DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Grobogan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik antara lain dilakukan dengan penyederhanaan birokrasi agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga mempercepat dalam pemberian layanan pemerintahan kepada masyarakat;
c.bahwa dalam rangka mempercepat pemberian layanan pemerintahan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); BUPATI GROBOGAN SALINAN T 2 Menetapkan :
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 29); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 29) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan penandatanganan yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah meliputi:

a.penandatanganan petikan Keputusan Bupati tentang pengangkatan, penugasan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural, untuk jabatan struktural jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan jabatan administrator (eselon III); 3
b.penandatanganan surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas bagi PNS yang menjadi pejabat struktural, untuk jabatan struktural jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan jabatan administrator (eselon III);
c.penandatanganan usul penetapan nomor induk pegawai dan petikan keputusan pengangkatan calon PNS serta petikan keputusan pengangkatan calon PNS menjadi PNS;
d.penandatanganan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi jabatan struktural jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan Camat;
e.penandatanganan surat tugas belajar, keterangan belajar dan izin penggunaan gelar akademik untuk ASN pada jenjang pendidikan pascasarjana doktoral (S-3);
f.penandatanganan surat izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting bagi PNS yang akan dijalankan di luar negeri selain Sekretaris Daerah;
g.penandatanganan surat izin cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti pelaksanaan ibadah haji bagi PPPK yang akan dijalankan di luar negeri;
h.penandatanganan surat izin cuti tahunan, cuti karena alasan penting, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti besar bagi ASN jabatan fungsional jenjang utama dan jabatan struktural jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) selain Sekretaris Daerah;
i.penandatanganan keputusan mutasi masuk Daerah, penugasan penempatan PNS selesai tugas belajar dan penugasan lainnya;
j.penandatanganan pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin ASN yang kewenangan penjatuhan hukumannya oleh Bupati kecuali pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
k.penandatanganan pemberian atau penolakan surat keterangan untuk melakukan perceraian; dan
l.penandatanganan pembentukan tim pelaksana terkait penyelenggaraan izin perkawinan dan perceraian.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan penandatanganan yang didelegasikan kepada Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah meliputi:

a.penandatanganan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi ASN di lingkungan Sekretariat Daerah;
b.penandatanganan surat izin cuti sakit dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari, cuti tahunan dan cuti karena alasan penting bagi ASN jabatan struktural jabatan administrator (eselon III) dan jabatan fungsional jenjang madya ke bawah di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
c.penandatanganan data perorangan calon penerima pensiun (DPCP) bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah. 4
1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan penandatanganan yang didelegasikan kepada Kepala BKPPD meliputi:

