DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); BUPATI HULU SUNGAITENGAH, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TATACARAPENGALOKASIANDAN PEMBAGIAN ALOKASIDANADESA KEPADASETIAP DESA DI DAERAHTAHUNANGGARAN2025 TENTANG BUPATI HULU SUNGAI TENGAH PERATURANBUPATIHULU SUNGAITENGAH NOMOR S TAHUN 2025 Mengingat Menimbang
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); PENGALOKASIANDAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADASETIAPDESA DI DAERAHTAHUNANGGARAN2025. CARATATATENTANGBUPATIMenetapkan : PERATURAN MEMUTUSKAN:
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ten tang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 11). Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang tercantum dalam APBDesa.
6.Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Jumlah Desa adalahjumlah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9.Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan me1aksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPAadalah selisih lebih realisasi penerimaan dan penge1uaran anggaran se1ama satu periode anggaran.
12.Rekening kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan. BABI KETENTUANUMUM Pasall

(1)Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
1. a.alokasi dasar sebesar 80% (delapan puluh persen) dan ADD;dan
2. b.alokasi formula sebesar 20% (dua puluh persen) dari ADD yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa.
(2)Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan 80% (delapan puluh persen) dan jumlah ADD Daerah dibagi Jumlah Desa di Daerah.
(3)Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) hurufb disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian danjatau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan besaran ADDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, APBDesa harus disesuaikan dengan melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 5

ADD diberikan pada Desa untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp90.014.095.000,00 (sembilan puluh miliar empat belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah). BABIII PENGALOKASIAN Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pengalokasian;
b.penyaluran; dan
c.penggunaan dan pertanggungjawaban. Pasa13

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan pagu anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan APBDesa; dan
2. b.meningkatkan kapasitas keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. BABII MAKSUD,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP Pasa12 Penggunaan ADD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang:
3. a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. b.pelaksanaan pembangunan Desa;
5. c.pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
6. d.pemberdayaan masyarakat Desa. BABV PENGGUNAANDANPERTANGGUNGJAWABAN Pasal 11
(1)Bupati menunda penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam hal:
1. a.Pembakal tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun berjalan.
2. b.Pembakal tidak menyampaikan laporan realisasi keuangan Desa kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; danj atau
3. c.adanya rekomendasi dari APIP;
(2)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sampai dengan Pembakal menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan/ atau laporan realisasi penggunaan ADD semester II tahun sebelumnya.
(3)Bupati dapat mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan SiLPA ADD yang melebihi 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya dari ADDyang diterima Desa sesuai dengan hasil rekomendasi dari APIP.

Pasal 10

Penyaluran ADDdilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. BABIV PENYALURAN Pasal 9 Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b kepada setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

BERITADAERAHKABUPATENHULU SUNGAITENGAHTAHUN2025 NOM OR 03 I SEKRElARIS DAERAH KABUPNfEN HULU SUN I TENGAH, Diundangkan di Barabai pada tanggal 21 arat 2025 Ditetapkan di Barabai pada tanggal 21 Maret 2025 ' ~ OO~{~UNGAI TENGAH, ,4A r~ * ~ ....d'. t1- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasal 13

(1)Pembakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap semester kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban.
