DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 21 (dua puluh satu) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pedoman Sumber Dana Dan Tata Cara Pengalokasian; Penetapan; Penyaluran; Pembinaan; Ketentuan Lain-Lain; Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801); RIC, ry 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 9. Nomor 11). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.

5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda atau sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
6.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang membidangi masalah keuangan pada Pemerintah Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
8.Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
9.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14.Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD merupakan bagian dari Alokasi Dana Desa adalah alokasi Siltap ditambah alokasi minimum.
15.Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah bagian dari Alokasi Dana Desa yang dihitung berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis.
16.Alokasi Kinerja yang selanjutnya disingkat AK adalah bagian dari Alokasi Dana Desa yang hitung berdasarkan hasil penilaian kinerja Desa peduli lingkungan dan kinerja adminitrasi pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.
17.Dana Bagi Hasil Pajak dan Rertibusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH PRD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi Daerah.
18.Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 2. 3. 4.
19.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
21.Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
22.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa.
23.luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
24.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
25.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
26.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
27.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH PRD kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH PRD kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

a.sumber dana dan tata cara pengalokasian;
b.penetapan;
c.penyaluran; dan
d.pembinaan.

BAB II

SUMBER DANA DAN TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 5

(1)Sumber ADD dan DBH PRD berasal dari APBD.
(2)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dan DBH PRD kepada setiap Desa dalam APBD setiap tahunnya.
(3)ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
(4)Pengalokasian ADD dibagi berdasarkan
1. a.AD;
2. b.AF; dan
3. c.AK.

Pasal 6

(1)AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, terdiri dari:
1. a.alokasi Siltap; dan
2. b.alokasi minimum.
(2)Pembagian alokasi Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada setiap Desa berdasarkan kebutuhan, sebagai berikut:
1. a.penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. b.jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
3. c.tunjangan BPD.
(3)Pembagian alokasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada setiap Desa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

(1)AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total ADD setelah dikurangi dari AD, dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah penduduk Desa;
2. b.jumlah penduduk miskin Desa;
3. c.luas wilayah Desa; dan
4. d.tingkat kesulitan geografis.
(2)Pemberian AF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dengan bobot sebagai berikut:
1. a.30 % (tiga puluh persen) jumlah penduduk Desa;
2. b.30 % (tiga puluh persen) jumlah penduduk miskin Desa;
3. c.20 % (dua puluh persen) luas wilayah Desa; dan
4. d.20% (dua puluh persen) tingkat kesulitan geografis.
(3)Perhitungan AF dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : AF; =(B*?! + B°?7+p°73 + B**) xVAF AF; = alokasi formula Desa i zi = jumlah penduduk (30%) z2 = jumlah penduduk miskin (30%) z3 luas wilayah Desa (20%) z4 = tingkat kesulitan geografis (20%) AF = total alokasi formula bobot variabel .B = x ft
(4)Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang stastistik.

Pasal 8

(1)AK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total ADD setelah dikurangi dari AD.
(2)AK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada Desa dengan perhitungan sebagai berikut:
1. a.60% (enam puluh persen) berdasarkan kinerja Desa _peduli lingkungan;
2. b.40% (empat puluh persen) berdasarkan kinerja administrasi pemerintah Desa dan pembangunan Desa.
(3)AK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil nilai kinerja yang diperoleh setiap Desa.
(4)Penilaian AK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai dengan menggunakan indikator dan pembobotan sebagai berikut :
1. a.20 % (dua puluh persen) untuk regulasi kebijakan Desa terkait perlindungan lindungan hidup;
2. b.20 % (dua puluh persen) untuk kelembagaan Desa untuk perlindungan lingkungan hidup;
3. c.20 % (dua puluh persen) untuk anggaran Desa untuk perlindungan lingkungan hidup;
4. d.20 % (dua puluh persen) untuk inovasi Desa terkait upaya perlindungan lingkungan hidup; dan
5. e.20 % (dua puluh persen) untuk kegiatan perlindungan lingkungan hidup dan penghijauan yang dibiayai di luar APBDesa. Dengan Formulasi: (NKDPL; = (B x il) + (B x i2) + (B x i3) + (B x i4) + (BX i4) (B x i5) Keterangan: NKDPL nilai kinerja Desa ___ peduli lingkungan Desa 1 B = bobot i] regulasi kebijakan Desa terkait perlindungan lindungan hidup i2 = kelembagaan Desa untuk perlindungan lingkungan 13 = anggaran Desa untuk perlindungan lingkungan hidup if = inovasi Desa terkait upaya perlindungan lingkungan hidup 15 = kegiatan perlindungan lingkungan hidup dan penghijauan yang dibiayai di luar APBDesa (5S) Penilaian AK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinilai dengan menggunakan indikator dan pembobotan sebagai berikut:
6. a.93% (lima persen) untuk kepatuhan waktu penetapan Perdes APBDesa;
7. b.5 % (lima persen) untuk kepatuhan waktu penyusunan RKPDesa;
8. c.10% (sepuluh persen) untuk kemandirian keuangan Desa dalam peningkatan pendapatan asli Desa; {
9. d.10 % (sepuluh persen) untuk kapasitas sumber daya manusia pengelolaan keuangan Desa; 10 % (sepuluh persen) untuk hasil input informasi program registrasi Desa dan kelurahan; 5 % (lima persen) untuk indeks Desa membangun; 5% (lima persen) untuk kelengkapan administrasi BPD; 10 % (sepuluh persen) untuk klasifikasi badan usaha milik Desa; 10 % (sepuluh persen) untuk manajemen pengelolaan aset Desa; 10 % (sepuluh persen) untuk transparansi keuangan Desa; 10 % (sepuluh persen) untuk Desa ramah perempuan dan peduli anak; dan
  1. 1.10% (sepuluh persen) untuk kegiatan upaya penurunan kemiskinan di Desa. ® f. A,
(6)Mekanisme perhitungan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menggunakan indeks dengan rumus sebagai berikut: (Nildinesa i — Niladipesa min) Indeks = 0,6 + 0,4 x ——— — Nildipesa max — Nildipesa min x
(7)Tata cara penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(8)Hasil penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH PRD kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil DBH PRD di luar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
(2)Pengalokasian DBH PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan cara:
1. a.60 % (enam puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Desa; dan
2. b.40 % (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

BAB III

PENETAPAN

Pasal 10

(1)Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap tahun anggaran dihitung oleh DPMD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Besaran DBH PRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, setiap tahun anggaran dihitung oleh Bapenda dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 11

(1)ADD dan DBH PRD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Penyaluran ADD dan DBH PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa yang dilakukan setelah APBDesa ditetapkan dan diundangkan. 7;
(3)Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekening giro Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan kepala urusan keuangan Desa.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…