DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Pembinaan Dan Pengawasan; Bab III : Pendanaan; Bab IV : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabitas pekebun serta untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan perlu disusun rencana aksi daerah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengamanatkan pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2027; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 SALINAN Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomor 4180);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 6884);
15.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
21.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 53);
22.Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 696); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2027.

BAB I

PENDAHULUAN;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Dinas adalah perangkat daerah yangn membidangi urusan pemerintahan bidang Pertanian.
1.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Gunung Mas, yang selanjutnya disingkat RAD–KSB Gunung Mas, adalah dokumen rencana kerja yang menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam medukung tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tahun 2025-2027.
6.Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan RAD-KSB Kabupaten Gunung Mas.
7.Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
9.Sawit rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya.
10.Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
11.Perusahaan Perkebunan adalah Badan usaha yang berbadan hokum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12.Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
13.Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
14.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
16.Legalitas Lahan adalah surat tanda bukti Hak kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah berdasarkan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
17.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
18.Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukkan terakhir tentang kawasan hutan di Daerah.
19.Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya).

Pasal 2

Pengaturan dan pelaksanaan RAD-KSB Gunung Mas berasaskan:

a.kebermanfaatan dan berkelanjutan;
b.keterpaduan;
c.kebersamaan;
d.keterbukaan;
e.keharmonisasian; dan
f.berkeadilan.

Pasal 3

(1)RAD-KSB Kabupaten Gunung Mas sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan upaya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2027.
(2)RAD-KSB Kabupaten Gunung Mas bertujuan untuk mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Daerah.
(3)Sasaran disusunnya RAD-KSB Kabupaten Gunung Mas ini adalah:
1. a.mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
2. b.menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
4. d.meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
5. e.memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapasawitan;
6. f.meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
7. g.membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasa r dan investasi bagi pekebun;
8. h.menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;
9. i.membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk pembangunan daerah secara optimal;
10. j.sebagai percepatan dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar;
11. k.sebagai upaya peningkatan perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting; dan
12. l.tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup RAD-KSB Gunung Mas terdiri atas komponen:
1. a.penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
2. b.peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
3. c.pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. d.tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
5. e.dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

Pasal 5

(1)Dokumen RAD-KSB Gunung Mas disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Dokumen RAD-KSB Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam rangka memastikan terselenggaranya Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB), kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Gunung Mas diintegrasikan dengan program kegiatan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024-2026, Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas, KLHS RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Instansi terkait lainnya.

Pasal 6

(1)RAD-KSB Gunung Mas dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim Pelaksana Daerah dengan melibatkan peran serta berbagai Perangkat Daerah terkait di Kabupaten dan Provinsi, instansi vertikal, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau masyarakat.
(2)Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Gunung Mas.
(3)Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersekretariat di Dinas.
(4)Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.melakukan musyawarah dan/atau rapat koordinasi dalam rangka koordinasi perencanaan dan pelaksanaan RAD-KSB Gunung Mas;
2. b.melaksanakan kegiatan operasional teknis maupun administrasi;
3. c.melakukan pengolahan dan analisa data; dan
4. d.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

(1)Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RAD–KSB Kabupaten Gunung Mas.
(2)Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan RAD–KSB Kabupaten Gunung Mas kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI 3.1. Koordinasi Implementasi RAD KSB Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan hanya membutuhkan keterlibatan berbagai instansi teknis dan para pihak terkait. Sehingga diperlukan upaya peningkatan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antar lembaga dalam penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB).

Pasal 8

Biaya pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Gunung Mas bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2023-2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 634) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas. Ditetapkan Di Kuala Kurun pada tanggal 28 Mei 2025 BUPATI GUNUNG MAS, Ttd JAYA SAMAYA MONONG Diundangkan Di Kuala Kurun pada tanggal 28 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, Ttd RICHARD BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 765 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2027 DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2027 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kabupaten Gunung Mas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan Pemerintah melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180), dengan luas wilayah administasi ± 0° 18’ 00” Lintang Selatan s/d 01° 40’ 30” Lintang Selatan dan ± 113° 01’ 00” Bujur Timur s/d 114° 01’ 00” Bujur Timur. Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB atas harga berlaku tahun 2023 terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (31,69%), angka ini jauh melampaui subsektor pertambangan (8,66%) dan industri pengolahan (8,52%). Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sub sektor pertanian ini menyerap 17.187 orang sebagai pekerjaan utama, dengan 16.810 orang merupakan pengelola usaha pertanian perorangan yang terdiri dari 13.031 laki-laki dan 3.779 perempuan. Tabel 1. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023 Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 28,86 29,20 30,86 29,56 31,69 Pertambanga n dan Penggalian 12,11 13,69 13,08 13,86 8,66 Industri Pengolahan 8,82 8,28 8,24 8,20 8,52 Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2024 Salah satu subsektor pertanian yang berkembang pesat di Kabupaten Gunung Mas adalah perkebunan yang didominasi kelapa sawit dan karet. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 menyajikan produksi subsektor perkebunan sebagai berikut: -- 2 -- Tabel 2. Perkembangan Luas dan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2019-2023 Kabupaten Gunung Mas Jenis Komoditi Tahun Produksi 2019 2020 2021 2022 2023 Produksi Sektor Perkebunan

