DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Barang Milik Daerah Berupa Rumah Dinas, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Barang Milik Daerah Berupa Rumah Dinas; Ketentuan Peralihan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Barang Milik Daerah Berupa Rumah Dinas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan SALINAN Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 8);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 7);
17.Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 61); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah.
6.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9.Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12.Pejabat adalah Pejabat Negara, pejabat daerah atau pejabat pemerintah/pejabat Pemerintah Daerah yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
13.Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara yang selanjutnya disebut Rumah Dinas adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau ASN.
14.Penghuni Rumah Dinas adalah orang yang memenuhi syarat untuk menggunakan Rumah Dinas.
15.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
17.Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah surat izin untuk menghuni/menempati rumah dinas yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang atau Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
18.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang milik daerah kepada Pihak Lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
21.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
22.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
24.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.
25.Berita Acara Serah Terima adalah dokumen resmi yang mencatat proses serah terima barang, berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

BAB II

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH DINAS

Pasal 2

(1)Bupati menetapkan status penggunaan golongan Rumah Dinas.
(2)Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
1. a.Rumah Dinas golongan I;
2. b.Rumah Dinas golongan II; dan
3. c.Rumah Dinas golongan III.
(3)Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.
(4)Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1)Rumah Dinas golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah Rumah Dinas yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama Pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
(2)Rumah Dinas golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.Rumah Jabatan Bupati;
2. b.Rumah Jabatan Wakil Bupati;
3. c.Rumah Jabatan Ketua DPRD; dan
4. d.Rumah Jabatan Sekretaris Daerah.
(3)Rumah Dinas golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah Rumah Dinas yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh ASN yang bersangkutan.
(4)Rumah Dinas golongan II adalah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Rumah Dinas yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama Pemerintah Daerah
(5)Rumah Dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, adalah Rumah Dinas yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Pasal 4

(1)Rumah Dinas hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal Pejabat atau ASN yang bersangkutan yang memiliki SIP.
(2)Pengguna Barang agar mengoptimalkan penggunaan Rumah Dinas Golongan I dan Rumah Dinas golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
(3)Pengguna Barang Rumah Dinas golongan I dan Rumah Dinas golongan II agar menyerahkan Rumah Dinas yang tidak digunakan kepada Bupati.

Pasal 5

(1)Hak penghunian Rumah Dinas berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIP, kecuali ditentukan lain dalam keputusan pencabutan SIP.
(2)SIP untuk Rumah Dinas golongan I ditandatangani Pengelola Barang.
(3)SIP untuk Rumah Dinas golongan II dan golongan III ditandatangani Pengguna Barang.
(4)Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3), SIP Rumah Dinas Golongan II yang disediakan untuk Pengguna Barang yang menghuni Rumah Dinas ditandatangani Pengelola Barang dan SIP berlaku selama ASN yang bersangkutan menjabat dalam jabatan tersebut.
(5)SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) minimal memuat:
1. a.nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan jabatan calon Penghuni Rumah Dinas;
2. b.masa berlaku penghunian;
3. c.pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban yang melekat pada Rumah Dinas;
4. d.menerbitkan pencabutan SIP terhadap penghuni, yang dilakukan: 1) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia; 2) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian; 3) paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian Rumah Dinas yang dihuninya; dan 4) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia pensiun.
(6)Pengguna Barang melaporkan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengelola Barang dan kepada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SIP.
(7)Penghuni Rumah Dinas melaporkan SIP Rumah Dinas kepada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SIP.

Pasal 6

(1)Suami dan istri yang keduanya berstatus ASN, hanya boleh menghuni satu Rumah Dinas.
(2)Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Pasal 7

