menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Menetapkan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
7060);
5.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 53);
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Serita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 53) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasa1 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasa13 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.024.024.807.503,00, yang bersumber dari:
a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
2.Ketentuan Pasa1 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasa14
(1)Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp303.510.407.174,00 yang terdiri atas:
a.pajak Daerah;
b.retribusi Daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.901.015.260,00.
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.563.668.798,00.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl8.576.914.981,00.
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.468.808.135,00.
3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: