DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan rubahan Atas Nomor 1 1 Tahun 2024 Pegawai Aparaturnghasilan ang Dasar NeBara Republik Tahun lb59 tentang Faotml:rJi -at Tingkat Tahun 1953 Kalimantan dn£:n?±ambTarahanunNeLg9:: Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoh 1820); i; 1 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tendrg Keuangan i Tahun 2003 blik Indonesia igan Undang- si Peraturan Tahun 2021 ik Indonesia Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 47, Tanbahan Lembaran Negara Rep ::i[siI embentukan a Republik )aran Negara elah diubah Nomor 13 g-Undang Peraturan Indonesia a Republik Nomor 4286) sebagaimana telah diubah Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hamo Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indon Nomor 246, Tambahan I,embaran Negara R Nomor 6736);

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten Peraturan Perundang-undangan (Lembaran N Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lie Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimam beberapa kali terakhir dengan Undang-Und€ Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas I Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu] Perundang-undangan (Lembaran Negara RepL Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan I+embar Indonesia Nomor 6801); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran i:[gp: ¥z#4i tentan8 Republik LembaranIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb Negara Republik Indonesia Nomor beberapa kali telah diubah, terakhir den Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentan! ri:d:F:d: agaimana Undang - Penetapan ang Nomor i Undang- sia Tahun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja M Undang (Lembaran Negara Republik 2023 N~orior 41, Tambalan Leinbaran Nedara Republik Indonesia Nomor 6856 );
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten Pemerintahan (Lembaran Negara Republik In 2014 Nomor 292, Tambahan I,embaran Ne Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten •Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un Tdhun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi U (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 te Sipil Negara (Lembaran Negara Republik In 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Nt Indonesia Nomor 6897); /,%2r g Administrasi onesia Tahun ara Republik iubah dengan g Penetapan ang Nomor 2 clang-Undang 23 Nomor 41, Nomor 6856); g Hubungan tahan Daerah 022 Nomor 4, Nomor 6757); #o¥1i Aparatur nesia Tahun Republik 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang k Indonesia Ne8ara ana telah 72 Tahun Pemerintah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Re Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan L Republik Indonesia Nomor 5887) se diubah dengan Peraturan Pemerintah No 2019 tentang Perubahan Atas Peratur€ Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Neg Indonesia Nomor 6402); at Daerah hun 2019 a Republik \ ex 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemb Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Le Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 019 tentang an Negara Tambahan r 6322); 2019 tentang baran Negara 7, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor ( 12.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rep Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 6718): 13 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tat Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita N Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaim dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mente Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tah 157); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Penyusunan Anggar Belanja Daerah (Berita Negara Republik I 2024 Nomor 370;
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan ntang Disiplin lik Indonesia gara Republik L 2015 tentang gara Republik a telah diubah or 120 Tahun Dalam Negeri oduk Hukum n 2018 Nomor n#o Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun Pedoman Evaluasi Jabatan; Tahun 2024 Pendapatan nesia Tahun :iI Negara dan tentan8 Negara dan 011 tentang elja Pegawal Negara dan
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Reforrnasi Birokrasi Nomor 63 Tahun Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Ne8eri;
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun ]E-:[] Penetapan Kelas Uabatan di Pemerintah; 18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara Reforrnasi Birokrasi Nomor 41 Tahun Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah ( tentang Instansi Negara dan 18 tentang :awai Negeri erita Negara 19.:e=Par:brL¥o:g:e°:¥ts±aag:¥¥:t::::u:frNS°:¥:;u:s:uE3±ge°rm=:kLa: ungai Tengah aran Daerah sebagaimana turan Daerah :ii:: Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 2020 tentang upaten Hulu :=n8s:s:enn±ahpe¥:mg°£tLfaTe?ahu(nLe2iLb6art=n5:eiieE:::tpuakt= Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03) 20.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 1 •ah (Lembaran 023 Nomor 1); iE Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PER PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TEN TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIA:N;: HAN ATAS H NOMOR 11 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEdARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambah Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Ka Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 11) diubah se
1.Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dihapus, sehin berbunyi sebagal berikut:

Pasal 13

(1)Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria objektif lainnya sebagalmana dimaksud dalam diberikan kepada Pegawai ASN yang melak diluar kriteria beban keria, prestasi kelja, te] kondisi keq.a dan kelangkaan profesi.
(2)Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud diberikan sesuai dengan ketentuan Peratur undangan.
(3)Dihapus. ungai Tengah Penghasilan upaten Hulu agai berikut : a Pasal 13 Pertimbangan Pasal 5 huruf f anakan tugas ipat bertugas, Lpag:rna::tan(:I

2.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal| 15 berbunyi sebagal berikut : pasal 1 5 I k=:alif aksud dalan Pegawal ASN