(1)Kewajiban Penghuni Rumah Dinas, antara lain:
1. a.memelihara Rumah Dinas dengan baik dan bertanggung jawab, termasuk melakukan perbaikan ringan atas Rumah Dinas bersangkutan; dan
2. b.menyerahkan Rumah Dinas dalam kondisi baik kepada Pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan SIP.
(2)Penghuni Rumah Dinas dilarang:
1. a.mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Dinas tanpa izin tertulis dari Pejabat yang berwenang pada SKPD yang bersangkutan;
2. b.menggunakan Rumah Dinas tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya;
3. c.meminjamkan atau menyewakan Rumah Dinas, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada Pihak Lain;
4. d.menyerahkan Rumah Dinas, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada Pihak Lain
5. e.menjaminkan Rumah Dinas atau menjadikan Rumah Dinas sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan
6. f.menghuni Rumah Dinas lebih dari 1 (satu) bagi suami dan istri yang keduanya berstatus ASN dalam satu Daerah yang sama.
(3)Penghuni Rumah Dinas wajib membayar pajak, retribusi, biaya listrik, air, internet dan biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan akibat pemakaian Rumah Dinas.

Pasal 8

(1)Jangka waktu penghunian Rumah Dinas golongan I dan golongan II khusus Rumah Dinas yang dihuni oleh Pengguna Barang, terbatas selama yang bersangkutan memegang jabatan tersebut.
(2)Penghunian Rumah Dinas dinyatakan berakhir apabila :
1. a.pindah tugas (mutasi);
2. b.izin penghuniannya berdasarkan SIP telah berakhir;
3. c.kemauan sendiri;
4. d.pensiun;
5. e.diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai ASN; dan/atau
6. f.meninggal dunia.
(3)ASN yang pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah harus mengosongkan dan menyerahkan Rumah Dinas yang dihuninya beserta kuncinya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan kepindahan diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari Penghuni Rumah Dinas Golongan II dan Rumah Dinas golongan III yang meninggal dunia wajib mengosongkan dan menyerahkan Rumah Dinas yang dihuni beserta kuncinya paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat diterimanya keputusan pencabutan SIP.
(2)Pencabutan SIP Rumah Dinas Golongan I dilakukan oleh Pengelola Barang.
(3)Pencabutan SIP Rumah Dinas golongan II dan Golongan III dilakukan oleh Pengguna Barang yang menatausahakan Rumah Dinas bersangkutan atas persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 10

(1)Penghuni Rumah Dinas Golongan II dan Golongan III dikenakan Sewa/Retribusi yang dibayar setiap bulan.
(2)Besaran tarif Sewa/Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
(3)Besaran tarif Sewa/Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada type Rumah Dinas sesuai luas Rumah Dinas yang ditempati, yaitu :
1. a.Tipe A : ukuran luas lebih dari 100 M2;
2. b.Tipe B : ukuran luas lebih dari 70 M2 sampai dengan 100 M2;
3. c.Tipe C : ukuran luas lebih dari 50 M2 sampai dengan 75 M2;
4. d.Tipe D : ukuran luas lebih dari 36 M2 sampai dengan 50 M2; dan
5. e.Tipe E : ukuran luas lebih kecil atau sama dengan 36 M2.
(4)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk Sewa/Retribusi pemakaian kelebihan tanah yang dipergunakan untuk bangunan.
(5)Pemakaian kelebihan tanah yang dipergunakan untuk bangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan tarif Sewa/Retribusi tanah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Rumah Dinas dapat dilakukan alih status penggunaan.
(2)Alih status penggunaan, meliputi:
1. a.antar Pengguna Barang untuk Rumah Dinas golongan I dan Rumah Dinas golongan II;
2. b.dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang Rumah Dinas golongan III, untuk Rumah Dinas golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi Rumah Dinas golongan III; atau
3. c.dari Pengguna Barang Rumah Dinas golongan III kepada Pengguna Barang, untuk Rumah Dinas golongan III yang telah dikembalikan status golongannya menjadi Rumah Dinas golongan II.
(3)Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
(4)Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan apabila Rumah Dinas telah berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Dinas.
(5)Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, minimal disertai dengan:
1. a.persetujuan tertulis dari Bupati mengenai pengalihan status golongan Rumah Dinas dari Rumah Dinas golongan II menjadi Rumah Dinas golongan III;
2. b.surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari Pengguna Barang Rumah Dinas golongan III;
3. c.salinan keputusan penetapan status Rumah Dinas golongan II;
4. d.salinan SIP Rumah Dinas golongan II; dan
5. e.gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.
(6)Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalihan status penggunaan.
(7)Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai alih status penggunaan Barang Milik Daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…