DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusatamaan Gender; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan percepatan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagai panduan dan arahan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di segala aspek pembangunan Daerah;
c.bahwa Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tak terpisahkan dari tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah Daerah mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
d.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender yang tuangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sesuai amanat Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Proponsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral;
2.Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
3.Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.
4.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
5.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
6.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
7.Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
9.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.
11.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini meliputi:

a.sebagai panduan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
b.mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender; dan memperkuat sistem dan komitmen PD dalam mengimplementasikan strategi PUG.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

(1)Bupati membentuk Pokja PUG untuk mempercepat pelembagaan PUG di Daerah.
(2)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun RAD PUG.
(3)RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, visi-misi, rencana strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi di setiap PD.
(4)RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.PUG dalam Peraturan Daerah;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
(5)RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Diundangkan dalam berita daerah kabupaten gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 Tanggal 3 Maret 2025 Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, ttd SRI SUHARTANTA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2026 RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL A. PENDAHULUAN Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Strategi Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender (gender equality) yang telah menjadi komitmen dunia internasional bagi pemerintah di seluruh dunia dalam Aksi Beijing Platform 1995. Komitmen tersebut bersifat mengikat seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk melakukan kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan kepada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui program dan kegiatan pembangunan. Hal ini dilakukan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) ke 5 yang secara spesifik ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan. Tujuan ke-5 tersebut meliputi berbagai tantangan terkait isu gender seperti diskriminasi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan kesehatan reproduksi. Aturan mengenai strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PUG dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta adanya kendali dan manfaat untuk perempuan guna mewujudkan keadilan gender. Pada tahun 2011 diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) empat Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 270/M.PP/11/2012; SE-33/MK02/2012; 050/4379A/SJ; SE46/MPP- PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Surat Edaran ini berisikan Strategi PUG dalam Pembangunan dimulai dengan langkah fokus ke dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah dan penganggaran daerah, yaitu RPJPD, DPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA PD serta RKA PD. Mengingat upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merespon kebijakan tersebut dengan menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Dokumen RAD PUG berfungsi sebagai panduan dan arahan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek pembangunan daerah. Dokumen RAD PUG berisi tentang rencana operasional yang mengikat seluruh PD untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan. Kabupaten Gunungkidul menyusun RAD PUG Periode Tahun 2025-2026 untuk kemudian diintegrasikan dalam dokumen perencanaan serta menjadi acuan PD untuk melaksanakan pembangunan responsif gender. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2026 adalah memberikan acuan kepada PD dan stakeholder terkait untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender secara komprehensif, efektif, terukur, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang responsif gender. Adapun tujuan dari penyusunan RAD PUG Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2026 adalah:

1.Sebagai acuan menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dari mulai tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan sehingga responsif gender;
2.Memperkuat sistem dan komitmen PD serta stakeholder terkait di Kabupaten Gunungkidul dalam mengimplementasikan strategi PUG. C. DASAR HUKUM Dasar Hukum dalam kegiatan penyusunan RAD PUG Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah;
4.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
5.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; D. PUG DALAM PERATURAN DAERAH Kedudukan PUG dalam perundang-undangan dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Undang-undang tersebut merupakan penegasan bahwa Republik Indonesia menyetujui isi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang disusun oleh Komisi Perserikatan Bangsa- Bangsa. Kovensi tersebut mengandung pasal terkait kesetaraan antara laki- laki dan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur, sipil dan lain sebagainya yang merupakan inti dari Pengarusutamaan Gender. Pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan integrasi isu gender dalam proses pembangunan dan pelembagaan pengarusutamaan gender dalam bentuk dokumen perencanaan jangka panjang (20 Tahun), menengah (5 Tahun), dan pendek (1 Tahun). Ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar agar seluruh penyelenggara negara dapat melaksanakan pengarusutaman gender pada berbagai bidang pembangunan. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan mandat tersebut dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Kedudukan PUG dalam perundang-undangan daerah tersebut berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah, Kelembagaan PUG yang termasuk dalam Pelaksanaan Kebijakan, Penyelenggaraan PUG dalam Proses Pembangunan yang terdiri dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi PUG, serta Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PUG. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan PUG dimaksudkan sebagai kewenangan Bupati dalam mengatur kebijakan dan bertanggung jawab melaksanakan PUG. Dalam melaksanakan kewenangannya, Bupati berkoordinasi dengan PD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, Kelembagaan PUG dimaksudkan pada upaya percepatan tercapainya kesetaraan dan keadilan gender melalui dibentuknya tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) dan Focal Point PUG. POKJA PUG dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari seluruh Kepala Perangkat Daerah, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1.mempromosikan dan menfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
2.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Panewu dan Lurah;
3.menyusun program kerja setiap tahun;
4.mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
5.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6.bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
7.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
8.menfasilitasi PD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kabupaten;
9.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11.menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten; dan
12.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing PD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, POKJA PUG bertugas untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) di Kabupaten. RAD PUG disusun berdasarkan analisis isu gender di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD. POKJA PUG juga bertugas mendorong pemilihan Focal Point di masing- masing PD. Focal Point PUG bertugas untuk:
1.mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2.memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja PD yang berprespektif gender;
3.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
4.melaporkan pelaksanaan PUG pada pimpinan PD;
5.mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6.memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap PD. Dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator penyusunan Rencana Kerja PD yang berperspektif gender dan mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja, Focal Point PUG melaksanakan Penyelenggaraan PUG dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran. Perencanaan dan penganggaran PUG dalam pembangunan daerah adalah upaya perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaiaan permasalahan bagi perempuan dan laki-laki. Hal itu kemudian tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) yang memuat identifikasi Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat bagi kedua gender dalam kegiatan pembangunan. Analisis yang digunakan untuk memastikan kegiatan PD responsif gender adalah Gender Analysis Pathway (GAP). Analisis tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan statmen anggaran responsif gender atau sering disebut sebagai Gender Budget Statement (GBS) atau Gender Action Budget (GAB). Kewenangan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender ini menjadi tugas seluruh SDM Perencanaan masing-masing PD setelah mendapatkan pelatihan PPRG dari Tim Teknis POKJA PUG. Secara lengkap, tugas Tim Teknis POKJA PUG tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan sebagai berikut:
1.meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan RKA SKPD;
2.melakukan pelatihan Analisis Gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender;
3.melakukan sosialisasi kepada seluruh PD mengenai PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
4.melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencanaan di setiap PD dalam pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
5.meneliti dan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam menyusun RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD;
6.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
7.melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PD dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender; dan
8.meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan penjabaran di atas, masing-masing PD yang telah melaksanakan PPRG mengirimkan dokumen PPRG melalui Focal Point PUG PD kepada Tim Teknis POKJA PUG untuk dilakukan Proses Pemantauan dan Evaluasi. Proses Pemantauan dilaksanakan oleh Focal Point PUG PD kemudian mengirimkan hasil pemantauan kepada POKJA PUG untuk dievaluasi. Proses ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan PD benar-benar responsif gender. Dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dijelaskan Proses Pengawasan Penyelenggaraan PUG oleh PD yang memiliki tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan. Kemudian, tahap terakhir pada Penyelenggaraan PUG dalam Proses Pembangunan adalah Pelaporan. Pelaporan Pengarusutamaan Gender masing-masing PD dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain itu, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Gunungkidul juga mengamanatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Pemerintah Daerah memerlukan partisipasi setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk percepatan pelaksanaan PUG sehingga pembangunan yang berdasar pada keadilan gender dapat segera terwujud. Berikut adalah upaya Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui peraturan perundang-undangan sehingga mampu mengikat seluruh pihak untuk mendukung penyelenggaraan PUG di Kabupaten Gunungkidul:

a.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah;
d.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
e.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
f.Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. E. PUG DALAM SIKLUS PEMBANGUNAN DI KABUPATEN
1. 1.Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Gunungkidul dengan PUG Penentuan Visi Jangka Panjang Kabupaten Gunungkidul didasari atas filosofi pembangunan “DHAKSINARGA BUMIKARTA”. “Dhaksinarga” berasal dari kata “dhaksina” yang berarti selatan dan “argha” yang berarti gunung. “Bumikarta” berasal dari kata “bhumi” yang berarti bumi, tanah, daerah serta kata “karta” yang berarti subuh, makmur, rahayu, damai, sejahtera. Filosofi ini dimaksudkan sebagai tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan harapan agar Gunungkidul menjadi daerah yang subur dan makmur. Berdasarkan filosofi tersebut, ditetapkan visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kabupaten gunungkidul tahun 2005-2025 sebagai: “GUNUNGKIDUL YANG BERDAYA SAING, MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA TAHUN 2025” Secara umum bukti pencapaian visi di atas adalah seperti yang diuraikan dalam penjelasan Visi berikut ini.
a.Gunungkidul yang berdaya saing: adalah perwujudan kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, dan berakhlah mulai serta memiliki daya saing secara bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan globalisasi.
b.Gunungkidul yang maju: adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi, masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. Proses produksi berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor- sektor jasa, serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonomi telah tertata dan berjalan serta berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang dinamis efisien dengan produktivitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, dengan usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.
c.Gunungkidul yang mandiri adalah perwujudan kondisi masyarakat yang berdaya dan merdeka dalam lingkup saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya, sikap masyarakat mengenai dirinya sendiri dan masyarakatnya, semangatnya kuat dalam menghadapi tantangan tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan.
d.Gunungkidul yang sejahtera adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:
a.Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
b.Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,
c.Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
d.Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
e.Mewujudkan penyediaan parasarana sarana dasar yang memadai; dan
f.Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pada Misi Ke-2 RPJPD Kabupaten Gunungkidul, memuat isu strategis terkait komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG). Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai upaya pemerintah daerah untuk memperkuat sistem dan kelembagaan masyarakat dengan mengedepankan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya termasuk bagi kelompok rentan. Keluaran dari Misi ini adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Namun, diperlukan langkah-langkah khusus agar peningkatan kualitas hidup masyarakat dirasakan seluruh kelompok termasuk bagi perempuan, anak, lansia, disabilitas, dan masyarakat miskin. Sebagai upaya untuk memastikan terwujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah responsif gender yang memperhatikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi kelompok rentan sebagai berikut:
a.Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendikan;
b.Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upava proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen daerah agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya;
c.Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan;
d.Meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut;
e.Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh penduduk miskin di bidang pelayanan kesehatan;
f.Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas hidup anak-anak dan generasi muda;
g.Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
h.Memberikan aksesibilitas fisik dan non fisik guna meningkatkan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial kemasyarakat.
i.Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara melalui kebijakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender;
j.Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
1. 2.Keterkaitan Visi-Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul dengan PUG Kedudukan RPJMD memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan di daerah sesuai dengan fokus pembangunan Kepala Daerah. RPJMD memuat Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk menjawab permasalah dan isu strategis daerah sesuai kondisi lingkungan dan sumber daya yang dimiliki, sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah: “TERWUJUDNYA PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT GUNUNGKIDUL YANG BERMARTABAT TAHUN 2026” Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021-2026, yaitu:
a.Terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat;
b.Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul;
c.Bermartabat, ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak. Visi Kabupaten Gunungkidul Terwujudnya peningkatan taraf hidup selaras dengan Visi dan arah pembangunan Lima Tahunan Keempat RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Visi tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan nasional terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, dan mandiri, sesuai dengan visi DIY terwujudnya peningkatan manusia jogja senada dengan taraf hidup penghidupan supaya maju berdaulat dan mandiri. Adapun masyarakat yang bermartabat selaras juga dengan masyarakat yang memiliki kepribadian dengan landasan gotong royong kerjasama antar sesama untuk mecapai kemuliaan martabat manusia seutuhnya adil makmur dan sejahtera. Visi Pemerintah DIY hanya sampai pada tahun 2022 maka disandingkan pula dengan arah pembangunan jangka panjang DIY, dan selaras dalam pembangunannya yaitu mencapai keunggulan sumberdaya, manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat yang merupakan substansi visi daerah diterjemahkan dalam "Sapta Karya" yaitu:
a.Membangun persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat, yang mengedepankan kerjasama, gotong royong dan toleransi;
b.Melakukan reformasi birokrasi, dan menerapkan paradigma reinventing government, clean governance dan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.Membangun infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah/kawasan dan terintegrasi antara potensi sektor kebudayaan, pariwisata, kelautan/perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan;
d.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun industri pariwisata berbasis potensi daerah, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam tata kelola pariwisata;
e.Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan pedagang dengan membangun sentra industri pertanian, sentra industri peternakan, dan perdagangan berbasis masyarakat;
f.Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya;
g.Menciptakan sistem ekonomi kerakyatan dengan memperkuat kapasitas modal dan SDM bagi UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta memperkuat Balai Latihan Kerja untuk melahirkan pengusaha muda kalurahan yang memiliki kemampuan mengelola setiap potensi kalurahan dan daerah. Dengan berpedoman pada semangat Sapta Karya, dalam mewujudkan visi pembangunan daerah ditempuh melalui 2 (dua) misi pembangunan daerah sebagai berikut:
a.Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dinamis
b.Misi 2: Meningkatkan pembangunan manusia dan keuntungan potensi daerah. Isu Pengarusutamaan Gender termuat dalam Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 tentang meningkatan taraf hidup masyarakat yang bermatabat dalam Sapta Karya Ke-6 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya. Isu Pengarusutamaan Gender juga termuat dalam Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 pada Misi Ke-2. Misi Ke-2 ini diharapkan dapat mewujudkan beberapa hal yang berkaitan dengan PUG yaitu peningkatan tingkat harapan hidup masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan pendidikan dan kualitas tenaga pendidik, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta hidup layak. Misi ini mendukung penyelesaian isu strategis Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai taget SDG’s pada isu belum optimalnya pelayanan kesehatan, pendidikan serta kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. Sehingga sebagai upaya mewujudkan tujuan RPJMD tersebut yang secara spesifik menyelesaikan isu terkait pengarusutamaan gender dibutuhkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul.