(1)Pemberian TPP ASN selain sebagaimana Pasal 5 juga diberikan tambahan, yang dib-erikan tugas tambahan sebagal beriku-t:
1. a.penjabat Sekretaris Daerah;
2. b.pelaksana tugas minimal 1 (satu) b dalan jabatan;
3. c.pelaksana harian minimal 1(satu) dalam jabatan ulan kalender bTlan kalender
4. d.PNs yang menjabat sebagai kepala istalasi/ kepala unit pada rumah sakit umum daer Barabai; ajudan Bupati; ajudan Wakil Bupati; pala ruangan / h.Dananhuri ii:fl:Si:t:a:=:ifgai:i?k±:=chrgdaatbdaa:ik
5. j.:g:mi=gi:sT:an=gan=::da:::i:::e:it;=er=:rit euangan dan aset daerah atau Perangkat Daerah yang mqnyelenggarakan __ ____ _ _ _ 1 _ 1 J 1 1 pada badan Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan dan a!et daerah; dy i!s[:
6. k.admin sistem informasi manajemen keuangan dan aset daerah atau Perangk pada badan Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan dan asFt daerah, dinas pendidikan dan dinas kesehatan; I. pengurus barang; in. pembantu pengurus barang;
7. n.pembantu pejabat penatausahaan keuang
8. o.pembantu bandahara;
9. p.pengguna anggaran/kuasa pengguna
10. q.ASN yang menjadi tim teknis pengad kontruksi; a=esiraranigdanjasa
11. r.ASN yang menjadi tim pengawas pekeriaan |kontruksi;
12. s.koordinator wilayah; dan atau
13. t.bendahara penerimaan pembantu pada :ill: t Sekretaris
(1)huruf a laksana tugas bih tinggi dari P ASN sesual j§eiakgskanuan=:gaa: LeeEh±e
(2)Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Daerah sebagaimana dimaksud pada diberikan TPP Sekretaris Daerah.
(3)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan menja atau pelaksana harian pada jabatan struktur jabatan yang didudukinya hanya diberikan dengan jabatan yang lebih tinggi dimaksud.
(4)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan menjadi atau pelaksana harian pada unit keria yang be unit kelja lainnya dalam jabatan stmktural sama dari jabatan yang didudukinya dapat di ndah atau TPP ASN sebesar 20°/o (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang diembannya. I
(5)Bagi Pegawai ASN yang merangkap sebag :pi:: elaksana tugas pada ayat (1) mulai tanggal atau pelaksana harian sebagaimana dimaksu huruf b dan huruf c, dibayarkan terhitun menjabat sebagal pelaksana tugas atau pel
(6)Dalam hal TPP ASN pelaksana tugas atau pejabat definitifnya tidak menerima TPP.
(7)Pegawai ASN yang menjabat sebagai kepala ruangan / kepala unit pada rumah sakit L; harian. aksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat_(_5| diperikan, maka isu:asd££erkipalH: Damanhuri dapat diberikan tambahari sebesar 2]Pe°/ijd;:::y:T]uh Persen) dari TPP ASN jabata|n definitif yang 1.
(8)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai aju an Bupati atau ajudan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf id:=pu:imfpfe::::fkdTatta=:pap=s#e:::::i diembannya. , sebesar 20% definitif yang
(9)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai ajthdan Sekretaris Daerah dan ajudan ketua dewan perw sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu diberikan tambahan penghasilan seb persen) dari TPP ASN jabatan defmitif yang d akyat daerah dan huruf h 0/o ( sepuluh EE /,%ur
(10)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai informasi manajemen barang milik daerah informasi pemerintah daerah dan admin a manajemen gaji sebagaimana dimaksud pada hurufj dan huruf k diberikan tambahan peng 150/o (lima belas persen) dari TPP ASN jaba diembannya.
(11)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diberikan tambahan penghasilan sebesar persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang die
(12)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu pendidikan, dinas kesehatan dan dinas pekeri penataan ruang, dinas pertanian, sekretariat d tambahan penghasilan sebesar 20°/o (dua pul TPP ASN jabatan definitif yang diembannya. admin sistem admin sistem stem infomasi yat (1) huruf i, asilan sebesar definitif yang ngurus barang ada kecamatan loo/o ( sepuluh bannya. ngurus barang 1 pada dinas an umum dan erah diberikan u
(13)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru Daerah selaln sebagaimana dimaksud pada h persen) dari ¢pnaTamp:rbinarg=E
(12)diberikan tanbahan penghasilan sebesar persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang diet ( 14) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai pen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksu dan ayat (12) diberikan tambahan penghasil (tujuh persen) dari TPP ASN jabatan definitif y
(15)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai pe penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dan ayat limabelas pengurus humf in pada pada ayat ( 1 1 ) sebesar 70/o g diembannya. bantu pejabat imaksud pada ayat (1) huruf n yang dijabat oleh pejabat stru#tural / pejabat fungsional diberikan tambahan pengh (tujuh persen) dari TPP ASN jabatan defini ( 16) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai penatausahaan keuangan sebagaimana dim huruf n yang dijabat oleh pelaksana dibtiei:kF:: sebesar 7% diembarmya. antu pejabat pada ayat (1) tambahan penghasilan sebesar 12 0/o ( duabelas persen) dari TPpjabatan I.i definitif yang diembannya.
(17)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan seb bendahara SKPD sebagaimana dimaksud pad pembantu at (1) huruf o yang dijabat oleh pejabat struktural / pej4bat fungsional diberikan tambahan penghasilan sebesar 7 dari TPP jabatan definitif yang diembannya.
(18)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan bendahara SKPD sebagaimana dimaksud //%"r i+mirmrrdythmF tujuh persen) Pembantu at (1) humf o t ¥e=egsgj :2ao;oO(I::apbe:¥ss=:s:#efiapTP#:#dpee:Inn:::;[Lang diembannya. Ezi
(19)Bagi pengguna anggaran/ kuasa pen =±\ i na anggaran pengadaan barang /jasa kontruksi yang dijaba 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ASN dengan ketentuan:
1. a.pagu anggaran lebih dari Rp50.000.000,O rupiah) sampai dengan Rploo.000.000,( rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 2°/o (d pagu TPP ASN; oleh PNS kelas p diberikan TPP ioITi
2. b.Pagu anggaran lebih dari Rpl00.000.000, rupiah) sampai dengan Rp250.000.00,00 puluh juta rupiah) diberikan TPP ASN persen) dari pagu TPP ASN;
3. c.Pagu anggaran lebih dari Rp250.000.000,O puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500 ratus juta rupiah) diberikan TPP ASN se persen) dari pagu TPP ASN;
4. d.Pagu anggaran lebih dari Rp500.000 juta rupiah) sampai dengan Rpl .000.000. rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 5% pagu TPP ASN; 0 ima puluh juta (seratus juta persen) dari 0 (seratus juta ::. ua ratus lima besar 3°/o (tiga ::!!! (dua ratus lima 000,00 (lima esar 40/o (empat i?oi,:Oi?:0:
5. e.Pagu anggaran lebih dari Rpl.000.000.O rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.OC lima ratus juta rupiah) diberikan TPP ASN i persen) dari pagu TPP ASN; (lima ratus (satu miliar _:I::=:-:I:I:==s: 7% ( tujuh (dua milyar .ooo.ooo,oo 8o/o (delapan
6. f.Pagu anggaran lebih dari Rp2.500.000.O( lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp (lima miliar rupiah) diberikan TPP ASN s
7. g.i:#i¥aar=e!:EnpgdgNkpp5|.Zoo.g%.8.oo!,00 (lima miliar 0,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar| loo/o ( sepuluh persen) dari pagu TPP ASN;
8. h.Pagu anggaran lebih dari Rplo.000.000.OPO,00 (sepuluh i[iioii miliar rupiah) sampai dengan Rp25.00 puluh lima miliar rupiah) diberikan TPP ( duabelas persen) dari pagu TPP ASN;
9. i.Pagu anggaran lebih dari Rp25.000.000. lima miliar rupiah) sampai dengan Rp5 (lima puluh miliar rupiah) diberikan TPP ( empat belas persen) dari pagu TPP ASN;
10. j.Pagu anggaran lebih dari Rp50.000.000.00 OAoi .000,00 (dua sebesar 120/o 00 (dua puluh DO.000.000,OO sebesar 14% I,oo(limapuluh 0 miliar rupiah) sampai dengan Rp75.000. puluh lima miliar rupiah) diberikari TPP (lima belas persen) dari pagu TPP ASN;
11. k.Pagu anggaran lebih dari Rp75.000.00 puluh lima miliar rupiah) Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar TPP ASN sebesar 17% (tujuh belas per ASN; dan 000,00 (tujuh N sebesar 15o/o .000,00 (tujuh pai dengan ah) diberikan dari pagu TPP 00,00 (seratus '0.000,00 (dua 'P ASN sebesar LSN. anggaran =i ffi;i a ayat (1) huruf
  1. 1.Pagu anggaran lebih dari Rploo.000.OC miliar rupiah) sampai dengan Rp250.00( ratus lima puluh miliar rupiah) diberikar 19°/o (sembilan belas persen) dari pagu TI
(20)Bagi pengguna anggaran/ kuasa pen pengadaan barang /jasa konstmksi yang dijabat oleh PNS kelas 12 atau kelas 11 sebagalmana dimaksud pa p diberikan tambahan TPP ASN dengan keten an: c¥
1. a.Pagu anggaran lebih dari Rp50.000.000,00 rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000,O rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 3,50/o persen) dari pagu TPP ASN;
2. b.Pagu anggaran lebih dari Rploo.000.000 rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 puluh juta rupiah) diberikan TPP ASN s persen) dari pagu TPP ASN;
3. c.Pagu anggaran lebih dari Rp250.000.00 lima puluh juta rupiah) sampai dengan R (lima ratus juta rupiah) diberikan TPP (lima puluh juta (0 :e: (seratus juta tiga koma lima 00( seratus juta dua ratus lima besar 5% (lima iiuir'ii (dua ratus o.ooo.ooo,oo sebesar 7,5% d.i:iu:k£:a±±n:e:bi;rds=)Rdp*:o%oToPoPo#(;|imaratusjuta milyar rupiah) sen) dari pagu 00(satu milyar I"a rupiah) sampai dengan Rpl .000.000,00 (s diberikan TPP ASN sebesar 90/o (sembilan TPP ASN;
4. e.Pagu anggaran lebih dari Rpl.000.000.00 rupiah ) sampai dengan Rp2.500.000.00 lima ratus juta rupiah) diberikan TPP A duabelas persen) dari pagu TPP ASN;
5. f.Pagu anggaran lebih dari Rp2.500.000. lima ratus juta rupiah ) sampai dengan R (lima milyar rupiah) diberikan TPP AS 0 (dua milyar sebesar 12% ( OO(dua milyar o.ooo.ooo,oo sar 140/o ( tiga belas persen ) dari pagu TPP ASN; g:a|P:iFm=p:chiarl:i:::d:::5:1o!os::Oo:!:o:iloo|,:i:,?:eeii:yu: belas persen) dari pagu TPP ASN;
6. h.Pagu anggaran lebih dari Rplo.000.O milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000, milyar rupiah) diberikan TPP ASN sebe{ safu persen) dari pagu TPP ASN;
7. i.Pagu anggaran lebih dari Rp25.000.000 lii'o!I ::rmaa=iLiy=m|i?i:LSp=ahialdfdbeenng=TRpP#N° (dua puluh empat persen) dari pagu TPP 00 (sepuluh OO(dua puluh % (duapuluh ?:O:o;:: A!
8. j.Pagu anggaran lebih dari Rp50.000.000.00 milyar rupiah) sampai dengan Rp75.000 puluh lima milyar rupiah) diberikan TPP ( dua puluh tujuh persen) dari pagu TPP
9. k.Pagu anggaran lebih dari Rp75.000.O puluh lima milyar rupiah) Rpl00.000.000.000,OO (seratus milyar N; 0 (dua puluh 000.000,00 sebesar 24 % Fi?o:oe`;i,eFsoaar(p=2;,:.: #!ii:0: 00,00 (tujuh dengan diberikan TPP ASN sebesar 30°/o (tiga puluh persen) dari pagu TPP ASN;
  1. 1.Pagu anggaran lebih dari Rploo.000.000.000 (seratus milyar rupiah) sampal dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 37%(tigapuluhfujuhpersen)daripaguTtpASN.%
(21)Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tamb teknis pengadaan barang dan jasa kontruks dimaksud pada ayat (1) huruf q diberikan t sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah ) s yang mengeriakan lebih dari 10 (sepuluh) pengadaan barang /jasa konstmksi.
(22)Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tamb teknis pengadaan barang dan jasa kontniksi dimaksud pada ayat (1) huruf q diberikan sebesar Rpl.500.000,OO ( satu juta lima rat setiap bulan bagi yang mengeljakan lebih dengan 10 (sepuluh) paket pekeljaan pengada konstruksi.
(23)Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tamb teknis pengadaan barang dan jasa kontruksi dimaksud pada ayat (1) huruf q diberikan sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) s yang mengeljakan kurang dari 5 (lima) pengadaan barang /jasa konstruksi.
(24)Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tamb pengawas pekerjaan kontniksi sebagalman ayat (1) huruf r diberikan tambahan TPP 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap b an sebagai tim sebagaimana bahan TPP ASN tiap bulan bagi aket pekeljaan an sebagai tim sebagaimana bahan TPP ASN s ribu rupiah) (lima) sampai barang /jasa an sebagai tim sebagaimana bahan TPP ASN trap bulan bagi aket pekeljaan an sebagai tim dimaksud pada .SN sebesar Rp bagi yang mengerjakan lebih dari 10 (sepuluh) paket pekeltiaan pengadaan barang /jasa konstruksi.
(25)Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambaHan sebagai tim pengawas pekeljaan kontruksi sebagaimana ayat (1) huruf r diberikan tambahan TP Rpl.500.000,OO (satu juta lima ratus ribu rupi bagi yang mengeljakan lebih 5 (lima) sam (sepuluh) paket pekeljaan pengadaan barang /j
(26)Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambah pengawas pekeljaan kontruksi sebagaimana ayat (1) huruf r diberikan tambahan TPP 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap b mengerjakan kurang dari 5 (lima) paket p pengadaan barang /jasa konstruksi.
(27)Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas koordinator wilayah Dinas Pendidikan sebagal pada ayat (1) huruf s diberikan tambahan TPP ( tujuh persen ) dari pagu TPP ASN. imaksud pada ASN sebesar ) setiap bulan ai dengan 10 sa konstruksi. sebagai tim imaksud pada SN sebesar Rp lan bagi yang et pekerjaan ahan sebagai ana dimaksud ASN sebesar 7
(28)bad P-egawai. ASN-y-ang diberi tugas tambahan sebagai #f bendahara penerimaan pembantu pa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu puskesmas t diberikan thbchanTPPASNsebesarRpl50.000,00(settuslimapuluh riburupiah)daripaguTPPASN. t g //%trr