a.penandatanganan petikan Keputusan Bupati tentang pengangkatan, penugasan, pemindahan dan pemberhentian PNS untuk jabatan struktural jabatan pengawas (eselon IV), kepala sekolah dan kepala UPTD pusat kesehatan masyarakat;
b.penandatanganan surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas bagi jabatan struktural pengawas (eselon IV);
c.penandatanganan petikan keputusan pengangkatan, penugasan, kenaikan, penyesuaian, perpindahan dan pemberhentian PNS dengan jabatan fungsional;
d.penandatanganan surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas bagi PNS dengan jabatan fungsional;
e.penandatanganan petikan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana;
f.penandatanganan petikan keputusan pengangkatan Calon PPPK dan perjanjian kerja bagi PPPK;
g.penandatanganan petikan keputusan pengangkatan, penugasan, kenaikan, penyesuaian, perpindahan dan pemberhentian PPPK dengan jabatan fungsional;
h.penandatanganan surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas bagi PPPK dengan jabatan fungsional;
i.penandatanganan petikan keputusan kenaikan pangkat PNS untuk golongan III/d ke bawah;
j.penandatanganan surat tugas belajar, keterangan belajar dan izin penggunaan gelar akademik untuk ASN pada jenjang pendidikan pascasarjana magister (S-2) ke bawah;
k.penandatanganan surat izin cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, cuti melahirkan, cuti besar (melahirkan anak ke 4) bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain jabatan struktural jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan jabatan fungsional jenjang utama;
l.penandatanganan surat izin cuti sakit dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari, cuti tahunan, cuti karena alasan penting untuk jabatan struktural jabatan administrator (eselon III) dan jabatan fungsional jenjang madya selain di lingkungan Sekretariat Daerah;
m.penandatanganan petikan keputusan mutasi penempatan dan pemindahan lokasi tugas PNS jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dalam Daerah; dan
n.penandatanganan berita acara penyerahan keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati.
1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pelimpahan kewenangan penandatanganan yang didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah meliputi:
1. a.penandatanganan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi ASN di setiap Perangkat Daerah;
2. b.penandatanganan surat izin cuti sakit dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari, cuti tahunan, cuti karena alasan penting bagi ASN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing selain jabatan struktural jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan jabatan fungsional jenjang utama serta jabatan struktural jabatan administrator (eselon III) dan jabatan fungsional jenjang madya;
3. c.penandatanganan data perorangan calon penerima pensiun (DPCP) bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing; dan
4. d.penandatanganan pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin ASN yang kewenangan penjatuhan hukumannya oleh Kepala Perangkat Daerah, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Perangkat Daerah masing- masing.
(2)Pelimpahan kewenangan penandatanganan yang didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, penandatanganan dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. PARAF KOORDINASI PEMRAKARSA KEPALA BAGIAN HUKUM ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 19 Maret 2025 BUPATI GROBOGAN, SETYO HADI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 19 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, ANANG ARMUNANTO BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 4 5 BUPATI GROB Cap TTD. SRI SUMAR Ca TERNAK UNGGAS 7905 Itik pullet lantan - 7906 Burung Puyuh - DOQ Umur 1-5 hail - 7907 Ayam joper - DOC Umur 1-5 hari - 7908 Ayam loper - Pullet Betina 4-6 bulan - 7909 Ayam joper - Pullet lantan 4-6 bulan - 7910 Ayam KUB - DOC Umur 1-5 hail - 7911 Ayam KUB - Pullet Retina Umur 4 - 6 bulan - 7912 Ayam KUB - Pullet lantan Umur 4-6 bulan - 7913 kik - DOD Umur 1-5 hari - 7914 Rik Manila - DOD Umur 1-5 hail - 7915 Itik Manila - Pullet Betina Umur 5-6 bulan - 7916 Rik Manila - Pullet lantan Umur 5-6 bulan - 7917 ltik pullet betina - 7918 Burung Puyuh Bulling Puyuh umur 3 - 4 Minggu CCM HEWAN LAINNYA 7919 Binatang Bersuara Mural CCIII. LISENSI DAN FRANCHISE 7920 E Book E XIV. SOFTWARE 7921 Aplikasi display inforznasi Slide menu informasi 7922 Aplikasi Web Basic Website 7923 Software - Office Applications (full package) - 7924 Software - Software Backup and Storage FlexStor CBR Client Backup and Recovery license forWindows (7-user) 7925 Software - Software Graphic and Publisher - 7926 Upgrade Aplikasi BLUE RPM Kemenhub Interkoneksi penerbitan BLUe RFID Sinkronisasi Database BLUe RFID Setting, Pelatihan dan implementasi 7927 Aplikasi E-Raport: CD 7928 Aplikasi Pembelajaran Digital: CD 7929 Aplikasi Pembelalaran SD : CD 7930 Office Application - Microsoft Office medium grade 7931 Software Cad / Cam Licensing Subscription Renewal ( 1-Year) + Advanced Support, 1 seat, commercial, VCP, Single-user, Win CCV. BEBAN KAWAT/EAKSIMILI/INTERNET/TV LANGGANAN 7932 ERKLIKA VOUCHER SMP 1 TABUN 7933 ERKLIKA VOUCHER SD 1 TAHUN CCVL BEBAN BARANG DAN JASA BLUD 7934 Vascon isi 25 tes 7935 Stimuno Syr - 7936 Sivit-Zinc - 7937 Sulcu Cadang Alat Kedokteran RSUD Ki Ageng Selo Wirosari NaN Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2024