1. 3.Penyelenggaraan PUG dalam Proses Pembangunan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul dapat dijelaskan melalui 7 (tujuh) proses pembangunan.
a.Perencanaan Kabupaten Gunungkidul telah mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender dalam proses perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan tingkat kabupaten yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. POKJA PUG dalam hal ini adalah Tim Teknis POKJA PUG yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dinas pengampu urusan pemberdayaan perempuan) telah rutin melaksanakan pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender setiap tahun. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah terbentuknya dokumen analisis gender (GAP) di setiap PD yang disusun oleh SDM Perencana sekaligus Focal Point PUG PD. Dari proses analisis kegiatan PD menggunakan GAP tersebut, diketahui isu-isu gender yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan ketugasan dan fungsi masing- masing PD. Isu tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah (Rencana Kerja PD)
b.Penganggaran Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan penganggaran yang responsif gender. Seluruh PD telah melakukan analisis gender menggunakan alat analisis GAP kemudian menyusun Gender Budget Statment (GBS) dan/atau Gender Action Budget (GAB) dengan dasar analisis tersebut. Dokumen GBS merupakan dokumen pernyataan anggaran responsif gender yang menunjukkan bahwa kegiatan PD telah direncanakan responsif gender dan telah tertuang dalam DPA PD. Dokumen statmen anggaran responsif gender dikumpulkan kepada POKJA PUG dalam tahapan Pemantauan dan Evaluasi.
c.Pelaksanaan Tahapan perencanaan dan penganggaran dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan responsif gender. Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke seluruh sektor pembangunan daerah. Output dari kegiatan pengarustamaan gender menyasar pada bidang politik dan pengambilan keputusan; bidang hukum; bidang sosial yang mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan perubahan iklim; bidang ekonomi dan lapangan kerja; dan bidang lainnya yang mencakup infrastruktur dan ketahanan pangan. Output dari pembangunan ini melibatkan PD dan peran serta masyarakat. Dalam tahap ini, dinas yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan mengambil peran paling besar. Dinas yang mengampu urusan ini di Kabupaten Gunungkidul adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bawah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak hanya bertugas untuk memastikan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada pembangunan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan bersama dengan Tim Teknis POKJA PUG lainnya, tetapi juga melaksanakan program/kegiatan untuk menunjang percepatan kesetaraan gender. Sebagai contoh program dan kegiatan yang menunjang percepatan kesetaraan gender adalah pembentukan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan atau yang lebih sering disingkat LPLPP. LPLPP adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dilaksanakan pula program penguatan untuk mendukung kesetaraan gender berbasis masyarakat Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta program pemberdayaan perempuan. Kegiatan pemberdayaan terhadap perempuan perlu diikuti dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih terjadi akibat ketimpangan kuasa. Perlu adanya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang bertujuan untuk mengubah penilaian, penghakiman, prasangka buruk, dan labeling negatif terhadap perempuan. Kabupaten Gunungkidul telah berupaya dengan cara menyediakan payung hukum Peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, Peraturan Bupati tentang Penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak, dan peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Selain itu, Kabupaten Gunungkidul juga membuat Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di bawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah dibentuk untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Dalam pelaksanaan perlindungan perempuan, dilakukan jejaring rujukan antar instansi dan masyarakat untuk memastikan korban mendapat penanganan untuk mencegah dampak pasca kejadian kekerasan.
d.Pemantauan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, proses pemantauan dilakukan oleh Focal Point Pengarusutamaan Gender pada setiap PD dengan instrumen pada tabel 1. Proses telah dilaksanakan melalui pelaporan pelaksanaan kegiatan responsif gender di setiap PD. Tabel 1 Instrumen Monitoring PUG Unsur Pemantauan Pertanyaan Sudah/ Belum (PD) Bidang yang Sudah Bidang yang Belum Ket. Gender Analisys Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Apakah sudah menyusun dokumen GAP sebagai alat analisis situasi/analisis gender? Apakah dokumen GBS disusun dengan menggunakan analisis situasi/analisis gender? Apakah data terpilah gender dimasukkan dalam analisa situasi/analisis gender dalam dokumen GBS? Apakah isu kesenjangan gender yang diuraikan dalam analisis situasi tercermin dalam GBS? Apakah rencana kegiatan/sub kegiatan dalam GBS dapat menjawab isu- isu gender yang di uraikan dalam analisis situasi? RKA Apakah kegiatan/sub Unsur Pemantauan Pertanyaan Sudah/ Belum (PD) Bidang yang Sudah Bidang yang Belum Ket. kegiatan yang ada dalam dokumen RKA memuat kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam GBS? Apakah rincian grup-grup akun (tahapan kegiatan) dalam GBS dituangkan dalam RKA? Apakah jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan RKA sesuai dengan jumlah anggaran dalam dokumen GBS ? Apakah rincian alokasi anggaran dalam RKA dapat mengurangi kesenjangan gender yang telah diidentifikasi? Apakah indikator outcome (hasil) dalam RKA berkaitan dengan tujuan kegiatan dalam TOR/KAK? Apakah input (masukkan) dan output (keluaran) dalam RKA berhubungan dengan tahapan kegiatan dalam TOR/KAK?
e.Evaluasi Proses evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh POKJA PUG (Seluruh PD). Evaluasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui isu strategis gender yang diterjemahkan ke dalam kegiatan telah tertulis dalam dokumen RKA dan DPA. Hasil evaluasi menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen analisis gender dan pernyataan anggaran responsif gender di tahun selanjutnya.
f.Pengawasan Proses pengawasan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan yaitu Inspektorat Daerah. Fungsi dari pengawasan ini adalah memastikan kegiatan yang telah dianalisis gender masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Masukan atau temuan dalam proses ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan surat kesanggupan seluruh PD melaksanakan masukan kepada Inspektorat Daerah.
g.Pelaporan Pelaporan Pengarusutamaan Gender masing-masing PD dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Untuk memudahkan penyusunan dokumen pelaporan yang responsif gender, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyusun Pedoman Penyusunan LkjIP Responsif Gender. Dokumen pelaporan tersebut kemudian dikirimkan kepada Ketua POKJA PUG yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ketua POKJA PUG kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati. G. PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG DI KABUPATEN Sebagai upaya percepatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gunungkidul, dibentuk POKJA PUG yang terdiri dari seluruh Pimpinan PD. POKJA PUG bertugas untuk memastikan proses penyelenggaraan PUG dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan pada kegiatan pembangunan responsif gender. Penyelenggaraan PUG juga melibatkan focal point PUG yang merupakan SDM Perencana di setiap PD dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Kegiatan yang responsif gender kemudian dilaksanakan oleh semua bidang teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dokumen perencanaan dan penganggaran dikumpulkan kepada POKJA PUG untuk dievaluasi bersama dengan monitoring pelaksanaan kegiatan responsif gender yang juga dilaksanakan oleh focal point PUG. POKJA PUG dibantu oleh Tim Teknis mengevaluasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan responsif gender. Penyelenggaraan PUG juga diawasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). APIP mengeluarkan hasil review penyelenggaraan PUG kemudian menyampaikan kepada seluruh PD untuk bisa ditindaklanjuti. Penyelenggaraan PUG kemudian dilaporkan dalam LKjIP PD setiap tahun. POKJA PUG, Focal Point PUG, Tim Teknis, dan APIP dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab berpedoman pada Bab III Bagian Kelembagaan PUG dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Dalam kelembagaan Pengarusutamaan Gender, diperlukan terpenuhinya prasyarat PUG yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Landasan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Data Terpilah Gender. Berikut penjelasan 3 (tiga) prasyarat kelembagaan PUG yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul:
1. 1.Landasan Hukum Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan-peraturan di atas, Kabupaten Gunungkidul telah menyusun peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Landasan hukum di Kabupaten Gunungkidul tersebut telah menjabarkan secara jelas amanat-amanat dalam rangka percepatan strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Beberapa di antaranya adalah amanat untuk membentuk POKJA PUG, Tim Teknis POKJA PUG, Focal Point PUG, dan Penyusunan Profil Gender Kabupaten. Dengan dipenuhinya seluruh amanat tersebut, penyelenggaraan PUG dalam Proses Pembangunan yang terdiri dari 7 tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaporan dapat terlaksana sesuai dengan ketugasan yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan.
2. 2.Sumber Daya Manusia POKJA PUG beranggotakan seluruh PD yang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Teknis POKJA PUG. Tim Teknis POKJA PUG terdiri dari SDM terlatih PUG yang berasal dari Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tim Teknis PUG bertugas menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM terkait PUG termasuk POKJA PUG, Focal Point PUG, dan SDM Perencanaan PD dalam hal penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Sosialisasi dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM telah dilaksanakan untuk meningkatkan percepatan pengarusutaman gender tidak hanya pada tim yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan PUG, tetapi juga tenaga teknis, Aparat Penegak Hukum, dan SDM Hukum di Kabupaten Gunungkidul.