3.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal |25 berbunyi sebagal berikut: ,

Pasal 25

(1)Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayar mulai tanggal surat pernyataan melaks
(2)Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimak
(1)berlaku bagi PPPK dengan pengangk tahun 2025.
(3)Pembayaran TPP ASN bagi PPPK diberik kelas jabatan PPPK.
(4)Rincian besaran TPP ASN PPPK ditet Keputusan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Pengajuan surat perintah membayar pen ASN berdasarkan atas rekapitulasi h kinelja, tingkat kedisiplinan dan faktor pe tanggal 5 (lima) setiap bulan dapat bendahara umum daerah/kuasa bend daerah.
(2)Pembayaraan TPP ASN bulan ke 13 (tiga be besarannya berpedoman pada ketentu perundangan.
(3)Pembayaran TPP ASN bulan Desember penuh pada bulan Desember tahun b
(4)Penghitungan TPP ASN bulan Desember rekapitulasi hasil penilaian kinelja dan /„/¢r an terhitung akan tugas ud pada ayat tan pertama berdasarkan pkan dengan 34 berbunyi ayaraan TPP sil penilaian gurang mulai diajukan ke ara umum as) dan THR peraturan gi::[t secara jalan. berdasarkan kedisiplinan ASN bulan Januari tahun sember tahun (dua puluh) akan diperhitungkan pada pembayaran Januari tahun berikutnya.
(5)Bagi ASN yang diberhentikan terhitung berikutnya, Pembayaran TPP ASN bulan : berialan dihitung sampai dengan tanggal Desember tahun beljalan.
(6):::ab:¥=ng)Td::±SpNarp±ankep::::=:Sac:a=:d=a:rdim::±± tanggal 15 (lima belas) bulan Desember.
(7)Rekapitulasi hasil penilaian kinelja, tingkat kedisiplinan firs:i:]9=£;:=:=8p:uFabbaa8tar;=Tamd:rak¥Lukpfdatuag:: ;ta¥-aT t;ia:kepegawaian disampalkan kepada melaksanakan tugas keuangan disertai 1 menjadi bahan pertanggung).awaban. + fib piran yang
(8)Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dithaksud pada ayat (7) bendahara pengeluaran mene itkan surat E:;:£Etap¥abpaetmp::¥:a=±=sE:ugandg=.[d±sanpalkan
(9)Pej abat penatausahaan keuangan dimaksud pada ayat (8) meneliti kelen permintaan pembayaran langsung yang bendahara pengeluaran SKPD. sebagaimana 8#an surat ukan oleh ey
(10)Sekretaris Daerah dapat menambahkan dalam Dokumen Surat Permintaan Pembayar
(11)Dalam hal Dokumen Surat Permintaan Langsung sebagailnana dimaksud pada ayat ( 1engkap dan sah, Pejabat Penatausaha menyampalkan kepada Kepala SKPD sel Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran gun arat lalnnya Langsung. Pembayaran ) dinyatakan Keuangan Pen8quna selanjutnya dapat dilakukan dengan :
1. a.pemindahbukuan dari rekening Kas rekening penerima TPP ASN; atau u-+
2. b.pemindahbukuan dari rekening Kas Umu Bendahara Pengeluaran/ bendahara pembantu SKPD. rp Daerah ke Daerah ke engeluaran C. =:::::ua PseKnp8£Lu:=m/±ndiebnudk:karl: I kpeen::±ue=£=g penerima TPP ASN. I

