Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik, dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai wujud komitmen reformasi birokrasi. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi, pelayanan, dan program pembangunan di berbagai sektor, dengan MPP Inhil mengintegrasikan layanan dari 50 instansi dan 272 jenis layanan untuk efisiensi, kecepatan, dan kenyamanan. Ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi 4.0 yang modern, membentuk ASN profesional, serta mendorong pertumbuhan industri mikro dan menarik investor demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik secara efektif. Kehadiran lembaga ini sangat vital dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wujud nyata komitmen ini, mengintegrasikan berbagai layanan untuk mengatasi tantangan birokrasi dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan di berbagai sektor. MPP Inhil secara spesifik mengintegrasikan layanan dari 50 instansi dengan 272 jenis layanan, bertujuan untuk efisiensi, kecepatan, dan kenyamanan publik. Pemerintah daerah juga berupaya mewujudkan birokrasi 4.0 yang modern serta membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berpusat pada beberapa intervensi kunci melalui MPP. Ini meliputi integrasi layanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk birokrasi modern. Selain itu, pengembangan fasilitas pendukung di MPP dan kolaborasi sinergis dengan berbagai instansi menjadi prioritas untuk memperkuat pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, melalui inisiatif MPP, berkontribusi signifikan pada isu nasional reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. MPP Inhil adalah wujud nyata komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Dengan memangkas birokrasi yang rumit, MPP Inhil berperan dalam membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya melalui MPP, ketika membutuhkan berbagai jenis layanan publik. Ini mencakup perizinan usaha, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, layanan ketenagakerjaan, kesehatan, hukum, pertanahan, dan sosial. MPP Inhil dirancang sebagai "satu pintu" untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan-layanan tersebut secara efisien dan nyaman.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Inhil, menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. MPP Inhil berfungsi sebagai pusat terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan, menawarkan efisiensi, kecepatan, kemudahan, dan transparansi bagi masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya menyederhanakan birokrasi tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mewujudkan birokrasi 4.0 yang modern, menjadi contoh nyata kolaborasi dalam melayani masyarakat.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2025
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal diantaranya membahas tentang : Ketentuan Umum, Bantuan Hukum, Тата Сara Kerja Sama Bantuan Hukum, Таtа Сara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum, Besaran Biaya Bantuan Hukum, Тата Cara Penyaluran Anggaran, Тата Сara Pemberian Sanksi Administratif, Tim Pengawas, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 18 (delapan belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan Upt; Staf Ahli; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2025
Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Jenis Industri Andalan; Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga; Kebijakan Industri Daerah; Kebijakan Industri Daerah; Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan RPIK; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2025
Dalam Peraturan Ini Berisi 10 (sepuluh) Bab dan 22 (dua puluh dua) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Prinsip Pemberian TPP; Penerima TPP; Kriteria Pemberian Dan Penetapan Besaran Dasar TPP; Pembayaran Dan Penilaian Tpp; Pengurangan TPP; Kekurangan Dan Kelebihan Pembayaran TPP; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan ini terdiri atas 11 (sebelas) pasal yang menjabarkan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2025
- Dalam Peraturan ini berisi 11 (sebelas) pasal diantaranya membahas tentang; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan realisasi anggaran, Uraian laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan perubahan ekuitas, Neraca, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2025
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 9 (sembilan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Dasar Pengenaan; Penghitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Sinergi Pemungutan; Rekonsiliasi Pajak; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2025
Dalam Peraturan ini berisi bab II dan pasal 8,21,22,23,26,40,45,47,49,50,57,73,76,79,80 & 81 diantaranya membahas tentang : Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Pelindungan Masyarakat