3. 3.Data Terpilah Data Pilah dan Analisis Data Pilah Gender Kabupaten Gunungkidul sudah dibuat setiap tahun oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul. Tetapi data yang dimaksudkan disusun dari, oleh dan untuk semua PD belum lengkap sesuai yang diharapkan. Data yang adapun belum semua PD memanfaatkannya untuk pemetaan sasaran kegiatan dan dasar perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Gunungkidul. Masih perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman mengenai perlunya pemanfaatan data untuk menyusun kebijakan/program/ kegiatan agar dapat tepat sasaran dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. 3.1. Umum Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukotanya Wonosari. Secara administratif, Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 wilayah administrasi Kecamatan (Kapanewon) dan terbagi kembali menjadi sejumlah 144 wilayah administrasi Desa dengan rincian sejumlah 1.431 Dusun, 1.524 Rukun Warga (RW) dan 6.822 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 mencapai 776.622 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 384.550 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 392,072 jiwa. Tabel 2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 No. Kecamatan Tahun 2023 (Jiwa) L P L+P 1 Wonosari 44.911 45.842 90.753 2 Nglipar 16.893 16.999 33.892 3 Playen 30.878 31.749 62.627 4 Patuk 17.395 17.780 35.175 5 Paliyan 16.462 16.803 33.265 6 Panggang 14.739 15.284 30.023 7 Tepus 17.929 18.614 36.543 8 Semanu 30.086 30.533 60.619 9 Karangmojo 28.253 28.790 57.043 10 Ponjong 27.928 28.420 56.348 11 Rongkop 14.763 14.921 29.684 12 Semin 29.000 29.032 58.032 13 Ngawen 17.734 17.868 35.602 14 Gedangsari 20.148 20.167 40.315 15 Saptosari 19.935 20.373 40.308 16 Girisubo 12.571 12.996 25.567 17 Tanjungsari 14.514 14.995 29.509 18 Purwosari 10.411 10.906 21.317 Jumlah 384.550 392.072 776,622 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Dalam pembahasan pembangunan berperspektif gender, selain menggunakan IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan, digunakan pula Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Tabel 3 menunjukkan angka IPM, IPG, dan IDG Kabupaten Gunungkidul tahun 2022-2023. Tabel 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023 No. Kabupaten Tahun 2022 Tahun 2023 IPM IPG IDG IPM IPG IDG 1 Gunungkidul 70,96 85,82 77,93 71,46 85,93 77,30 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul Tabel 3 menunjukkan adanya peningkatan skor IPM dan IPG dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Terjadi peningkatan IPM Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,50 dan peningkatan IPG sebesar 0,11. Meski mengalami tren kenaikan, skor IPM dan IPG Kabupaten Gunungkidul masih ada di bawah angka rata-rata Provinsi DIY yaitu IPM sebesar 81,09 dan IPG sebesar 94,93. Hasil ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Gunungkidul dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang menjadi indikator pembentuk IPM dan IPG. Sedangkan skor IDG tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,63 dari tahun sebelumnya . Skor IDG Kabupaten Gunungkidul ini juga berada di bawah skor IPG Provinsi DIY yaitu 78,46. Menurunan IDG menunjukkan penurunan pemberdayaan perempuan dalam tenaga kerja profesional dan sumbangan dalam pendapatan kerja. Indikator keterlibatan parlemen masih sama dengan tahun 2022 karena belum adanya pergantian anggota dewan daerah. 3.2. Bidang Kesehatan 3.2.1. Angka Harapan Hidup Tabel 4 Angka Harapan Hidup Tahun 2022-2023 No. Kabupaten Tahun 2022 Tahun 2023
4. 1.Gunungkidul 74,23 74,23
5. 2.DIY 75,08 75,08 Sumber: Badan Pusat Statistik Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH merupakan salah satu tolak ukur penentuan kualitas hidup manusia sehingga menjadi salah satu alat evaluasi kinerja pemerintah. Dilihat dari Tabel 4, diketahui bahwa AHH di Kabupaten Gunungkidul masih stabil di angka 74,23. Namun, angka ini masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan AHH DIY yaitu 75,08 Tahun. Salah satu aspek yang mempengaruhi AHH tersebut adalah Angka Kematian Ibu 3.2.2. Angka Kematian Ibu Angka Kematian Ibu menjadi salah satu faktor pengukuran AHH. Kematian ibu yang dimaksud dalam data ini adalah kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan, melahirkan dan nifas. Angka Kematian Ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup. Tabel 5 Jumlah Kematian Ibu Hamil, Melahirkan, dan Nifas Menurut Kelompok Usia dan Kapanewon Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023 No Kapanewon Tahun 2022 Tahun 2023 Usia Kematian Ibu Jumlah Usia Kematian Ibu Jumlah < 20 20 - 35 > 35 < 20 20 - 35 > 35 1 Nglipar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Gedangsari 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Patuk 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rongkop 0 0 1 1 0 0 0 0 5 Girisubo 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Ponjong 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Wonosari 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Karangmojo 0 1 1 2 0 1 0 1 9 Panggang 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Purwosari 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Tepus 0 0 0 0 0 0 1 1 12 Tanjungsari 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Paliyan 0 0 1 1 0 1 0 1 14 Saptosari 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Ngawen 0 0 0 0 0 1 0 1 16 Semanu 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Semin 0 0 0 0 0 1 0 1 18 Playen 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 0 1 3 4 0 4 1 5 Sumber: Dinas Kesehatan Dari Tabel 5 diketahui jumlah kematian ibu tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 sebanyak 1 kasus. Kasus kematian ibu terjadi dua tahun berturut-turut di Kapanewon Karangmojo dan Kapanewon Paliyan. Kasus kematian ibu di Gunungkidul pada tahun 2022 paling banyak terjadi pada ibu yang berusia di atas 30 tahun, sementara pada tahun 2023 paling banyak terjadi pada ibu yang berusia 20-35 tahun. Tabel 6 Persentase Penyebab Kematian Ibu Pada Masa Hamil, Melahirkan, dan Nifas Menurut Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 - 2023 No. Kapanewon Tahun Persentase Penyebab Kematian Ibu Eklam sia %Infeksi %Aburtus %P.Lama/Macet%EmboliObstertri %Kompi MasaPuepureum%Lain lain %Perdarahan% 1 Nglipar 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Gedangsari 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Patuk 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rongkop 2022 0 0 0 0 0 0 1 1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Girisubo 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Ponjong 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Wonosari 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Karangmojo 2022 1 0 0 0 0 0 0 0 2023 1 0 0 0 0 0 0 0 9 Panggang 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Purwosari 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Tepus 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 1 0 0 0 0 0 0 0 12 Tanjungsari 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Paliyan 2022 1 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 1 14 Saptosari 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Ngawen 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 1 0 0 0 0 0 0 0 16 Semanu 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Semin 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 1 0 0 0 0 0 0 0 18 Playen 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 2022 1 0 0 0 0 0 1 2 2023 4 0 0 0 0 0 0 1 Sumber: Dinas Kesehatan Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan kematian ibu pada saat kehamilan, melahirkan dan masa nifas. Eklamsia menjadi faktor penyebab paling banyak kasus kematian ibu. Eklamsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan kejang, penurunan kesaran, dan kerusakan organ seperti gagal ginjal dan hati. Faktor penyebab kematian ibu kedua di Kabupaten Gunungkidul adalah pendarahan. Meskipun faktor penyebab kematian ibu disebabkan oleh kondisi medis, terdapat faktor lain yang dapat memperbesar faktor risiko. Terdapat istilah 4 Terlalu dan 3 Terlambat pada ibu hamil. 4 Terlalu adalah terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat (jarak kehamilam), dan terlalu banyak. 3 Terlambat adalah terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai di fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapat penanganan. Tabel 7 menunjukkan data jumlah dan persentase kelahiran dilihat dari penolong persalinan. Pada tahun 2022, persalinan paling banyak ditolong oleh dokter yaitu 50,52%. Persentase ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 56,21%. Namun, terdapat kelahiran yang dilbantu oleh dukun pada tahun 2023. Persalinan dengan bantuan dukun tidak disarankan karena dukun tidak memahami dasar-dasar ilmu kesehatan yang dapat membahayakan ibu serta bayi. Tabel 7 Jumlah Dan Persentase Kelahiran Berdasarkan Penolong Persalinan Menurut Kapanewon Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023 No UPT Puskesmas Tahun 2022 Tahun 2023 Jumlah Kelahiran Jumlah Persalinan Dokter % Bidan % Dukun % Jumlah Kelahiran Jumlah Persalinan Dokter % Bidan % Dukun % 1 Nglipar I 144 144 58 40,28 86 59,72 0 0 113 111 48 43,24 63 56,76 0 0 2 Nglipar II 155 155 62 40,00 93 60,00 0 0 152 152 66 43,42 86 56,58 0 0 3 Gedangsari I 217 214 110 51,40 101 47,20 0 0 199 197 103 52,28 93 47,21 0 0 4 Gedangsari II 256 256 154 60,16 102 39,84 0 0 227 226 158 69,91 67 29,65 0 0 5 Patuk I 170 169 82 48,52 87 51,48 0 0 177 176 104 59,09 72 40,91 0 0 6 Patuk II 115 114 48 42,11 66 57,89 0 0 106 105 68 64,76 37 35,24 0 0 7 Rongkop 208 206 135 65,53 70 33,98 0 0 185 184 107 58,15 77 41,85 0 0 8 Girisubo 177 176 106 60,23 70 39,77 0 0 173 173 114 65,90 58 33,53 0 0 9 Ponjong I 337 333 198 59,46 136 40,84 0 0 299 298 191 64,09 106 35,57 1 0,34 10 Ponjong II 132 130 77 59,23 53 40,77 0 0 142 140 90 64,29 50 35,71 0 0 11 Wonosari I 301 300 197 65,67 103 34,33 0 0 284 282 197 69,86 85 30,14 0 0 12 Wonosari II 397 396 234 59,09 161 40,66 0 0 389 385 230 59,74 154 40,00 0 0 13 Karangmojo I 247 244 128 52,46 116 47,54 0 0 231 228 124 54,39 104 45,61 0 0 14 Karangmojo II 200 197 121 61,42 75 38,07 0 0 198 196 122 62,24 74 37,76 0 0 15 Panggang I 122 122 38 31,15 84 68,85 0 0 95 95 38 40,00 57 60,00 0 0 16 Panggang II 171 168 44 26,19 124 73,81 0 0 153 151 83 54,97 68 45,03 0 0 17 Purwosari 174 170 71 41,76 99 58,24 0 0 137 133 68 51,13 65 48,87 0 0 18 Tepus I 80 80 52 65,00 28 35,00 0 0 73 73 40 54,79 33 45,21 0 0 19 Tepus II 152 151 72 47,68 79 52,32 0 0 150 149 67 44,97 80 53,69 0 0 20 Tanjungsari 218 218 154 70,64 64 29,36 0 0 211 208 153 73,56 55 26,44 0 0 21 Paliyan 335 335 143 42,69 192 57,31 0 0 301 301 138 45,85 163 54,15 0 0 22 Saptosari 337 337 70 20,77 267 79,23 0 0 328 328 103 31,40 224 68,29 0 0 23 Ngawen I 183 182 94 51,65 89 48,90 0 0 183 182 122 67,03 61 33,52 0 0 24 Ngawen II 155 155 79 50,97 76 49,03 0 0 142 142 84 59,15 58 40,85 0 0 25 Semanu I 281 277 169 61,01 107 38,63 0 0 262 260 144 55,38 116 44,62 0 0 26 Semanu II 211 208 65 31,25 143 68,75 0 0 154 152 62 40,79 90 59,21 0 0 27 Semin I 289 286 157 54,90 129 45,10 0 0 299 295 190 64,41 105 35,59 0 0 28 Semin II 226 225 122 54,22 103 45,78 0 0 216 215 138 64,19 77 35,81 0 0 29 Playen I 315 314 147 46,82 167 53,18 0 0 268 266 129 48,50 137 51,50 0 0 30 Playen II 277 276 116 42,03 160 57,97 0 0 250 249 121 48,59 128 51,41 0 0 Jumlah 6.582 6.53 8 3303 50,52 323 0 49,40 0 0 6.097 6.052 3402 56,21 264 3 43,67 1 0,34 Sumber: Dinas Kesehatan Tabel 8 Jumlah Dan Persentase Ibu Hamil yang Beresiko Menurut Kapanewon Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023 No. PUSKESMAS TAHUN 2022 TAHUN 2023 JUMLAH BUMIL BUMIL KEK % BUMIL KEK BUMIL RISTI % BUMIL RISTI JUMLAH BUMIL BUMIL KEK % BUMIL KEK BUMIL RISTI % BUMIL RISTI 1 Nglipar I 230 27 11,74 47 0,20 182 36 19,78 36 19,78 2 Nglipar