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangg Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dal Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ditetapkan di Barab padatanggal .i 9 Deb BUPATI HULU SU Diundangkan di Barabai pada tanggal 19 Febimsuari 2Sa5 SEKRETARIS DAERAH REUPATEN H LU SUNGAI TENGAH, dangkan gundangan erita Daerah MU MAD YANI BER|TA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGA'k TAHUN 2025 NOMOR 15 „/%zr

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten Peraturan Perundang-undangan (Lembaran N Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lie Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimam beberapa kali terakhir dengan Undang-Und€ Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas I Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu] Perundang-undangan (Lembaran Negara RepL Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan I+embar Indonesia Nomor 6801); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran i:[gp: ¥z#4i tentan8 Republik LembaranIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb Negara Republik Indonesia Nomor beberapa kali telah diubah, terakhir den Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentan! ri:d:F:d: agaimana Undang - Penetapan ang Nomor i Undang- sia Tahun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja M Undang (Lembaran Negara Republik 2023 N~orior 41, Tambalan Leinbaran Nedara Republik Indonesia Nomor 6856 );
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten Pemerintahan (Lembaran Negara Republik In 2014 Nomor 292, Tambahan I,embaran Ne Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten •Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un Tdhun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi U (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 te Sipil Negara (Lembaran Negara Republik In 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Nt Indonesia Nomor 6897); /,%2r g Administrasi onesia Tahun ara Republik iubah dengan g Penetapan ang Nomor 2 clang-Undang 23 Nomor 41, Nomor 6856); g Hubungan tahan Daerah 022 Nomor 4, Nomor 6757); #o¥1i Aparatur nesia Tahun Republik 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang k Indonesia Ne8ara ana telah 72 Tahun Pemerintah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Re Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan L Republik Indonesia Nomor 5887) se diubah dengan Peraturan Pemerintah No 2019 tentang Perubahan Atas Peratur€ Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Neg Indonesia Nomor 6402); at Daerah hun 2019 a Republik \ ex 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemb Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Le Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 019 tentang an Negara Tambahan r 6322); 2019 tentang baran Negara 7, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor ( 12.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rep Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 6718): 13 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tat Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita N Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaim dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mente Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tah 157); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Penyusunan Anggar Belanja Daerah (Berita Negara Republik I 2024 Nomor 370;
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan ntang Disiplin lik Indonesia gara Republik L 2015 tentang gara Republik a telah diubah or 120 Tahun Dalam Negeri oduk Hukum n 2018 Nomor n#o Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun Pedoman Evaluasi Jabatan; Tahun 2024 Pendapatan nesia Tahun :iI Negara dan tentan8 Negara dan 011 tentang elja Pegawal Negara dan
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Reforrnasi Birokrasi Nomor 63 Tahun Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Ne8eri;
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun ]E-:[] Penetapan Kelas Uabatan di Pemerintah; 18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara Reforrnasi Birokrasi Nomor 41 Tahun Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah ( tentang Instansi Negara dan 18 tentang :awai Negeri erita Negara 19.:e=Par:brL¥o:g:e°:¥ts±aag:¥¥:t::::u:frNS°:¥:;u:s:uE3±ge°rm=:kLa: ungai Tengah aran Daerah sebagaimana turan Daerah :ii:: Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 2020 tentang upaten Hulu :=n8s:s:enn±ahpe¥:mg°£tLfaTe?ahu(nLe2iLb6art=n5:eiieE:::tpuakt= Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03) 20.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 1 •ah (Lembaran 023 Nomor 1); iE Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PER PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TEN TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIA:N;: HAN ATAS H NOMOR 11 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEdARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambah Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Ka Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 11) diubah se
1.Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dihapus, sehin berbunyi sebagal berikut:

Pasal 13

(1)Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria objektif lainnya sebagalmana dimaksud dalam diberikan kepada Pegawai ASN yang melak diluar kriteria beban keria, prestasi kelja, te] kondisi keq.a dan kelangkaan profesi.
(2)Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud diberikan sesuai dengan ketentuan Peratur undangan.
(3)Dihapus. ungai Tengah Penghasilan upaten Hulu agai berikut : a Pasal 13 Pertimbangan Pasal 5 huruf f anakan tugas ipat bertugas, Lpag:rna::tan(:I

2.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal| 15 berbunyi sebagal berikut : pasal 1 5 I k=:alif aksud dalan Pegawal ASN

