DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Kepersertaan; Pendaftaran Peserta;Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Penganggaran dan Pembayaran Iuaran; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tingkat kesadaran bagi pekerja dan kepatuhan dari Pemberi Kerja untuk mengikuti kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Kabupaten Hulu S ungai Utara dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
c.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menyatakan perlunya Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Lain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6893);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
20.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
21.Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
23.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
24.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864);
25.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
26.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
27.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);
28.Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 58); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
6.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
7.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
11.Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal, Pekerja Rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
12.Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14.Peserta Penerima Upah adalah orang perseorangan yang bekerja pada pemberi upah kerja dengan menerima Gaji atau upah.
15.Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
16.Jasa Konstruksi adalah suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya meliputi pembangunan gedung (building construction), instalasi mekanikal dan elektrikal, dan juga pembangunan prasarana sipil (civil engineer).
17.Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:

a.orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya; dan
c.orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 18.Pekerja diluar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau Pekerja mandiri.
2. 19.Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinunitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
3. 20.Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
4. 21.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
5. 22.Pekerja Rentan adalah Pekerja di sektor informal yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak mampu membayar Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta rentan terhadap resiko sosial.
6. 23.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
7. 24.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. 25.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. 26.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
10. 27.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
11. 28.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
12. 29.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
13. 30.Masa Iuran adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran Iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
14. 31.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah; dan
b.sebagai dasar penyusunan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.untuk menjamin terlaksananya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi seluruh masyarakat atau Pekerja di Daerah; dan
b.menjamin perwujudan perlindungan sosial bagi Pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB II

KEPERSERTAAN

Pasal 4

Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari:

a.Peserta Penerima Upah;
b.Peserta Bukan Penerima Upah; dan
c.Peserta Jasa Konstruksi.

Pasal 5

(1)Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
2. b.Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
3. c.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
4. d.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha Jasa Konstruksi.
(2)Peserta yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. b.Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan
3. c.Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran hibah Pemerintah Daerah dan atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Kepala Desa;
2. b.Perangkat Desa yang berstatus bukan pegawai negeri sipil;
3. c.Pekerja lain yang Upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa seperti: 1) staf Desa; 2) Badan Permusyawaratan Daerah; 3) Ketua Rukun Tetangga / Ketua Rukun Warga; dan 4) Kepala Dusun.
(4)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Pekerja pada perusahaan;
2. b.Pekerja pada orang perseorangan; dan
3. c.Pekerja pada usaha industri kecil menengah, usaha perikanan, usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi, ekosistem pasar, asosiasi pedagang, pengusaha pasar dan toko modern.
(5)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.Pekerja Harian Lepas;
2. b.Pekerja Borongan; dan/atau
3. c.Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
(6)Pemberi Kerja bidang usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi:
1. a.pengguna Jasa Konstruksi; dan
2. b.penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 6

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.Pemberi Kerja;
b.Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
c.Pekerja Rentan; dan
d.Pekerja profesi.

Pasal 7

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib:

a.mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
b.memberikan data dirinya dan pekerjanya beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
c.membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 8

(1)Setiap Pemberi Kerja, Pekerja dan penerima Bantuan luran yang memenuhi persyaratan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya.
(2)Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
(3)Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.

Pasal 9

(1)Pendaftaran kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja dalam hubungan kerja dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan dan/atau melalui tempat pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran disertai dokumen pendukung lainnya.
(2)Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pendaftaran sebagai Peserta yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
1. a.Kepala Perangkat Daerah;
2. b.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
3. c.Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
(2)Pendaftaran sebagai Peserta yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
(3)Pendaftaran sebagai Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek wajib mendaftarkan pegawai magang dan siswa kerja praktek ke dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak mengikutsertakan Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Program JKK dan JKM, maka apabila terjadi Kecelakaan Kerja Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat JKK dan JKM sesuai peraturan perundangan-undangan.
(4)Pendaftaran sebagai Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemberi Kerja yang memberikan Kerja bidang usaha Jasa Konstruksi.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEPERSERTAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEPERSERTAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021