DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Grobogan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu adanya penyelarasan ketentuan mengenai klasifikasi objek pajak dan besaran persentase untuk jenis pemanfataan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
c.bahwa beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam pemungutan pajak sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Klasifikasi objek PBB-P2 terdiri atas objek pajak umum dan objek pajak khusus.
(2)Klasifikasi objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.objek pajak standar; dan
2. b.objek pajak nonstandar.
(3)Objek pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.tanah : ≤10.000 m2 (lebih kecil atau sama dengan sepuluh ribu meter persegi);
2. b.bangunan : jumlah lantai <4 (lebih kecil atau sama dengan empat) lantai;
3. c.luas bangunan : <1.000 m2 (lebih kecil atau sama dengan seribu meter persegi).
(4)Objek pajak nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah objek pajak yang memenuhi minimal salah satu dari kriteria-kriteria berikut:
1. a.tanah : >10.000 m2 (lebih lebih besar dari sepuluh ribu meter persegi);
2. b.bangunan : jumlah lantai > 4 (lebih lebih besar dari empat) lantai;
3. c.luas bangunan : >1.000 m2 (lebih besar dari seribu meter persegi).
(5)Objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.jalan tol;
2. b.bandar udara;
3. c.stasiun;
4. d.bendungan;
5. e.pelabuhan, dermaga, galangan kapal;
6. f.lapangan golf;
7. g.stadion;
8. h.sirkuit balap;
9. i.pabrik semen/pupuk;
10. j.tempat rekreasi;
11. k.tempat penampungan/kilang minyak, air, atau gas;
12. l.pipa minyak, air, atau gas;
13. m.stasiun pengisian bahan bakar;
14. n.menara; dan
15. o.rumah sakit/klinik.
  1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Besaran persentase NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
(2)Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
(3)Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian PBB-P2;
2. b.bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
3. c.klasterisasi NJOP.
(4)Kenaikan NJOP hasil penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran NJOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Bentuk pemanfaatan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk klasifikasi objek pajak nonstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan objek pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
(6)Klasterisasi NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari :
1. a.NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. b.NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
3. c.NJOP Rp2.500.000.001,00 (dua miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. d.NJOP Rp5.000.000.001,00 (lima miliar satu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
5. e.NJOP lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
(7)Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
(8)Besaran persentase NJOP untuk jenis objek pajak standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(9)Besaran persentase NJOP untuk jenis objek pajak nonstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(10)Besaran persentase NJOP untuk jenis objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 3 November 2025 BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SETYO HADI Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 3 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Cap TTD ANANG ARMUNANTO BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 40 Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006 BUPATI GROBOGAN, Cap.TTD SETYO HADI LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BESARAN PERSENTASE NJOP UNTUK JENIS OBJEK PAJAK STANDAR No Kecamatan Kode Kec Klasterisasi Nilai Jual Objek Pajak Sampai dengan Rp1.000.000.000,00 Rp1.000.000.001,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 Rp2.500.000.001,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 Rp5.000.000.001,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 Lebih dari Rp10.000.000.001,00 1 KEDUNGJATI 010 33% 42% 43% 50% 60% 2 KARANGRAYUNG 020 32% 42% 44% 56% 60% 3 PENAWANGAN 030 28% 34% 36% 50% 60% 4 TOROH 040 31% 37% 39% 46% 50% 5 GEYER 050 30% 39% 41% 50% 60% 6 PULOKULON 060 30% 40% 42% 48% 60% 7 KRADENAN 070 28% 35% 39% 45% 60% 8 GABUS 080 29% 43% 45% 50% 60% 9 NGARINGAN 090 32% 43% 45% 50% 60% 10 WIROSARI 100 29% 37% 45% 50% 60% 11 TAWANGHARJO 110 28% 35% 38% 43% 60% 12 GROBOGAN 120 29% 35% 38% 45% 55% 13 PURWODADI 130 28% 35% 38% 48% 60% 14 BRATI 140 33% 40% 45% 55% 60% 15 KLAMBU 150 30% 40% 45% 48% 60% 16 GODONG 160 28% 34% 36% 41% 60% 17 GUBUG 170 30% 39% 45% 49% 60% 18 TEGOWANU 180 30% 38% 46% 49% 60% 19 TANGGUNGHARJO 190 29% 37% 40% 46% 48% BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SETYO HADI Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006 BUPATI GROBOGAN, Cap.TTD SETYO HADI LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BESARAN PERSENTASE NJOP UNTUK JENIS OBJEK PAJAK NONSTANDAR No Klasterisasi NJOP Besaran Persentase NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 1 Sampai dengan Rp1.000.000.000,00 35% 2 Rp1.000.000.001,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 45% 3 Rp2.500.000.001,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 50% 4 Rp5.000.000.001,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 60% 5 Lebih dari Rp10.000.000.001,00 70% BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SETYO HADI Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006 BUPATI GROBOGAN, Cap.TTD SETYO HADI LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BESARAN PERSENTASE NJOP UNTUK JENIS OBJEK PAJAK KHUSUS No Klasterisasi NJOP Besaran Persentase NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 1 Sampai dengan Rp1.000.000.000,00 60% 2 Rp1.000.000.001,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 70% 3 Rp2.500.000.001,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 80% 4 Rp5.000.000.001,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 90% 5 Lebih dari Rp10.000.000.001,00 100% BUPATI GROBOGAN, Cap TTD SETYO HADI Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006 BUPATI GROBOGAN, Cap.TTD SETYO HADI

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 40 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024