DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pemeriksaan Kesehatan; Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut: Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, dan Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD; Besaran Hoonorarium Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang SALINAN Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 098 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 98), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 098 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 071);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi Kalimantan Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.
2.Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10.Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
11.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
13.Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14.Penilai Publik adalah tim penilai atau peneliti yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertugas secara independen untuk melakukan kajian terhadap kepatutan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan/atau besaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD.

BAB II

PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 2

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan dengan besaran biaya paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang secara biaya riil, yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di rumah sakit umum pemerintah di dalam Provinsi Kalimantan Selatan.
(2)Dalam keadaan khusus, pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di rumah sakit umum pemerintah di luar Provinsi Kalimantan Selatan.
(3)Biaya akomodasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung secara pribadi.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk suamiatau istri dan anak dari Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

BAB III

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 3

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2)Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut:
1. a.pakaian sipil harian, sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. b.pakaian sipil resmi, sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. c.pakaian sipil lengkap, sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang, sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah); dan
5. e.pakaian berciri khas daerah, sebesarRp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
(3)Biaya penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang.
(4)Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TANSPORTASI, DAN STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan, yang besarnya sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD, sebesar Rp 18.847.100,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah);
2. b.Wakil Ketua Pimpinan DPRD, sebesar Rp 17.547.300,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah); dan
3. c.Anggota DPRD, sebesar Rp 16.247.500,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
(3)Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Publik yang tidak melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
(4)Pembebanan pajak penghasilan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pimpinan DPRD disediakan kendaraan perorangan dinas berupa mobil.
(2)Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan perawatan atau pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Setiap Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi.
(2)Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD sebesar:
1. a.Ketua DPRD, sebesar Rp 20.146.900,00 (dua puluh juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
2. b.Wakil Ketua Pimpinan DPRD, sebesar Rp18.847.100,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah); dan
3. c.Anggota DPRD, sebesar Rp17.482.310,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
(3)Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Publik yang tidak melebihi besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
(4)Pembebanan pajak penghasilan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
(2)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan:
1. a.makanan pokok;
2. b.biaya listrik;
3. c.biaya air;
4. d.biaya gas; dan
5. e.biaya telepon.
(3)Standar kebutuhan minimal Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp 33.562.500,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.

BAB V

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

Pasal 8

(1)Kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakannya.
(2)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepada kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD, yang satuan biayanya disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II/I.

Pasal 9

(1)Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi berupa honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Honorarium bagi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per bulan.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepada Tenaga ahli fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD, yang satuan biayanya disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II/I.

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian biaya pemeriksaan kesehatan, standar satuan harga pakaian dan biaya penyediaan atribut, pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, pelaksanaan standar kebutuhan minimal belanja rumah tangga, dan pemberian honorarium kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD dan kompensasi bagi tenaga ahli fraksi DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…