DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Pengelolaan Dana Pendamping untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Kurang Mampu Terkendala Pembiayaan Kesehatan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Sasaran dan Kriteria Penerima Bantuan Dana Pendamping; Standar Kelas Perawatan dan Jenis Pelayanan yang diberikan; Persyaratan Administrasi Pasien Dana Pendamping; Mekanisme Penyaluran Dana Pendamping; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, dipandang perlu memberikan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien kurang mampu yang terkendala dalam pembiayaan kesehatan;
c.bahwa ketentuan mengenai pemberian bantuan bagi pasien kurang mampu yang terkendala dalam pembiayaan kesehatan sampai saat ini belum ada pengaturan, sehingga untuk mengisi kevakuman pengaturan tersebut diperlukan adanya Peraturan Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan Dana Pendamping dimaksud;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Pendamping Untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Kurang Mampu Terkendala Pembiayaan Kesehatan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang SALINAN Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
12.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
13.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 87);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/ PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
19.Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 53); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA PENDAMPING UNTUK PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN KURANG MAMPU TERKENDALA PEMBIAYAAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai, yang selanjutnya disebut RSUD Pambalah Batung, adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5.Pelayanan Kesehatan adalah salah satu pelayanan publik berupa upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6.Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah institusi Pelayanan Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada peserta program pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang terkendala pembiayaan kesehatan.
7.Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik dan sub spesialistik yang dilaksanakan oleh PPK tingkat lanjut sebagai rujukan dari pemberi pelayanan tingkat pertama, untuk keperluan observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya.
8.Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik dan sub spesialistik yang dilaksanakan oleh PPK tingkat lanjut, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
9.Dana Pendamping adalah Dana yang digunakan untuk pembayaran biaya pelayanan Pasien Kurang Mampu.
10.Pasien Kurang Mampu adalah setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di rumah sakit dan terkendala pembiayaan rawat inap atau rawat jalan, yang tidak tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
11.Surat Keterangan Kurang Mampu yang selanjutnya disingkat SKKM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa masyarakat tersebut termasuk masyarakat kurang mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan dilegalisasi oleh Kecamatan.
12.Kepala Ruangan adalah Jabatan yang bertugas mengelola kegiatan pelayanan diruang rawat.
13.Tim Verifikasi adalah Tim yang melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap suatu berkas usulan.
14.Tim Anti Fraud adalah Tim yang bertugas menencegah dan menindaklanjuti kecurangan dalam pelayanan kesehatan.
15.INA CBGs adalah Indonesian Case Based Groups adalah sistem pembayaran kesehatan yang berbasis pengelompokan diagnosa penyakit dan prosedur.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Pendamping untuk pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Kurang Mampu di Daerah yang terkendala pembiayaan kesehatan.
(2)Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh RSUD Pambalah Batung.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Dana Pendamping untuk pembiayaan Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan memperhitungkan biaya pelayanan berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
(2)Pengelolaan Dana Pendamping untuk pembiayaan Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berasaskan kepada fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 4

Pengelolaan Dana Pendamping untuk pembiayaan Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berpedoman pada asas:

a.RSUD Pambalah Batung beroperasi sebagai lembaga teknis daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah;
b.RSUD Pambalah Batung merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan karenanya status hukum RSUD Pambalah Batung tidak terpisah dari Pemerintah Daerah sebagai instansi induk;
c.Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada RSUD Pambalah Batung dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
d.Pejabat yang ditunjuk mengelola RSUD Pambalah Batung bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Bupati;
e.RSUD Pambalah Batung menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
f.Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD Pambalah Batung disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah; dan
g.RSUD Pambalah Batung mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

BAB II

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN DAN SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN DANA PENDAMPING

Pasal 5

PPK melalui Dana Pendamping adalah RSUD Pambalah Batung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan lanjutan.

Pasal 6

Sasaran dan kriteria penerima bantuan Dana Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah Pasien Kurang Mampu.

BAB III

STANDAR KELAS PERAWATAN DAN JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN

Pasal 7

(1)Pasien Kurang Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhak mendapatkan perawatan kelas III dan/atau kelas rawat inap standar.
(2)Dalam hal terjadi perpindahan kelas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka biaya rawat inap menjadi beban Pasien.
(3)Jika perpindahan kelas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan kebutuhan PPK yang merawat, maka biaya perawatan yang ditagih tetap biaya perawatan kelas III.
(4)Selain diberikan pelayanan dengan fasilitas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan:
1. a.Menggunakan obat formularium nasional dan/atau formularium RSUD Pambalah Batung; dan
2. b.Tindakan medis dan pemeriksaan penunjang yang diberikan hanya yang diperlukan sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 8