1.Sawit (ton) 100.34 7 100.334 102.127 109.91 4 125.193
2.Karet (ton) 20.273 20.263 20.276 20.277 20.277
3.Kelapa (ton) 52 52 52,55 52,55 55 Luas Areal Tanaman Perkebunan (ha)
1.Sawit (ha) 72.760 79.945, 43 79.965, 43 72.780 72.820
2.Karet (ha) 68.381 68.381 68.388 68.388 68.388
3.Kelapa (ha) 430 430 436,01 435,01 436,01 Produktifitas Perkebunan (ton/ha)
1.Sawit (ton/ha) 1,38 1,26 1,28 1,51 1,72
2.Karet (ton/ha) 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37
3.Kelapa (ton/ha) 8,27 8,27 8,30 8,28 7,93 Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Tahun 2022 Untuk tanaman perkebunan, tanaman kelapa sawit masih menjadi tanaman perkebunan unggulan di Kabupaten Gunung Mas hingga tahun 2023 ini. Hal ini terlihat dari jumlah produksi kelapa sawit pada tahun 2023 sebesar 125.193 ton dengan menggunakan luas areal yang bertambah dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 92.656 hektar. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena banyaknya perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Gunung Mas. Pada skala industri, hingga tahun 2023 terdapat 12 (dua belas) perusahaan/koperasi yang memiliki izin usaha perkebunan dengan total luas areal tanam sebesar 72,780 Ha jumlah produksi sawit pada tahun 2023 sebesar 107,068 ton. (Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2024). Keberadaan Perusahaan Besar Swasta Sawit di Kabupaten Gunung Mas juga menciptakan kebun-kebun Plasma dan Kemitraan. Berproses sejak tahu 2014, saat ini telah terdapat 65 desa yang telah terlibat dalam skema tersebut. Gunung Mas mencatat, dari desa tersebut terdapat 5.985 orang yang telah mendapat plasma dengan luas 9.245,07 Ha. Sementara untuk pola kemitraan terdapat 2.035 Ha. Perkembangan luas tanaman sawit tidak hanya PBS, minat masyarakat untuk menanam kelapa sawit juga bertumbuh. Sebagai komoditas baru, sawit telah diterima masyarakat Gunung Mas terbukti dengan data Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas yang menunjukkan sebaran sawit telah menjangkau seluruh kecamatan -- 3 -- dengan terbesar berada di Kecamatan Manuhing dan Rungan Hulu, sementara kecamatan dengan luasan terkecil yaitu kecamatan Rungan Barat. Data Dinas Pertanian, menunjukan jumlah petani yang telah mencapai 1.464 KK dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Rungan Hulu mencapai 402 KK. Tabel 4. Luas dan Produksi Sawit Rakyat Setiap Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 No . Kecamatan Luas (Ha) Produks i (Ton) Rerata Produks i (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
1.Manuhing 1,060 1,470 2,000 314
2.Rungan 158 256 2,000 104
3.Sepang 195 164 1,000 141
4.Kurun 584 684 2,000 118
5.Tewah 250 103 1,000 132 6. Kahayan Hulu Utara 199 106 1,000 84
7.Manuhing Raya 206 162 1,500 25
8.Rungan Hulu 1,063 622 1,000 402
9.Mihing Raya 253 120 1,000 84
10.Damang Batu 23 - - 16
11.Miri Manasa 60 - - 40
12.Rungan Barat 7 - - 4 JUMLAH 4,058 3,687 1,519 1,464 Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Tahun 2022 Melihat perkembangan sawit tingkat produktivitas pekebun swadaya masih rendah, Beberapa hal yang dianggap sebagai faktor pengaruh antara lain karena sebagian besar pekebun swadaya belum menerapkan pola budidaya yang baik dan benar, serta penggunaan benih yang tidak memenuhi standar sertifikasi. Dari situasi tersebut RAD Kelapa Sawit Berkelanjutan yang penyusunannya melibatkan berbagai pihak didaerah diharapkan akan memberikan panduan langkah sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor sebagaimana mandat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.2.1. Maksud Rencana Aksi Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam mengitegrasikan -- 4 -- upaya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Gunung Mas ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2027. 1.2.1. Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Aksi Daerah ini adalah untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Gunung Mas menjadi lebih terarah, terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak. 1.2.2. Sasaran Sasaran disusunnya Rencana Aksi Daerah ini adalah:

