DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Grobogan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
5.Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah.
6.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian/keterampilannya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah.
(2)Badan mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3)Badan dalam melaksanan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
1. a.kepala Badan;
2. b.sekretariat;
3. c.bidang pajak Daerah I;
4. d.bidang pajak Daerah II;
5. e.bidang anggaran;
6. f.bidang perbendaharaan;
7. g.bidang akuntansi dan pelaporan;
8. h.bidang aset Daerah; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Pasal 4

(1)Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
(2)Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah;
2. b.pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang keuangan Daerah;
3. c.pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang keuangan Daerah;
4. d.pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan Daerah;
5. e.pengelolaan kesekretariatan Badan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan sebagai bahan arahan operasional;
2. b.merumuskan program kegiatan Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang keuangan Daerah;
4. d.merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
5. e.melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang keuangan Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
6. f.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
7. g.menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
8. h.menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. i.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
10. j.menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
11. k.melaksanakan pengelolaan pendapatan Daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan, pemungutan pendapatan Daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi yang telah ditetapkan;
12. l.melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah dan menetapkan surat penyediaan dana;
13. m.menyusun laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanakan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
14. n.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pelimpahan kuasa dari Bupati;
15. o.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
16. p.melaksanakan dan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah/ dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah dan melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
17. q.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
18. r.melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi Daerah serta melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
19. s.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
20. t.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
21. u.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik Daerah;
22. v.melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah;
23. w.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
24. x.melakukan pembinaan keuangan badan layanan umum Daerah;
25. y.melakukan pengelolaan investasi/penyertaan modal;
26. z.melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat Daerah; aa. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat Daerah dan pertanggungjawaban keuangan; bb. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; cc. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan; dd. menandatangani surat perintah membayar dan mengawasi pelaksanaan anggaran Badan; ee. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Badan; ff. menyusun standar harga satuan di Daerah; gg. melaksanakan semua tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; hh. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut; ii. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; jj. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; kk. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan ll. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 5

(1)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan, menyelenggarakan administrasi umum, persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.
(3)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Badan;
2. b.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah;
3. c.penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan persuratan;
4. d.pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan Badan, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
5. e.pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
6. f.penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
(4)Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun program kegiatan sekretariat pada Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
5. e.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.menyiapkan konsep kebijakan kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
7. g.mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban bupati, evaluasi kinerja pembangunan Daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, penetapan kinerja, rencana strategis, rencana kerja, pengawasan melekat, budaya kerja, standar operasional prosedur, serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
9. i.mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
10. j.menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
11. k.melaksanakan pembinaan semua fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
12. l.melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di subbagian perencanaan, subbagian umum, dan subbagian keuangan sebagai bahan evaluasi;
13. m.mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan Daerah;
14. n.mengoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang keuangan Daerah;
15. o.melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
16. p.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
17. q.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
18. r.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
(5)Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), membawahkan:
1. a.subbagian perencanaan;
2. b.subbagian keuangan; dan
3. c.subbagian umum.

Pasal 6

(1)Subbagian perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(2)Subbagian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan sistem informasi Badan.
(3)Subbagian perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan subbagian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
5. e.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
7. g.menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari subbidang dan subbagian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
9. i.menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja/penetapan kinerja, dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur di bidang perencanaan;
11. k.menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari subbagian dan subbidang sebagai bahan penyusunan laporan pengendalian operasional kegiatan;
13. m.menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, evaluasi kinerja pembangunan Daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. n.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
15. o.melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Badan;
16. p.melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan Daerah;
17. q.melaksanakan tugas pembantuan di bidang keuangan Daerah;
18. r.melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
19. s.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
20. t.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
21. u.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 7

(1)Subbagian keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(2)Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi keuangan.
(3)Subbagian keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan subbagian keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
5. e.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang administrasi keuangan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
7. g.menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
8. h.menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan sekretariat dan bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
9. i.menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Badan;
11. k.melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
12. l.melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
13. m.menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Badan serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
14. n.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur di bidang keuangan;
15. o.melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
16. p.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
17. q.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
18. r.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 8

(1)Subbagian umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(2)Subbagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, persuratan, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan.
(3)Subbagian umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan subbagian umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
5. e.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi umum dan kepegawaian guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
7. g.melaksanakan layanan kegiatan administrasi umum, persuratan, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan;
8. h.memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.merencanakan, memproses, dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Badan serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud, dan barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.melaksanakan koordinasi dengan unit layanan pengadaan dan layanan pengadaan secara elektronik Daerah dalam rangka proses pengadaan barang dan jasa Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
12. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Badan guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
13. m.menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
14. n.melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam setiap rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Badan;
15. o.mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman, dan nyaman;
16. p.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur di subbagian umum;
17. q.menghimpun dan mendokumentasikan standar operasional prosedur yang disusun oleh subbagian dan subbidang;
18. r.melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
19. s.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
20. t.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
21. u.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 9