(2)Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

AFKab Z4 Z3 rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah rasio luas wilayah setiap Desa terhadap totalluas wilayah Desa di Daerah rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa di Daerah 20% (dua puluh persen) dari jumlah ADD Daerah Z2 AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa Z 1 rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah AF Desa = {(0,70 x ZI) + (0,15 x Z2) + (0,05 x Z3) + (0,10 x Z4)} x AF Kab RUMUS PENGHITUNGAN ALOKASI FORMULA LAMPIRANI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIANDAN PEMBAGIAN ALOKASIDANADESA KEPADA SETIAP DESA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN2025 IV IV IV IV IV '" '" '" IV '" .... .... .... ... ... ... ... .... .... .... '" CO ..... en '" .. w '" ... ~ '" CO ..... en '" .. W IV .... 0 '" CO ..... en '" .. w '" .... 0 - i?,' ~ '" '" '" '" '" ~ '" '" ~ '" '" ~ i?,' i?,' ~ !Ii' '" !Ii' !Ii' '" i?,' !Ii' !Ii' !Ii' !Ii' !Ii' !Ii' ~ ~ !!I ~ ~ ~ '" ~ ~ ., ., or ., or or or OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ " " " " " " " " " " " " " " " " " ~ CT ~ CT ~ ~ [ [ [ [ [ [ '" '" '" '" ... ... '" ... '" GO GO GO GO .. .. .. .. !!!. !!!. » » » € ~ ~ » » » ~ W. » ~ » » ~ ~ '"§: ~ € ~ ¥. ¥. !!. ~ ~ ~ !!. !!!. .. )6' V> V> V> V> V> V> V> V> I )6' V> V> V> V> V> V> Ii) .. .. .. II) .. .. .. II) .. II) <D II) .. II) ~ 3 ~ ., ., ~ sr s sr sr s ., ., ., ., ., ., s II or or or or or or or or or or or ~ " " " " " " " " " " " " " " " " " " :;: -t -t '" -e ~ r-' s §- !;;" "" i:l' n '" '" '" » -e ;:: '" G'l '" '" '" '" '" '" ]> ]> .. '" '" '" c ~. c: ~. s ~ ::I .!!!. '" .. ID ~ '" .. .. '" -e ~ '" 3 ~ " ~ zr 2. 7<" c- ~ ;;r c. s: '" ... 3 " " " ;;r ~ iii .. ~ 'e! '" sr c ~ ~ iii c " " '" iii iii iiiCT =r ID ~ '" ~ =r " =r "" Q. g- ~ e: " "~ ., '" " " c: 5· '" OQ .. :t ~ c:: c " '" '" '" '" " ... '" 1:1 3 'ill ... ~ =r -t 5· c: 2: '"i?,' CT ~. ::! V> ~ 5· '" .. 'ill 9, II) Z =r '" 3 c: " " ::> !!!. ~ .. .. " OJ " .. 'ill =r ~., OQ "' "C " ~ =r ;;; OQ ~ .. » .. 0" t t t t t t t t t t t t t t t t .. t t t t t t t t t t t t ; :-< ~ _..... :-< _..... ..... _..... _..... _..... :-< _..... :-< _..... :-< ..... ..... _..... _..... _..... :-< .:" ..... :-< _..... _..... :-< ..... :-< _..... '"N N '" N Iv N N N '" N IV '" .... Iv Iv '" .... .... N .... Iv IV .... .... IV Iv IV IV ~ ..... ..... ..... ~ ..... ~ ..... ..... ..... ..... ~ ..... ..... ..... ~ ~ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... '" i ~ '" _'" V> V> V> V> i ~ V> ~ ~ ~ ~ V> V> V> ~ V> V> V> V> ~ b "8 "8 8 "8 b ~ ~ "8 "8 "8 ~ "8 "8 "8 "8 "8 b 0 0 0 '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" en en '" '" en '" '" '" ~ ... ... ... ... ... ..... ... ... co '" ~ ... ... co co ... ... ~ V> ... 81 V> w ... w .... ... ~ ... II w 0 w f! '" IS .. 