a.mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
b.menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
d.meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
e.memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
f.meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
g.membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
h.menciptakan hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
i.membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/ sektor untuk pembangunan daerah secara optimal. 1.3. Dasar Hukum
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
4. 4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) -- 5 -- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomor 4180);
6. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun -- 6 -- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. 11.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 6884);
15. 15.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
16. 16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
17. 17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
18. 18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
19. 19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 -- 7 -- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
21. 21.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 53);
22. 22.Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 696); -- 8 -- Untuk melihat keterkaitan antar rencana strategis/rencana aksi tersebut disusun Matriks yang menghubungkan Rencana Aksi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabarkan lebih lanjut pada sub kegiatan-sub kegiatan daerah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangan terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Tujuan mengintegrasikan rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan program kegiatan OPD adalah agar rencana aksi yang sudah disusun dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Penentuan usulan program dan kegiatan prioritas dilakukan dengan pertimbangan: a) pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis (technically feasible); b) pelaksanaan aksi dimungkinkan secara pembiayaan (financially feasible); c) diterima secara politis dan sosial (politically/socially viable); dan d) dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku (administratively operate). Pelaksanaan seluruh kegiatan RAD-KSB dikelompokkan menjadi 5 (lima) komponen sebagai representasi pemenuhan TPB dalam pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kelima komponen tersebut memiliki arah dan tujuan tertentu yang dapat tercapai dengan melibatkan peran serta pihak-pihak terkait. Uraian penerapan kelima komponen tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi peran serta pihak- pihak terkait dalam pelaksanaan RAD KSB. Integrasi komponen RAD dengan Program dan kegiatan OPD di Kabupaten Gunung Mas dimaksud adalah sebagai berikut : 2 .1 . Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan untuk:
a.memperkuat data dasar dan informasi pekebun swadaya yang akurat dan diperbaharui secara berkala didaerah Data dasar dan informasi pekebun swadaya membantu pemerintah daerah dan para pihak dalam memahami kondisi serta perkembangan sawit rakyat di Kabupaten Gunung Mas. -- 9 -- Ketersediaan data dan informasi yang memadai bermanfaat dalam merumuskan kebijakan dan arah program, seperti pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian perkebunan sawit rakyat, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk peningkatan kapasitas GIS dan produktivitas, dan lain sebaganya.
b.menyediakan data pendukung pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit Dukungan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dilakukan melalui upaya perbaikan dan penguatan database perkebunan sawit melalui pendataan dan pemetaan pekebun swadaya, penerbitan STD-B dan kelengkapan data perizinan pelaku usaha. Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit juga memungkinkan dilakukan melalui Interpretasi Citra Satelit atau Foto Udara.
c.meningkatkan sinergisitas antar OPD terkait, pekebun swadaya, dan pelaku usaha dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan Pembentukan dan optimalisasi peran Tim Pelaksana RAD KSB Kabupaten Gunung Mas secara terkoordinasi dimungkinkan sebagai jalan sinergi antar OPD terkait tingkat kabupaten. Sinergi pekebun swadaya ditempuh melalui pengorganisasian dengan membentuk dan mengembangkan Forum Petani Sawit Swadaya yang pada tingkat provinsi sudah dilakukan oleh Tim Pelaksana RAD KSB Provinsi. Sedangkan untuk pelaku usaha diupayakan melalui penyelenggaraan pertemuan-pertemuan berkala dan pelibatan asosiasi-asosiasi yang sudah terbentuk.
d.meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta Diselenggarakan melalui pembangunan jalan yang dapat menghubungkan sentra industry kelapa sawit melalui APBN dan APBD. Penting pula memgembangkan formulasi pembiayaan dengan pihak swasta guna mewujudkan percepatan pelaksanaan program pembangunan sawit berkelanjutan di Kabupaten Kaatingan. Khusus untuk kebun swadaya, diprioritaskan percepatan pembangunan jalan-jalan produksi, baik melalui program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atau skema Kerjasama kemitraan lainnya. 2 .2 . Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Pekebun Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk:
a.meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya sawit yang baik melalui pelatihan teknis budidaya berkualitas. Sebagai upaya meningkatkan produktivitas pekebun swadaya perlu ditempuh atau dilaksanakan beragam pelatihan pelatihan Good Agriculture Practice (GAP), pelatihan kelembagaan, pemantauan peredaran benih dan penyediaan benih subsidi bersertifikat bagi pekebun. -- 10 --
b.memperkuat kelembagaan pekebun sawit swadaya untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran Penguatan kelembagaan pekebun swadaya didukung dengan:
1. 1.memberikan bimbingan dan pelatihan kelembagaan;
2. 2.memfasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun;
3. 3.memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha dan kelompok pekebun;
4. 4.pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelembagaan pekebun; dan
5. 5.pendidikan dan pelatihan kelompok perempuan di klaster perkebunan Melalui kegiatan-kegiatan di atas diharapkan pekebun swadaya dapat meningkatkan posisi tawar, mendapat akses perbankan yang dapat menunjang modal kerja, melakukan input produksi dan pemasaran.
c.meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit di daerah Rencana aksi ini dilakukan melalui upaya penambahan tenaga penyuluh, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa. Pengembangan kerjasama kemitraan untuk pendampingan pekebun (penyuluh swadaya) juga dilakukan untuk mengantisipasi kendala anggaran yang sering dihadapi pemerintah kabupaten. 2 .3 . Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:
a.meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan Perkebunan kelapa sawit membuat terjadinya perubahan luar biasa terhadap vegetasi dan ekosistem setempat, tak sedikit yang cenderung ke arah rusaknya lingkungan biofisik yang terdegradasi serta bertambahnya lahan kritis apabila dikelola secara tidak bijaksana. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas, dilakukan melalui Pendataan dan pemantauan potensi keanekaragaman hayati.
b.Melaksanaan pencegahan, penaggulangan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta bencana alam Dibutuhkan adanya jaminan penyelenggaraan kegiatan usaha perkebunan yang tidak memberikan dampak buuruk bagi lingkungan dan dapat mengakibatkan terjadinya bencana bagi pekebun maupun masyarakat luas. Dalam RAD ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan mencapai tujuan dimaksud, melalui : 1) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan -- 11 -- pembakaran hutan dan lahan; 2) Membuat peta rawan kebakaran di Gunung Mas; 3) Meningkatkan kerjasama pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan pelaku usaha perkebunan; 4) Melakukan pemantauan hotspot; 5) Pemantauan dan penanganan bencana alam; 6) Pemantauan dan pengendalian kebakaran di kebun/lahan para pekebun.
c.Mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan perkebunan sawit Keberadaan lahan kritis yang belum termanfaatkan akan didorong dan dioptimalkan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida (CO2) sebesar 64,5 ton/hektar. Selain itu, sawit juga dapat dimanfaatkan untuk campuran bahan bakar, listrik, dan lain sebagainya. Dalam RAD akan dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:
1. 1.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian emisi GRK;
2. 2.koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemenfaatan lahan kritis;
3. 3.mendorong dan mengembangkan pemanfaatan pupuk organik dalam perkebunan sawit masyarakat untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia; dan
4. 4.pemantauan dan Pendistribusian Pupuk dan Pestisida.
