DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
17.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 160); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG T A T A C A R A PEMUNGUTAN . RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai yang selanjutnya disingkat RSHD adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 4 dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik Kalurahan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
15.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
16.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17.Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18.Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/ atau non tunai serta melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
22.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 5 Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus atau unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.jenis Retribusi;
b.pelaksanaan pemungutan Retribusi;
c.tata cara pemungutan Retribusi;
d.tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
e.Pemeriksaan;
f.pemanfaatan penerima Retribusi;
g.tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi;
h.tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
i.kerjasama pemungutan Retribusi;
j.pemberian insentif fiskal;
k.insentif pemungutan Retribusi;
l.Standar operasional prosedur;
m.Pembinaan dan pengawasan;
n.Sanksi administratif.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi terdiri atas:

a.Retribusi Jasa Umum, meliputi:
1. 1.pelayanan kesehatan;
2. 2.pelayanan kebersihan;
3. 3.pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
4. 4.pelayanan pasar;
b.Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
1. 1.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. 2.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
3. 3.penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
4. 4.pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
5. 5.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
6. 6.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
7. 7.pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu PBG.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

6 Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSHD.

Pasal 5

Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien atau penyelenggara jaminan kesehatan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

(1)Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSHD.
(2)Klasifikasi pelayanan kesehatan khusus tindakan medik tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh:

a.Puskesmas sesuai dengan wilayah pelayanan; dan
b.RSHD sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 8

(1)Puskesmas dan RSHD memungut Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagai imbalan atas layanan kesehatan yang diberikan.
(2)Subjek yang mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa menggunakan program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan Retribusi Jasa Umum.
(3)Subjek yang menggunakan program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 9

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dipungut setelah subjek menerima layanan kesehatan.

Pasal 10

(1)Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan program yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.
(2)Biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan sebagai akibat adanya pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(3)Pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1)Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Pemimpin BLUD untuk memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan kepada orang pribadi/pasien penduduk Daerah dari golongan masyarakat miskin dan/atau yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
(2)Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara:
1. a.pengajuan permohonan tertulis dari Wajib Retribusi yang dilampiri dengan persyaratan minimal sebagai berikut:
  1. 1.fotokopi kartu keluarga, kartu tanda penduduk/KIA;
  2. 2.surat keterangan miskin dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang diverifikasi dan divalidasi oleh Camat berdasarkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
2. b.verifikasi atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD.
3. c.Batas waktu pengurusan dokumen pengurangan retribusi paling lama 3 hari setelah pasien pulang dengan KTP Penjamin
(3)Berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemimpin BLUD dapat menolak atau memberikan pengurangan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
(4)Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 25% dari total tagihan atas pelayanan Kesehatan yang diberikan.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
17.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 160); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG T A T A C A R A PEMUNGUTAN . RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai yang selanjutnya disingkat RSHD adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 4 dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik Kalurahan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
15.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
16.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17.Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18.Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/ atau non tunai serta melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
22.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 5 Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus atau unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.jenis Retribusi;
b.pelaksanaan pemungutan Retribusi;
c.tata cara pemungutan Retribusi;
d.tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
e.Pemeriksaan;
f.pemanfaatan penerima Retribusi;
g.tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi;
h.tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
i.kerjasama pemungutan Retribusi;
j.pemberian insentif fiskal;
k.insentif pemungutan Retribusi;
l.Standar operasional prosedur;
m.Pembinaan dan pengawasan;
n.Sanksi administratif.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi terdiri atas:

a.Retribusi Jasa Umum, meliputi:
1. 1.pelayanan kesehatan;
2. 2.pelayanan kebersihan;
3. 3.pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
4. 4.pelayanan pasar;
b.Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
1. 1.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. 2.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
3. 3.penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
4. 4.pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
5. 5.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
6. 6.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
7. 7.pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu PBG.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

6 Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSHD.

Pasal 5

Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien atau penyelenggara jaminan kesehatan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

(1)Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSHD.
(2)Klasifikasi pelayanan kesehatan khusus tindakan medik tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh:

a.Puskesmas sesuai dengan wilayah pelayanan; dan
b.RSHD sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 8

(1)Puskesmas dan RSHD memungut Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagai imbalan atas layanan kesehatan yang diberikan.
(2)Subjek yang mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa menggunakan program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan Retribusi Jasa Umum.
(3)Subjek yang menggunakan program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 9

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dipungut setelah subjek menerima layanan kesehatan.

Pasal 10

(1)Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan program yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.
(2)Biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan sebagai akibat adanya pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(3)Pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1)Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Pemimpin BLUD untuk memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan kepada orang pribadi/pasien penduduk Daerah dari golongan masyarakat miskin dan/atau yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
(2)Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara:
1. a.pengajuan permohonan tertulis dari Wajib Retribusi yang dilampiri dengan persyaratan minimal sebagai berikut:
  1. 1.fotokopi kartu keluarga, kartu tanda penduduk/KIA;
  2. 2.surat keterangan miskin dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang diverifikasi dan divalidasi oleh Camat berdasarkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
2. b.verifikasi atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD.
3. c.Batas waktu pengurusan dokumen pengurangan retribusi paling lama 3 hari setelah pasien pulang dengan KTP Penjamin
(3)Berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemimpin BLUD dapat menolak atau memberikan pengurangan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
(4)Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 25% dari total tagihan atas pelayanan Kesehatan yang diberikan.