II 206 28 13,59 42 0,20 171 18 10,53 34 19,88 3 Gedangsari I 256 59 23,05 51 0,20 228 64 28,07 46 20,18 4 Gedangsari II 282 78 27,66 56 0,20 246 72 29,27 49 19,92 5 Patuk I 173 21 12,14 36 0,21 148 15 10,14 29 19,59 6 Patuk II 125 27 21,60 25 0,20 167 42 25,15 33 19,76 7 Rongkop 227 53 23,35 45 0,20 183 41 22,40 37 20,22 8 Girisubo 186 40 21,51 38 0,20 173 45 26,01 37 21,39 9 Ponjong I 385 27 7,01 78 0,20 331 58 17,52 65 19,64 10 Ponjong II 147 42 28,57 29 0,20 151 18 11,92 31 20,53 11 Wonosari I 352 49 13,92 71 0,20 321 45 14,02 64 19,94 12 Wonosari II 438 4 0,91 87 0,20 447 59 13,20 88 19,69 13 Karangmojo I 266 42 15,79 53 0,20 252 42 16,67 50 19,84 14 Karangmojo II 218 46 21,10 42 0,19 204 44 21,57 42 20,59 15 Panggang I 142 61 42,96 29 0,20 118 23 19,49 24 20,34 16 Panggang II 173 102 58,96 34 0,20 167 40 23,95 33 19,76 17 Purwosari 190 59 31,05 39 0,21 206 41 19,90 42 20,39 18 Tepus I 82 24 29,27 16 0,20 97 10 10,31 20 20,62 19 Tepus II 187 34 18,18 37 0,20 134 24 17,91 26 19,40 20 Tanjungsari 240 58 24,17 47 0,20 235 42 17,87 47 20,00 21 Paliyan 355 53 14,93 73 0,21 255 74 29,02 50 19,61 22 Saptosari 369 35 9,49 73 0,20 337 80 23,74 67 19,88 23 Ngawen I 227 32 14,10 45 0,20 213 28 13,15 50 23,47 24 Ngawen II 162 45 27,78 33 0,20 147 33 22,45 29 19,73 25 Semanu I 371 54 14,56 74 0,20 401 58 14,46 81 20,20 26 Semanu II 197 49 24,87 39 0,20 165 30 18,18 33 20,00 27 Semin I 325 69 21,23 65 0,20 300 53 17,67 60 20,00 28 Semin II 235 29 12,34 47 0,20 246 38 15,45 50 20,33 29 Playen I 363 17 4,68 72 0,20 326 34 10,43 66 20,25 30 Playen II 316 76 24,05 63 0,20 297 32 10,77 60 20,20 Jumlah 7.425 1340 18,05 1486 20,01 6.848 1.239 18,09 1379 20,14 Sumber: Dinas Kesehatan Ibu hamil adalah masa yang harus dijaga dan butuh perawatan. Ibu hamil memiliki risiko tinggi dalam proses kehamilan, persalinan dan nifas. Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK). Ibu hamil ini memiliki ciri-ciri yaitu ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) di bawah 23,5 cm dan Indeks Massa Tubuh (IMT) saat pra hamil atau Trimester I dengan usia kehamilan ≤12 minggu dibawah 18,5 kg/m². Pada tabel 8 dapat dilihat ibu hamil KEK pada tahun 2022 mencapai 18,05%. Pada Tahun 2023, angka ini meningkat menjadi 18,09%. Sejalan dengan itu, ibu hamil dengan risiko tinggi pada tahun 2022 adalah 20,01% dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 20,14%. 3.2.3. Angka Penderita HIV/AIDS Tabel 9 Jumlah Penderita HIV / AIDS Menurut Jenis Kelamin Dan Kapanewon Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023 No. Kapanewon Tahun 2022 Tahun 2023 Penderita HIV Penderita HIV L P L+P L P L+P 1 Nglipar 1 0 1 1 1 2 2 Gedangsari 2 1 3 2 1 3 3 Patuk 1 1 2 0 1 1 4 Rongkop 0 0 0 0 1 1 5 Girisubo 1 0 1 0 3 3 6 Ponjong 3 1 4 2 2 4 7 Wonosari 3 3 6 9 4 13 8 Karangmojo 1 0 1 5 2 7 9 Panggang 0 3 3 0 1 1 10 Purwosari 0 1 1 0 0 0 11 Tepus 1 1 2 2 2 4 12 Tanjungsari 3 0 3 0 1 1 13 Paliyan 2 0 2 0 0 0 14 Saptosari 3 1 4 1 0 1 15 Ngawen 1 1 2 0 0 0 16 Semanu 3 3 6 1 2 3 17 Semin 4 2 6 3 3 6 18 Playen 3 4 7 3 1 4 Jumlah 32 22 54 29 25 54 Sumber: Dinas Kesehatan Penderita HIV/AIDS tersebat di seluruh Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. Jumlah penerita HIV/AIDS pada tahun 2023 masih sama dengan tahun 2023, tetapi dengan perbandingan laki-laki dan perempuan yang berbeda. Berdasarkan Tabel 9, HIV/AIDS lebih banyak diidap oleh laki-laki. Terdapat kerentanan laki-laki pada isu HIV/AIDS. 3.2.4. Angka Prevalensi Stunting Stunting adalah adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dibanding anak seusianya. Namun, stunting bukan hanya sekedar pendek maupun kurang gizi. Kondisi stunting berakibat jangka panjang pada pertumbuhan anak baik dari faktor fisik maupun kognitif. Tabel 10 Prevalensi Stunting Tahun 2022-2023 No. Kapanewon Tahun 2022 Tahun 2023 1 Nglipar 13,53 16,65 2 Gedangsari 19,55 17,80 3 Patuk 17,53 17,66 4 Rongkop 18,84 23,74 5 Girisubo 16,35 13,93 6 Ponjong 16,43 13,59 7 Wonosari 4,86 12,91 8 Karangmojo 21,72 17,34 9 Panggang 12,33 17,77 10 Purwosari 17,07 5,35 11 Tepus 16,56 15,58 12 Tanjungsari 11,06 11,00 13 Paliyan 12,32 19,44 14 Saptosari 16,27 11,56 15 Ngawen 16,30 17,26 16 Semanu 21,68 15,84 17 Semin 10,84 12,03 18 Playen 15,53 16,24 Kabupaten 15,42 15,25 Sumber: Dinas Kesehatan Stunting menjadi salah satu isu utama di Kabupaten Gunungkidul. Secara umum terjadi penurunan dalam angka stunting dari tahun 2022 ke 2023 yaitu dari 15,42% (4574 balita) menjadi 15,25% (4310 balita). Kapanewon Karangmojo menjadi kapanewon dengan prevalensi stunting tertinggi pada tahun 2022. Kapanewon Rongkop menjadi kapanewon dengan prevalensi stunting tertinggi pada tahun 2023. 3.3. Bidang Pendidikan 3.3.1. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat menggambarkan keikutsertakan penduduk pada setiap jenjang pendidikan. APK dapat menjadi indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Tabel 11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023 No Kabupaten Tahun SD SLTP SLTA
6. 1.Gunungkidul 2022 104,54 101,01 72,85 2023 103,56 92,83 92,28 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui adanya penurunan APK di jenjang SD dan SLTP pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Penurunan APK tingkat SLTP mengalami banyak penurunan yaitu sebanyak 8,18%. Sementara itu APK di tingkat SLTA mengalami kenaikan dari 72,85% di tahun 2022 menjadi 92,28% di tahun 2023. 3.3.2. Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Oleh karena itu, naiknya persentase jumlah murid tidak selalu dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya insfrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah mungkin sebetulnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Tabel 12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023 No Kabupaten Tahun 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun
7. 1.Gunungkidul 2022 99,37 97,84 80,15 2023 99,26 97,58 80,59 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa APS atau daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Gunungkidul sangat tinggi. Namun, terjadi penurunan untuk kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Sedangkan APS pada kelompok usia 16-18 tahun pada tahun 2022 dan 2023 masih ada di angka 80. Menunjukkan daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah yang masih kurang maksimal. 3.3.3. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka partisipasi murni akan selalu lebih rendah dibandingkan angka pastisipasi kasar mengingat pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Angka partisipasi murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya sehingga angkanya lebih kecil. Indikator angka partisipasi murni dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada angka partisipasi kasar karena indikator ini dapat memberikan gambaran kekonsistenan umur penduduk dengan jenjang pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan. Tabel 13 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023 No Kabupaten Tahun SD SLTP SLTA
8. 1.Gunungkidul 2022 99,02 90,93 63,29 2023 99,50 83,03 66,81 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul Berdasar tabel 13 diketahui bahwa hampir seluruh anak usia 7- 12 Tahun di Kabupaten Gunungkidul mengenyam pendidikan di sekolah dasar pada tahun 2022 dan 2023. Angka ini terus menurun di setiap jenjang pendidikan yang menunjukkan bahwa anak di kelompok usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP dan SLTA. Data ini menunjukkan indikasi putus sekolah pada anak di Kabupaten Gunungkidul. 3.3.4. Jumlah Guru Negeri/Swasta Guru menjadi salah satu penentu kualitas pendidikan. Tabel 14 menunjukkan jumlah guru di Kabupaten Gunungkidul. Terdapat meningkatan jumlah guru SD pada tahun 2023 sebanyak 13 guru dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, guru di tingkat SLTP dan SLTA mengalami penurunan. Tabel 14 Jumlah Guru Negeri/Swaswa Menurut Jentang Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023 No Kabupaten Tahun SD SLTP SLTA
9. 1.Gunungkidul 2022 4.033 1.642 1.791 2023 4.046 1.580 1.787 Dinas Pendidikan dan Balai Pendidikan Menengah 3.4. Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja 3.4.1. Jumlah Angkat Kerja Tabel 15 Data Masyarakat yang Bekerja Tahun 2022-2023 No Kabupaten Tahun Perempuan Laki-Laki
10. 1.Gunungkidul 2022 201.406 Orang 252.240 Orang 2023 201.406 Orang 252.240 Orang Sumber: DPKUMKMTK, Bappeda Dari tabel 15, diketahui bahwa jumlah masyarakat yang bekerja di Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh laki-laki. Dominasi ini dapat dipengaruhi oleh peran gender laki-laki sebagai tulang punggung keluarga sedangkan perempuan berperan sebagai pengurus rumah dan menjaga anak. Meskipun perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan peran gender, keadaan ini menyebabkan perempuan rentan menjadi tidak berdaya. Angka ini juga bisa mengindikasikan kemungkinan perempuan bekerja di sektor informal yang membuatnya ada di posisi rentan karena kurangnya payung hukum bagi pekerja non formal. 3.4.2. Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil Menengah Tabel 16 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil Menengah No Jenis Usaha UKM Tahun 2022 Tahun 2023 L P L P
11. 1.Aneka Usaha 2.084 5.293 2.091 5.309
12. 2.Perdagangan 9.277 6.709 9.280 7.661
13. 3.Industri Pertanian 4.378 2.331 4.379 2.361
14. 4.Industri Non- Pertanian 2.632 4.571 2.639 4.576 Sumber: DPKUMKMTK, Bappeda Tabel 16 menunjukkan data penyerapan tenaga kerja usaha kecil menengah pada jenis usaha perdagangan, industri pertanian, dan industri non pertanian. Terdapat beberapa hal yang dapat diketahui dari tabel tersebut, yaitu: (1) Dibandingkan dengan jenis usaha UKM lainnya, perempuan mendominasi jenis usaha industri non-pertanian;

(2)Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja perempuan di semua jenis usaha lebih besar terhadap perempuan terlebih di jenis usaha perdagangan. 3.5. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan 3.5.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tabel 17 Jumlah Anggota Dewan Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2022-2023 No. Komisi Tahun 2022 Jumlah Tahun 2023 Jumlah L P L P

1.A 8 2 10 8 2 10
2.B 7 3 10 7 3 10
3.C 8 2 10 8 2 10
4.D 9 2 11 9 2 11
5.Pimpinan 2 2 4 2 2 4 Jumlah 35 35 Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Gunungkidul Keterwakilan Perempuan berpolitik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul ditahun 2022-2023 sebanyak 11 orang dari jumlah total anggota dewan 45 kursi. Jumlah ini belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun, persentase perempuan yang menduduki posisi sebagai pimpinan dewan sudah 50%. 3.5.2. Kepegawaian dan Pejabat Pengambil Kebijakan Tabel 18 Jumlah Pejabat Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022- 2023 No. Eselon/ Fungsional Tahun 2022 Tahun 2023 L P L P
1.Eselon I 0 0 0 0
2.Eselon II 26 5 26 5
3.Eselon III 128 41 114 45
4.Eselon IV 204 134 206 133
5.Fungsional Umum 952 355 874 330
6.Fungsional Tertentu 2143 3309 1989 3180 Sumber: BKPPD Kabupaten Gunungkidul Peran perempuan di posisi pengambil kebijakan dalam internal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul masih mengalami ketimpangan dibandingkan laki-laki. Keterwakilan perempuan pada Eselon II dan III di tahun 2022 dan 2023 bahkan tidak mencapai 30%. Tabel 19 Jumlah PNS Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022-2023 No. Eselon/ Fungsional Tahun 2022 Tahun 2023 L P L P
1.Golongan I 61 6 35 1
2.Golongan II 719 393 594 343
3.Golongan III 1496 2470 1515 2446
4.Golongan IV 1187 975 1065 902 Sumber: BKPPD Kabupaten Gunungkidul Lain halnya dengan keterwakilan perempuan di posisi pengambil kebijakan, jumlah ASN Kabupaten Gunungkidul laki-laki dan perempuan tidak berselisih banyak. Pada tahun 2022 ASN laki-laki berjumlah 3.463 orang sementara ASN perempuan sebanyak 3844 orang. Pada tahun 2023 ASN laki-laki berjumlah 3.209 orang sementara ASN perempuan sebanyak 3.692 orang. 3.6. Bidang Infrastruktur 3.6.1. Pembangunan Infrastruktur Tabel 20 Pembangunan Infrastruktur Responsif Gender No. Elemen Data Satuan 2022 2023
