Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) adalah lembaga yang mengemban mandat untuk mewujudkan masyarakat yang agamis, mandiri, sejahtera, dan bermartabat melalui pembangunan holistik. Lembaga ini memiliki signifikansi krusial sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, serta sebagai pelaksana otonomi daerah. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten HST mencakup regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di berbagai sektor seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengemban mandat fundamental untuk mewujudkan masyarakat yang agamis, mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di wilayahnya, sekaligus sebagai pelaksana otonomi daerah.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten HST mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan peraturan, menyediakan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta menjalankan program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.
Beberapa program strategis yang diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten HST meliputi peningkatan kualitas SDM melalui bidang kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur yang merata, serta peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem juga menjadi prioritas.
Pemerintah Kabupaten HST turut berkontribusi pada isu nasional melalui upaya ketahanan pangan dengan peningkatan produksi pertanian dan pengembangan irigasi. Kontribusi lainnya adalah peningkatan kualitas SDM yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional, serta pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk berbagai layanan esensial, mulai dari administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan akta kelahiran, hingga layanan kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit daerah. Selain itu, perizinan usaha dan pembangunan, serta pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik juga menjadi ranah interaksi warga.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah pilar vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, dengan visi mewujudkan masyarakat yang berdaya dan bermartabat. Melalui regulasi, pelayanan publik, dan program strategis, pemerintah kabupaten ini tidak hanya melayani kebutuhan lokal tetapi juga berkontribusi pada isu-isu nasional yang lebih luas.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Serta Pemberhentian Pembakal.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah,menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008, Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dikabupaten Hulu Sungai tengah, dengan ruang lingkup meliputi: Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, Dan Sasaran; Kewenangan Penanaman Modal; Kebijakan Penanaman Modal Daerah; Peran Serta Masyarakat; Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 Perda ini dikenakan sanksi yang berupa : peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Perangkat Desa yang terdiri atas sekretariat desa, penggerak dan pelaksana teknis; larangan Perangkat Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, Unsur Staf Perangkat Desa, Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa, Peningkatan Kapasiatas Aparatur Desa, Sanksi, Mutasi Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2025
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2024
NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; APBD;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa usaha, yang meliputi : pengelolaan pasar dan/atau pertokoan, pemberian dan perpindahan hak pakai, hak dan kewajiban pemegang hak pakai, larangan, dan ketentuan lainnya.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2025