d.Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan limbah kepala sawit dan produk turunannya Limbah kelapa sawit dan produk turunannya memiliki potensi berbahaya sekaligus nilai ekonomi apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan limbah, akan ditunjang dengan peningkatan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup. Selain itu, RAD juga mendorong upaya pemanfaatan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycle). Termasuk pemanfaatan residu produk turunan sawit berupa minyak jelantah hasil kegiatan rumah tangga dan industry. Pemantauan Kegiatan pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup. 2 .4 . Tata Kelola Perkebunan Dan Penangangan Sengketa Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:
a.mendorong percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Pemenuhan kewajiban fasilitasi kebun 20% oleh pelaku usaha menjadi salah satu sumber tuntutan Masyarakat yang kerap berujung pada konflik. Untuk itu RAD KSB Gunung Mas mencanangkan upaya percepatan pemenuhan kewajiban 20% oleh para pelaku usaha menjadi sebuah keniscayaan yang dipilih. -- 12 -- Disisi lain Peningkatan kapasitas petugas PUP juga dipilih untuk mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan.
b.melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar Rencana aksi dimulai dengan upaya membentuk Tim Penyelesaian Sengketa lintas stakeholder yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Tim inilah yang nantinya diharapkan bekerjasama dalam melakukan identifikasi dan mediasi penyelesaian konflik. Di samping itu, kegiatan sosialisasi tentang pemahaman hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja juga dilakukan bersamaan dengan upaya optimalisasi dan monitoring pelaksanaan tanggung jawab social oleh pelaku usaha kepada Masyarakat sekitar.
c.memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun ekosistem gambut Keterlanjuran sawit dalam Kawasan hutan dan ekosistem gambut menjadi tantangan yang tak kalah penting mendapat perhatian pemerintah kabupaten. Dengan kewenangan yang dimiliki, setidaknya pemerintah kabupaten Gunung Mas berupaya melakukan pendataan terhadap kebun sawit rakyat yang terindikasi dalam Kawasan hutan dan ekosistem gambut, dan mengkoordinasikannya lebih lanjut kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan jalan penyelesaian. 2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:
a.meningkatkan pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah Sebagai sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemenuhan ISPO oleh pelaku usaha dan Masyarakat perlu mendapat perhatian. Dengan mencermati kondisi yang ada, dianggap penting kiranya terus melakukan sosialisasi kebijakan terkait ISPO dan melakukan upaya peningkatan kapasitas terkait ISPO kepada para pemangku kepentingan, terutama pekebun swadaya.
b.mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public-private partnership) ataupun dengan pihak lain -- 13 -- Dalam hal ini RAD KSB memilih dua strategi untuk mendorong terpenuhinya sertifikasi ISPO para pekebun, yakni :
1. 1.melakukan Monitoring pelaksanaan ISPO; dan
2. 2.fasilitasi langsung oleh dinas kepada pekebun. Melalui dua strategi tersebut, diharapkan terjadi percepatan pemenuhan sertifikasi ISPO bagi pekebun.
c.menyebarluaskan informasi kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Penyebarluasan informasi tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menjadi dianggap penting sebagai Upaya membagi pemebelajaran kepada para pihak, terutama pekebun swadaya. Dengan informasi yang diperoleh, para pekebun diharapkan dapat mempraktekan prinsip-prinsip Pembangunan sawit berkelanjutan baik skala pribadi maupun komunitas. Media informasi yang dipilih tentu akan dikaji lebih lanjut dalam mengimplementasikan rencana aksi ini.
d.meningkatkan pemasaran TBS kelapa sawit rakyat Peningkatan pemasarana TBS milik pekebun akan dilakukan melalui fasilitasi Pembangunan kerjasama antara pekebun dengan pelaku usaha. Berbasis pada perencanaan daerah, RAD KSB Kabupaten Gunung Mas yang mampu mengakomodir dan mengoptimalkan keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan di daerah dan dapat mematikan komitmen dan kontribusi para pihak tersebut. Mampu menciptakan kerja kolaboratif yang produktif mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembagian peran dan tanggung jawab, serta identifikasi lembaga pendukung telah pula dituangkan dalam sebagaimana tersusun dalam matriks rencana aksi. Tim Pelaksana Daerah (TPD) yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, terdiri dari para pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pencapaian indikator keluaran yang telah ditentukan. Capaian TPD sekaligus memberikan kontribusi terhadap kinerja Perangkat Daerah. TPD juga difungsikan sebagai forum pemecahan masalah atas isu-isu yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas. Dalam menjalankan tugasnya, TPD melaksanakan: 1) musyawarah dan/atau Musyawarah Luar biasa dalam rangka koordinasi perencanaan dan pelaksanaan RAD; 2) rapat Pleno dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja); 3) kegiatan operasional teknis maupun administrasi; dan 4) pengolahan serta analisis data. Dalam hal terdapat isu strategis yang memerlukan pertimbangan para pakar, maka dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan/atau Rapat Koordinasi sebagai forum koordinasi dan konsultasi antara para pakar dengan TPD. Pembiayaan Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019- 2024, RAD KSB Kabupten Gunung Mas Tahun 2025 - 2027 dibiayai oleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan/atau sumber pembiayaan lain (dana non pemerintah) yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundangan-undangan. Dalam rangka untuk menyinergikan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah maka format, unit biaya kegiatan, serta sumber-sumber pendanaan dalam rencana pembiayaan dan penganggaran perencanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terbit setiap tahun. Selain anggaran pemerintah, RAD-KSB ini dapat dilaksanakan dengan sumber pendanaan lain misalnya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), pelaku usaha dan sumber- sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah dana- dana hibah yang dapat berasal dari lembaga-lembaga donor dan yayasan nirlaba. 3.2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tim Pelaksana Daerah (TPD) Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten Gunung Mas melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan sebagai bahan pelaporan pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 di daerah. Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung. Monitoring berupa kegiatan penilaian terhadap perkembangan program secara berkala yakni 6 bulan sekali. Penilaian menggunakan indikator keberhasilan kegiatan (output) yang sudah disusun di dalam perencanaan program/aksi dan mengukur sejauh mana perkembangan capaian kegiatan dibandingkan dengan indikator keberhasilan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (outcome) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Evaluasi berupa kegiatan penilaian terhadap perkembangan program secara berkala 1 tahun sekali. Penilaian menggunakan indikator keberhasilan kegiatan (output) dan indikator dampak program/aksi (outcome) yang sudah disusun di dalam perencanaan program. Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD KSB. Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target keluaran pelaksanaan RAD KSB oleh setiap instansi penanggungjawab. Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh masing-masing instansi penanggungjawab melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik kepada Sekretariat TPD. Para pihak terkait lainnya menyampaikan pelaporan pelaksanaan RAD KSB kepada instansi penanggungjawab terkai sesuai kewenangannya ataupun secara langsung kepada TPD. Data dan informasi yang dilaporkan dilengkapi dengan penjelasan kegiatan, bentuk kerjasama yang dilakukan, dan faktor-faktor pendukung maupun kendala dalam pencapaian target keluaran. Sekretariat TPD mengkonsolidasikan seluruh laporan baik yang berasal dari Instansi Penanggungjawab maupun para pihak sebagai bahan laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada Bupati. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025 - 2027 A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 20 25 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG
1. 1.Program penguatan data dasar dan informasi pekebun swadaya yang akurat dan diperbaharui secara berkala didaerah 1.1. Pemetaan dan pendataan kebun sawit swadaya 1.1.1. Tim Pemetaan, pendataan dan verifikasi kebun sawit rakyat. 1 buah SK Tim Dokumen x - - - Dinas Pertanian - Dinas Perkebunan Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum - Bagian Pemerintahan Setda Gunung Mas - BPN Gunung Mas - KPHP Kahayan Hulu - Kecamatan - Kelompok Tani - NGO APBD Dinas Pertanian 1.1.2. Tersedianya data pekebun 1.500 Jumlah pekebun swadaya Orang x x x 1.1.3. Peta lokasi kebun sawit swadaya di Kabupaten Gunung Mas 3.000 peta kebun Sawit Swadaya Persil x x x 1.2. Fasilitasi STDB sawit swadaya 1.2.1. Penerbitan STDB kebun sawit swadaya 750 STDB kebun sawit swadaya yang diterbitkan Dokumen x x x 1.3. Peningkatan petugas pemetaan GIS 1.3.1. Terlaksananya pelatihan GIS 9 petugas pemetaan mengikuti pelatihan GIS orang x x x - Dinas Pertanian - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Lingkugan Hidup - DISNAKERTRANKOPUK M - BAPPERIDA Gunug Mas - Bagian Ekonomi Pembangunan Setda - Bagian Pemerintahan Setda - DPMPTSP Gunung Mas - APBD Dinas Pertanian - APBD Dinas PU