(1)Pemberian TPP ASN selain sebagaimana Pasal 5 juga diberikan tambahan, yang dib-erikan tugas tambahan sebagal beriku-t:
1. a.penjabat Sekretaris Daerah;
2. b.pelaksana tugas minimal 1 (satu) b dalan jabatan;
3. c.pelaksana harian minimal 1(satu) dalam jabatan ulan kalender bTlan kalender
4. d.PNs yang menjabat sebagai kepala istalasi/ kepala unit pada rumah sakit umum daer Barabai; ajudan Bupati; ajudan Wakil Bupati; pala ruangan / h.Dananhuri ii:fl:Si:t:a:=:ifgai:i?k±:=chrgdaatbdaa:ik
5. j.:g:mi=gi:sT:an=gan=::da:::i:::e:it;=er=:rit euangan dan aset daerah atau Perangkat Daerah yang mqnyelenggarakan __ ____ _ _ _ 1 _ 1 J 1 1 pada badan Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan dan a!et daerah; dy i!s[:
6. k.admin sistem informasi manajemen keuangan dan aset daerah atau Perangk pada badan Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan dan asFt daerah, dinas pendidikan dan dinas kesehatan; I. pengurus barang; in. pembantu pengurus barang;
7. n.pembantu pejabat penatausahaan keuang
8. o.pembantu bandahara;
9. p.pengguna anggaran/kuasa pengguna
10. q.ASN yang menjadi tim teknis pengad kontruksi; a=esiraranigdanjasa
11. r.ASN yang menjadi tim pengawas pekeriaan |kontruksi;
12. s.koordinator wilayah; dan atau
13. t.bendahara penerimaan pembantu pada :ill: t Sekretaris
(1)huruf a laksana tugas bih tinggi dari P ASN sesual j§eiakgskanuan=:gaa: LeeEh±e
(2)Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Daerah sebagaimana dimaksud pada diberikan TPP Sekretaris Daerah.
(3)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan menja atau pelaksana harian pada jabatan struktur jabatan yang didudukinya hanya diberikan dengan jabatan yang lebih tinggi dimaksud.
(4)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan menjadi atau pelaksana harian pada unit keria yang be unit kelja lainnya dalam jabatan stmktural sama dari jabatan yang didudukinya dapat di ndah atau TPP ASN sebesar 20°/o (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang diembannya. I
(5)Bagi Pegawai ASN yang merangkap sebag :pi:: elaksana tugas pada ayat (1) mulai tanggal atau pelaksana harian sebagaimana dimaksu huruf b dan huruf c, dibayarkan terhitun menjabat sebagal pelaksana tugas atau pel
(6)Dalam hal TPP ASN pelaksana tugas atau pejabat definitifnya tidak menerima TPP.
(7)Pegawai ASN yang menjabat sebagai kepala ruangan / kepala unit pada rumah sakit L; harian. aksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat_(_5| diperikan, maka isu:asd££erkipalH: Damanhuri dapat diberikan tambahari sebesar 2]Pe°/ijd;:::y:T]uh Persen) dari TPP ASN jabata|n definitif yang 1.
(8)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai aju an Bupati atau ajudan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf id:=pu:imfpfe::::fkdTatta=:pap=s#e:::::i diembannya. , sebesar 20% definitif yang
(9)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai ajthdan Sekretaris Daerah dan ajudan ketua dewan perw sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu diberikan tambahan penghasilan seb persen) dari TPP ASN jabatan defmitif yang d akyat daerah dan huruf h 0/o ( sepuluh EE /,%ur
(10)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai informasi manajemen barang milik daerah informasi pemerintah daerah dan admin a manajemen gaji sebagaimana dimaksud pada hurufj dan huruf k diberikan tambahan peng 150/o (lima belas persen) dari TPP ASN jaba diembannya.
(11)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diberikan tambahan penghasilan sebesar persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang die
(12)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu pendidikan, dinas kesehatan dan dinas pekeri penataan ruang, dinas pertanian, sekretariat d tambahan penghasilan sebesar 20°/o (dua pul TPP ASN jabatan definitif yang diembannya. admin sistem admin sistem stem infomasi yat (1) huruf i, asilan sebesar definitif yang ngurus barang ada kecamatan loo/o ( sepuluh bannya. ngurus barang 1 pada dinas an umum dan erah diberikan u
(13)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru Daerah selaln sebagaimana dimaksud pada h persen) dari ¢pnaTamp:rbinarg=E
(12)diberikan tanbahan penghasilan sebesar persen) dari TPP ASN jabatan definitif yang diet ( 14) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai pen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksu dan ayat (12) diberikan tambahan penghasil (tujuh persen) dari TPP ASN jabatan definitif y
(15)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai pe penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dan ayat limabelas pengurus humf in pada pada ayat ( 1 1 ) sebesar 70/o g diembannya. bantu pejabat imaksud pada ayat (1) huruf n yang dijabat oleh pejabat stru#tural / pejabat fungsional diberikan tambahan pengh (tujuh persen) dari TPP ASN jabatan defini ( 16) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai penatausahaan keuangan sebagaimana dim huruf n yang dijabat oleh pelaksana dibtiei:kF:: sebesar 7% diembarmya. antu pejabat pada ayat (1) tambahan penghasilan sebesar 12 0/o ( duabelas persen) dari TPpjabatan I.i definitif yang diembannya.
(17)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan seb bendahara SKPD sebagaimana dimaksud pad pembantu at (1) huruf o yang dijabat oleh pejabat struktural / pej4bat fungsional diberikan tambahan penghasilan sebesar 7 dari TPP jabatan definitif yang diembannya.
(18)Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan bendahara SKPD sebagaimana dimaksud //%"r i+mirmrrdythmF tujuh persen) Pembantu at (1) humf o t ¥e=egsgj :2ao;oO(I::apbe:¥ss=:s:#efiapTP#:#dpee:Inn:::;[Lang diembannya. Ezi
(19)Bagi pengguna anggaran/ kuasa pen =±\ i na anggaran pengadaan barang /jasa kontruksi yang dijaba 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ASN dengan ketentuan:
1. a.pagu anggaran lebih dari Rp50.000.000,O rupiah) sampai dengan Rploo.000.000,( rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 2°/o (d pagu TPP ASN; oleh PNS kelas p diberikan TPP ioITi
2. b.Pagu anggaran lebih dari Rpl00.000.000, rupiah) sampai dengan Rp250.000.00,00 puluh juta rupiah) diberikan TPP ASN persen) dari pagu TPP ASN;
3. c.Pagu anggaran lebih dari Rp250.000.000,O puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500 ratus juta rupiah) diberikan TPP ASN se persen) dari pagu TPP ASN;
4. d.Pagu anggaran lebih dari Rp500.000 juta rupiah) sampai dengan Rpl .000.000. rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 5% pagu TPP ASN; 0 ima puluh juta (seratus juta persen) dari 0 (seratus juta ::. ua ratus lima besar 3°/o (tiga ::!!! (dua ratus lima 000,00 (lima esar 40/o (empat i?oi,:Oi?:0:
5. e.Pagu anggaran lebih dari Rpl.000.000.O rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.OC lima ratus juta rupiah) diberikan TPP ASN i persen) dari pagu TPP ASN; (lima ratus (satu miliar _:I::=:-:I:I:==s: 7% ( tujuh (dua milyar .ooo.ooo,oo 8o/o (delapan
6. f.Pagu anggaran lebih dari Rp2.500.000.O( lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp (lima miliar rupiah) diberikan TPP ASN s
7. g.i:#i¥aar=e!:EnpgdgNkpp5|.Zoo.g%.8.oo!,00 (lima miliar 0,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar| loo/o ( sepuluh persen) dari pagu TPP ASN;
8. h.Pagu anggaran lebih dari Rplo.000.000.OPO,00 (sepuluh i[iioii miliar rupiah) sampai dengan Rp25.00 puluh lima miliar rupiah) diberikan TPP ( duabelas persen) dari pagu TPP ASN;
9. i.Pagu anggaran lebih dari Rp25.000.000. lima miliar rupiah) sampai dengan Rp5 (lima puluh miliar rupiah) diberikan TPP ( empat belas persen) dari pagu TPP ASN;
10. j.Pagu anggaran lebih dari Rp50.000.000.00 OAoi .000,00 (dua sebesar 120/o 00 (dua puluh DO.000.000,OO sebesar 14% I,oo(limapuluh 0 miliar rupiah) sampai dengan Rp75.000. puluh lima miliar rupiah) diberikari TPP (lima belas persen) dari pagu TPP ASN;
11. k.Pagu anggaran lebih dari Rp75.000.00 puluh lima miliar rupiah) Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar TPP ASN sebesar 17% (tujuh belas per ASN; dan 000,00 (tujuh N sebesar 15o/o .000,00 (tujuh pai dengan ah) diberikan dari pagu TPP 00,00 (seratus '0.000,00 (dua 'P ASN sebesar LSN. anggaran =i ffi;i a ayat (1) huruf
  1. 1.Pagu anggaran lebih dari Rploo.000.OC miliar rupiah) sampai dengan Rp250.00( ratus lima puluh miliar rupiah) diberikar 19°/o (sembilan belas persen) dari pagu TI
(20)Bagi pengguna anggaran/ kuasa pen pengadaan barang /jasa konstmksi yang dijabat oleh PNS kelas 12 atau kelas 11 sebagalmana dimaksud pa p diberikan tambahan TPP ASN dengan keten an: c¥
1. a.Pagu anggaran lebih dari Rp50.000.000,00 rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000,O rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 3,50/o persen) dari pagu TPP ASN;
2. b.Pagu anggaran lebih dari Rploo.000.000 rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 puluh juta rupiah) diberikan TPP ASN s persen) dari pagu TPP ASN;
3. c.Pagu anggaran lebih dari Rp250.000.00 lima puluh juta rupiah) sampai dengan R (lima ratus juta rupiah) diberikan TPP (lima puluh juta (0 :e: (seratus juta tiga koma lima 00( seratus juta dua ratus lima besar 5% (lima iiuir'ii (dua ratus o.ooo.ooo,oo sebesar 7,5% d.i:iu:k£:a±±n:e:bi;rds=)Rdp*:o%oToPoPo#(;|imaratusjuta milyar rupiah) sen) dari pagu 00(satu milyar I"a rupiah) sampai dengan Rpl .000.000,00 (s diberikan TPP ASN sebesar 90/o (sembilan TPP ASN;
4. e.Pagu anggaran lebih dari Rpl.000.000.00 rupiah ) sampai dengan Rp2.500.000.00 lima ratus juta rupiah) diberikan TPP A duabelas persen) dari pagu TPP ASN;
5. f.Pagu anggaran lebih dari Rp2.500.000. lima ratus juta rupiah ) sampai dengan R (lima milyar rupiah) diberikan TPP AS 0 (dua milyar sebesar 12% ( OO(dua milyar o.ooo.ooo,oo sar 140/o ( tiga belas persen ) dari pagu TPP ASN; g:a|P:iFm=p:chiarl:i:::d:::5:1o!os::Oo:!:o:iloo|,:i:,?:eeii:yu: belas persen) dari pagu TPP ASN;
6. h.Pagu anggaran lebih dari Rplo.000.O milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000, milyar rupiah) diberikan TPP ASN sebe{ safu persen) dari pagu TPP ASN;
7. i.Pagu anggaran lebih dari Rp25.000.000 lii'o!I ::rmaa=iLiy=m|i?i:LSp=ahialdfdbeenng=TRpP#N° (dua puluh empat persen) dari pagu TPP 00 (sepuluh OO(dua puluh % (duapuluh ?:O:o;:: A!
8. j.Pagu anggaran lebih dari Rp50.000.000.00 milyar rupiah) sampai dengan Rp75.000 puluh lima milyar rupiah) diberikan TPP ( dua puluh tujuh persen) dari pagu TPP
9. k.Pagu anggaran lebih dari Rp75.000.O puluh lima milyar rupiah) Rpl00.000.000.000,OO (seratus milyar N; 0 (dua puluh 000.000,00 sebesar 24 % Fi?o:oe`;i,eFsoaar(p=2;,:.: #!ii:0: 00,00 (tujuh dengan diberikan TPP ASN sebesar 30°/o (tiga puluh persen) dari pagu TPP ASN;
  1. 1.Pagu anggaran lebih dari Rploo.000.000.000 (seratus milyar rupiah) sampal dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 37%(tigapuluhfujuhpersen)daripaguTtpASN.%
(21)Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tamb teknis pengadaan barang dan jasa kontruks dimaksud pada ayat (1) huruf q diberikan t sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah ) s yang mengeriakan lebih dari 10 (sepuluh) pengadaan barang /jasa konstmksi.
(22)Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tamb teknis pengadaan barang dan jasa kontniksi dimaksud pada ayat (1) huruf q diberikan sebesar Rpl.500.000,OO ( satu juta lima rat setiap bulan bagi yang mengeljakan lebih dengan 10 (sepuluh) paket pekeljaan pengada konstruksi.
(23)Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tamb teknis pengadaan barang dan jasa kontruksi dimaksud pada ayat (1) huruf q diberikan sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) s yang mengeljakan kurang dari 5 (lima) pengadaan barang /jasa konstruksi.
(24)Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tamb pengawas pekerjaan kontniksi sebagalman ayat (1) huruf r diberikan tambahan TPP 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap b an sebagai tim sebagaimana bahan TPP ASN tiap bulan bagi aket pekeljaan an sebagai tim sebagaimana bahan TPP ASN s ribu rupiah) (lima) sampai barang /jasa an sebagai tim sebagaimana bahan TPP ASN trap bulan bagi aket pekeljaan an sebagai tim dimaksud pada .SN sebesar Rp bagi yang mengerjakan lebih dari 10 (sepuluh) paket pekeltiaan pengadaan barang /jasa konstruksi.
(25)Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambaHan sebagai tim pengawas pekeljaan kontruksi sebagaimana ayat (1) huruf r diberikan tambahan TP Rpl.500.000,OO (satu juta lima ratus ribu rupi bagi yang mengeljakan lebih 5 (lima) sam (sepuluh) paket pekeljaan pengadaan barang /j
(26)Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambah pengawas pekeljaan kontruksi sebagaimana ayat (1) huruf r diberikan tambahan TPP 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap b mengerjakan kurang dari 5 (lima) paket p pengadaan barang /jasa konstruksi.
(27)Bagi Pegawai ASN yang diberi tugas koordinator wilayah Dinas Pendidikan sebagal pada ayat (1) huruf s diberikan tambahan TPP ( tujuh persen ) dari pagu TPP ASN. imaksud pada ASN sebesar ) setiap bulan ai dengan 10 sa konstruksi. sebagai tim imaksud pada SN sebesar Rp lan bagi yang et pekerjaan ahan sebagai ana dimaksud ASN sebesar 7
(28)bad P-egawai. ASN-y-ang diberi tugas tambahan sebagai #f bendahara penerimaan pembantu pa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu puskesmas t diberikan thbchanTPPASNsebesarRpl50.000,00(settuslimapuluh riburupiah)daripaguTPPASN. t g //%trr

