DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 8); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Grobogan.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Grobogan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS tahap pertama dan CPNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
11.Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai pada saat menjelang Hari Raya.
12.Gaji Ketiga Belas adalah gaji yang diberikan di luar gaji bulanan selama 1 (satu) tahun.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.PPPK;
3. c.Bupati dan Wakil Bupati;
4. d.pimpinan dan anggota DPRD;
5. e.pimpinan badan layanan umum Daerah; dan
6. f.pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(2)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi:
1. a.pimpinan badan layanan umum Daerah; dan
2. b.pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan badan layanan umum Daerah dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan badan layanan umum Daerah.
(6)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK paruh waktu, paling banyak sebesar upah yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(7)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK termasuk PPPK paruh waktu berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya.
(8)Tunjangan Hari Raya secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula (n/12) dikalikan dengan penghasilan 1 (satu) bulan dimana n merupakan lamanya bulan bekerja.
(9)Tunjangan Hari Raya bagi CPNS terdiri atas:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 4

(1)Ketentuan mengenai pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian gaji ketiga belas, kecuali Pasal 3 ayat (7).
(2)Tunjangan gaji ketiga belas bagi PPPK PPPK paruh waktu berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) didasarkan pada besaran komponen penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026.

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Proses pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pasal 60

Pada saat Peraturan B u p a t i i n i m u l a i berlaku, Peraturan Bupati N o m o r 8 T a h u n 2 0 1 9 t e n t a n g P e d o m a n Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Ta h u n 2019 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan B u p a t i i n i m u l a i b e r l a k u p a d a t a n g g a l diundangkan. Agar s e t i a p o r a n g m e n g e t a h u i n y a , m e m e r i n t a h k a n pengundangan P e r a t u r a n B u p a t i i n i d e n g a n penempatannya d a l a m B e r i t a D a e r a h K a b u p a t e n Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 0 ‘frinuctri 2 0 4 , BUPATI GROBOGAN, T T D SETYO HADI Diundangkan di Purwodadi p a d a t a n g g a l 8 jooman• •to2o SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, T T D ANANG ARMUNANTO BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026 NOMOR 1 S a l i n a n s e s u a i d e n g a n a s l i n y a K E PA L A B A G I A N H O K U M Telah ditandatangani secara elektronik oleh: R I A D Q A P R I A M B O D O , S . H . P e m b i n a NIP. 1 9 8 2 0 9 2 9 2 0 0 5 0 1 1 0 0 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Telah ditandatangani secara elektronik oleh: RIADQA PRIAMBODO, S.H. Pembina NIP. 19820929 200501 1 006

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…