2. 2.Program penyediaan data pendukung pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit 2.1. Penyiapan Sistem informasi sawit Gunung Mas 2.1.1. Tersedianya data pendukung pemutakhiran informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kelapa Tersedianya data pendukung pemutakhiran IGT Dokumen dan/atau SHP File - x x - Dinas Pertanian - Dinas Kominfo - DPMPTSP Gunung Mas - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian - APBD Dinas Pertanian URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 20 25 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG sawit dan SDA Setda Gunung Mas - NGO 2.2. Analisa perubahan tutupan kelapa sawit Gunung Mas melalui citra dan foto udara 2.2.1. Data perubahan/perkem bangan tutupan kelapa sawit Kabupaten Gunung Mas 3 peta perkembangan tutupan sawit Gunung Mas SHP File - x x
3. 3.Program peningkatan sinergisitas antar OPD terkait, pekebun swadaya, dan pelaku usaha dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan 3.1. Meningkatkan koordinasi Tim Pelaksana RAD KSB Gunung Mas 3.1.1. Pertemuan koordinasi antar lembaga/instansi 3 pertemuan koordinasi Kali x x x - Dinas Pertanian - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO APBD Dinas Pertanian 3.1.2. Workshop tahunan RAD KSB Gunung Mas 3 workshop tahunan Kali 3.2. Membentuk Forum Petani Sawit Swadaya Kabupaten Gunung Mas 3.2.1. Adanya struktur organisasi dan keanggotaan Forum Petani Sawit Swadaya Kabupaten Gunung Mas 1 SK Forum Swadaya Kabupaten Gunung Mas Dokuemen - x - 3.3. Pertemuan/forum berkala pelaku usaha Kabupaten Gunung Mas 3.3.1. Pertemuan/FGD/ Workshop Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Jumlah Pertemuan/FGD/ Workshop Kali - - x
4. 4.Program peningkatan infrastruktur yang mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta di Kawasan Peruntukan Budidaya 4.1. Membangun atau meningkatkan kualitas jalan pendukung sentra produksi. 4.1.1. Terbangun atau meningkatnya kualitas jalan pendukung sentra produksi. Panjang ruas jalan yang dibangun atau ditingkat kualitasnya Km x x x - Dinas Pekerjaan Umum - BAPPERIDA Gunung Mas - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani APBD Dinas PU 4.2. Membangun jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan kelapa sawit swadaya 4.2.1. Terbangunnya jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat 10 Km ruas jalan yang dibangun Km x x x - Dinas Pertanian APBD Dinas Pertanian URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 20 25 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG 4.3. Merumuskan formulasi Kerjasama pembangunan antara pemerintah dan pihak ketiga 4.3.1. Rencana kemitraan pembangunan antara pemerintah dan pihak ketiga 1 Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga Dokumen - x x - Dinas PU - BAPPERIDA Gunung Mas - Dinas Pertanian - Dinas PU - Pelaku Usaha - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani Dana CSR Pihak Ketiga Umum B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 20 25 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG
5. 5.Program peningkatan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya sawit yang baik melalui pelatihan teknis budidaya berkualitas 5.1. Pelatihan dan bimbingan teknis Good Agriculture Practice (GAP) 5.1.1. Meningkatnya jumlah kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis GAP 100 peserta pelatihan dan bimbingan teknis Orang - - x - Dinas Pertanian - BP3B Kalteng - BAPPERIDA Gunung Mas - BPP Pertanian Gunung Mas - Pelaku Usaha - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO APBD Dinas Pertanian - Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi ISPO Pekebun (DBH Sawit) 5.2. Penyediaan bibit sawit subsidi bersertifikat bagi pekebun swadaya 5.2.1. Tersedianya bibit sawit subsidi bersertifikat bagi pekebun swadaya batang/tahun 5.000 bibit bersertifikat Bibit - - x
6. 6.Program Penguatan kelembagaan pekebun sawit swadaya untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran 6.1. Bimbingan teknis dan pelatihan kelembagaan pekebun 2.1.1. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan kelembagaan pekebun 100 peserta Bimtek dan Pelatihan Orang - x x - Dinas Pertanian - Disbun Prov Kalteng - BAPPERIDA Gunung Mas - Dinas PMD Gunung Mas APBD Dinas Pertanian - Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi ISPO Pekebun (DBH Sawit) URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 20 25 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG 6.2. Fasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun 2.1.2. Meningktkatnya kelembagaan pekebun 2 kelembagaan pekebun Unit - x x - Bagian Pembangunan Setda Gunung Mas - BPP - Pelaku Usaha - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO APBD Dinas Pertanian 6.3. Fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha dengan kelompok pekebun 2.1.3. Berkembangnya program kemitraan yang berjalan baik antara pelaku usaha dengan kelompok pekebun Jumlah Perjanjian Kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan pekebun Dokumen - x x APBD Dinas Pertanian - Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi ISPO Pekebun (DBH Sawit) 6.4. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelembagaan pekebun 2.1.4. Meningkatnya pemahaman tentang perkoperasian bagi kelembagaan pekebun 60 peserta pelatihan Orang x x x - DISTRANAKERKOPUK M - Dinas Pertanian Gunung Mas - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani APBD DISTRANAKERKOPUK M 6.5. Pendidikan dan pelatihan kelompok perempuan di klaster perkebunan 6.5.1. Meningkatnya keahlian/keterampil an kelompok perempuan 60 Jumlah peserta Orang x x x - Dinas Pertanian - BAPPERIDA Gunung Mas
7. 7.Program peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh/petugas/pendamping kelapa sawit 7.1. Penambahan tenaga penyuluh 7.1.1. Usulan penambahan tenaga penyuluh bidang perkebunan Bertambah 3 tenaga penyuluh Orang x x x - Dinas Pertanian - Disbun Kalteng - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Pembangunan Setda Gunung Mas - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO APBD Dinas Pertanian 7.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan 7.2.1. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis/pelatihan bagi kelembagaan penyuluh 300 Peserta Bimtek/Pelatihan Orang x x x 7.3. Pengembangan kerjasama kemitraan untuk pendampingan pekebun (penyuluh swadaya) 7.3.1. Terlaksananya pendampingan oleh organisasi non pemerintah (NGO) untuk pekebun 1 Perjanjian Kerjasama Dokumen x - - C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 202 5 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG
8. 8.Program perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan 8.1. Pendataan dan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 8.1.1. Tersedianya data Keanekaragaman hayati di Kab. Gunung Mas. Data keanekaragaman hayati di Kab. Gunung Mas dan Rencana Induk Pengelolaan KEHATI Dokumen x x x - Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan - Dinas Pertanian Gumas - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO APBD Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan
9. 9.Program pencegahan, penaggulangan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta bencana alam 9.1. Sosialisasi peraturan larangan membakar hutan dan lahan 9.1.1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang larangan membakar hutan dan lahan 36 titik lokasi himbauan Lokasi x x x - BPBD Gunung Mas - Dinas Pertanian Gumas - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO APBD BPBD Gunung Mas 9.2. Meningkatkan kerjasama pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan pelaku usaha perkebunan 9.2.1. Terselenggaranya kerjasama kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan antara pemerintah dan pelaku usaha, beserta brigade pengendalian kebakaran kebun dan lahan, atau kelompok masyarakat (MPA dan KTPA) 10 Kerjasama Kegiatan Dokumen - x x - BPBD Gunung Mas - Dinas Pertanian - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Pembangunan Setda Gunung Mas - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO APBD Dinas Pertanian 9.3. Melakukan pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan 9.3.1. Terlaksananya kegiatan pemantauan titik api (hotspot) 36 kegiatan pemantauan hotspot Kali x x x - BPBD Gunung Mas - Dinas Pertanian Gunung Mas - Dinas Lingkungan - APBD BPBD Gunung Mas URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 202 5 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG dan kebun kebakaran hutan dan lahan secara berkala Hidup, Kehutanan dan Perhubungan. - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO 9.4. Melakukan pemantauan dan penanganan terhadap bencana alam yang terjadi di wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit 9.4.1. Terlaksananya kegiatan pemantauan bencana di wilayah- wilayah perkebunan kelapa sawit Laporan pemantauan Dokumen - x x 9.5. Melakukan monitoring dan pengendalian kebakaran lahan di perkebunan rakyat 9.5.1. Terlaksananya monitoring dan pengendalian kebakaran lahan di perkebunan rakyat Laporan monitoring Dokumen - x x
