DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Insentif Fiskal Pajak Air Tanah; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengurangi dampak ekonomi, menjaga iklim investasi pasca ditetapkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah perlu menindaklanjuti dengan kebijakan pemberian insentif fiskal untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian insentif fiskal Pajak Air Tanah perlu ditindaklanjuti dalam pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan, keringanan atau penghapusan pokok Pajak dan/atau sanksinya.
2.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3.Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
4.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

(1)Bupati memberikan Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak PAT.
(2)Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program Daerah.

Pasal 3

(1)Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara jabatan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan pokok PAT terutang.
(2)Pengurangan atas pokok PAT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan kepada:
1. a.Wajib Pajak perusahaan daerah air minum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
2. b.Wajib Pajak sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan atau kelompok masyarakat dengan ketetapan pajak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar 40% (empat puluh persen); dan
3. c.Wajib Pajak sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan atau kelompok masyarakat dengan ketetapan pajak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
(3)Pengurangan atas pokok PAT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan pada saat terutangnya PAT.
(4)Selain diberikan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan dan/atau keringanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, ttd SRI SUHARTANTA

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2025