DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi; Masa Jabatan dan Keanggotaan; Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian; Hak dan Kewajiban; Pendanaan; Pelaporan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terlaksananya pakta integritas pada Pemerintah Daerah perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Forum Pemantau Independen;
c.berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur lebih lanjut Forum Pemantau Independen;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Pemantau Independen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM PEMANTAU INDEPENDEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Forum Pemantau Independen yang selanjutnya disebut FORPI adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memantau Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2.Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataanatau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
3.Pelaksanaan Pakta Integritas adalah segala sesuatu yang menunjang terlaksananya seluruh komitmen dalam Dokumen Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inpektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
6.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)FORPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dalam bentuk pemantauan Pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Dokumen Pakta Integritas disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang forum pemantau independent yang mengatur tentang pedoman umum pakta integritas.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, FORPI menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program pemantauan Pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.penyusunan kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap Pelaksanaan Pakta lntegritas bersama dengan Pemerintah Daerah.
c.pemantauan Pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
d.penyusunan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB III

MASA JABATAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Masa jabatan anggota FORPI paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

(1)Keanggotaan FORPI terdiri atas unsur :
1. a.lembaga swadaya masyarakat anti korupsi dan/atau tokoh masyarakat;
2. b.perguruan tinggi; dan
3. c.dunia usaha.
(2)Keanggotaan FORPI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.

BAB IV

PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

(1)Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat Daerah;
1. e.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
2. f.tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;dan
3. g.memiliki keahlian, kepakaran, dan/atau kompetensi di bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
2. b.surat keterangan sehat;
3. c.fotokopi ijazah minimal sarjana strata 2; dan
4. d.daftar riwayat hidup dan pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6cm (empat kali enam sentimeter); dan
5. e.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan: sebagai anggota FORPI:
6. a.Warga Negara Indonesia;
7. b.sehat jasmani dan rohani;
8. c.berpendidikan minimal sarjana strata 2;
9. d.bukan merupakan Pegawai ASN pada Pemerintah
  1. 1.tidak berprofesi sebagai Pegawai ASN pada Pemerintah Daerah;
  2. 2.tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 7

(1)Bupati mengangkat anggota FORPI berdasarkan usulan.
(2)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan permintaaan Bupati.
(4)Sekretaris Daerah membentuk tim untuk melakukan verifikasi atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(5)Dalam hal verifikasi telah memenuhi persyaratan, Tim menyampaikan hasil verifikasi kepada Sekretaris Daerah untuk di sampaikan kepada Bupati.
(6)Dalam hal verifikasi tidak memenuhi persyaratan, Tim menyampaikan hasil verifikasi dengan disertai alasan penolakan kepada Sekretaris Daerah untuk di sampaikan kepada Bupati.

Pasal 8

(1)Anggota FORPI berhenti karena:
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.meninggal dunia;
3. c.permintaan sendiri; atau
4. d.diberhentikan.
(2)Anggota FORPI diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam hal:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan tetap secara berturut-turut, selama 2 (dua) bulan;
2. b.tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota FORPI;
3. c.dinyatakan sebagai terpidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
4. d.adanya perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah.
(3)Pemberhentian anggota FORPI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi pemberhentian yang mengakibatkan kekosongan anggota FORPI maka Bupati dapat meminta kepada Sekretaris Daerah mengajukan pengusulan anggota sebagai pengganti antar waktu anggota yang diberhentikan.
(3)Sekretaris Daerah menindaklanjuti permintaaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan usulan nama calon anggota FORPI dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan diterima.
(7)Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Bupati menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota FORPI.
(2)Pengusulan anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Masa jabatan anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa waktu masa jabatan anggota yang digantikan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Anggota FORPI dalam melaksanakan tugas dan fungsi berhak:

a.mendapatkan informasi terkait dari pelaksanaan pakta integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.mendapatkan honorarium yang diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011