10. 10.Program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit 10.1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian emisi GRK 10.1.1. Meningkatnya pemahaman dan hubungan Kerjasama para pihak terhadap pengendalian emisi GRK 3 kegiatan koordinasi kali x x x x x x - Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan. - BAPPERIDA - Dinas Pertanian Gunung Mas - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO - APBD Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan. - APBD BAPPERIDA 10.2. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemenfaatan lahan kritis 10.2.1. Terlaksananya kegiatan koordinasi pemanfatan lahan kritis 3 kegiatan koordinasi kali - BAPPERIDA - Dinas Pertanian Gunung Mas - DLHK - KPHP Kahayan Hulu - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO APBD BAPPERIDA 10.3. Mendorong dan mengembangkan pemanfaatan pupuk organik dalam 10.3.1. Semakin banyak petani kebun yg memakai pupuk organik 100 petani Orang x x x - Dinas Pertanian - Dinas Pertanian Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung APBD Dinas Pertanian URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 202 5 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG perkebunan sawit masyarakat untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia 10.3.2. Jumlah sosialisasi penggunaan pupuk organik 3 sosialisasi Kegiatan Mas - Dinas Lingkungan Hidup - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO 10.4. Pemantauan dan Pendistribusian Pupuk dan Pestisida 10.4.1. Jumlah Kegiatan Koordinasi pemantaun distribusi Pupuk dan Pestisida 3 kegiatan koordinasi Kegiatan x x x - Dinas Pertanian - Dinas Kesehatan - Dinas Transmigrasi’ - Bag Ekonomi Setda Gumas - Setda Gumas - Bapperida APBD Dinas Pertanian
11. 11.Program pemanfaatan limbah kelapa sawit 11.1. Memanfaatkan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) 11.1.1. Perusahaan kelapa sawit di Gunung Mas menerapkan teknologi pemanfaatan limbah kelapa sawit (energi listrik, pakan ternak ruminasia, kompos dan lainnya) Jumlah perusahaan Unit x x x - Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan - Dinas Pertanian Gunung Mas - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO APBD Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan 11.2. Pemantaun kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) 11.2.1. Perusahaan kelapa sawit di Gunung Mas menerapkan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) Jumlah perusahaan Unit x x x x x x 11.3. Peningkatan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup 11.3.1. Meningkatnya jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Jumlah orang - Dinas Pertanian Gunung Mas - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 202 5 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG 11.4. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup 11.4.1. Terlaksananya pemantauan, pengawasan pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup 3 kegiatan Kali x x x Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 20 25 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG
12. 12.Program percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 12.1. Memfasilitasi kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat dalam pembangunan kebun masyarakat 12.1.1. Terlaksananya fasilitasi pembangunan kebun kemitraan antara pelaku perusahaan perkebunan dan masyarakat 9 Koperasi yang difasilitasi kemitraan dengan perusahaan Unit x x X - Dinas Pertanian - Disbun Kalteng - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO APBD Dinas Pertanian 12.2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan 12.2.1. Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan 3 Laporan pembangunan kebun sawit kemitraan Dokumen x x x 12.3. Peningkatan kapasitas petugas PUP 12.3.1. Mengikuti pelatihan Penilaian Usaha Perkebunan 3 petugas mengikuti pelatihan orang x x x - Dinas Pertanian URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 20 25 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG
13. 13.Program penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar 13.1. Membentuk tim penanganan sengketa usaha perkebunan kelapa sawit 13.1.1. Terbentuknya tim penanganan gangguan usaha perkebunan sawit SK Tim Dokumen x x x - Sekretariat Daerah dan Kesbangpol Gumas - Disbun Kalteng - BAPPERIDA Gunung Mas - Dinas Perindag Gunung Mas - DISTRANAKERKOPUKM Gunung Mas - Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Bagian Pemerintahan Setda Gunung Mas - KPH Kahayan Hulu - Bagian Hukum Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO APBD Setda Gumas APBD Kesbangpol Gumas 13.2. Mediasi penyelesaian sengketa (konflik) perkebunan 13.2.1. Identifikasi masalah/sengketa 13.2.2. Fasilitasi dialog penyelesaian sengketa Laporan Sengketa Dokumen x x x Laporan hasil mediasi Dokuemen 13.3. Peningkatan pemahaman tentang hubungan Industrial 13.3.1. Terlaksananya sosialisasi hubungan industrial kepada pelaku usaha perkebunan Jumlah kegiatan sosialisasi Kali x x x - DISTRANAKERKOPUK M - Dinas Pertanian Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Bagian Pemerintahan Setda Gunung Mas - NGO APBD DISTRANAKERKOPUK M 13.4. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial 13.4.1. Terselesaikannya perselisihan antara pemberi kerja dengan pekerja Jumlah fasilitasi Kali x x x 13.5. Monitoring pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar 13.5.1. Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada Laporan monitoring Dokumen x x x - BAPPERIDA - Dinas Pertanian Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - NGO APBD BAPPERIDA URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 20 25 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG masyarakat sekitar - DPMPTSP Gunung Mas - Dinas Lingkungan Hidup, Kehuatan dan Perhubungan
14. 14.Program fasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun ekosistem gambut 14.1. Pendataan sawit rakyat terindikasi dalam kawasan hutan 14.1.1. Terdatanya sawit rakyat dalam Kawasan hutan Luas lahan dan jumlah pekebun sawit dalam Kawasan hutan Hektar - Dinas Pertanian - Sekretariat Daerah Gugus Tugas Penyelesaian - Dinas Perkebunan Provinsi - ATR/BPN Gunug Mas - Dinas Pertanian Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Bagian Pemerintahan Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - KPHP Kahayan Hulu di Gunung Mas - BPP Gunung Mas - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO - APBD Dinas Pertanian - APBD Setda Gumas 14.2. Memfasilitasi penyelsaian lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan 14.2.1. Usulan penyelesaian status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan Jumlah usulan Dokumen E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 20 25 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG
15. 15.Program peningkatan pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 20 25 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG 15.1. Melaksanakan sosialisasi ISPO 15.1.1. Terlaksananya sosialisasi ISPO bagi instansi terkait, pelaku usaha dan kelembagaan petani 100 peserta sosialisasi Orang - x x - Dinas Pertanian - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO APBD Dinas Pertanian 15.2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas terkait ISPO 15.2.1. Keterlibatan TPD/Instansi penanggung jawab dalam kegiatan- kegiatan peningkatan kapasitas terkait ISPO 8 TPD/Instansi penanggung jawab Unit - x x
16. 16.Program percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public-private partnership) ataupun dengan pihak lain 16.1. Melakukan Monitoring pelaksanaan ISPO 16.1.1. Monitoring berkala pelaksanaan ISPO 2 Laporan monitoring Dokumen - x x - Dinas Pertanian - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO APBD Dinas Pertanian 16.2. Fasilitasi kemitraan untuk pembinaan/penda mpingan ISPO Pekebun 16.2.1. Kerjasama kemitraan petani dengan pelaku usaha/lembaga pendamping 1 Perjanjian kerjasama Dokumen - x x
17. 17.Program penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan 17.1. Membuat media informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Gunung 17.1.1. Adanya media informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten 4 media informasi (elektronik/cetak) Unit x x x - Dinas Pertanian - Dinas Kominfosantik - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas APBD Dinas Pertanian URAIAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR SATUAN WAKTU OPD PEMBIAYAAN 20 25 20 26 20 27 PELAKSANA PENDUKUNG Mas Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO
18. 18.Program peningkatan pemasaran TBS kelapa sawit rakyat 18.1. Mengembangkan kemitraan usaha antara PKS dengan kelembagaan pekebun swadaya 18.1.1. Terbentuknya kemitraan usaha antara PKS dengan pekebun sawit swadaya dalam pemasaran TBS 6 Perjanjian kemitraan Dokumen - x x - Dinas Pertanian - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Administrasi Pembangunan Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO APBD Dinas Pertanian MATRIKS SINKRONISASI RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2027 A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR KEGIATAN KELUARAN WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI/LEMBAGA PROGRAM OPD PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG
