DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah; Komponen dan Unsur Penentuan NPA; Penentuan NPA; Pencatatan Volume Penggunaan Air Tanah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Nilai Perolehan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7060);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaen Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaen Gunungkidul Nomor 98); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak air tanah besarnya sama dengan harga air baku dikalikan bobot air tanah.
2.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
4.Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas, atau di bawah permukaan tanah.
6.Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
7.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
8.Biaya Pemeliharaan, yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
9.Biaya Pengendalian, yang selanjutnya disingkat BPL, adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10.Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
11.Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
12.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
13.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

KOMPONEN DAN UNSUR PENENTUAN NPA

Pasal 2

(1)NPA merupakan dasar pengenaan Pajak Air Tanah.
(2)NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan HAB dengan BAT.

Pasal 3

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan cara menjumlahkan BPH dan BPL.
(2)BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan dibagi dengan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
(3)BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dibagi dengan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

Pasal 5

(1)BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
(2)Koefisien dari setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.60% (enam puluh persen) dari komponen sumber daya alam; dan
2. b.40% (empat puluh persen) dari komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 6

(1)Rumus penghitungan NPA, HAB, BPH, BPL, dan BAT dilakukan berdasarkan formula penghitungan NPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Besaran nilai BPH, BPL dan HAB tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi BPH dan BPL.
(2)BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
1. a.biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan; dan
2. b.rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
(3)BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
1. a.biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah; dan
2. b.rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

Pasal 8

BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan yang dikelompokkan dalam komponen:

a.sumber daya alam; dan
b.peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 9

(1)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas faktor:
1. a.jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
2. b.lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
3. c.kualitas Air Tanah.
(2)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
(3)Kriteria berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif;
2. b.Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif;
3. c.Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif; dan
4. d.Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif.
(4)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya.
(5)Penghitungan bobot secara eksponensial dari nilai peringkat tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Indikator kriteria dalam komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi faktor:
1. a.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
2. b.volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
3. c.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(3)Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
2. b.kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
3. c.kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
4. d.kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
5. e.kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
  1. 1.produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
  2. 2.produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah/ badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
(2)Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, sampai dengan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
(3)Komponen peruntukan dan pengelolaan memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB III

PENETAPAN NPA

Pasal 11

NPA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KOMPONEN DAN UNSUR PENENTUAN NPA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

PENETAPAN NPA

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KOMPONEN DAN UNSUR PENENTUAN NPA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

PENETAPAN NPA

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2025