0 '" '" co '" w l!1 0 V> 5l el r:l w co IV .. V> w ~ g) '" 8 N ID co ... '" w W N ID '" co V> ..... ;') ID '"co .. '" co ..... .. co '" '" ..... w .. 0 .... N W '" .... ID N 0 0 0 p p 0 0 0 p i p 0 0 p 0 0 0 0 0 p p 0 0 0 0 0 i 0 0 ;:of ;: ~ 8 8 ~ ~ 8 ~ 8 8 8 8 ~ 8 § 8 ~ 8 b 8 8 b b 8 S § 8 8 3 5 r:l ... .... II' W .. W ..... ..... w .. ..... ..... ..... e ..... w ..... '" !- '" .. ~ ..... ... IV V> '" '" ~ 'S! .. ..... '" '" '" '" ..... ..... ..... '" ... '" co .., ". ~ W '" ..... ~ .. ~ N ..... IV el '" ~ co w ~ w .. t1l 0 '" en ... ~l "lt1l fi; w ..... f! i$ ~ ..... el '" ID W W W ~ CO> ..... '" IV l!1N ... W w 'i '" ..... ..... ... ..... w co w ... CO> .... .... "'" w co '" .... .. .... .. en '" ..... w co ..... N ... '" W N co CO> CO> .. w ..... N co a. a 0 0 0 0 0 0 a 0 a a 0 0 a 0 ~ 0 § ~ 0 0 0 0 ~ 0 0 0 a 0 0 c: 8 § is is ~ b b § is is ~ 8 is is b 8 is ~ b 8 b b 8 is 8 ... 0 0 0 t;; 0 ~ I w w t .... .. IV N V> .. IV N W '" .... '" '" '" '" ... '" ~ 3 '" ~ 1!l ..... IV W ~ ::'1 e'l IV W ..... .... IS N '" '" ..... w .. 2! <XI .... '" N '" IV co W '" N co '" '" '" w 0 l!1 ~ <XI a .... '" tv co ..... V> '" ;:jN .. ..... '" ~ W ID '" ..... '" w .... ..... ..... en e'l w CO> N '" '" co w ;:l 0 N 1!l N ;') ~ '" IS w ~ w '" W N W s: CO> \0 ..... .. IS w '" Cl ... '" a '" 0 '" '" 0 \0 .. .. co co w co w co '" .... \0 W .... .... ... ... ... N ~ .... ... ~ ... B N .... ... ... ... ~I-\0 ..... '" w .. .... en \0 co co l!1 ..... s; .. ~ ~ en ~ co ... ... N ..... a co 8 .. w w '" 0 co 0 W N ..... W ... N '" \0 co ..... ... ... \0 co ..... .. .. .. N ;: J ;: 3 I! .. 0 ~ 0 ~ a a ~ § ~ 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 ~ ~ 0 ~ ". 8 S is is 8 S 8 8 8 ~ b b 8 b 8 S 8 8 ... 0 0 0 .. ~ :g 0 '" '" w '" ~ ~ w '" ..... .... w '" .. N '" ..... r:l \0 ;:l ..... '" ~ '" it ~ IV ~ ID ..... 0 ~ ..... ..... N W 0 8 ..... IV ..... .. w Cl '"w ~ '" l!1 ... '" ..... 8 \0 '" co 0 ... ..... w co w 0 '" '" N CO> l:iI c: ..... 0 ..... co CO> '" \0 l!1 ~ ;') '" '" co ..... '" '" ;') CO> 0 t ... ==J a. '" \0 ID '" it el .... W \0 ;:l t1l In W ~ ;:l ..... £ '" ~ '" ID W C co .... ..... N 0 ID CO> co \0 \0 CO> \0 '" W ... ID CO> ..... '" ID ,. ... 3: ~ 0 0 0 p p ~ p 0 0 9 i 0 0 9 0 a p 0 0 ~ § 0 0 0 0 0 ~ 0 ~b § § § § 8 § ~ 8 § 8 § § § 8 8 § 8 § b § ~ ~ I s ... 0 5l 0 !3 ... ... S :s;w '" ..... ID '" 8 .. ~ ... w '" ..... <XI 00 00 .... <XI W 0 ..... ... V> N ~ ... '" '" co '" t 0 '" ... 0 w ~ .... ~ '" ..... .... In ..... 0 t '" .. CO> w co ..... '" '" '" '" N 0 '" ..... '" w '" .. '" ~ co ~CO> ... '" CO> ..... N s: 0 ~ w ... 'i w 0 N '" 8 w co 0 ~ '" ~ ~<0 '" '" ... ..... ... ..... .. '" '" ... ..... ..... 0 N CO> ... '" '" N '" CO> '" .... ... '" 9" w IV ... .. ... w .... co N ... ... co .... .... ... 0 '" W N IV N 0 W N i CO> ..... ~ '" :,.. '" w t1l ... ~ '" N :... '" w 00 b :... :... '" w '" :... 