19. 3.Program penguatan data dasar dan informasi pekebun swadaya yang akurat dan diperbaharui secara berkala didaerah 3.1. Pemetaan dan pendataan kebun sawit swadaya 3.1.1. Tim Pemetaan, pendataan dan verifikasi kebun sawit rakyat. 2025 - Dinas Pertanian - Dinas Perkebunan Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum - Bagian Pemerintahan Setda Gunung Mas - BPN Gunung Mas - KPHP Kahayan Hulu - Kecamatan - Kelompok Tani - NGO Program Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat (DBH Sawit) 3.1.2. Tersedianya data pekebun dan 2025-2027 3.1.3. Peta lokasi kebun sawit swadaya di Kabupaten Gunung Mas 3.2. Fasilitasi STDB sawit swadaya 3.2.1. Penerbitan STDB kebun sawit swadaya 3.3. Peningkatan petugas pemetaan GIS 3.3.1. Terlaksananya pelatihan GIS 2025-2027 - Dinas Pertanian - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Lingkugan Hidup - DISNAKERTRANKOPUKM - BAPPERIDA Gunug Mas - Bagian Ekonomi Pembangunan Setda - Bagian Pemerintahan Setda - DPMPTSP Gunung Mas Program Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat (Distan) Bimbingan Teknis Untuk Aplikasi GIS untuk Penataan Ruang Wilayah (Dinas PU)
20. 3.Program penyediaan data pendukung pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit 3.1. Penyiapan Sistem informasi sawit Gunung Mas 3.1.1. Tersedianya data pendukung pemutakhiran informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit 2026–2027 - Dinas Pertanian - Dinas Kominfo - DPMPTSP Gunung Mas - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - NGO - Dinas Lingkungan Hidup - KPH Kahayan Hulu Program Perizinan Usana Pertanian 3.2. Analisa perubahan tutupan kelapa sawit Kabupaten Gunung Mas melalui citra dan foto udara 3.2.1. Data perubahan/perkemban gan tutupan kelapa sawit Kabupaten Gunung Mas KEGIATAN KELUARAN WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI/LEMBAGA PROGRAM OPD PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG
21. 4.Program peningkatan sinergisitas antar OPD terkait, pekebun swadaya, dan pelaku usaha dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan 4.1. Meningkatkan koordinasi Tim Pelaksana RAD KSB Gunung Mas 4.1.1. Pertemuan koordinasi antar lembaga/instansi 2025 – 2027 - Dinas Pertanian - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO Program Perizinan Usaha Pertanian 4.1.2. Workshop tahunan RAD KSB Gunung Mas 3.4. Membentuk Forum Petani Sawit Swadaya Kabupaten Gunung Mas 3.4.1. Adanya struktur organisasi dan keanggotaan Forum Petani Sawit Swadaya Kabupaten Gunung Mas 2026 3.5. Pertemuan/forum berkala pelaku usaha Kabupaten Gunung Mas 3.5.1. Pertemuan/FGD/ Workshop Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 2027
22. 5.Program peningkatan infrastruktur yang mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta di Kawasan Peruntukan Budidaya 5.1. Membangun atau meningkatkan kualitas jalan pendukung sentra produksi. 5.1.1. Terbangun atau meningkatnya kualitas jalan pendukung sentra produksi. 2025 - 2027 - Dinas Pekerjaan Umum - BAPPERIDA Gunung Mas - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan (DBH Sawit) 4.4. Membangun jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan kelapa sawit swadaya 4.4.1. Terbangunnya jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat 2025-2027 - Dinas Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 4.5. Merumuskan formulasi Kerjasama pembangunan antara pemerintah dan pihak ketiga 4.5.1. Rencana kemitraan pembangunan antara pemerintah dan pihak ketiga 2026-2027 - Dinas Pekerjaan Umum - Sekretaris Daerah - BAPPERIDA Gunung Mas - Dinas Pertanian - Dinas PU - Dinas PTSP - Pelaku Usaha - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani Program CSR Pihak Ketiga C. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN KEGIATAN KELUARAN WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI/LEMBAGA PROGRAM OPD PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG
23. 19.Program peningkatan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya sawit yang baik melalui pelatihan teknis budidaya berkualitas 19.1. Pelatihan dan bimbingan teknis Good Agriculture Practice (GAP) 19.1.1. Meningkatnya jumlah kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis GAP 2027 - Dinas Pertanian - BP3B Kalteng - BAPPERIDA Gunung Mas - BPP Pertanian Gunung Mas - Pelaku Usaha - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi ISPO Pekebun (DBH Sawit) 19.2. Penyediaan bibit sawit subsidi bersertifikat bagi pekebun swadaya 19.2.1. Tersedianya bibit sawit subsidi bersertifikat bagi pekebun swadaya batang/tahun 2027 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
24. 20.Program Penguatan kelembagaan pekebun sawit swadaya untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran 20.1. Bimbingan teknis dan pelatihan kelembagaan pekebun 3.3.2. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan kelembagaan pekebun 2026-2027 - Dinas Pertanian - Disbun Prov Kalteng - BAPPERIDA Gunung Mas - Dinas PMD Gunung Mas - Bagian Pembangunan Setda Gunung Mas - BPP - Pelaku Usaha - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi ISPO Pekebun (DBH Sawit) 20.2. Fasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun 3.3.3. Meningktkatnya kelembagaan pekebun 2026-2027 20.3. Fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha dengan kelompok pekebun 3.3.4. Berkembangnya program kemitraan yang berjalan baik antara pelaku usaha dengan kelompok pekebun 2026-2027 20.4. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelembagaan pekebun 3.3.5. Meningkatnya pemahaman tentang perkoperasian bagi kelembagaan pekebun 2025 - 2027 - DISTRANAKERKOPUKM - Dinas Pertanian Gunung Mas - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja KEGIATAN KELUARAN WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI/LEMBAGA PROGRAM OPD PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 20.5. Pendidikan dan pelatihan kelompok perempuan di klaster perkebunan 20.5.1. Meningkatnya keahlian/keterampilan kelompok perempuan 2025 - 2027 - DISTRANAKERKOPUKM - Dinas Pertanian - BAPPERIDA Gunung Mas Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
25. 21.Program peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh/petugas/pendamping kelapa sawit 21.1. Penambahan tenaga penyuluh 21.1.1. Usulan penambahan tenaga penyuluh bidang perkebunan 2025 - 2027 - Dinas Pertanian - Disbun Kalteng - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Pembangunan Setda Gunung Mas - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO Penyuluhan Pertanian 21.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan 21.2.1. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis/pelatihan bagi kelembagaan penyuluh 2025 - 2027 21.3. Pengembangan kerjasama kemitraan untuk pendampingan pekebun (penyuluh swadaya) 21.3.1. Terlaksananya pendampingan oleh organisasi non pemerintah (NGO) untuk pekebun 2025 C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN KEGIATAN KELUARAN WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI/LEMBAGA PROGRAM OPD PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG
26. 22.Program perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan 22.1. Pendataan dan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 22.1.1. Tersedianya data Keanekaragaman hayati di Kab. Gunung Mas. 2025 - 2027 - Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan - Dinas Pertanian Gunung Mas - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) KEGIATAN KELUARAN WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI/LEMBAGA PROGRAM OPD PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG
27. 23.Program pencegahan, penaggulangan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta bencana alam 23.1. Sosialisasi peraturan larangan membakar hutan dan lahan 23.1.1. Adanya media sosialisasi tentang larangan membakar hutan dan lahan 2025 - 2027 - BPBD Gunung Mas - Dinas Pertanian Gunung Mas - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Karhutla 23.2. Meningkatkan kerjasama pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan pelaku usaha perkebunan 23.2.1. Terselenggaranya kerjasama kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan antara pemerintah dan pelaku usaha, beserta brigade pengendalian kebakaran kebun dan lahan, atau kelompok masyarakat (MPA dan KTPA) 2026 - 2027 - BPBD Gunung Mas - Dinas Pertanian - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Pembangunan Setda Gunung Mas - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO Program Penanggulangan Bencana 23.3. Melakukan pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun 23.3.1. Terlaksananya kegiatan pemantauan titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan secara berkala 2025 - 2027 - BPBD Gunung Mas - Dinas Pertanian Gunung Mas - Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan. - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO Patroli Pencegahan Karhutla dan Penyebaran Informasi Kebencanaan ke Daerah 23.4. Melakukan pemantauan dan penanganan terhadap bencana alam yang terjadi di wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit 23.4.1. Terlaksananya kegiatan pemantauan bencana di wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit 2025 - 2027 23.5. Melakukan monitoring dan pengendalian kebakaran lahan di perkebunan rakyat 23.5.1. Terlaksananya monitoring dan pengendalian kebakaran lahan di perkebunan rakyat 2025 - 2027