1.Rumah Tidak Layak Huni Unit 21.358 21.010
2.Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Unit 171.926 172.200
3.Pembuangan Air Limbah Domestik Secara Terpusat Unit 73 73 Sumber: DPUPRKP, Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tabel 20 menunjukkan pembangunan infrastruktur yang secara khusus disasar pada kelompok rentan/untuk kepentingan kelompok rentan. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menyasar pada kelompok masyarakat pra sejahtera telah menurunkan jumlah RTLH di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2023. Rumah Tinggal Berakses Sanitasi yang menjadi kebutuhan semua orang yang mempengaruhi kualitas kesehatan juga mengalami kenaikan di tahun
2023.Sementara itu jumlah cakupan unit pembuangan air limbah domestik masih stagnan di angka 73 unit pada tahun 2023. 3.7. Bidang Sosial 3.7.1. Kemiskinan Kemiskinan masih menjadi isu besar di Kabupaten Gunungkidul. Pengentasan isu ini memerlukan kerjasama seluruh pihak karena kemiskinan bukan hanya tentang masalah ekonomi, tetapi juga sosial psikologis. Tabel 21 Indikator Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2024 Kemiskinan Indikator Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul 2022 2023 Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/ bulan) 350.739 382.249 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) 122,82 122,24 Persentase Penduduk Miskin 15,86 15,60 Indeks Kedalaman Kemiskinan 2,63 2,71 Indeks Keparahan Kemiskinan 0,67 0,60 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul Dari tabel 21 dapat diketahui bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Gunungkidu mengalami peningkatan menjadi Rp 382.249 per kapita per bulan. Artinya biaya hidup yang harus ditanggung oleh penduduk Kabupaten Gunungkidul untuk memenuhi kebutuhan pokoknya mengalami peningkatan. Persentasi penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul mencapai 15,60% atau sebanyak 122,24 ribu jiwa pada tahun 2023. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 0,07 poin dibanding tahun 2022 yang menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan tahun 2023 juga mengalami penurunan sebanyak 0,7% yang berarti terjadi penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. 3.7.2. Disabilitas Tabel 22 Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2023 No. Kapanewon Disabilitas Fisik Tuna Netra dan Bisu Psikotik dan Retardasi Disabilitas Ganda Anak Disabilitas Penyandang Disabilitas 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 1. Panggang 39 39 53 38 12 32 30 10 14 12 44 201 2. Purwosari 53 37 51 18 9 20 16 1 5 14 55 214 3. Paliyan 59 59 54 23 50 35 55 9 24 13 80 235 4. Saptosari 54 71 50 36 22 46 45 8 9 27 80 293 5. Tepus 66 85 41 24 15 34 38 12 15 23 64 243 6. Tanjungsari 45 47 38 43 33 34 39 3 16 19 34 200 7. Rongkop 91 55 39 25 43 33 56 7 12 14 76 306 8. Girisubo 83 27 43 15 16 26 35 7 1 10 68 209 9. Semanu 67 37 58 20 23 41 55 6 29 45 109 359 10. Ponjong 121 124 87 87 47 120 82 25 32 44 173 543 11. Karangmojo 128 70 95 39 107 84 122 24 23 43 113 444 12. Wonosari 87 72 48 45 19 67 116 7 28 62 150 695 13. Playen 110 170 54 31 57 93 64 12 32 56 217 498 14. Patuk 70 73 38 19 39 54 50 5 19 28 67 321 15. Gedangsari 105 54 44 34 86 76 34 12 20 21 75 395 16. Nglipar 168 111 42 14 53 17 32 2 12 13 77 397 17. Ngawen 84 82 69 43 31 74 49 18 25 26 143 297 18. Semin 130 93 61 44 36 86 79 11 27 35 167 439 Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul Penyandang disabilitas tersebar di seluruh Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul termasuk anak disabilitas. Data ini menunjukkan urgensi Kabupaten Gunungkidul dalam menyediakan sarana prasarana serta layanan yang ramah disabilitas. 3.7.3. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tabel 23 Data Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di UPT PPA Tahun 2022-2023 No Jenis Kekerasan Tahun 2022 Tahun 2023 Jenis Kelamin Anak Jenis Kelamin Anak P L P L P L P L 1 Fisik 7 0 0 1 5 0 0 5 2 Psikis 19 0 7 15 20 2 16 10 3 Seksual 4 0 9 0 5 0 18 1 4 Penelantaran 2 0 2 2 2 0 4 1 5 Trafficking 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 32 0 18 18 38 2 38 17 Sumber: UPT PPA Kabupaten Gunungkidul Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Pencatatan jenis kekerasan di UPT PPA diklasifikasikan menjadi 5 jenis yaitu fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan trafficking. Terjadi peningkatan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporan oleh korban perempuan dan anak adalah kekerasan psikis sementara korban paling banyak pada tahun 2023 adalah Perempuan dan Anak Perempuan. 3.7.4. Perkawinan Pada Usia Anak Perkawinan pada usia anak merupakan fenomena yang masih kerap terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Terdapat banyak faktor yang mendorong terjadinya fenomena ini seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan norma di masyarakat. Tabel 24 Data Perkawinan Pada Usia Anak Berdasarkan Putusan Pengadian Agama Tahun 2022-2023 No. Perkara 2022 2023
1.Perkara Masuk Dispensasi Kawin 171 149
2.Perkara Putus Dispensasi Kawin 161 145 Sumber: Pengadilan Agama Wonosari Berdasarkan tabel 24 diketahui bahwa permohonan dispensasi di tahun 2022 dan 2023 masih ada di atas angka 100 permohonan. Angka permohonan dispensasi anak ini mengalami penurunan di tahun 2023. Tabel 25 Data Penerima Layanan Konseling di UPT PPA oleh Pemohon Dispensasi Perkawinan Tahun 2022-2023 No. Pemohon Dispensasi 2022 2023 Hamil Tidak Hamil Hamil Tidak Hamil
1.Perempuan 27 19 28 20
2.Laki-Laki 0 20 0 20
3.Anak Perempuan 57 32 57 34
4.Anak Laki-Laki 0 17 0 17 Sumber: UPT PPA Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Tabel 25 hampir setengah dari pemohon dispensasi perkawinan dalam keadaan hamil yang berarti mengalami kehamilan tidak diinginkan. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa faktor pendorong paling besar terjadinya perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul adalah terjadinya kehamilan tidak diinginkan. Hal ini terjadi karena meskipun pemerintah daerah telah berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak melalui konseling, kasus dimana pemohon dalam kondisi hamil memunculkan urgensi yang lebih besar untuk dilaksanakannya perkawinan anak. H. PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI KABUPATEN Peran serta masyarakat dalam pengimplementasian strategi pengarusutamaan gender sangat dibutuhkan. Di Kabupaten Gunungkidul, masyarakat telah berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Kalurahan, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, hingga Media Massa. Perangkat Daerah melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk ikut serta dalam pembangunan yang responsif gender pada proses pelaksanaan. Sebagai contoh, Perguruan Tinggi berperan dalam melakukan penelitian dan melakukan program pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari penelitian terkait isu-isu gender menjadi masukan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan. Selain itu, Perguruan Tinggi juga berperan dalam pendampingan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dari mulai proses perencanaan hingga pelaporan. Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat berperan dalam mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan isu-isu berbasis gender dari berbagai bidang pembangunan. Suara dari LSM berfungsi sebagai pendorong pengambil keputusan baik pemimpin daerah maupun pimpinan legislatif agar mengimplementasikan pengarusutamaana gender dalam proses pembangunan. Selain itu, Dunia usaha berperan sebagai fasilitator penuntasan isu gender melalui upaya pemberdayaan terhadap perempuan baik dalam program kegiatan Pemerintah Daerah maupun pergerakan yang bersifat swadaya. Media massa juga berperan sebagai penyedia informasi yang menerbitkan pemberitaan yang ramah terhadap perempuan, serta anti kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan. Kabupaten Gunungkidul telah melibatkan setidaknya 6 lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG yang terdiri dari:
1.PKK Kabupaten Gunungkidul;
2.Dharma wanita;
3.Forum Anak Kabupaten Gunungkidul;
4.Gabungan Organisasi Wanita;
5.Rifka Annisa;
6.Perkumpulan Aksara. Dari Perguruan Tinggi/Akademisi, Kabupaten Gunungkidul telah melibatkan sebanya 5 lembaga dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender:
1.Universitas Gunung Kidul;
2.Universitas Gadjah Mada;
3.Universitas Negeri Yogyakarta;
4.Pusat Studi Wanita Universitas Islam Indonesia;
5.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari Dunia Usaha, Kabupaten Gunungkidul telah melibatkan sebanyak 2 perusahaan yang terdiri dari:
1.BPR Bank Daerah Gunungkidul;
2.BPD DIY. I. MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDERMatriks Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagai berikut: Matriks Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2026 KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDERNO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)1 Kebijakan baikyang responsifgender(PeraturanDaerah,PeraturanBupati,KeputusanBupati) Program : Dukungan Pelaksanaan danFungsi DPRDKegiatan : PembentukanPeraturan Daerah danPeraturan DPRD PenyusunandanPembahasanProgramPembentukanPeraturanDaerah PenyusunandanPembahasanProgramPembentukanPeraturanDaerah Peraturan Daerahyang mendukungPengarusutamaanGender Jumlahdokumen 1 1 1 Fasilitasi dan KoordinasiHukum FasilitasiPenyusunanProduk HukumDaerah FasilitasiPenyusunanProduk HukumDaerah Peraturan Bupatiyang mendukungPengarusutamaanGender Jumlahdokumen 1 1 1 Pemerintahan danKesejahteraan RakyatKegiatan : Fasilitasi dan KoordinasiHukum FasilitasiPenyusunanProduk HukumDaerah FasilitasiPenyusunanProduk HukumDaerah Surat Keputusanyang mendukungPengarusutamaanGender Jumlahdokumen 5 5 5 Sumber DayaManusiaPelaksanaanPUG, dan SaranaPrasarana yangresponsif gender Program : PemgarusutamaanGender danPemberdayaanPerempuanKegiatan : PelembagaanPengarusutamaan AdvokasiKebijakan danPendampinganPelaksanaanPUG termasukPPRG Pelatihan PPRGPD Jumlah PerangkatDaerah Mengikutipelatihan PPRG PD 47 47 47 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan, danPerlindunganAnak DANAALOKASIUMUM Pelatihan PPRGKalurahan Jumlah SDMKalurahan yangterlatih PPRG Kalurahan 144 144 144 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan, dan DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Gender (PUG) padaLembagaPemerintahanKewenanganKabupaten/Kota PerlindunganAnak 3 PenyusunanData pilah gendermelaluipendampinganyangterintegrasikandalam sistemdata tiap PD Program : Pengelolaan Sistem Data Genderdan AnakKegiatan : Pengumpulan Analisisdan Penyajian DataGender dan Anakdalam KelembagaanData di TingkatDaerahKabupaten/Kota PenyediaanData Genderdan Anak diKewenanganKabupaten/Kota PembuatanBuku DataPilah Gender Buku Data PilahGender JumlahDokumen 1 1 1 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan, danPerlindunganAnak DANAALOKASIUMUM PembuatanBuku DataKabupatenLayak Anak Buku DataKabupaten LayakAnak JumlahDokumen 1 1 1 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan, danPerlindunganAnak DANAALOKASIUMUM PROSES PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDERNO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)1 Komitmen Politikdalam menjamin/memastikandokumenperencanaansudah responsifgender Program : Perencanaan,Pengendalian, danEvaluasiPembangunanDaerah/ PenyusunanPerencanaan danPendanaan KoordinasiPenyusunan danPenetapanDokumenperencanaanpembangunandaerah kab/kota Pencermatan dansinkronisasidokumenperencanaan PD Jumlahdokumenperencanaanyang responsifgender Dokumen 1 2 1 BadanPerencanaandanPembangunanDaerah DANAALOKASIUMUM Program : Perencanaan,Pengendalian, danEvaluasiPembangunanDaerah/Pengendalian,evaluasi