00 :... '" b b '" '" '" ... ""... W <0 ... 0 .. ..... co '" '" '" ..... N ..... '" '" '" ..... '" '" '" ..... ..... '" '" ... 0 i § 0 0 0 9 ~ 0 0 9 ~ 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 I ~ ~ p p p p p § ... 8 b is ~ § ~ is b 8 ~ 8 8 is is § § ~ § § 8 § § 8 is !;.... ... i... ... W N .... .... N .... ... w ... '" .... N .... ~ :§ Ifco CO> ... '" ... ... co '" .... .... '" 0 .. N r:l &l CO> 0 '" m N .. .. co .. ... .. i 'C. ..... 0 ~ '" W N N W ~ ~ N co IV .. :::: IV 0 ~ tv ~ .... 0 w ... .... .... ~ § '" " ..... '" '" ~ '" ..... 0 co ..... ~ 0 '" '" .. 0 f a ~ en 0 II' co '" '" '" '" '" 8!i .... '" '" CO> .... '" '" ~ ..... ..... w w m IV ..... '" '" .. 0 '" w w co 0 '" w en 0 0 N W '" W '" '" ;r ... 0 ~ 0 0 0 0 0 ~ 0 p ~ ~ 0 ~ ~ ~ 0 ~ 0 ~ 0 0 0 0 0 0 ~ 0 ~ .. § § § § § ~ § § 8 § ~ ~ § § ~ ~ ~ ~ " 6 0 ~ I C/ .... '" ... w ... ~ '" w '" N ... 3 '" ~ ..... co 0 0 '" '" .... co 0 § '" IS co ~ 8 IS w ... ... ..... '" IV r:l "tv &l ~ ..... CO> .... ~ .... ... ... '" 8 0 w .... 8 8 ... 0 .... c ..... '" '" '" ~ co 0 '" t;; w '" co ... co ... w '" .... .... ..... 0 .. N co co .... 0 co w co 0 ID CO> '" W '" W 0 co '" '" .... N ~ w t w ... .... w .... w w ... c: w w w w w .... '" w w ..... '" w w w w .... '" ill '" N C' '" ..... w '" ; .... w '" ... ..... '" ... '" e p '" '" '" w '" ~ '" '" II • N 00 :... '" N :,.. :... '" ... :". ... is '" :,.. 00 ~ '" b 5l ... w '" ~ ... co W '" '" ~i'" w .. ..... '" w co ..... '" .. '" '" '" w '" <XI ..... en '" w '" '" w '" ;- a. .. = =- ~ I 9 0 0 0 0 p p i p p 0 0 p 0 i 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 i p 0 ~ ~ 8 8 8 ~ 8 0 8 ~ 8 ~ 8 ~ 8 is is b ~ is is 8 8 § i! § 0 "'" ~'" '" '" ..... w ..... '" '" w w '" '" ~ '" '" .... f! ~ .. '" ;') w ~ ::: '" '" '" ..... W 0> ..... 0 0 !3 ~ 0 l!1 w ~ {I g) ... w '" ..... IV '" co co ~ co ..... 0 '" w .... '" '" ~ 0 "w ..... ;:l ~ ;j ... ~ t '" w .... " ~ ~ '" :::: ..... co ..... 0 ... .... ..... ..... GI..... '" .... ..... '" w ~ CO> w .... w '" ..... ~ '" .. '" 0 ..... '" ~0 0> '" .... ... .... '" co co 0 '" 0 .. co ... co co co CO> .... '" '" 0> ..... i ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p 0 ~ 0 .. i § § § § § § § § § ~ § § § § § b § 8 ~ § § b § § ~ i1 8 0 8 '" I0> '" 0> ..... '" w IS '" ..... '" '" '" '" w w '" '" ... ~ '" IS '" e '" ... '" 0> W :g 0> ... N '" '" " w '" '" ..... 0 0 ..... ~ '" '" '" w '" '" ... .... w 8 ... t;; .... w co co ... co ..... 0 '" w .... ..... 0> '" co ~ 0 ..... " .... 0> ..... ... N ... ~ N ..... IV .... .... '" t;l ..... co ..... 0 t '" .... IV ..... ..... '" .... .... .... .... ..... 0 ... w '" w '" w '" '" ... co '" '" '" .... co 0 '"p ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 I ~ § ~ ~ 0 0 ~ 0 0 0 ~ ~ 0 0 0 ~ p I 0 3 .... ~ ~ 8 8 § is ~ S ~ S § ~ ~ ~ . [ '" '" w co w ~ ..... ..... '" '" '" N CO> ..... &l .... ::'1 .... " '" co w (il ..... [il '" ... .... ..... '" .... '" grw '" '" '" 0 '" co " w ~ (il '" '" w ... '" '" '" 0 0 co ~ w co ~ ... '" ..... ~ w ~ ~ w ~ w '" '" ~ w ~ ... ~ l!1 '" IV '" '" .'" [.... ~ 8 'S! w 0 w w ~ ... ~ gg w ..... w g: ~ '"'" .... '" ... co '" ... ..... 0 co co ..... 0 co w '" . .., ~ .... .... .... ... .... .... .... S ... .... w E .... w '" .... .... .... ::: .... [ 0 '" .... 0 .... '" .... ..... '" ?!l .. '" '" 0> co ... .... 0 ... ~ .... w 0 0 .... '" '" ... ~ t, ~ .... p $I' P Y-' ~ ..... .... t: ~ w .!" ~ _..... ~ ~ .!" Y-' !:" " w w ~w ..... ....... CO> W W '" '" ...... Iv ~ w '" W IV ..... ..... ~ '" ~ e CO> ~ ~ ..... ..... ..... co en w '" f<1 '" ... ~ '" ..... ..... ..... ..... co '" '" '" 00 E '" '" ~ p _... Y-' $I' Y' $I' Y' w ~ .:" ~ P !:" _..... ..... w !:" $I' ~ .... _..... Y' ~ E ~ "co ..... '" co ... ~ co w .... en 'i .... ~ w '" ... "in ....... .... t1l w en S .... w .. co ;:l ~ r:l ..... ..... '" ..... w 0 ..... t .... ... '" '" ~ ..... 0 ..... w el ;::! i$ '" ..... '" .... 0 '" .... ..... 0 w co '" w ..... co 0 co ..... ..... '" ... "'" 1i: I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I ...... I.J'I I.J'I ...... en I.J'I en I.J'I I.J'I I.J'I I.J'I .. c: "'" "'" en "'" en .... I.J'I tv .... tv 'R en en .... .... w en en I.J'I en en VI en oc VI "'" en ...... "'" ~ .. » co ... sn II) ...... w .;-J p p oc oc ~ p sn ... .... oc Y' ~ sn w ...... tv 0 II) !> ... P _., 1 0" bI 00 b 1.0 bI tv ~ 1.n tv bI 1.n 00 00 tv bI ~ tv ... 0 VI oc VI oc "'" en 0 en w w en 6 .. I.J'I "'" en w .... w oc .... tv ...... en I.J'I 0 I.J'I """ """ en w w w """ ~ co W <0 <.oJ """ w !eo "'" en 0 ~ tv 0 I.J'I tv P .... <0 "'" tv <.oJ VI ...... tv W ~ ...... tv oc ...... tv 0 sn 0 ::. '" ~ c b b b 0 '8 b b b 0 b b '8 b b '8 b b b 0 b b b b b b b 0 b b .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 iil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i I 000 ~ ~ ~ <e '" ....m N '" N..., 0 N N ....'" 000 § § § ........0 ....m N '" N '"m N '" ..., '" '" ~ ~ N ~ ~ w ~ N NNW ~ S t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I !I I I I I I I I I I I I · z .. ~ ~ .. :- a 3.. ... ::I J> ,; ~ ,; ~ ,s; ~ ~ ,; ~ ~; ~ ~ ,;; ,s; ,; ~ ~ ~ ,;; ,s ~ ,; ~ ,;; ,s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ i ~ iii i ~ iii i ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ iii ~ j ~j j i j j ~j ~~~~~~~~~ ~ .... .... .... .... .... .... ,_. ,_. .... ,_. ,_. ,_. z '" g) '" '" '" '" '" '" '" lC '" '" - ?,_. 10 00 .... '" '" ... w ,_. 0 ~ ~ if if if if if if if ~ if if " " " " " " " " ""- o, c, c, e, c, c, c, c, c, c, c,., ., ., ~ ~ ~ ~ ., ., ., ., ., s :;: ~ ~ :;: ~ ~ ~ "~ ~ ., " " " " " " .. Ii) '" 3 .. or ::I .... 