(1)Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Kurang Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk pelayanan:
1. a.Rawat Jalan Tingkat Lanjutan; dan
2. b.Rawat Inap Tingkat Lanjutan.
(2)Rawat Jalan Tingkat Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada poliklinik RSUD Pambalah Batung, meliputi:
1. a.konsultasi dan pemeriksaan medis;
2. b.pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium klinik, radiologi dan tindakan medis; dan
3. c.pasien pasca rawat inap yang perlu dilakukan kontrol medik ke poliklinik.
(3)Rawat Inap Tingkat Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada ruang perawatan, meliputi:
1. a.akomodasi rawat inap;
2. b.konsultasi dan pemeriksaan medis;
3. c.pemeriksaan penunjang diagnostik, meliputi: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
4. d.tindakan medis;
5. e.pelayanan rehabilitasi medis;
6. f.pemberian obat dan mengacu formularium nasional;
7. g.pelayanan transfusi darah;
8. h.transportasi rujukan sesuai indikasi medis; dan
9. i.rawat inap pada Ruang ICU.
(4)Jenis Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung pembiayaan melalui Dana Pendamping, meliputi:
1. a.pelayanan penyakit jantung yang memerlukan tindakan operasi;
2. b.kacamata;
3. c.alat bantu dengar;
4. d.alat bantu gerak;
5. e.pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (medical check-up);
6. f.pelayanan yang bertujuan untuk kosmetika;
7. g.pelayanan yang bertujuan untuk reproduksi anak;
8. h.pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis;
9. i.kejadian luar biasa;
10. j.pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi;
11. k.prosthesis gigi tiruan;
12. l.toiletteries, susu, obat gosok dan lain-lain;
13. m.pengobatan alternatif (akupuntur dan pengobatan tradisional);
14. n.biaya obat di luar obat dan di luar formularium nasional;
15. o.imunisasi;
16. p.cacat bawaan sejak lahir seperti bibir sumbing, downsindrom, kelainan jantung bawaan;
17. q.pelayanan ibu hamil (ANC dan PNC), persalinan normal dan keluarga berencana;
18. r.pemeriksaan calon pengantin;
19. s.pemeriksaan calon jamaah haji; dan/atau
20. t.surat keterangan sehat.

BAB IV

PERSYARATAN ADMINISTRASI PASIEN DANA PENDAMPING

Pasal 9

(1)Setiap pasien yang mengajukan permohonan Dana Pendamping pembiayaan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pasien adalah warga Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau berdomisili di wilayah Daerah dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang; dan
2. b.pasien menyerahkan SKKM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan dilegalisasi oleh Camat setempat;
(2)Persyaratan administrasi yang harus diserahkan terdiri dari :
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk/surat keterangan domisili /kartu keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
2. b.SKKM yang dikeluarkan dari Kepala Desa/Lurah dan dilegalisasi oleh Camat setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
3. c.fotokopi Surat Masuk Rawat Inap/ Rawat Jalan;
4. d.Resum medik rawat inap/ rawat jalan;
5. e.cetak tagihan pasien, yang telah ditandatangani petugas kasir RSUD Pambalah Batung;
6. f.surat permohonan dari kepala ruangan yang diketahui kepala instalasi dan kepala seksi keperawatan dan kebidanan; dan
7. g.surat usulan dari Tim Verifikasi yang menyatakan berkas sudah lengkap.
(3)Penyerahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak masuk perawatan.
(4)Batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan hari kerja.
(5)Dalam hal Pasien Kurang Mampu tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemberian bantuan pembiayaan Pelayanan Kesehatan melalui Dana Pendamping dapat tidak diberikan.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DANA PENDAMPING

Pasal 10

(1)Dalam proses penyaluran bantuan pembiayaan Pelayanan Kesehatan melalui Dana Pendamping, PPK dapat membentuk Tim Verifikasi dan tim anti fraud RSUD Pambalah Batung.
(2)Keanggotaan Tim Verifikasi dan tim anti fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Pambalah Batung, terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.anggota.
(3)Dokumen administrasi yang harus ada dalam proses penyaluran/ pencairan belanja Dana Pendamping sebagai berikut:
1. a.berkas persyaratan lengkap sesuai dengan peruntukannya telah dipersiapkan oleh pasien;
2. b.lembar pengantar rawat inap (untuk pasien rawat inap);
3. c.surat permohonan dari kepala ruangan kepada ketua Tim Verifikasi untuk keringanan biaya disertai alasan/ kendala pasien;
4. d.surat permohonan disposisi dari ketua Tim Verifikasi ke tim anti fraud RSUD Pambalah Batung selanjutnya ke pejabat keuangan; dan
5. e.lembar disposisi pejabat keuangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…