28. 24.Program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit KEGIATAN KELUARAN WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI/LEMBAGA PROGRAM OPD PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 24.1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian emisi GRK 24.1.1. Meningkatnya pemahaman dan hubungan Kerjasama para pihak terhadap pengendalian emisi GRK 2025 - 2027 - Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan. - BAPPERIDA - Dinas Pertanian Gunung Mas - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup 24.2. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemenfaatan lahan kritis 24.2.1. Terlaksananya kegiatan koordinasi pemanfatan lahan kritis 2025 - 2027 - BAPPERIDA - Dinas Pertanian Gunung Mas - DLHK - KPHP Kahayan Hulu - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 24.3. Mendorong dan mengembangkan pemanfaatan pupuk organik dalam perkebunan sawit masyarakat untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia 24.3.1. Semakin banyak petani kebun yg memakai pupuk organik 2025 - 2027 - Dinas Pertanian - Dinas Pertanian Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Dinas Lingkungan Hidup - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian 24.3.2. Jumlah sosialisasi penggunaan pupuk organik 24.4. Pemantauan dan Pendistribusian Pupuk dan Pestisida 24.4.1. Jumlah Kegiatan Koordinasi pemantaun distribusi Pupuk dan Pestisida 2025 - 2027 - Dinas Pertanian - Setda Gunung Mas - Dinas Kesehatan - Dinas Transmigrasi’ - Bag Ekonomi Setda Gumas - Bag Hukum Setda Gumas - Bapperida Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
29. 25.Program pemanfaatan limbah kelapa sawit 25.1. Memanfaatkan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) 11.1.1. Perusahaan kelapa sawit di Gunung Mas menerapkan teknologi pemanfaatan limbah kelapa sawit (energi listrik, pakan ternak ruminasia, kompos dan lainnya) 2025 - 2027 - Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan - Dinas Pertanian Gunung Mas - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) KEGIATAN KELUARAN WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI/LEMBAGA PROGRAM OPD PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 11.2. Pemantaun kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) 11.2.1. Perusahaan kelapa sawit di Gunung Mas menerapkan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) 2025 - 2027 11.3. Peningkatan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup 11.3.1. Meningkatnya jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas 2025 - 2027 - Dinas Pertanian Gunung Mas - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO 11.4. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup 11.4.1. Terlaksananya pemantauan, pengawasan pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup 2025 - 2027 D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA KEGIATAN KELUARAN WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI/LEMBAGA PROGRAM OPD PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG
30. 12.Program percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 12.1. Memfasilitasi kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat dalam pembangunan kebun masyarakat 12.1.1. Terlaksananya fasilitasi pembangunan kebun kemitraan antara pelaku perusahaan perkebunan dan masyarakat 2025 - 2027 - Dinas Pertanian - Disbun Kalteng - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO Program Perizinan Usaha Pertanian 12.2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan 12.2.1. Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan KEGIATAN KELUARAN WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI/LEMBAGA PROGRAM OPD PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 12.3. Peningkatan kapasitas petugas PUP 12.3.1. Terlaksananya pelatihan Penilaian Usaha Perkebunan 2025-2027 - Dinas Pertanian
31. 13.Program penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar 13.1. Membentuk tim penanganan sengketa usaha perkebunan kelapa sawit 13.1.1. Terbentuknya tim penanganan gangguan usaha perkebunan sawit 2025 - 2027 - Sekretariat Daerah - Kesbangpol - Disbun Kalteng - BAPPERIDA Gunung Mas - Dinas Perindag Gunung Mas - DISTRANAKERKOPUKM Gunung Mas - Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Bagian Pemerintahan Setda Gunung Mas - KPH Kahayan Hulu - Bagian Hukum Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 13.2. Mediasi penyelesaian sengketa (konflik) perkebunan 13.2.1. Identifikasi masalah/sengketa 13.2.2. Fasilitasi dialog penyelesaian sengketa 2025-2027 13.3. Peningkatan pemahaman tentang hubungan Industrial 13.3.1. Terlaksananya sosialisasi hubungan industrial kepada pelaku usaha perkebunan 2025-2027 - DISTRANAKERKOPUKM - Dinas Pertanian Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Bagian Pemerintahan Setda Gunung Mas - NGO Program Hubungan Industrial 13.4. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial 13.4.1. Terselesaikannya perselisihan antara pemberi kerja dengan pekerja 2025-2027 13.5. Monitoring pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar 13.5.1. Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar 2025-2027 - BAPPERIDA - Dinas Pertanian Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - NGO - DPMPTSP Gunung Mas - Dinas Lingkungan Hidup, Kehuatan dan Perhubungan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
32. 14.Program fasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun ekosistem gambut KEGIATAN KELUARAN WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI/LEMBAGA PROGRAM OPD PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 14.1. Pendataan sawit rakyat terindikasi dalam kawasan hutan 14.1.1. Terdatanya sawit rakyat dalam Kawasan hutan 2025 - 2027 - Dinas Pertanian - Sekertariat Daerah Gugus Tugas Penyelesaian - Dinas Perkebunan Provinsi - ATR/BPN Gunug Mas - Dinas Pertanian Gunung Mas - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Bagian Pemerintahan Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - KPHP Kahayan Hulu di Gunung Mas - BPP Gunung Mas - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO Program Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat (DBH Sawit) 14.2. Memfasilitasi penyelsaian lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan 14.2.1. Usulan penyelesaian status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT KEGIATAN KELUARAN WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI/LEMBAGA PROGRAM OPD PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG
33. 15.Program peningkatan pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah 15.1. Melaksanakan sosialisasi ISPO 15.1.1. Terlaksananya sosialisasi ISPO bagi instansi terkait, pelaku usaha dan kelembagaan petani 2026 – 2027 - Dinas Pertanian - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - NGO Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi ISPO Pekebun (DBH Sawit) 15.2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas terkait ISPO 15.2.1. Keterlibatan TPD/Instansi penanggung jawab dalam kegiatan- kegiatan peningkatan kapasitas terkait ISPO 2026 – 2027
34. 16.Program percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public-private partnership) ataupun dengan pihak lain KEGIATAN KELUARAN WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI/LEMBAGA PROGRAM OPD PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 16.1. Melakukan Monitoring pelaksanaan ISPO 16.1.1. Monitoring berkala pelaksanaan ISPO 2026 – 2027 - Dinas Pertanian - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi ISPO Pekebun (DBH Sawit) 16.2. Fasilitasi kemitraan untuk pembinaan/pendampinga n ISPO Pekebun 16.2.1. Kerjasama akemitraan petani dengan pelaku usaha/lembaga pendamping 2026 – 2027 - NGO
35. 17.Program penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan 17.1. Membuat media informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas 17.1.1. Adanya media informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas 2025 - 2027 - Dinas Pertanian - Dinas Kominfosantik - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO Adiministrasi Umum Perangkat Daerah
36. 18.Program peningkatan pemasaran TBS kelapa sawit rakyat 18.1. Mengembangkan kemitraan usaha antara PKS dengan kelembagaan pekebun swadaya 18.1.1. Terbentuknya kemitraan usaha antara PKS dengan pekebun sawit swadaya dalam pemasaran TBS 2026 - 2027 - Dinas Pertanian - BAPPERIDA Gunung Mas - Bagian Administrasi Pembangunan Setda Gunung Mas - Pelaku Usaha - NGO Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi ISPO Pekebun (DBH Sawit) BUPATI GUNUNG MAS, TTD JAYA SAMAYA MONONG

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN;

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN;

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014