0... ~ s V> if if ~ ~ ;;: ;;: ;;: i::' '" '"., ~ " g ., .. ., -e: 3 3iT iii· c, ., or ;;j" ~ ~ ~ c: g- rr § "0 ~ C " " ::> tJ ~ "" ., 00 "" ""00 ., G) " V> -e ~ ~ c V> " 3· c ~ or m Z ., => OJ sr .. C ~. or 3 " " " "" .. iIi "" ~:;; " "ei c, .. c ::> "" .... l> s- 0 0 t:: t:: t:: ... t:: t:: t:: t:: t:: ... t:: ... ,.. ,_. ... ... ... ~.r .... .... _.... .... .... _.... .... .... _.... .... _.... .... .., N N N '" N N '" N N '" N '" N 0 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. !" Y' '" '" '" '" V> ~ V> '" V> V> V> ~8 8 8 8 b 8 b 8 b b § 8 0 0 0 0 '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" .... '" .... '" '" .... ,_. ~ ... c: t .... \D '" 8 w ~ 0 ~ V> f') \D .... '" :;,;;N '" e '" '" :3 V> :"? ~16 0 '" 00 V> .... '" w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ~ ~ if c s [5 ~ § [5 [5 0 s [5 [5 3.... ;... 0 00 '" gj w 0 '" .... '" :iiiV> w g) 0 "' "' "' ,_. w w §.~w '" V> '" W "' "' w w '" V> "... ~ w '" ;:l ... .... '" '" '" ~ ~ ~~ ...... '" "' '" lC '" 0 00 ::I '" '" 00 00 00 .... ,_. ... w V> a. c a. 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 c,.. 8 [5 [5 § [5 [5 0 0 [5 0 0 §0 0 0 0 &'0 .... V> e .... ~ '" '" .... 00 ~ :3;.. w Sl "' .... '" .... '" ... .... [.... w '" ... V> '" "' '" "' '" ... t; ~ Z;l e 8 ... 00 .... V> '" \D 00 '" '" en '" 0 00 '"0 00 0 00 "' .... '" V> W 00 '" 0 ... '" .... .... .... w .... ,_. ;:,~ co ... .... en wen ... lC t:: w lC w .... '" .. .. 3 "' \D '" 00 w ... ... .... '" '" ;:%~ '" ~ i: 3 ~ .. 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 [i? ":T g [5 [5 [5 [5 [5 0 0 S 0 [5 ;: 8 0 0 ~~... ~ '" '" .... w '" :"? 00 <D '" .., "~ w ... ~ ~ 00 :"? 0 e '" i ~ a.V> § 00 '" '" ~ c '" 00 w w .... 00 00 '" '" n: a. '" .... 0 \D Sl N .... W '" Sl c '" 00 .... '" .... en 00 00 '" .... , ,.. :s: 9 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 ~ 0 § ~ § § § 0 [5 § [5 8 &' :rp 0 § -::::,_. ,_. .... ,_. ... "' ::: w .... '" '" .... a 13 '" [In \D en '" 0 00 w .... .... 0.... \D ~ 8 .... '" ~ '" ~ w ... ~ 8 '" .... w 00 .... W \D 00 ... '" ... w ... ~.. ~ '" V> W ... '" '" w '" ~ .... w ,_. W '" '" '" 8l w ~ ~ .... '" 00 :.., ~ ~io '"N '" ,_. "' .... '" 10 W ... .... !co N f. l> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0 9 ~0 0 8 8 § § § 0 8 [5 § ~ ~ 5:0 :3 8... ... '" w ... '" '" ~ '" w 00 V> ,_. ~ ~ '" ... '" .... '" ~ .. '" en w ... w '" '" .... w ....,_. ... en 0 '" ;:l 0 V> W ;:l ;:l ;; a. R] ... 00 w .... \D 0 ~ 0 i ':i 5: '" w .... "' w '" '" \D en 0 =r .. ;;. 0 0 0 0 ~ 0 0 0 9 0 0 0 .. [5 § ~ § § 8 § 0 0 § § ::I 0 8 0 -:::: i 0' i:> 0 8 0 In ::: 0 0 N '" ,_. 0 "" :3 "' '" V> ::'l ~ ~ j w '" ~ g)00 N '" .... w 00 5.0 .... .... 0 '" 00 0 w en 00 00 ..00 '" "' N <D en '" 0 0 en '" '" In [ '"~ ... e ~ w w w e ... ... w w w " .• If en w w .... .... 0 .... ... .... ... -:::: .a :... w 0 '-' ;... :.., :.. ~ 0 '" lo '" '" .., N ... .... 0 '" '" '" 0 '" 00 '" w ~~ ;;0.... ! a.In .. ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 " 8 [5 8 8 ~ 0 8 [5 [5 [5 8 [5 §:: ~ !: .. c ... ;:l .... w '" ~ '" '" $ '" en V> -:::: , 0 s ~ gj en w 00 .... 00 '" .... ... i'[ '" lC '" .... :-:: 0 00 '" ~ g: o • ::I '" '" en \D \D '" ... ... ~:- Gl '" 00 ;:l w 00 10 j 00 0 ... en '"0 en '" "' 00 00 .... '" ... "' .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ii 0 0 [5 § § § § § 8 § § § iii' p 8 0 -:::: i 0 :3 0... .... .... '" '" '" '" '" en V> V> V> <0 '" 0 00 V> W N 00 .... <D 00 '" .... '" ... 0 V> '" 00 10 0 00 '" "' 00 '" '" '" '" <D 0 '" '" e ... 0 00 '" 00 .... W <D 0 .... <D en V> '" ~ 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 " ... 0 § 8 8 § [5 ~ [5 8 0 0 8 :3 ~.... .... 0 + :3 '" V> W W \D N ;:l '" ~... "' 0 8 '" w ~ ~ 00 0 w '" g> ~ .... \D j ... 0 ... ~ \D ... .... '" s '" w ,_. -:::: cr gj '" ... w '" \D '" V> V> 0 "" l?-00 '" ... 00 00 \D '" ... 00 '" -:::: <0 l> 0 .... [f!> .... .... .... .... ,_. N ,_. 0 0 ~ ... \D !B ;:l _?j '" '" .... .... '" \D '" 0' t w e _... f!> !" !" ;0 .... ;:l '" .... w '" g) '" '" 00 '" b 3... '" .... ,_. ,_. \D '" ... ,_. '" V> ;0 !!' f!> r '" i ,_. !!' !i" !? :-I _'" ~ c:: 0 '" 00 '" b '" 00 '" ,_. '" .... ,_. iT 0 \D '" '" w 00 \D 0 ... 00 en 0 0 .... 00 ... '" 00 '" 00 '" '" "' \D ID " P en '" .." '" en '" .." '" en en .." .." -:::: ~~ 0 OJ 1.0 OJ OJ ..... 0 ..., ..... IV en ..., -'" 4'f ;: l> .... OJ _o _I.O ..., ILl ..., ..... '" OJ _-'" !7' .f> " 0,~ b 1.0 1n 1n 10 10 00 ~ .. ,.. 00 0 0 1.0 OJ ";' ~~ 0 :t "" 00 00 en 0 0 ..... 1.0 "" IV ~ 0 ,'" ..... ..., ~ ..., ..., ..... IV lJ1 OJ IV \D '" m 0 b b b 0 b b b b b b b b .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;;; :E l> 'i;G) '" '"0 <T ~ ,_. '" .... .... 0 '" 0 ?I'- ?I'- *- ?I'- c .... if :I: if :I: if 3 ~ "" ~ "" ~ ""iT c c c zr if l1i' -e l> -c l> 0 " f. " 0" "" '!. 3- 2: ~ c rl [ i;'I " c ;:: -n " E' " E'"" 0 'lll 'lll~. :3 " ~ " " ., ." C if if " 0 iT ~ ce "" ~c c l> l> sr [ 0" s "0 E' E' " ~ " a., -e0 ~ ~ "- ;: ::s 'l:l " ,_. ,_. .... .... \D \D !» ~ ~ !" !? _o 0 ~ 8 80 '" s- _... ~ e: :"? N N 0 0 .... .... \D \D \D \D '" § '" § ,_. § § § b f') 8

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); BUPATI HULU SUNGAITENGAH, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TATACARAPENGALOKASIANDAN PEMBAGIAN ALOKASIDANADESA KEPADASETIAP DESA DI DAERAHTAHUNANGGARAN2025 TENTANG BUPATI HULU SUNGAI TENGAH PERATURANBUPATIHULU SUNGAITENGAH NOMOR S TAHUN 2025 Mengingat Menimbang
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); PENGALOKASIANDAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADASETIAPDESA DI DAERAHTAHUNANGGARAN2025. CARATATATENTANGBUPATIMenetapkan : PERATURAN MEMUTUSKAN:
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ten tang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 11). Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang tercantum dalam APBDesa.
