(1)varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud dalarn pasal S0: rrrt (1) dapar diproduksi dan diedarkan.
---- ' Eeqr vv al
(2)Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan harus diiakuk"" ";;tfil<Iri irr iiu".i r.u.r.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengerai produksi, sertifikasi, pelaberan, dan oeredaran ?;;.'';;;;;; peraturan Menteri.
(r) (2) (1)
(2)BABVI ..
#p _15_ BAB VI BUDI DAYA TANAMAN -r:. i.: i: I 1 i:; i:. i i :il. '::ai; lt,. tlalt! I i: i,a\ PERKEBUNAN Bagian Kesatu Pembukaan dan pengolahan Lahan pasa_l 32
(1)Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam Iuasan tertenru untuk keperf".., U"8i aaya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang aapat mencegah timbulnya kerusakan ti"gtunga., lriaup.
(2)Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman perkebunarr ,rrirt keperluan budi daya Tanaman perkebunan.
wajib mengii;t, 1.," cara yang illi mencegah timbur;t; ;;;;;.;; ringkungan htdup.
(3)Ketenruan mengell- tata .c.1a mencegah timbulnya kerusakan linskungan _ hidup d..r'- p".r"._a.a., lingkungan hidu; diat:ur aahm iJratuiJ., p.rne.irtrr,.
Bagian Kedua Pelindungan Tanaman perkebunan pasal 33
(1)Pelindungan Tanamal perkebunan dilakukan melaluipemantauan, pengamatan, a.., p""g.rralian organisme pengganggu tumbuhan.
(r) l-.111:T1an .. petindungan Tanaman perkebunan seDagarmana dimaksud pada ayat (f ) menjadi tanggungjawab pelaku Usaha p;rkebu;;;,'-i"-.lir,^rl Daerah sesuai dengan kewena,gannya, dan pemerintah pusat. pasal 34 Setiap Pelaku Usaha ,perkebunan yang memiliki ataumenguasai Tanaman pe: serangan organisme rkebunan harus melaporkan adanya lTdT"l"-;".;;;'"r..i"pbT1*fl"*fl r.,.lX#"YT^"i::; oersangku tan harus mengenaafi"taniya. Pasal 35 ,., ffi ,:- F F_ ,_): B ta r.J l:: -l:j:l:1.-|:. i..j t-) r,l : ' ., I d pasal 35 P"l1-. rangka pengenda-lian organisme penggangglr tumbuhan, setiap pelaku i_lsaha F..t.U,r.,.., oerKewaJlban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan. Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menten. pasal 36 Pelindungan Tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanaku" *.lri"i k;;;;;;,
a.pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnyJ dari "r.t, ii". ?? area jain di 3:]1-l *l"rah Nesari Kesatuan il;;bttk rndonesia sesuar dengan ketentuan p"."trriu.r -- perundang_ undangan; dan/atau
b.eradikasi orgalisme pengganggu tumbuhan.
pasal 37 (t) Pemeiintah pusat atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan "t", .r_rl*".intahkan ditakukannya eradikasi t";;;;; l;;;;" dan/atau benda lain yang menyebuut"" -i...Ji#ri, organisme pengganggu tumbuhan,
(2)Eradikasi sebasair djlak-s;d;ffi #:A" "1:H:T:S**"o.lh f#, ^l,l tersebut dianggap sangat berbarr.yi"aui'--engancam keselamatan tanaman secara meluas.
pasa.l 3g Ketentuan lebih lanirrt mengenai pelindungan TanarnanPerkebunan sebagaimlna ai-Et""a i;i#;;.r", 33 sampaidengan pasal 37 diarur dengan p"."t"r"riv#.n. (1)
(2)BAB VII ...
fl._i#, i: a{ [:i iif L t{ _ -.;-... ,[.. .t,:Di':r.:: -.{: BAB VII USAHA PERKEBUNAN Bagian Kesatu Pelaku Usaha perkebunan Bagian Kedua Jenis dan perizinan Usaha perkebunan pasal 39 (f) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Repu-blit I.d.;;.i; oiel-petatu u"^r,, Perkebunan dalam negeri .,all parr.ru_ mod.t .sirg
(2)Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayar
(1)terdiri atas:
a.badan hukum asing; atau
b.perseorangan warga negara asing.
(3)Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang metakukan U""rri p.rt.ur.,;;';;r".
bekerya sama dengan pelaku Usaha perkebuna. Jah_ .r.g..i dengan membentuk badan hukum 1"a""."*] pasal 40 Pengalihan kepemilikan perusahan perkebunan k:pada penanarn modal asing dapat aifatuf<an - setelah memperoleh persetujuan Menteii. Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepenLingan nasional. (1)
(2)pasal 41
(1)Jenis Usaha perkebunan terdiri atas usaha budi dayaTanaman perkebur pe rke bun a n, d;;;;i,T;" " ???l3o ",I"i,l go rah an s a s i r
(2)Usaha,..
Elat? q* (2)
(3)(4\ iJ ESIDEN '! !::i5iJi.lLtK tNDONe,S!A Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasii perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada 3yal
(1)menrpakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha pengolahan Hasil Perkebunan.
pasa.l 42 Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapai dilakukan oleh Perusahaan Perkebunaa apabili telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha perkebunan. pasal 43 T,.fii,,"" usaha -Pengolahan Hasil perkebunan dapat dldrnkan pada wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan Hasil perklbunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha perkebunan.