Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) adalah lembaga negara di tingkat daerah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, serta menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal. Signifikansinya terletak pada tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengembangan potensi daerah. Ruang lingkup operasional Pemkab HSU mencakup fungsi regulasi melalui pembuatan peraturan daerah, penyediaan layanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan daerah yang strategis. Ini termasuk upaya peningkatan kemandirian benih ikan, pengelolaan aset desa yang akuntabel, dan program ketahanan pangan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) adalah lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kehadiran Pemkab HSU sangat signifikan karena menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, serta bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini memastikan roda pemerintahan berjalan, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, dan potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal.
Ruang lingkup Pemkab HSU mencakup tiga aspek utama: regulatory, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulatory, Pemkab HSU berwenang membuat peraturan daerah, menetapkan kebijakan, dan mengawasi pelaksanaannya di berbagai sektor. Aspek pelayanan berfokus pada penyediaan layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, sementara aspek program mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi kabupaten.
Beberapa intervensi dan program strategis Pemkab HSU meliputi peningkatan kemandirian benih ikan melalui UPTD Balai Benih Ikan, pengelolaan aset desa yang akuntabel dengan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), dan upaya ketahanan pangan melalui tanam padi perdana. Selain itu, Pemkab HSU juga fokus pada pencegahan stunting, penyaluran program pendidikan "HSU Cerdas", dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelantikan pejabat serta pelayanan kesehatan dengan peresmian mobil ambulans desa.
Kontribusi Pemkab HSU dalam isu nasional terlihat dari perannya dalam ketahanan pangan nasional melalui program pertanian dan swasembada pangan. Komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih ditunjukkan melalui penerbitan surat edaran pencegahan korupsi. Selain itu, Pemkab HSU juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program kesehatan dan pendidikan, serta mendorong demokrasi yang sehat melalui keterbukaan informasi publik.
Warga negara berinteraksi dengan Pemkab HSU untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan akta kelahiran, hingga perizinan usaha dan bangunan. Layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah, serta akses pendidikan, juga menjadi alasan utama warga berurusan dengan lembaga ini. Pemkab HSU juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, membayar pajak daerah, dan mengakses bantuan sosial.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memainkan peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Dengan mandat yang luas, Pemkab HSU tidak hanya berfokus pada pelayanan dasar dan regulasi, tetapi juga aktif dalam program-program strategis yang mendukung ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kehadiran Pemkab HSU sangat krusial sebagai garda terdepan dalam mewujudkan visi pembangunan nasional di tingkat lokal.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang tuntutan ganti kerugian keuangan dan rang daerah, yang meliputi : ketentuan, informasi dan pelaporan kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah, penentuan nilai kerugian barang daerah, penagihan dan penyetoran, enyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah, kadaluwarsa, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi dan pelaporan keuangan, keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya, dan ketentuan lainnya.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045,Dengan sistematika: Ketentuan umum; Visi, misi, dan hubungan antar dokumen; Sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan daerah; Pengendalian dan evaluasi; Perubahan RPJPD; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG DESA WISATA,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;DESA WISATA;PENGEMBANGAN DESA WISATA;PENGELOLA DESA WISATA;PENDAMPINGAN;PENCANANGAN;PROMOSI DESA WISATA;FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA;KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA;PERAN SERTA MASYARAKAT;PEMBINAAN;KEMITRAAN;PENGAWASAN;PENDANAAN;KETENTUAN PENUTUP;
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pengelolaan Dana Pendamping untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Kurang Mampu Terkendala Pembiayaan Kesehatan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Sasaran dan Kriteria Penerima Bantuan Dana Pendamping; Standar Kelas Perawatan dan Jenis Pelayanan yang diberikan; Persyaratan Administrasi Pasien Dana Pendamping; Mekanisme Penyaluran Dana Pendamping; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 15 Tahun 2015
Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Ruang Lingkup, 4. Kewenangan, 5. Perencanaan dan Pelaksanaan, 6. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi, 7. Peran Serta Masyarakat, 8. Pembinaan, 9. Pembiayaan, 10. Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup;
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini memuat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Penyesuaian Nomenkatur Program Kegiatan; Ketentuan Penutup;