DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pakain Dinas Aparatur Sipil Negara, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Kewajiban dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pakaian Dinas merupakan salah satu penanda identitas dan cerminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang harus mencerminkan nilai-nilai integritas, etika serta pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa dengan adanya perkembangan regulasi dan untuk memberikan landasan hukum terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan SALINAN Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Grobogan.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
9.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
10.Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau acara lainnya sesuai ketentuan dari penyelenggara.
11.Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, upacara yang bukan upacara kenegaraan, dan menerima tamu luar negeri.
12.Pakaian Dinas Khusus adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu dalam melaksanakan tugas operasional.
13.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14.Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu yang selanjutnya disebut PDL Tertentu adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan pada perangkat daerah tertentu.
15.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDU Tertentu adalah Pakaian Dinas yang dipakai Perangkat Daerah Tertentu dalam melaksanakan upacara.
16.Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDU Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.PDL;
e.PDL Tertentu;
f.PDU Tertentu;
g.PDU camat dan lurah;
h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
i.PSH;
j.PSR; dan
k.Pakaian Dinas Khusus.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
c.Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik dan pakaian khas Daerah.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Ketentuan mengenai jenis, model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan dengan bawahan celana/rok warna hitam.
(5)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(6)Ketentuan mengenai jenis, model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis dan Jumat, dengan ketentuan:
1. a.untuk Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik lokal Daerah digunakan pada hari Kamis; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian Batik nasional digunakan pada hari Jumat.
(2)Selain pada hari Kamis dan Jumat, Pakaian Dinas Harian batik digunakan ASN Pemerintah Daerah pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(3)Setiap pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
(4)Setiap pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik lengan pendek.
(5)Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan setiap tanggal 4.

Pasal 8

Selain digunakan pada hari Kamis dan Jumat, ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja juga memakai Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik pada hari Sabtu.

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
2. b.Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran;
3. c.Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; dan
4. d.Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
(4)Ketentuan mengenai jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…