danpelaporan bidangperencanaanpembangunan daerah Monitoringevaluasi danpenyusunanlaporan berkalapelaksanaanpembangunandaerah Monitoringevaluasi capaiankinerja dalamlaporan PD Jumlahdokumenperencanaanyang responsifgenderterevaluasi Dokumen 1 2 1 BadanPerencanaandanPembangunanDaerah DANAALOKASIUMUM 2 Komitmen PolitikPenyusunanAnggaranResponsif Gender Program : PengarusutamaanGender danPemberdayaanPerempuanKegiatan : PelembagaanPengarusutamaanGendr (PUG) padaLembagaPemerintahanKewenanganKabupaten/Kota AdvokasiKebijakan danaPendampinganPelaksanaan PUGtermasuk PPRG Pelatihan PPRG JumlahPendampingandan PelatihanPenyusunan GAPdan GBSdan/atau GAB Kali 1 1 1 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,danPerlindunganAnak DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)3 Komitmen PolitikPengarusutamaanGender mewarnaiprogram dankegiatan yangdilaksanakan Program : Perlindungan KhususAnakKegiatan : Penguatan dan PengembanganLembaga PenyediaLayanan bagi Anakyang MemerlukanPerlindungan KhususTIngkat DaerahKabupaten/Kota Koordinasi danSinkronasiPeningkatanKapasitas SumberDaya LembagaPenyedia LayananAnak yangMemerlukanPerlindunganKhusus TingkatDaerahKabuapte/Kota PelatihanPeningkatanKapasitasPenyediaLayananPerlindungan JumlahterselenggaranyaKegiatanPeningkatanKapasitas danPenguatanKelembagaan Kali 2 2 2 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,danPerlindunganAnak DAK NonFisik Program : Perlindungan KhususAnakKegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anakyang MemerlukanPerlindungan Khususyang MemerlukanKoordinasi TingkatDaerahKabupaten/Kota Koordinasi danSinkronasiPelaksanaanPendampinganAnak yangMemerlukanPerlindunganKhususKewenanganKabupaten/ Kota KegiatanOperasional UPTPPA melaluiPenangananKorbankekerasanPerempuan danAnak BerbasisGender PersentaseKorbanKekerasanBerbasis Genderyangmendapatkanpelayanan di UPTPPA Persen (%) 100 100 100 UPT PPA,Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,danPerlindunganAnak DAK NonFisik Program : PemgarusutamaanGender danPemberdayaanPerempuanKegiatan : PelembagaanPengarusutamaanGendr (PUG) padaLembagaPemerintahan SosialisasiKebijakanPenyelenggara-anPUG KewenanganKabupaten/ Kota SosialisasiKalurahanRamahPerempuan danPeduli Anak JumlahKalurahan yangTersosialisasikanKRPPA Kalurahan 1 2 2 NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)KewenanganKabupaten/KotaProgram : PemgarusutamaanGender danPemberdayaanPerempuanKegiatan : PelembagaanPengarusutamaanGendr (PUG) padaLembagaPemerintahanKewenanganKabupaten/Kota SosialisasiKebijakanPenyelenggara-anPUG KewenanganKabupaten/ Kota SosialisasiLembagaPenyediaLayananPemberdayaanPerempuan Jumlah LembagayangtersosialisasikanLPLPP Lembaga 1 1 1 4 Peran serta dankerjasamamasyarakat,Lembaga SosialMasyarakat,OrganisasiMasyarakat,Perguruan Tinggidalam programkegiatanPengarusutamaanGender Program : PemgarusutamaanGender danPemberdayaanPerempuanKegiatan : PemberdayaanPerempuan BidanagPolitik, Hukum,Sosial, dan Ekonomipada OrganisasiKemasyarakatanKewenanganKabupaten/Kota SosialisasiPeningkatanPartisipasiPerempuan diBidang Politik,Hukum, Sosial,dan Ekonomi PembinaanOrganaisasiPerempuan JumlahDokumen HasilSosialisasi JumlahDokumen 1 1 1 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,danPerlindunganAnak DANAALOKASIUMUM 5 Komitmen Politikdalam menjaminPengawasanKegiatanResponsif Gender Program : PenyelenggaraanPengawasanKegiatan : Penyelenggaraan PengawasanKinerjaPemerintahDaerah Review DokumenPerencanaan PDyang responsifgender Jumlahdokumenperencanaanyang responsifgender terreview Dokumen 47 47 47 InspektoratDaerah DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Pengawasan InternalProgram : PenyelenggaraanPengawasanKegiatan : PenyelenggaraanPengawasan Internal PengawasanKeuanganPemerintahDaerah EvaluasipelaksanaanGBS/GAB untukmengetahuisejauh manapencapaianindikator genderyang tertuangdalam GBS/GAB Jumlahdokumenlaporan hasilevaluasipelaksanaanGBS/GAB Dokumen 7 7 7 InspektoratDaerah DANAALOKASIUMUM Program : PenyelenggaraanPengawasanKegiatan : PenyelenggaraanPengawasan Internal PengawasanKeuanganPemerintahDaerah PengawasanPPRG untukmengetahuipraktikpelaksanaanPPRG JumlahdokumenLaporan HasilPengawasan(LHP) Dokumen 1 1 1 InspektoratDaerah DANAALOKASIUMUM BIDANG KESEHATANNO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)1 PrevalensiStunting Program : Pemenuhan UpayaKesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakatKegiatan : Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota PengelolaanPelayananKesehatan GiziMasyarakat Pemberian TTDpada remaja,bumil, WUS,Catin, PMT BumilKEK, Balita GiziKurang,Pengadaan HbCheck, ,PengadaanAlat Antropometri,PMBA,PeningkatanCakupan ASI Edengan Konseling,TFC untuksasaran Balita GiziKurang bertempatpada PuskesmasPonjong I,Pengadaan PMT Persentase anakdi bawah limatahun yangmengalamistunting (pendekdan sangatpendek) Persen(%) 14,9 14,6 14,3 DinasKesehatan DANAALOKASIUMUM 2 Kasus KematianIbu Hamil,Kematian Bayi,Balita danPermasalahannya Program : Pemenuhan UpayaKesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakatKegiatan : Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota PengeloaanPelayananKesehatan IbuHamil PembentukanPosyandu remaja,PendampinganBumil dan Bufasresiko, OJTKasusuKegawatdaruratan,PendampinagnTim Ahli, EvaluasiJejraing SkriningLayak Hamil ACdan Stunting,Pengkajian KAsusKematian Ibu Persentase ibuhamil yangmendapatkanlayanankesehatan sesuaistandar Persen(%) 100 100 100 DinasKesehatan DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Program : Pemenuhan UpayaKesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakatKegiatan : Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota PengelolaanPelayananKesehatan IbuBersalin Sewa TempatTunggu kelahiran,SHK, Jampersal Persentase ibubersalin yangmendapatkanlayanankesehatan sesuaistandar Persen(%) 100 100 100 DinasKesehatan DANAALOKASIUMUM Program : Pemenuhan UpayaKesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakatKegiatan : Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota PengelolaanPelayananKesehatan bayi SosialisasiSDIDTK, SHK,Validasi KasusKematian Bayi Persentase bayibaru lahir yangmendapatknalayanankesehatan sesuaistandar Persen(%) 100 100 100 DinasKesehatan DANAALOKASIUMUM Program : Pemenuhan UpayaKesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakatKegiatan : Penyediaan Layanan PengelolaanPelayananKesehatan balita Pelatihan KtPA,Rakor Petugas,Kelas Ibu, Persentase balitayangmendapatkanlayanankesehatan sesuaistandar Persen(%) 100 100 100 DinasKesehatan DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Kesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota 3 PromosiKesehatanMasyarakatTerkait PTM Program : PengelolaanPelayanan PenyakitTidak MenularKegiatan : Upaya Peningkatan PromosiKesehatan Penyediaan alatDeteksi dini PTM :PosbinduKit,BMHP Promosi danScreening PTM JumlahPuskesmas yangmelakukanpromosi PTM Persen(%) 100 100 100 DinasKesehatan DANAALOKASIUMUM 4 PromosiKesehatanMentalMasyarakat Program : PengelolaanPelayanan KesehatanMental MasyarakatKegiatan : Upaya Peningkatan PromosiKesehatan Mental Penyedian alatScreeningKesehatan Mental: SDQ dan SRQ Promosi danScreeningKesehatan Mental JumlahPuskesmas yangmelakukanpromosiKesehatanMental Persen(%) 100 100 100 DinasKesehatan DANAALOKASIUMUM 5 PromosiKesehatanMasyarakatTerkait HIV/AIDS Program : Pemenuhan UpayaKesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakatKegiatan : Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota PengelolaanPelayananKesehatan Orangdengan RisikoTerinfeksi HIV Rakor ProgramHIV, Validasi DataHIV, PerjalananDinas PemetaanPopulasi Kuncidan Hot Spot,Perjalanan DinasSupervisi danPembinaan HIV keUPK, PerjalananDinas Konsultasidan Rakor HIV keProvinsi, Persentase orangdengan risikoterinfeksi HIVyang dilayanisesuai standart Persen(%) 100 100 100 DinasKesehatan DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Perjalanan DinasPelacakan KasusHIV Lost FollowUp BIDANG PENDIDIKAN NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)1 PeningkatanSDM danSarprasPendukungPendidikanAnak Usia Dini Program : Pengelolaan PendidikanKegiatan : PengelolaanPendidikan Anak UsiaDini (PAUD) PengembanganKarir Pendidikdan TenagaKependidikanpada SatuanPendidikan PAUD PendidikanProfesi GuruJenjang TK Jumlah Guru yangmengikuti PPG Orang 5 5 5 DinasPendidikan DANAALOKASIUMUM Penyediaan BiayaPersonil PesertaDidik PAUD Jumlah siswapenerima bantuanpendidikan Orang 144 180 220 DinasPendidikan DANAALOKASIUMUM 2 Peningkatandan PemerataanKualitasPendidikanSekolah Dasar Program : Pengelolaan PendidikanKegiatan : PengelolaanPendidikan Dasar PengembanganKarir Pendidikdan TenagaKependidikanpada SatuanPendidikanSekolah Dasar PendidikanProfesi GuruJenjang SD Jumlah Guru yangmengikuti PPG Orang 10 10 10 DinasPendidikan DANAALOKASIUMUM Penyediaan BiayaPersonil PesertaDidik SekolahDasar Beasiswa bagisiswa kurangmampu Jumlah siswapenerima bantuanpendidikan Orang 320 370 420 DinasPendidikan DANAALOKASIUMUM 3 Peningkatandan PemerataanKualitasPendidikanSekolahMenengahPertama Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama PengembanganKarir Pendidikdan TenagaKependidikanpada SatuanPendidikanSekolahMenengahPertama PendidikanProfesi GuruJenjang SD Persentase GuruSekolah MenengahPertamatersertifikasi PPG Orang 5 5 5 DinasPendidikan DANAALOKASIUMUM Penyediaan BiayaPersonil PesertaDidik SekolahMenengah Beasiswa bagisiswa kurangmampu Jumlah siswapenerima bantuanpendidikan Orang 170 200 225 DinasPendidikan DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Pertama 4 PeningkatanSDM danSaprasPendukungPendidikanNon-FormalMasyarakat Program : Pengelolaan PendidikanKegiatan : PengelolaanPendidikanKesetaraan/NonFormal Penyiapan danTindak LanjutEvaluasi SatuanPendidikan diPendidikanNonformal/Kesetaraan - Jumlah PKBMterakreditas Lembaga 20 21 22 DinasPendidikan DANAALOKASIUMUM Penyediaan BiayaPersonil PesertaDidik Nonformal/Kesetaraan Beasiswa bagisiswa kurangmampu Jumlah siswapenerima bantuanpendidikan Orang 50 75 100 DinasPendidikan DANAALOKASIUMUM 5 Harapan LamaSekolah (EYS)laki-laki &perempuan Program : Pengelolaan PendidikanKegiatan : PengelolaanPendidikan Dasar;PengelolaanPendidikan SMP;PengelolaanPendidikan Anak UsiaDini (PAUD) - - Tahun. Lamanyasekolah (dalamtahun) yangdiharapkan akandirasakan oleh anaklaki-laki/perempuanpada umur tertentudi masa mendatang Tahun 13,00 13,01 13,02 DinasPendidikan DANAALOKASIUMUM 6 Rata-rata lamasekolah (MYS)laki-laki &perempuan Program : Pengelolaan PendidikanKegiatan : PengelolaanPendidikanNonformal/Kesetaraan - - Tahun. Jumlahtahun yangdigunakan olehpenduduk Laki-laki/Perempuandalam menjalanipendidikan formal Tahun 7,60 7,73 7,86 DinasPendidikan DANAALOKASIUMUM 7 Partisipasi anakdalammengaksesinformasi Program : Pembinaan PerpustakaanKegiatan : PengelolaanPerpustakaan Tingkat PengembanganLayananPerpustakaanRujukan TingkatKabupaten/ Kota PemberianLayananLAJANGCAKAP Jumlah InovasiPelayanan PublikLAJANG CAKAP Layanan 1 1 1 DinasPerpustakaandan Kearsipan DANAIS NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)DaerahKabupaten/Kota Pengembangandan PemeliharaanLayananPerpustakaanElektronik SosialisasiEPUSDA Jumlah Sekolahyang mendapatkanSosialisasi EPUSDA Dokumen 13 13 13 DinasPerpustakaandan Kearsipan APBD BIDANG EKONOMI DAN LAPANGAN KERJANO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)1 Persentaseangkatan kerjalaki-laki danperempuanterhadappendudukusia kerja Program : PenempatanTenaga KerjaKegiatan : PengelolaanInformasi PasarKerja Jobfair atau BursaKerja Mengadakan kegiatanJobfair di KabupatenGunungkidul Persentasetenaga kerjayang terserap Persen(%) 60 65 70 DinasPerindustrian,Koperasi,Usaha KecildanMenengah,dan TenagaKerjaKabupatenGunungkidul APBD 2 Proporsi darimanajer, stafadministrasi,pekerjaprofesionaldan teknisi;laki-laki danperempuan Program : ProgramHubunganIndustrialKegiatan : Pencegahan