(1)Bidang pajak Daerah I dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
(2)Pajak Daerah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
2. b.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
(3)Bidang pajak Daerah I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam perumusan kebijakan teknis, merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengoordinasikan, menyelenggarakaan, mengevalusi dan melaporkan kegiatan di bidang pajak Daerah I.
(4)Bidang pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pajak Daerah I;
2. b.pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik bidang pajak Daerah I;
3. c.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pajak Daerah I;
4. d.mengoordinasikan pengelolaan dan memfasilitasi kegiatan bidang pajak Daerah I;
5. e.mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang pajak Daerah I; dan
6. f.melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5)Bidang pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan bidang pajak Daerah I berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
3. c.membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. e.menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pajak Daerah I;
7. g.merumuskan dan melaksanakan penyusunan anggaran penetapan, anggaran perubahan dan perhitungan pendapatan pajak Daerah I;
8. h.menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi penatausahaan, penyusunan data dan pelaporan pajak Daerah I;
9. i.melaksanakan sosialisasi peraturan perundang- undangan di bidang pendapatan pajak Daerah I kepada masyarakat dan institusi terkait;
10. j.mengkoordinasikan usulan masukan dari berbagai pihak untuk memberikan jawaban/tanggapan dan pemecahan masalah guna kelancaran pelaksanaan program pendapatan pajak Daerah I;
11. k.menginventarisasi setiap sumber pendapatan pajak Daerah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara periodik untuk mengetahui besarnya potensi pendapatan;
12. l.melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak Daerah I;
13. m.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemungutan pendapatan pajak Daerah I;
14. n.melakukan pemungutan pajak Daerah I;
15. o.menginventarisasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak Daerah I untuk mencari solusi pemecahan;
16. p.merumuskan standar operasional prosedur di bidang pajak Daerah I;
17. q.melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
18. r.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
19. s.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
20. t.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
(6)Bidang pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), membawahkan:
1. a.subbidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah I; dan
2. b.subbidang penagihan, evaluasi dan pelaporan pajak Daerah I.

Pasal 10

(1)Subbidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah I dipimpin oleh kepala subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pajak Daerah I.
(2)Subbidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pajak Daerah I dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran dan penetapan kegiatan pajak Daerah I.
(3)Subbidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah I;
2. b.pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah I;
3. c.pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak Daerah I;
4. d.penyusunan daftar himpunan ketetapan pajak daerah bidang pajak Daerah I;
5. e.penghitungan dan penetapan pajak Daerah I;
6. f.pelaksanaan pendistribusian serta penyimpanan surat perpajakan berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah I;
7. g.pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program kegiatan bidang pajak Daerah I;
8. h.pelaksanaan fungsi Pendataan dengan mengolah data objek dan subjek pajak melalui kegiatan pengukuran bidang objek pajak, verifikasi bidang objek pajak dan/atau identifikasi bidang objek pajak bidang pajak Daerah I;
9. i.pelaksanaan fungsi pendaftaran dengan mengolah data objek dan subjek pajak berdasarkan pengajuan wajib pajak;
10. j.pelaksanaan fungsi penilaian dengan melakukan pendataan dan penilaian atas objek pajak khusus pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
11. k.penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan/surat setoran pajak Daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan/surat ketetapan pajak Daerah/surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar/surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar dan surat ketetapan pajak Daerah nihil;
12. l.pelaksanaan verifikasi dan penelitian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
13. m.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
14. n.membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
15. o.melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
16. p.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
17. q.menyiapkan bahan dan menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah I;
18. r.melaksanakan konsultasi dalam hal pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah I dengan meminta petunjuk kepada atasan untuk penyempurnaan dan kelancaran tugas;
19. s.melaksanakan inventarisasi permasalahan dengan mengumpulkan bahan untuk pemecahan masalah berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah I;
20. t.melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah I untuk pencapaian target pendapatan yang ditetapkan;
21. u.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah I;
22. v.melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
23. w.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
24. x.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
25. y.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 11

(1)Subbidang penagihan, evaluasi dan pelaporan pajak Daerah I dipimpin oleh kepala subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pajak Daerah I.
(2)Subbidang penagihan, evaluasi dan pelaporan pajak Daerah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pajak Daerah I dalam menyusun kebijakan teknis program kerja pada subbidang penagihan, evaluasi dan pelaporan pajak Daerah I.
(3)Subbidang penagihan, evaluasi dan pelaporan pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana program dan kegiatan subbidang penagihan, evaluasi dan pelaporan pajak Daerah I;
2. b.melakukan pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
3. c.pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak Daerah I;
4. d.pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas capaian realisasasi pajak Daerah I;
5. e.pelaksanaan fungsi penagihan pajak Daerah I dengan menerbitkan surat tagihan pajak Daerah bidang pajak Daerah I;
6. f.melaksanakan pembinaan dan pengawasan pajak Daerah I sesuai ketentuan yang berlaku;
7. g.pelaksanaan fungsi pelaporan pajak Daerah I dengan melakukan rekonsiliasi dan menyusun laporan pendapatan pajak Daerah I;
8. h.pelaksanaan pelayanan permohonan keberatan, sengketa dan pengaduan wajib pajak;
9. i.menginventarisasi pengaduan berkaitan dengan surat ketetapan pajak Daerah bidang pajak Daerah I;
10. j.menginventarisasi permasalahan keberatan atas surat ketetapan pajak Daerah bidang pajak Daerah I;
11. k.menyusun konsep pemecahan/jawaban atas masalah pengaduan dan atau keberatan atas surat ketetapan pajak Daerah bidang pajak Daerah I;
12. l.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
13. m.membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
14. n.melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
15. o.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
16. p.menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di subbidang penagihan, evaluasi dan pelaporan pajak Daerah I;
17. q.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur di subbidang penagihan, evaluasi dan pelaporan pajak Daerah I;
18. r.melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
19. s.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
20. t.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
21. u.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…