DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang BUPATIHULUSUNGAITENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat: Menimbang: PERATURANBUPATIKABUPATENHULUSUNGAITENGAH NOMOR~:rTAHUN2025 TEN-TANG RENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH TAHUN2025 - 2029 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKATDAERAH KABUPATENHULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025-2029. Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 2).

Pasal 4

(1)Dokumen Renstra PD dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkati Daerah;
3. c.tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; !
4. d.program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan i bidang urusan; dan ' BABII SISTEMATIKARENSTRAPERANGKATDAERAH f penyelenggaraan Tujuan penetapan Renstra PD adalah:
5. a.memberikan panduan bagi Perangkat Daerah dalam pembangunan Daerah jangka menengah;
6. b.mewujudkan perencanaan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi; dan I
7. c.sebagai pedoman dalam perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Pasa12 Kebijakan dalam Renstra PD dirumuskan secara sistematis, terarah, tenpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan berpedoman pada RPJMD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD [lalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. I
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanj~tnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupateru Hulu Sungai Tengah untuk periode Tahun 2025-2029. ,
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pernerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk periode 5 (lima)tahun.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat :RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun]
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RenJa PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 i(satu) tahun.

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang mernbidangi urusan pemerintahan BABIII PENGENDALIANDANEVALUASI Pasal 5
(1)Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra PD.
(2)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Dinas Pendidikan;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. g.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. h.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  1. 1.Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubunga;
9. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  1. 1.Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. m.Dinas Penanaman Modal, PTSPdan Tenaga Kerja;
12. n.Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
13. o.Dinas Perpustakaan;
14. p.Dinas Perdagangan;
15. q.Sekretariat Daerah;
16. r.Sekretariat DPRD;
17. s.Kecamatan Barabai;
18. t.Kecamatan Pandawan;
19. u.Kecamatan Labuan Amas Selatan;
20. v.Kecamatan Labuan Amas Utara;
21. w.Kecamatan Haruyan;
22. x.Kecamatan Batu Benawa;
23. y.Kecamatan Hantakan;
24. z.Kecamatan Batang Alai Selatan; aa. Kecamatan Batang Alai Utara; bb. Kecamatan Batang Alai Timur; cc. Kecamatan Limpasu; dd. Inspektorat; ee. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; ff. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; gg. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; hh. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah; dan ii. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 6

Pasal 8

(1)Dalam hal pelaksanaan Renstra PD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dituangkan dalam Renja periode berkenaan melalui Peraturan Bupati.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perubahan kerangka pendanaan;
2. b.sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
3. c.indikator, pagu indikatif dan target kinerja program perangkat daerah; dan
4. d.struktur organisasi Perangkat Daerah.
(3)Perubahan Renstra yang dituangkan pada RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 7
(1)Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:
1. a.am an at peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
3. c.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.terjadi perubahan yang mendasar; danjatau
5. e.merugikan kepentingan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup an tara lain terjadinya:
1. a.bencana alam;
2. b.bencana non alam;
3. c.goncangan politik;
4. d.krisis ekonomi;
5. e.konflik sosial budaya;
6. f.gangguan keamanan;
7. g.pemekaran daerah; atau
8. h.perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat terjadi apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BABIV PERUBAHANRENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH
(2)Pengendalian dan Evaluasi Renstra PD bertujuan mewujudkan:
1. a.konsistensi an tara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana;
2. b.konsistensi antara RPJMD dengan Renstra PD; dan
3. c.konsistensi anara Renstra PD dengan Renja PD.
(3)Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap perumusan kebijakan Renstra PD, pelaksanaan dan hasil rencana Renstra PD.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BERITADAERAHKABUPATENHULUSUNGAITENGAHTAHUN2025 NOMOR ~t MUHAMMADYANI Diundangkan di Barabai pada tanggal l IJ St{' ~ \\;\.(:,.c u~ deJ-~ SEKRETARISDAERAH KABUPATENHULUSUNGAITENGAH, SAMSULRIZAL Ditetapkan di Barabai pada tanggal \J) ~;.J{ (4P};'A(:;(J Ij' 4) <); BUPATIHULU S GAl TENGAH, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasal 9

(1)Ketetapan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025-2045 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2)Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pad a tahun berkenaan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut. BABV

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang BUPATIHULUSUNGAITENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat: Menimbang: PERATURANBUPATIKABUPATENHULUSUNGAITENGAH NOMOR~:rTAHUN2025 TEN-TANG RENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH TAHUN2025 - 2029 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKATDAERAH KABUPATENHULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025-2029. Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 2).