danPenyelesaianHubunganIndustrial,Mogok Kerjadan PenutupanPerusahaan diDaerahKabupaten/Kota Pencegahan danPenyelesaianHubungan Industrial,Mogok Kerja, danPenutupanPerusahaan yangBerakibat/Berdampak pada Kepentingandi 1 (Satu) DaerahKabupaten/ Kota Melakukan Sosialisasidan MonitoringKetenagakerja-an Persentaseperempuanyang bekerjadi Perusahaan Persen(%) 50 50 50 DinasPerindustrian,Koperasi,Usaha KecildanMenengah,dan TenagaKerjaKabupatenGunungkidul APBD 3 Peranperempuandalamperdagangan Program : PeningkatanSaran DistribusiPerdaganganKegiatan : PembinaanTerhadapPengelola Pembinaan danPengendalianPengelola SaranaDistribusiPerdagangan Pembinaan Pasar Sehat JumlahpembinaanPedagang Kali 3 3 3 DinasPerdagangan DANAALOKASIUMUM Pembinaan Pedagang JumlahpembinaanPedagang Kali 4 10 12 DinasPerdagangan DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)SaranaDistribusiPerdaganganMasyarakat diWilayahKerjanya Pembinaan PKL JumlahpembinaanPedagang Kali 1 6 8 DinasPerdagangan DANAALOKASIUMUM Pembinaan PetugasKeamanan Pasar JumlahPembinaanPetugasKeamananPasar Kali 1 4 4 DinasPerdagangan DANAALOKASIUMUM 4 PeranPerempuandalam SektorPertanian Program : Peningkatandiversifikasi danketahananpanganmasyarakatKegiatan : pelaksanaanpencapaiantarget konsumsipanganperkapita pertahun sesuaidengan AKG Pemberdayaanmasyarakat dalampenganekaragamankonsumsi panganberbasis sumber dayalokal KRPL Jumlah KWTyangmendapatkanpelatihan polapertanianmodern/menghadapiisu pertanian KWT 6 6 6 DinasPertanian danPangan DANAALOKASIUMUM Program : Peningkatandiversifikasi danketahananpanganmasyarakatKegiatan : pelaksanaanpencapaian Pemberdayaanmasyarakat dalampenganekaragamankonsumsi panganberbasis sumber dayalokal P2L Jumlah KWTyangmendapatkanpelatihan polapertanianmodern/menghadapiisu pertanian KWT 7 7 7 DinasPertanian danPangan DAK NFA NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)target konsumsipanganperkapita pertahun sesuaidengan AKGProgram : Penyelenggaraan KeistimewaanYogyakartaUrusanKebudayaanKegiatan : PengembanganKearifan Lokaldan Potensibudaya PengembanganLumbung Mataraman Lumbung Mataraman Jumlah KWTyangmendapatkanpelatihan polapertanianmodern/menghadapiisu pertanian KWT 10 10 10 DinasPertanian danPangan DanaKeistimewaan Program : PenyuluhanpertanianKegiatan : PelaksanaanPenyuluhanPertanian Peningkatankapasitaskelembagaanpenyuluhanpertanian diKecamatan dan desa Pelatihan Petani milenial Jumlah petanimilenial yangmendapatkanpelatihan Orang 20 20 20 DinasPertanian danPangan DANAALOKASIUMUM Program : Penyediaan danPengembangansarana PetanianKegiatan : PeningkatanMutu danPeredaranBenih/bibitternak dantanaman pakan Pengawasan mutubenih/bibit ternakbahan pakan/pakan/tanaman skala kecil Pembinaan Kelompokternak sapi dan kelompokkambing Jumlahpembinaankelompokternak sapidan kelompokternakkambing Kali 2 2 2 DinasPeternakandan KesehatanHewan DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)ternak sertapakan dalamdaerahProgram : PengendalianKesehatanHewan danKesehatanMasyarakatVeterinerKegiatan : Penerapan danPengawasanpersyaratanteknis keshmasy veteriner PenetapanPemenuhanPersyaratan Teknis Sosialisasi pangan asalhewan ASUH (Aman SehatUtuh Halal) Jumlahpesertasosialisasi Orang 180 180 180 DinasPeternakandan KesehatanHewan DANAALOKASIUMUM 5 PeningkatanKonsumsiIkanMasyarakat Program : Pengolahan danPemasaranHasil PerikananKegiatan : Penyediaan danPenyaluranBahan BakuIndustriPengolahan Ikandalam 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota PeningkatanKetersediaan Ikanuntuk Konsumsi danUsaha Pengolahandalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota Kampanye Gemarikan diPosyandu/ PAUD-TK/SMP/ Lansia JumlahAngkatanKampanyeGemar MakanIkan Angkatan 26 25 30 DinasKelautan danPerikanan DANAALOKASIUMUM 6 Peningkatanperanperempuandalam Program : PengembanganSumber DayaPariwisata dan PengembanganKompetensi SDMPariwisata danEkonomi Kreatif - Pelatihan PengelolaanDesa Wisata;- Pelatihan DigitalisasiBranding, Jumlah SDMEkraf yangmengikutipelatihan Orang 150 150 150 DinasPariwisata DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)pengembangan pariwisata Ekonomi KreatifKegiatan : PelaksanaanPeningkatanKapasitasSumber DayaManusiaPariwisata danEkonomi KreatifTingkat Dasar Tingkat Dasar - Pemasaran danPenjualan;- Pelatihan PeningkatanInovasi dan Higienitas- Pelatihan PemanduCaving/ Susur Gua pengembangan kompetensidasar Ekraft SertifikasiKompetensi BagiTenaga Kerja bidangPariwisata Uji kompetensi didahuluibimtek kerjasama LSPuntuk memperolehsertifikat dari BNSP(pemandu /Mnj E.O/ foodprocessing/ barista dll) Jumlah OrangyangMengikutiFasilitasiSertifikasiKompetensibagi TenagaKerja BidangPariwisata Orang 40 40 50 DinasPariwisata DANAALOKASIUMUM Program : PengembanganSumber DayaPariwisata danEkonomi KreatifKegiatan : PengembanganKapasitasPelaku EkonomiKreatif Pelatihan, BimbinganTeknis, danPendampinganEkonomi Kreatif Bimtek Ekonomi Kreatif(kuliner/fashion/fotografi/ seni pertunjukan/ kriyadll) JumlahPelakuEkonomiKreatif yangmengikutibimbinganteknis danpendampinganEkonomiKreatif Orang 10 10 10 DinasPariwisata DANAALOKASIUMUM Standarisasi Usahadan Sertifikasi Profesidi Bidang EkonomiKreatif Sosialisasi/Bimtekstandarisasi usahakerjasama dg LembagaSertifikasi Usaha Jumlah OrangyangDisertifikasiKompetensi diBidangEkonomiKreatif Orang 10 10 10 DinasPariwisata DANAALOKASIUMUM Program : Pengelolaan Penagihan PajakDaerah Penagihan Pajak PBB JumlahDokumen Dokumen 12 12 12 BadanKeuangan dan DANAALOKASI NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)PendapatanDaerahKegiatan : PengelolaanPendapatanDaerah HasilPelaksanaanPenagihanPajak Daerah Aset Daerah UMUM BIDANG POLITIKNO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)1 PersentasePerempuan yangDuduk DiParlemen Program : PemgarusutamaanGender danPemberdayaanPerempuanKegiatan : PemberdayaanPerempuan BidanagPolitik, Hukum,Sosial, dan Ekonomipada OrganisasiKemasyarakatanKewenanganKabupaten/Kota AdvokasiKebijakan danPendampinganPeningkatanPartisipasiPerempuan danPolitik, Hukum,Sosial, danEkonomi KaukusPerempuanParlemen Persentaseperempuan yangmenjadi anggotaDPRD Kabupaten Persen(%) 25 30 30 SekretariatDewan APBD 2 Peran SertaPerempuandalamPenjaringanAspirasiMasyarakat Program : Dukungan pelaksanaan danFungsi DPRDKegiatan : Penyerapan danPenghimpunanAspirasi Masyarakat PelaksanaanReses PelaksanaanReses Jumlah DokumenHasil PelaksanaanKegiatan Dokumen 3 3 3 SekretariatDewan APBD Program : Dukungan pelaksanaan danFungsi DPRDKegiatan : PeningkatanaKapasitas DPRD PenyelenggaraanHubunganMasyarakat Dialog Warga Jumlah DokumenHasil PelaksanaanKegiatan Dokumen 12 12 12 SekretariatDewan APBD 3 KepemimpinanPerempuanDalamPemerintahDaerah Program : Kepegawaian DaerahKegiatan : Mutasi dan Promosi PengelolaanPromosi ASN PengelolaanPromosi ASN Persentaseperempuan yangmenjabat setaraEselon II Persen(%) 13,79 13,79 13,79 BadanKepegawaian,Pendidikan,dan PelatihanDaerahKabupaten DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Gunungkidul Persentaseperempuan yangmenjabat setaraEselon III Persen(%) 28,12 28,12 28,12 BadanKepegawaian,Pendidikan,dan PelatihanDaerahKabupatenGunungkidul DANAALOKASIUMUM 4 PeranOrganisasiKemasyarakatanPerempuandalamPembangunanDaerah Program : Program Pemberdayaan danPengawasanOrganisasiMasyarakatKagiatan : Perumusan KebijakanTeknis danPemantapanPelaksanaan BidangPemberdayaan danPengawasanOrganisasiKemasyarakatan PelaksanaanKebijakan diBidangPendaftaranOrmas,PemberdayaanOrmas, Evaluasidan MediasiSengketaOrmas,PengawasanOrmas danOrmas Asing diDaerah PembinaanKepada Ormas PersentaseOrganisasiPerempuan dalampembinaanOrganisasiKemasyarakatan Persen(%) 40 40 40 KesatuanBangsa danPolitik APBD BIDANG INFRASTRUKTURNO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)1 PenyelenggaraanLalu Lintas danAngkutan Jalanyang responsifgender Program : Penyelenggaraan LaluLintas dan AngkutanJalan (LLAJ)Kegiatan : Penyediaan AngkutanUmum untuk JasaAngkutan Orangdan/atau BarangAntar Kota Dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota PenyediaanAngkutanUmum untukJasa AngkutanOrang dan/atauBarang AntarKota Dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota Penyediaanarmada yangberkesimbunganagar dapatmelayanin siswasekolah Jumlah PenyediaanAngkutan BusSekolah Unit 8 8 8 DinasPerhubungan DANAALOKASIUMUM 2 OptimalisasiPenyediaan AirBersih Program : Program Pengelolaan danPengembanganSistem PenyediaanAir MinumKegiatan : Pengelolaan danPengembanganSistem PenyediaanAir Minum (SPAM) diDaerahKabupaten/Kota - Pembinaan danPemberdayaanMasyarakatdalamPengelolaan danPengembanganSistemPenyediaan AirMinum (SPAM)- PeningkatanSistemPenyediaan AirMinum (SPAM)JaringanPerpipaan- PembangunanSistemPenyediaan AirMinum (SPAM)JaringanPerpipaan PembinaanpenyelenggaraanSPAM,PeningkatanSPAM,PembangunanSPAM,PemeliharaanSPAM Persentase KepalaKeluarga yangmengaksespelayanan air bersihsecara layak Persen(%) 85,19 87,85 90,45 DinasPekerjaanUmum,PerumahanRakyat, danKawasanPemukimanKabupatenGunungkidul DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)- Operasi danPemeliharaanSistemPenyediaan AirMinum (SPAM) 3 Optimalisasisanitasi amandan layak Program : Program Pengelolaan danPengembanganSistem Air LimbahKegiatan : Pengelolaan danPengembanganSistem Air LimbahDomestikdalam DaerahKabupaten/Kota - PembangunanSistemPengelolaan AirLimbahDomestik(SPALD)Terpusat SkalaPermukiman- PengembanganKapasitasKelembagaanSistemPengelolaan AirLimbahDomestik(SPALD)- Operasi danPemeliharaanSistemPengelolaan AirLimbahDomestik(SPALD)- PenyediaanSub SistemPengolahan AirLimbahDomestik(SPALD) PembangunanSPALD-T,PengembanganKapasitasKelembagaanSPALD, OperasidanPemeliharaanSPALD,PenyediaanSPALD-S Persentase KepalaKeluarga yangmemiliki aksessanitasi layak Persen(%) 87,34 89,98 92,56 DinasPekerjaanUmum,PerumahanRakyat, danKawasanPemukimanKabupatenGunungkidul DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Setempat Program : Program PengembanganPerumahanKegiatan : Pembinaan Pengelolaan RumahSusun Umumdan/atau RumahKhusus PenatausahaanPemanfaatanRumahSusun Umumdan/atauRumah Khusus Penyedotanlumpur tinja Persentase KKterlayanipengelolaan lumpurtinja Persen(%) 0,13 0,15 0,17 DinasPekerjaanUmum,PerumahanRakyat, danKawasanPemukimanKabupatenGunungkidul DANAALOKASIUMUM 4 PengentasanKemiskinanmelalui RumahLayak Huni Program : Program Peruumahan danKawasan PemukimanKumuhKegiatan : PencegahanPerumahan danKawasanPermukiman Kumuhpada DaerahKabupaten/Kota PerbaikanRumah TidakLayak HuniuntukPencegahanTerhadapTumbuhdanBerkembang-nya PermukimanKumuh di LuarKawasanPermukimanKumuh denganLuas di Bawah10 (Sepuluh) Ha Stimulan BedahRumah TidakLayak Huni Jumlah RumahTidak Layak Huniuntuk PencegahanTerhadapTumbuh danBerkembangnyaPermukiman Kumuhdi Luar KawasanPermukiman Kumuhdengan Luas diBawah 10 (Sepuluh)Ha yang Diperbaiki Unit 200 200 200 DinasPekerjaanUmum,PerumahanRakyat, danKawasanPemukimanKabupatenGunungkidul DANAALOKASIUMUM BIDANG SOSIAL NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN DATADASA R 2024 TARGETKINERJA INSTANSI PENANGGUNG JAWAB SUMBER PENDANAA N 2025 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)1 PenangananTerhadapPenyandangMasalahKesejahteraan Sosial Program : Perlindungandan JaminanSosialKegiatan : PengelolaanData FakirMiskinCakupanDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan DataFakir MiskinCakupan DaerahKabupaten/Kota Pendampingan BantuanSosial Pangan (ProgramSembako) PersentaseKeluargaPenerimaManfaat (KPM)ProgramSembako yangmendapatlayanan Persen (%) 100 100 100 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,danPerlindunganAnak DANAALOKASIUMUM Pengelolaan DataFakir MiskinCakupan DaerahKabupaten/Kota Pendampingan ProgramKeluarga Harapan (PKH) PersentaseKeluargaPenerimaManfaat (KPM)PKH yangmendapatlayanan Persen (%) 100 100 100 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,danPerlindunganAnak DANAALOKASIUMUM Program : RehabilitasiSosialKegiatan : RehabilitasiSosial