DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang tata cara pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak daerah dan dana bagi hasil, retribusi daerah setiap desa tahun anggaran 2025, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Sasaran dan asas; Penetapan; Ketentuan Pembagian Besaran ADD, Dana BHPD Dana BHRD; Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD; Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD; Pelaporan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD; Sanksi Administrasi;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
14.Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7.Aparat Pengawas Fungsional Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, berdasarkan atas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
8.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan penyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
11.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
14.Kepala Urusan Keuangan Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan keuangan Desa.
15.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung- jawaban keuangan Desa.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19.Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHPD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan Pajak Daerah.
20.Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHRD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan Retribusi Daerah.
21.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22.Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuK kepentingan orang pribadi atau badan.
23.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
25.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN ASAS

Pasal 2

(1)Pengalokasian dan Pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
(2)Pengalokasian dan Pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat desa;
2. b.percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan desa atau pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial desa;
3. c.meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
4. d.pemberdayaan masyarakat desa;
5. e.meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa;
6. f.pengembangan potensi ekonomi lokal desa;
7. g.pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
8. h.peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. i.meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
10. j.meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa;
11. k.meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
12. l.mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan desa;
13. m.meningkatkan kemandirian desa; dan
14. n.meningkatkan daya saing desa.
(3)Pengalokasian dan pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
1. a.setiap desa di Daerah;
2. b.meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. c.meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
4. d.meningkatkan pembinaan masyarakat desa; dan
5. e.meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

(1)ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2)Pengelolaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III

PENETAPAN

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD setiap Desa Tahun Anggaran 2025.
(2)Tata cara pengalokasian dan pembagian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipedomani oleh setiap Desa dalam penyusunan APBDesa.

BAB IV

KETENTUAN PEMBAGIAN BESARAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

Pasal 5

(1)Pengalokasian ADD, dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif/operasional ketua rukun tetangga; dan
2. b.jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
(2)Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif / operasional ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 dialokasikan berdasarkan:

a.alokasi dasar;
b.alokasi kinerja; dan
c.alokasi formula.

Pasal 7

(1)Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan dengan porsi 93% (sembilan puluh tiga persen) dari pagu anggaran ADD Daerah.
(2)Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan jumlah kebutuhan Pemerintah Desa yang meliputi:
1. a.penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
2. b.penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
3. c.tunjangan kedudukan BPD;
4. d.insentif / operasional ketua rukun tetangga;
5. e.upah jasa petugas pelindung masyarakat Desa;
6. f.iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
7. g.operasional perkantoran lainnya.

Pasal 8

(1)Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan dengan porsi 3% (tiga persen) dari pagu anggaran ADD Daerah.
(2)Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa yang berkinerja baik berdasarkan indikator sebagai berikut:
1. a.ketepatan waktu penetapan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2025;
2. b.ketepatan penyampaian laporan aset Desa tahun anggaran 2023;
3. c.ketepatan waktu penetapan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2023;
4. d.adanya publikasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2023 dan publikasi APBDesa tahun anggaran 2024;
5. e.ketepatan waktu penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun anggaran 2023;
6. f.ketepatan waktu penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa 2023;
7. g.ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja BPD tahun anggaran 2023;
8. h.ketepatan waktu pelaksanaan evaluasi diri perkembangan Desa;
9. i.ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan BEMDesa tahun 2023;
10. j.Desa yang telah melakukan kesepakatan batas Desa; dan
11. k.Desa yang mengikuti lomba desa, lomba posyandu dan lomba badan usaha milik Desa ditingkat Daerah.
(3)Besaran alokasi kinerja bagi Desa yang berkinerja baik dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: AK Desa = Y × AKab Keterangan: AK Desa = alokasi kinerja setiap Desa bagi Desa yang berkinerja baik. Y = rasio jumlah indikator yang diperoleh setiap Desa terhadap total indikator Daerah. AKab = alokasi kinerja Daerah.

Pasal 9

(1)Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dihitung berdasarkan data:
1. a.jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Statistik dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
2. b.angka kemiskinan yang bersumber dari Dinas Sosial dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
3. c.luas wilayah yang bersumber dari DPMD dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah; dan
4. d.indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Badan Statistik dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
(2)Penghitungan besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: AF Desa = {(0,25 × Z1) + (0,25 × Z2) + (0,25 × Z3) + (0,25 × Z4)} × AF Kab/Kota Keterangan: AF Desa = alokasi formula setiap Desa. Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah. Z2 = rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah. Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah. Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa di Daerah. AF Kab/Kota = Alokasi Formula Daerah

Pasal 10

(1)Pengalokasian Dana BHPD / Dana BHRD setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan:
1. a.alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana BHPD / Dana BHRD dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
2. b.alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
(2)Data realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari Badan Pendapatan Daerah.
(3)Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka penghitungan alokasi proporsional dapat menggunakan data tahun sebelumnya.
(4)Penghitungan besaran dana BHPD / Dana BHRD setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: DBHPD/BHRDdesa = AD + (RJPHPD × AP BHPD/BHRD Kab) Keterangan: DBHPDdesa = besaran dana BHPD / Dana BHRD setiap Desa AD = alokasi dasar BHPD / Dana BHRD dibagi jumlah total Desa di Daerah RJPHPD = rasio jumlah penerimaan hasil pajak dan retribusi Desa terhadap total jumlah penerimaan pajak dan retribusi Desa di Daerah AP BHPD/BHRD Kab = alokasi proporsional BHPD/BHRD Daerah

Pasal 11

Rincian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD untuk setiap Desa tahun anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…