DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29; Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV.b, Lampiran VII Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil tindaklanjut ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Mengingat
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7060);
4.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 53); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 53) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.096. l 16. 175.629,00, yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp308.958.778.142,00 yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl34.901.015.260,00.
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.563.668.798,00.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.576.914.981,00.
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.917.179.103,00.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp134.901.015.260,00 yang terdiri atas:
1. a.pajak reklame Rpl.500.000.000,00;
2. b.pajak air tanah Rp985.000.000,00;
3. c.pajak mineral bukan logam dan batuan Rpl.950.000.000,00;
4. d.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Rp25.540.900.000,00;
5. e.pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp13.235.000.000,00;
6. f.pajak pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) Rp4 7 .180.000.000,00;
7. g.opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp32.316.115.260,00; dan
8. h.opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp 12.194.000.000,00.
(2)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp143.563.668.798,00 yang terdiri atas:
1. a.retribusi jasa umum Rp103.842.658.660,00;
2. b.retribusi jasa usaha Rp38.621.010.138,00; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu Rpl.100.000.000,00.
(3)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rpl8.576.914.981,00 yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah Rpl8.576.914.981,00.
(4)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufd direncanakan sebesar Rpll.917.179.103,00 yang terdiri atas:
1. a.basil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp2.332.1 14.040,00;
2. b.jasa giro Rp 1.108.365.000,00;
3. c.pendapatan bunga Rp 1.212.500.000,00;
4. d.Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp0,00.
5. e.pendapatan dari pengembalian Rp5.451.370.968,00; dan
6. f.pendapatan badan layanan umum Daerah Rpl.812.829.095,00.
  1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.741.043.271.257,00 yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
  1. 5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp117.444.312.257,00, yang terdiri dari:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan.
(2)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.879.077.457,00
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4 l .565.234.800,00

6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.146.616. l 75.629,00 yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 7.Ketentuan Pasal 1 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rpl.633.469.163.411,65 yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp986.546.446.784,80.
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp576.629.661.765,85.
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00.
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.251.651.461,00.
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.791.403.400,00.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp986.546.446.784,80, yang terdiri atas:
1. a.gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
2. b.belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
4. d.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
5. e.belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
6. f.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati; dan
7. g.belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
(2)Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp640.091.505.200,80.
(3)Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp319.942.059.492,00.
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektiflainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp205.136.288.887,00.
(5)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20. 115.764.680,00.
(6)Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp389.317.412,00.
(7)Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00.
(8)Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.155.800.000,00

9.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp576.629.661.765,85 yang terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanjajasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
7. g.belanja barang dan jasa bantuan operasional Kesehatan; dan
8. h.belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.390.992.548,00.
(3)Belanjajasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp187.307.401.509,10.
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.297.610.282,75.
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.158.722.000,00.
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl 1.887.871.000,00.
(7)Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp52.040.235.450,00.
(8)Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.055.405.594,00
(9)Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp141.49 l.423.382,00.

10.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp149.073.835.454,00 yang terdiri dari:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.84 l.525.000,00.
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp28.846.031.196,00.
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.897.860.145,00.
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.576.220.838,00.
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp4.662.498.275,00.
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.249.700.000,00. 1 1 . Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…