DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.677.882.428.000,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli Daerah; dan b. pendapatan transfer. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.895.282.428.000,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Operasi; b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Transfer. Ketentuan mengenai uraian APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. SALINAN 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Grobogan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
11.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
12.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
13.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
14.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
15.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17.Tahun Anggaran 2026 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
18.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 3 kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.677.882.428.000,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah; dan
b.pendapatan transfer.

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp635.038.429.000,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Pajak Daerah;
b.Retribusi Daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 5

(1)Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp320.343.692.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak reklame;
2. b.pajak air tanah;
3. c.pajak sarang burung walet;
4. d.pajak mineral bukan logam dan batuan;
5. e.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
6. f.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
7. g.pajak barang dan jasa tertentu;
8. h.opsen pajak kendaraan bermotor; dan
9. i.opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
(2)Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3)Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4)Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
(5)Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 4 Rp17.650.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
(6)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.500.000.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).
(7)Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
(8)Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp86.600.000.000,00 (delapan puluh enam miliar enam ratus juta rupiah).
(9)Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp80.013.692.000,00 (delapan puluh miliar tiga belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
(10)Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 6

(1)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp213.908.625.000,00 (dua ratus tiga belas miliar sembilan ratus delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.retribusi jasa umum;
2. b.retribusi jasa usaha; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu.
(2)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp203.509.731.000,00 (dua ratus tiga miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(3)Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.461.894.000,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
(4)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.937.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp37.212.080.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus dua belas juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp63.574.032.000,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan; 5
2. b.jasa giro;
3. c.pendapatan bunga; dan
4. d.pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
(3)Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(4)Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.149.297.000,00 (empat miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
(5)Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.164.735.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.042.843.999.000,00 (dua triliun empat puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar Daerah.

Pasal 10

(1)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.892.020.506.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh juta lima ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana desa;
2. b.insentif fiskal;
3. c.dana bagi hasil;
4. d.dana alokasi umum; dan
5. e.dana alokasi khusus.
(2)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp259.317.215.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
(3)Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.553.053.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima puluh tiga ribu rupiah).
(5)Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.028.578.447.000,00 (satu triliun dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). 6
(6)Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp572.571.791.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp150.823.493.000,00 (seratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan.
(2)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp140.936.493.000,00 (seratus empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.887.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 47 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2026