DasarPenyandangDisabilitasTerlantar, AnakTerlantar,Lanjut UsiaTerlantar, sertaGelandanaganPengemis diLuar PantiSosial Pemberian PelayananKedaruratan Pembelian sandanggelandanagan, pengemis,dan ODGJ serta klienrumah singgah Jumlah orangyangmendapatkanpelayanankedaruratankewenangankabupaten/kota Orang 10 10 10 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,danPerlindunganAnak DANAALOKASIUMUM Program : Fasilitasi Bantuan Pendampingan KUBE Jumlah Kelompok 109 109 109 Dinas Sosial, DANA NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN DATADASA R 2024 TARGETKINERJA INSTANSI PENANGGUNG JAWAB SUMBER PENDANAA N 2025 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Perlindungandan JaminanSosialKegiatan:PengelolaanData FakirMiskinCakupanDaerahKabupaten/Kota PengembanganEkonomi Masyarakat FM PenerimaUSEP PemberdayaanPerempuan,danPerlindunganAnak ALOKASIUMUM Pendampingan USEP KM JumlahPenerimaKUBE Kelompok 218 218 218 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,danPerlindunganAnak DANAALOKASIUMUM Program : RehabilitasiSosialKegiatan : RehabilitasiSosial DasarPenyandangDisabilitasTerlantar, AnakTerlantar,Lanjut UsiaTerlantar, sertaGelandanaganPengemis diLuar PantiSosial PemberianBimbingan Fisik,Mental, Spiritual,dan Sosial Pelatihan KepadaPenyandang Disabilitas JumlahPesertaPelatihan Orang 90 90 90 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,danPerlindunganAnak DANAALOKASIUMUM Program : RehabilitasiSosialKegiatan : RehabilitasiSosial DasarPenyandang Penyediaan AlatBantu Penyaluran Alat BantuDisabilitas Jumlah OrangyangmendapatkanAlat Bantu Orang 108 108 108 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan,danPerlindunganAnak DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN DATADASA R 2024 TARGETKINERJA INSTANSI PENANGGUNG JAWAB SUMBER PENDANAA N 2025 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)DisabilitasTerlantar, AnakTerlantar,Lanjut UsiaTerlantar, sertaGelandanaganPengemis diLuar PantiSosial 2 PerkawinanPada UsiaAnak Program : EdukasiKesehatanReproduksibagi calonpengantin Penyediaan BiayaOperasional bagiKelompok KegiatanKetahanan danKesejahteraanKeluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-Rdan PemberdayaanEkonomiKeluarga/UPPKS) Pendampingan calonpengantin Jumlah calonpengantin yangdidampingi Orang 1274 1274 1274 DinasPemberdayaanMasyarakatdanKalurahan,PengendalianPenduduk,dan KeluargaBerencana DAK 3 PartisipasiPerempuandalamLingkunganHidup Program : PengelolaanPersampahanKegiatan : PengelolaanSampah Peningkatan PeranSerta MasyarakatDalam PengelolaanPersampahan Pemberian fasilitaspengelolaanpersampahan kepadamasyarakat/kelompokmasyarakat dalamkegiatan pengelolaansampah JumlahKelompok yangmendapatkanfasilitaspengelolaansampah Kelompok 180 180 180 DinasLingkunganHidup APBD 4 Isu danPermasalahan Gender diMedia Sosial Program : PengelolaanInformasi danKomunikasiPublikKegiatan : Pengelolaan Pelayanan Informasi Pengelolaan danpengembangan smartcity yang menyasarpelayanan pengaduanpermasalahan genderberbasis online Jumlahlaporanpengaduan Dokumen 2 2 2 DinasKomunikasidanInformatika APBN Dana keistimewaan Pemasangan jaringan Jumlah titik Obyek/titik 28 35 35 Dinas Danais NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN DATADASA R 2024 TARGETKINERJA INSTANSI PENANGGUNG JAWAB SUMBER PENDANAA N 2025 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Informasi danKomunikasiPublik internet di padukuhan router internetterpasang KomunikasidanInformatika 5 TingginyaAngkaPelanggaranK3(Ketertiban,Kententraman, danKeindahan) Program : PeningkatanKetentramandan KetertibanUmumKegiatan : KoordinasiPenyelenggaraan Ketentramandan ketertibanUmum sertaperlindunganMasyarakatTingkatKabupaten/Kota 1.PenyuluhanPencegahanKenakalan Remaja Penyuluhan /pembinaankenakalan remaja Jumlah orangyang mengikutipenyuluhan Angkatan/orang 6 11 2 Satuan PolisiPamong Praja DANAALOKASIUMUM 2.PembinaanDampak AksiPremanisme danVandalisme Penyuluhan dampakaksi premanisme danvandalisme serta Jumlah orangyang mengikutipenyuluhan Angkatan/orang - - - Satuan PolisiPamong Praja DANAALOKASIUMUM 3.PembinaanPencegahanPeredaran/Penggunaan Minuman Keras Penyuluhan pencegahanperedaran/penggunaanminuman miras Jumlah orangyang mengikutipenyuluhan Angkatan/orang - 5 - Satuan PolisiPamong Praja DANAALOKASIUMUM 6 KepemilikanDokumenAdministrasiKependudukan Program : PendaftaranPendudukKegiatan : PelayananPendaftaranPenduduk Pencatatan,Penatausahaan danPenerbitan Dokumenatas PelaporanPeristiwaKependudukan Perekaman biometrikKTP elektronik wajib KTPbagi penduduk jompo,penyandang disabilitasdan pemula Persentasepenerbitandokumen ataspermohonanKK, KTP danKIA Persen (%) 99 99 99 DinasKependudukandanPencatatanSipilKabupatenGunungkidul DANAALOKASIUMUM Program : PencatatanSipilKegiatan : PelayananPencatatanSipil Pencatatan,Penatausahaan danPenerbitan Dokumenatas PelaporanPeristiwa Penting Pelayanan kelilingjemput bola akta catatansipil (akta kelahiran danakta kematian) Persentasepenerbitanakta kelahiran,kematian,perkawinan,perceraian danperubahanstatus anak Persen (%) 51 52,5 54 DinasKependudukandanPencatatanSipilKabupatenGunungkidul DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN DATADASA R 2024 TARGETKINERJA INSTANSI PENANGGUNG JAWAB SUMBER PENDANAA N 2025 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Program : PencatatanSipilKegiatan : PelayananPencatatanSipil PeningkatanPelayananPencatatan Sipil Sidang Isbat Terpadu Persentasepenerbitanakta kelahiran,kematian,perkawinan,perceraian danperubahanstatus anak Persen (%) 51 52,5 54 DinasKependudukandanPencatatanSipilKabupatenGunungkidul DANAALOKASIUMUM 7 PemahamanMasyarakatmengenairegulasipelaksanaanpelayananperizinandanapenanamanmodal Program : PengendaliandanPelaksanaanPenanamanModalKegiatan : PengendalianPelaksanaanPenanamanModal YangMenjadiKewenanaganDaerahKabupaten/Kota Koordinasi danSinkronisasiPembinaanPelaksanaanPenanaman Modal Sosialisasi dan BimtekOSS RBA Presentasepelaksanaanpenanamanmodal sesuaiketentuanPerundang-undanganyang berlaku Persen (%) 100 100 100 DinasPenanamanModal danPelayananTerpadu SatuPintuKabupatenGunungkidul DAK NonFisik 8 PencegahanKebakaranPencegahanBencana Program : Pencegahan,Penanggulangan,PenyelamatanKebakaran,danPenyelamatanNon KebakaranKegiatan : PemberdayaanMasyarakat dalamPencegahan danPenanggula-nganKebakaran MelaluiSosialisasi danEdukasi Masyarakat Sosialisasi EdukasiPencegahan danPenanggulanganKebakaran JumlahpesertaSosialisasiEdukasiPencegahandanPenanggulangan Kebakaran Orang 30 30 30 BadanPenanggulangan BencanaDaerah DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN DATADASA R 2024 TARGETKINERJA INSTANSI PENANGGUNG JAWAB SUMBER PENDANAA N 2025 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)PemberdayaanMasyarakatdalamPencegahanKebakaranProgram : Penanggulangan BencanaKegiatan : PelayananPencegahandanKesiapsiagaanterhadapbencana pelatihanpencegahan danmitigasi bencanakabupaten/ kota Pelatihan relawanbencana jumlah warganegara yangmengikutipelatihanpencegahandan mitigasibencanakabupaten/kota Orang 140 140 140 BadanPenanggulangan BencanaDaerah DANAALOKASIUMUM Program : penanggulangan BencanaKegiatan:PelayananPencegahandanKesiapsiagaanterhadapbencana Penguatan kapasitasKawasan untukpencegahan danKesiapsiagaan Pembentukan kalurahantangguh bencana danpembentukan SPAB(Satuan PendidikanAman Bencana) jumlahkawasan yangditingkatkankapasitasnyadalampencegahandankesiapsiagaanbencana Kawasan 5 5 5 BadanPenanggulangan BencanaDaerah DANAALOKASIUMUM Program : penanggulangan BencanaKegiatan:PelayananInformasiRawanBencana SosialisasiKomunikasiInformasi danEdukasi (KIE) RawanBencana Kabupaten/Kota (per jenisbencana) Sosialisasi bencana jumlah orangyangmendapatkanSosialisasiKomunikasiInformasi danEdukasi (KIE)Rawan Orang 60 60 60 BadanPenanggulangan BencanaDaerah DANAALOKASIUMUM NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN DATADASA R 2024 TARGETKINERJA INSTANSI PENANGGUNG JAWAB SUMBER PENDANAA N 2025 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)Kabupaten/Kota BencanaKabupaten/Kota (per jenisbencana)secara tatapmuka kepadapendudukyang tinggal didaerah rawanbencana sesuaijenis ancamanyang ada dikawasantempattinggalnya 9 Pengembangan KapasitasPemuda Program : PengembanganKapasitas DayaSaingKepemudaanKegiatan : SentraPemberdayaanPemuda PeningkatanKapasitas Pemudadan OrganisasiKepemudaan Diklat/Pendidikan/Latihan Sentra PemberdayaanKepemudaan JumlahPemuda yangBerwirausaha Orang 50 100 100 DinasKepemudaandan Olahraga DANAALOKASIUMUM Program : PengembanganKapasitas DayaSaingKepemudaanKegiatan : SentraPemberdayaanPemuda PenyadaranPembedayaan danPengembanganPemuda danKepemudaanterhadap PemudaPelopor Kabupaten Seleksi Pemuda Peloporyang meliputi 5 bidang Jumlahpemuda yangmengikutiseleksi pemudapelopor Orang 22 36 54 DinasKepemudaandan Olahraga DANAALOKASIUMUM 10 Pemberdayaa Program: Peningkatan Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga 18 18 18 Kapanewon DANA NO ISU STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS INDIKATOR PUG SATUAN DATADASA R 2024 TARGETKINERJA INSTANSI PENANGGUNG JAWAB SUMBER PENDANAA N 2025 2026
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)n LembagaMasyarakatTingkatKapanewon PemberdayaanMasyarakatDesa danKelurahanKegiatan:PemberdayaanLembagaMasyarakatTingkatKecamatan Kapasitas LembagaKemasyaraka-tan Lembaga Masyarakat LembagaMasyarakatyang mendapatpeningkatankapasitas Masyarakat Se-KabupatenGunungkidul ALOKASIUMUM J. PENUTUP Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memperjuangkan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, perlu terus diupayakan pelaksanaannya secara berkelanjutan, agar dapat tercapai masyarakat Gunungkidul yang semakin maju, adil, makmur dan sejahtera lahir batin. Tujuan tersebut dapat dicapai salah satunya melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) yang merupakan bentuk komitmen Kabupaten Gunungkidul dalam mengamanatkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul tahun 2023-2024 adalah untuk menyediakan pedoman dalam upaya melaksanakan pembangunan yang mengintegrasikan gender yang terdiri dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan dengan visi dan misi pembangunan daerah agar selaras dengan kondisi di Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan RAD PUG diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan keadilan gender dengan melibatkan seluruh pihak terkait yang dalam hal ini adalah PD. Di samping memastikan terlaksananya RAD PUG Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2026, berikut beberapa hal yang perlu untuk dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait dengan Pelaksanaan PUG yaitu:

1.Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan pembangunan sangat perlu dilakukan, di antaranya melalui laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender oleh masing-masing anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender, yang antara lain terdiri dari semua PD, Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi sosial kemasyaarakaatan, organisasi perempuan dan Pusat Studi Wanita di perguruan Tinggi, pada tiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2.Menyusun regulasi teknis untuk pengawasan internal atas Penyelenggaraan PUG;
3.Melaksanaan rapat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
4.Memberikan pelatihan kepada focal point PD dan Kalurahan tentang bentuk laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender bersamaan dengan pelatihan penyusunan PPRG;
5.Memastikan seluruh PD melaksanakan pengarusutamaan gender melalui focal point yang bertugas untuk melaksanakan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Pokja PUG;
6.Pelibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, Akademisi dan pihak terkait dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan keadilan gender secara lebih luas. BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020