaksanakan pembangunan kawasan dimaksud.
(2)RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB I : Pendahuluan
2. b.BAB II : Deskripsi Kondisi Kawasan Perdesaan
3. c.BAB III : Delineasi dan Potensi Produk Kawasan Perdesaan
4. d.BAB IV : Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Produk Unggulan dan Pendukung
5. e.BAB V : Penutup

Pasal 7

Dokumen RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kampoeng Pisang Kecamatan Karangrayung Tahun 2025- 2029 mengacu pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kompetensi dan bidang tugasnya.
(2)Penunjukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati atas usul TKPKP Daerah.
(3)Dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah yang ditunjuk mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam hal:
1. a.memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. b.memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
3. c.mengembangkan mekanisme penanganan permasalahan sosial.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau Pemerintah Desa dapat mengusulkan program kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.
(2)Pelaksanaan pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…