DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah SALINAN diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Grobogan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
5.Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
7.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian/keterampilannya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
(2)Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen.
(3)Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
1. a.kepala Dinas;
2. b.sekretariat;
3. c.bidang perindustrian;
4. d.bidang perdagangan;
5. e.bidang pasar Daerah;
6. f.bidang metrologi legal dan perlindungan konsumen;
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Pasal 4

(1)Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
(2)Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen;
2. b.pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen;
3. c.pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen;
4. d.pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen;
5. e.pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
2. b.merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen
4. d.merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
5. e.melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang perindustrian, perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
6. f.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
7. g.menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan monitoring, laporan serta evaluasi di bidang perindustrian, perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen;
8. h.menyelenggarakan sosialisasi di bidang perindustrian, perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen;
9. i.menyelenggarakan pengawasan mutu dan pemantauan penerapan standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.menetapkan rekomendasi izin dan pencabutan izin di bidang perindustrian, perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
12. l.menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data statistik guna penyusunan rencana dan program kerja jangka pendek dan jangka panjang;
13. m.menyelenggarakan pembinaan kepada pengrajin dan pedagang berdasarkan kewenangannya dengan instansi terkait;
14. n.melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
15. o.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
16. p.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
17. q.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 5

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.
(3)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
2. b.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen;
3. c.penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan persuratan;
4. d.pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan Dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
5. e.pengelolaan keuangan, perjalanan dinas, aset dan pertanggungjawaban keuangan;
6. f.penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
(4)Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun program kegiatan sekretariat pada Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
5. e.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan di bidang perindustrian perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.menyiapkan konsep kebijakan kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
7. g.mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban bupati, evaluasi kinerja pembangunan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, penetapan kinerja, rencana strategis, rencana kerja, pengawasan melekat, budaya kerja, standar operasional prosedur serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. h.mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
9. i.mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
10. j.menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
11. k.melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
12. l.melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di subbagian perencanaan, subbagian keuangan dan subbagian umum sebagai bahan evaluasi;
13. m.mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang perindustrian, perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen;
14. n.mengoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, pasar Daerah serta metrologi legal dan perlindungan konsumen;
15. o.melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
16. p.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
17. q.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
18. r.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
(5)Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), membawahkan:
1. a.subbagian perencanaan;
2. b.subbagian keuangan; dan
3. c.subbagian umum.

Pasal 6

(1)Subbagian perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
(2)Subbagian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan sistem informasi Dinas.
(3)Subbagian perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan subbagian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
5. e.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
7. g.menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari bidang, subbagian dan UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan guna menghindari kesalahan;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
9. i.menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja/penetapan kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur di bidang perencanaan;
11. k.menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing- masing subbagian dan UPTD sebagai bahan penyusunan laporan pengendalian operasional kegiatan;
13. m.menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, evaluasi kinerja pembangunan Daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. n.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas sebagai bahan pengambilan kebijakan;
15. o.melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Dinas;
16. p.melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang perindustrian dan perdagangan, pasar daerah, metrologi legal serta perlindungan konsumen;
17. q.melaksanakan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan, pasar daerah, metrologi legal serta perlindungan konsumen;
18. r.melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
19. s.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
20. t.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
21. u.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 7

(1)Subbagian keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
(2)Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi keuangan.
(3)Subbagian keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan subbagian keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
5. e.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang administrasi keuangan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
7. g.menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
8. h.menghimpun dan dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan sekretariat, bidang dan UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Dinas;
11. k.melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
12. l.melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
13. m.menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
14. n.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur di bidang keuangan;
15. o.melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
16. p.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
17. q.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
18. r.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 8

(1)Subbagian umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(2)Subbagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, persuratan, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan.
(3)Subbagian umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan subbagian umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
5. e.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi umum dan kepegawaian guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
7. g.melaksanakan layanan kegiatan administrasi umum, persuratan, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan;
8. h.memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.melaksanakan koordinasi dengan unit layanan pengadaan dan layanan pengadaan secara elektronik Daerah dalam rangka proses pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
11. k.melaksanakan penatausahaan, inventarisasi dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
12. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
13. m.menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dan urusan kepegawaian lainnya;
14. n.melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat- rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
15. o.mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
16. p.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
17. q.menghimpun dan mendokumentasikan standar operasional prosedur yang disusun oleh bidang dan subbagian;
18. r.melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
19. s.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
20. t.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
21. u.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 9