Pasal 4

(1)Dokumen Renstra PD dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkati Daerah;
3. c.tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; !
4. d.program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan i bidang urusan; dan ' BABII SISTEMATIKARENSTRAPERANGKATDAERAH f penyelenggaraan Tujuan penetapan Renstra PD adalah:
5. a.memberikan panduan bagi Perangkat Daerah dalam pembangunan Daerah jangka menengah;
6. b.mewujudkan perencanaan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi; dan I
7. c.sebagai pedoman dalam perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Pasa12 Kebijakan dalam Renstra PD dirumuskan secara sistematis, terarah, tenpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan berpedoman pada RPJMD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD [lalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. I
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanj~tnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupateru Hulu Sungai Tengah untuk periode Tahun 2025-2029. ,
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pernerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk periode 5 (lima)tahun.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat :RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun]
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RenJa PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 i(satu) tahun.

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang mernbidangi urusan pemerintahan BABIII PENGENDALIANDANEVALUASI Pasal 5
(1)Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra PD.
(2)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Dinas Pendidikan;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. g.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. h.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  1. 1.Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubunga;
9. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  1. 1.Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. m.Dinas Penanaman Modal, PTSPdan Tenaga Kerja;
12. n.Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
13. o.Dinas Perpustakaan;
14. p.Dinas Perdagangan;
15. q.Sekretariat Daerah;
16. r.Sekretariat DPRD;
17. s.Kecamatan Barabai;
18. t.Kecamatan Pandawan;
19. u.Kecamatan Labuan Amas Selatan;
20. v.Kecamatan Labuan Amas Utara;
21. w.Kecamatan Haruyan;
22. x.Kecamatan Batu Benawa;
23. y.Kecamatan Hantakan;
24. z.Kecamatan Batang Alai Selatan; aa. Kecamatan Batang Alai Utara; bb. Kecamatan Batang Alai Timur; cc. Kecamatan Limpasu; dd. Inspektorat; ee. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; ff. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; gg. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; hh. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah; dan ii. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 6

Pasal 8

(1)Dalam hal pelaksanaan Renstra PD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dituangkan dalam Renja periode berkenaan melalui Peraturan Bupati.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perubahan kerangka pendanaan;
2. b.sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
3. c.indikator, pagu indikatif dan target kinerja program perangkat daerah; dan
4. d.struktur organisasi Perangkat Daerah.
(3)Perubahan Renstra yang dituangkan pada RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 7
(1)Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:
1. a.am an at peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
3. c.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.terjadi perubahan yang mendasar; danjatau
5. e.merugikan kepentingan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup an tara lain terjadinya:
1. a.bencana alam;
2. b.bencana non alam;
3. c.goncangan politik;
4. d.krisis ekonomi;
5. e.konflik sosial budaya;
6. f.gangguan keamanan;
7. g.pemekaran daerah; atau
8. h.perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat terjadi apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BABIV PERUBAHANRENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH
(2)Pengendalian dan Evaluasi Renstra PD bertujuan mewujudkan:
1. a.konsistensi an tara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana;
2. b.konsistensi antara RPJMD dengan Renstra PD; dan
3. c.konsistensi anara Renstra PD dengan Renja PD.
(3)Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap perumusan kebijakan Renstra PD, pelaksanaan dan hasil rencana Renstra PD.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BERITADAERAHKABUPATENHULUSUNGAITENGAHTAHUN2025 NOMOR ~t MUHAMMADYANI Diundangkan di Barabai pada tanggal l IJ St{' ~ \\;\.(:,.c u~ deJ-~ SEKRETARISDAERAH KABUPATENHULUSUNGAITENGAH, SAMSULRIZAL Ditetapkan di Barabai pada tanggal \J) ~;.J{ (4P};'A(:;(J Ij' 4) <); BUPATIHULU S GAl TENGAH, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasal 9

(1)Ketetapan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025-2045 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2)Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pad a tahun berkenaan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut. BABV