6.Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Jumlah Desa adalahjumlah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9.Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan me1aksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPAadalah selisih lebih realisasi penerimaan dan penge1uaran anggaran se1ama satu periode anggaran.
12.Rekening kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan. BABI KETENTUANUMUM Pasall

(1)Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
1. a.alokasi dasar sebesar 80% (delapan puluh persen) dan ADD;dan
2. b.alokasi formula sebesar 20% (dua puluh persen) dari ADD yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa.
(2)Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan 80% (delapan puluh persen) dan jumlah ADD Daerah dibagi Jumlah Desa di Daerah.
(3)Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) hurufb disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian danjatau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan besaran ADDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, APBDesa harus disesuaikan dengan melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 5

a.pengalokasian;
b.penyaluran; dan
c.penggunaan dan pertanggungjawaban. Pasa13

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan pagu anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan APBDesa; dan
2. b.meningkatkan kapasitas keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. BABII MAKSUD,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP Pasa12 Penggunaan ADD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang:
3. a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. b.pelaksanaan pembangunan Desa;
5. c.pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
6. d.pemberdayaan masyarakat Desa. BABV PENGGUNAANDANPERTANGGUNGJAWABAN Pasal 11
(1)Bupati menunda penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam hal:
1. a.Pembakal tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun berjalan.
2. b.Pembakal tidak menyampaikan laporan realisasi keuangan Desa kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; danj atau
3. c.adanya rekomendasi dari APIP;
(2)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sampai dengan Pembakal menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan/ atau laporan realisasi penggunaan ADD semester II tahun sebelumnya.
(3)Bupati dapat mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan SiLPA ADD yang melebihi 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya dari ADDyang diterima Desa sesuai dengan hasil rekomendasi dari APIP.

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 7

(1)Pembakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap semester kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban.
(2)Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.