(1)Bidang perindustrian dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
(2)Bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha industri.
(3)Bidang perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha industri;
2. b.pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan usaha industri;
3. c.pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan usaha industri;
4. d.pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengembangan usaha industri;
5. e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha industri; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Bidang perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan di bidang pengembangan usaha industri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
3. c.membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. e.menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha industri;
7. g.merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan bimbingan teknis serta pembinaan terhadap pengembangan usaha industri, produksi industri, pengendalian dan pencegahan terhadap pencemaran limbah industri;
8. h.merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan fasilitasi standarisasi industri, infrastruktur industri dan sistem informasi industri;
9. i.merumuskan kebijakan fasilitas percepatan pembangunan industri meliputi perusahaan industri yang melakukan penanaman modal, penelitian dan pengembangan teknologi industri dan produk, perusahaan kawasan industri yang mengoptimalkan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan mengembangkan sumber daya manusia industri kecil dan menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, serta upaya untuk mewujudkan industri hijau;
10. j.melaksanakan peningkatan kerjasama dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri,;
11. k.merumuskan kebijakan teknis pembangunan bidang industri jangka panjang maupun jangka pendek;
12. l.merumuskan kebijakan teknis penyusunan pola pembinaan dan pengembangan industri menengah, industri kecil dan industri rumah tangga;
13. m.merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang industri;
14. n.merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian rekomendasi izin dan pengawasan usaha industri;
15. o.merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kerjasama kemitraan di bidang industri;
16. p.melaksanakan penyuluhan, pembimbingan, pelatihan bagi industri kecil dan industri rumah tangga;
17. q.melaksanakan fasilitasi studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan industri;
18. r.melaksanakan kegiatan pameran industri;
19. s.merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan memberikan rekomendasi/izin pelaku industri;
20. t.melaksanakan inventarisasi kebutuhan dan permasalahan pada industri kecil dan industri rumah tangga;
21. u.melaksanakan pengembangan, penumbuhan dan pembinaan pusat industri yang meliputi wirausaha baru dan kelompok industri kecil dan industri rumah tangga;
22. v.melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
23. w.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
24. x.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
25. y.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 10

(1)Bidang perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
(2)Bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan.
(3)Bidang perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
2. b.pengoordinasian, pelayanan dan pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan;
3. c.pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perdagangan;
4. d.pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perdagangan;
5. e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Bidang perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan bidang perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
3. c.membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. e.menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan/rekomendasi perizinan pelaku usaha perdagangan;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan tertib niaga;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol;
10. j.menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi pasar dan pasar murah;
11. k.menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan ketersediaan barang pada hari besar;
12. l.melaksanakan fasilitasi sistem resi gudang;
13. m.melaksanakan pengawasan perdagangan antar pulau;
14. n.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
15. o.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan;
16. p.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting;
17. q.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan pemantauan ekspor dan impor barang;
18. r.menyiapkan bahan dan mengidentifikasi kerangka kebijakan teknis usaha perdagangan guna mendorong peningkatan kemampuan berusaha;
19. s.menyiapkan bahan, melaksanakan, pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi promosi pelaku usaha perdagangan;
20. t.menyiapkan bahan, melaksanakan, pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pedagang kaki lima dan asongan;
21. u.melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
22. v.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
23. w.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
24. x.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 11

(1)Bidang pasar Daerah dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
(2)Bidang pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan pasar Daerah.
(3)Bidang pasar Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar Daerah;
2. b.pengoordinasian, pelayanan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pasar Daerah;
3. c.pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan pasar Daerah;
4. d.pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan pasar Daerah;
5. e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan pasar Daerah; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Bidang pasar Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan bidang pengelolaan pasar Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
3. c.membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. e.menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar Daerah;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pasar Daerah;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pasar Daerah yang dikelola oleh Dinas;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi data dan rumusan penetapan retribusi pasar Daerah maupun jenis retribusi yang berada dalam pasar Daerah;
10. j.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
11. k.melaksanakan penataan, pembinaan dan perizinan pedagang pasar Daerah dan pelaku usaha lainnya;
12. l.menyiapkan bahan dan melaksanakan optimalisasi penerimaan retribusi pasar Daerah;
13. m.menyiapkan bahan melaksanakan dan memelihara pembangunan sarana dan prasarana serta gedung pasar Daerah;
14. n.melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar Daerah:
15. o.mengkoordinasikan pendataan, penyusunan data, penetapan subyek, obyek retribusi pasar Daerah, laporan penerimaan retribusi pasar Daerah;
16. p.mengkoordinasikan pengelolaan dan pelaksanaan pemungutan, pembukuan dan pelaporan retribusi;
17. q.melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
18. r.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
19. s.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
20. t.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…