DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 10, penyisipan Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D, perubahan Pasal 27, perubahan Pasal 30.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 65) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Grobogan.
4.Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
5.Dinas pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.
9.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
10.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
11.UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada Dinas yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
12.Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
13.Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
15.Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, keluarga Korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan seksual.
16.Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara badan dan/atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.
17.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian/keterampilannya.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
1. a.kepala Dinas;
2. b.sekretariat;
3. c.bidang pemberdayaan perempuan;
4. d.bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
5. e.bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan dan keluarga berencana;
6. f.bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
7. g.UPTD PPA; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
(2)Bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan dan melaksanakan penguatan kelembagaan, pengembangan mekanisme perlindungan anak dan perlindungan perempuan, advokasi dan edukasi serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan perempuan dan anak.
(3)Bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
2. b.pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
3. c.pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
4. d.pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
5. e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana dan program kegiatan bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
3. c.membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. e.menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
8. h.melaksanakan dan mengembangkan mekanisme pelayanan, advokasi dan pendampingan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan;
9. i.melaksanakan upaya pengembangan, keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program perlindungan anak dan perlindungan perempuan.
10. j.melaksanakan pengintegrasian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
11. k.melaksanakan pengintegrasian pemenuhan hak-hak anak dalam kebijakan program kegiatan pembangunan terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
12. l.menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pengembangan, keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
13. m.menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional untuk melindungi anak dan perempuan dari kekerasan;
14. n.menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, advokasi kebijakan pemenuhan hak anak dan perempuan;
15. o.menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, advokasi, pelatihan keterampilan bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan;
16. p.menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan kelembagaan perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
17. q.mengembangkan mekanisme perlindungan anak dan perlindungan perempuan di lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, lembaga yudikatif dan lembaga legislatif;
18. r.menyiapkan bahan dan menyusun rumusan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga;
19. s.menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan;
20. t.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
21. u.menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
22. v.melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
23. w.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi terkait pemenuhan hak anak dan perempuan.
24. x.meningkatkan, sinkronisasi, penerapan program, penggalian potensi, bakat dan minat anak, antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.
25. y.melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
26. z.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; aa. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan bb. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
  1. 4.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA, Kelas A.
(2)UPTD PPA berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional Dinas di bidang penyelenggaraan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
(3)Susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.kepala UPTD;
2. b.kepala subbagian tata usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(3)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Ketentuan mengenai tugas dan fungsi UPTD PPA mengacu peraturan sektoral.

Pasal 12B

(1)Kepala UPTD PPA bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA.
(2)UPTD PPA dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), mempunyai tugas:
1. a.menerima laporan atau penjangkauan Korban;
2. b.memberikan informasi tentang hak Korban;
3. c.memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
4. d.memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
5. e.memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
6. f.menyediakan layanan hukum;
7. g.mengidentifikasikan kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
8. h.mengidentifikasikan kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
9. i.memfasilitasi kebutuhan Korban penyandang disabilitas;
10. j.mengoordinasikan dan kerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya;
11. k.memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan; dan
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana anggaran dan program kegiatan UPTD PPA berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
5. e.mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
7. g.menyusun program kerja UPTD PPA;
8. h.menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
9. i.mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
10. j.membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
11. k.melaksanakan dan mengendalikan administrasi dan kegiatan ketatausahaan UPTD PPA;
12. l.melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
13. m.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
14. n.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
15. o.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
(4)Penyelenggaraan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan untuk Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.
(5)Penyelenggaraan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan untuk Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12C

(1)UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
2. b.penataan pola pelayanan;
3. c.penjaminan kualitas pelayanan;
4. d.penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi.
(2)Pemberian layanan oleh UPTD PPA harus memenuhi aksesibilitas dan memenuhi akomodasi yang layak guna pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian layanan oleh UPTD PPA dapat dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12D

(1)Subbagian tata usaha UPTD PPA dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD PPA.
(2)Subbagian tata usaha UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala UPTD dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, persuratan, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD PPA.
(3)Subbagian tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
1. a.menyusun rencana anggaran dan program kegiatan subbagian tata usaha berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
5. e.mempelajari dan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. f.melaksanakan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, administrasi, surat menyurat, pengelolaan keuangan dan perjalanan dinas di lingkungan UPTD PPA;
7. g.melaksanakan penggajian pegawai, tunjangan, kesejahteraan dan hak-hak keuangan lainnya serta pengelolaan keuangan UPTD PPA dan pertangungjawaban keuangan;
8. h.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, izin belajar, izin gelar, penyesuaian ijasah untuk kenaikan pangkat, usul pengkatan menjadi pegawai negeri sipil, kartu pegawai, asuransi kesehatan, kartu tabungan pensiun dan hak-hak kepegawaian lainnya;
9. i.merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan UPTD PPA;
10. j.melaksanakan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana UPTD PPA, kebersihan dan kerumahtanggaan kantor;
11. k.menyelenggarakan administrasi pelayanan di UPTD PPA;
12. l.melaksanakan pemeliharaan, perawatan semua barang inventaris milik pemerintah yang untuk menunjang tugas di UPTD PPA;
13. m.melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaran UPTD PPA;
14. n.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur di lingkungan UPTD PPA;
15. o.menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengawasan intern pemerintahan di lingkungan UPTD PPA;
16. p.melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. q.membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
18. r.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
19. s.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Selain jabatan kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala UPTD, kepala subbagian, dan Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat Jabatan Pelaksana.
(2)Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala UPTD, kepala subbagian, Jabatan Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah.

6.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lama mulai tanggal 1 Januari 2026. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi SETYO HADI Diundangkan di Purwodadi SEKRETARIS DAERAH ANANG ARMUNANTO BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR ... PARAF HIERARKI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADM UMUM SEKDA KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA ttd. ttd. PARAF KOORDINASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN GROBOGAN, Cap.TTD pada tanggal 19 September 2025 pada tanggal 19 September 2025 BUPATI GROBOGAN, Cap.TTD 34 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Telah ditandatangani secara elektronik oleh: RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN SETYO HADI SUBBAGIAN Umum SUBBAGIAN Keuangan Kelompok Jabatan Fungsional BIDANG Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BIDANG Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan Keluarga Berencana UPTD KEPALA DINAS BIDANG Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan BIDANG Pemberdayaan Perempuan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana SEKRETARIAT Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana SUBBAGIAN Perencanaan Kelompok Jabatan Fungsional BUPATI GROBOGAN, Cap.TTD 34 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Telah ditandatangani secara elektronik oleh: RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PPA Tt d. SETYO HADI PARAF HIERARKI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADM UMUM SEKDA KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Kelompok Jabatan Fungsional SUBBAGIAN Tata Usaha KEPALA UPTD BUPATI GROBOGAN, Cap.TTD NOMOR 34 TAHUN 2025 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Telah ditandatangani secara elektronik oleh: RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…