3.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal |25 berbunyi sebagal berikut: ,

Pasal 25

(1)Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayar mulai tanggal surat pernyataan melaks
(2)Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimak
(1)berlaku bagi PPPK dengan pengangk tahun 2025.
(3)Pembayaran TPP ASN bagi PPPK diberik kelas jabatan PPPK.
(4)Rincian besaran TPP ASN PPPK ditet Keputusan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Pengajuan surat perintah membayar pen ASN berdasarkan atas rekapitulasi h kinelja, tingkat kedisiplinan dan faktor pe tanggal 5 (lima) setiap bulan dapat bendahara umum daerah/kuasa bend daerah.
(2)Pembayaraan TPP ASN bulan ke 13 (tiga be besarannya berpedoman pada ketentu perundangan.
(3)Pembayaran TPP ASN bulan Desember penuh pada bulan Desember tahun b
(4)Penghitungan TPP ASN bulan Desember rekapitulasi hasil penilaian kinelja dan /„/¢r an terhitung akan tugas ud pada ayat tan pertama berdasarkan pkan dengan 34 berbunyi ayaraan TPP sil penilaian gurang mulai diajukan ke ara umum as) dan THR peraturan gi::[t secara jalan. berdasarkan kedisiplinan ASN bulan Januari tahun sember tahun (dua puluh) akan diperhitungkan pada pembayaran Januari tahun berikutnya.
(5)Bagi ASN yang diberhentikan terhitung berikutnya, Pembayaran TPP ASN bulan : berialan dihitung sampai dengan tanggal Desember tahun beljalan.
(6):::ab:¥=ng)Td::±SpNarp±ankep::::=:Sac:a=:d=a:rdim::±± tanggal 15 (lima belas) bulan Desember.
(7)Rekapitulasi hasil penilaian kinelja, tingkat kedisiplinan firs:i:]9=£;:=:=8p:uFabbaa8tar;=Tamd:rak¥Lukpfdatuag:: ;ta¥-aT t;ia:kepegawaian disampalkan kepada melaksanakan tugas keuangan disertai 1 menjadi bahan pertanggung).awaban. + fib piran yang
(8)Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dithaksud pada ayat (7) bendahara pengeluaran mene itkan surat E:;:£Etap¥abpaetmp::¥:a=±=sE:ugandg=.[d±sanpalkan
(9)Pej abat penatausahaan keuangan dimaksud pada ayat (8) meneliti kelen permintaan pembayaran langsung yang bendahara pengeluaran SKPD. sebagaimana 8#an surat ukan oleh ey
(10)Sekretaris Daerah dapat menambahkan dalam Dokumen Surat Permintaan Pembayar
(11)Dalam hal Dokumen Surat Permintaan Langsung sebagailnana dimaksud pada ayat ( 1engkap dan sah, Pejabat Penatausaha menyampalkan kepada Kepala SKPD sel Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran gun arat lalnnya Langsung. Pembayaran ) dinyatakan Keuangan Pen8quna selanjutnya dapat dilakukan dengan :
1. a.pemindahbukuan dari rekening Kas rekening penerima TPP ASN; atau u-+
2. b.pemindahbukuan dari rekening Kas Umu Bendahara Pengeluaran/ bendahara pembantu SKPD. rp Daerah ke Daerah ke engeluaran C. =:::::ua PseKnp8£Lu:=m/±ndiebnudk:karl: I kpeen::±ue=£=g penerima TPP ASN. I