DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 15 (lima belas) Bab dan 63 (enam puluh tiga) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Objek Pajak Dan Subyek Pajak MBLB; Pendaftaran, Pendataan Dan Pelaporan; Penetapan Besaran Pajak Terutang; Sistem Pemungutan, Pembayaran Dan Penyetoran; Pelaporan; Pembetulan Atau Pembatalan Ketetapan; Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Dan/Atau Sanksinya; Pemeriksaan; Penagihan; Keberatan Dan Banding; Gugatan; Penghapusan Piutang; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3. 4. 5.

6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda atau sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. | 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor pokok yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak daerah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Walet Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 8. 9. 22. 23. 24. 29. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat FPWPD adalah surat yang diugunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yarig telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Self Assessment System adalah suatu sitem dimana Wayjib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tempat pembayaran pajak daerah. Sistem On line adalah sambungan lansung antara sub system satu dengan sub system lainnya secara elektronik dan terintergrasi secara real time. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuktetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. 4 37. 38. 39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tert entu serta barang bergerak dan / atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang efektif, efisien dan akuntabel serta memiliki kepastian hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

(1)objek pajak dan subyek pajak mineral bukan logam dan batuan; pendaftaran, pendataan dan pelaporan; penetapan besaran pajak terutang; sistem pemungutan, pembayaran dan penyetoran; pelaporan; pembetulan dan pembatalan ketetapan; pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya; pemeriksaan; penagihan; keberatan dan banding; gugatan; dan penghapusan piutang. a. b. ¢. d. e. f. g. h. 1. 1.

BAB II

OBJEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK MBLB

Pasal 5

Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: asbes; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; a. d. batu apung; batu permata; bentonit; e. f. g. ry

(2)
(1)
(2)
(1)
1. h.dolomit;
2. i.feldspar;
3. j.garam batu (halite);
4. k.grafit; granit/andesit;
5. m.gips;
6. n.kalsit;
7. o.kaolin;
8. p.leusit;
9. q.magnesit;
10. r.mika; Ss. marmer;
11. t.nitrat;
12. u.obsidian;
13. v.oker;
14. w.pasir dan kerikil;
15. x.pasir kuarsa;
16. y.perlit;
17. z.fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatom; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosit; hh. zeolit;
  1. 1.i. basal; li. trakhit; 1. jy. belerang; dan kk. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral. Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
18. a.untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
19. b.untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 6

Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

BAB ILL

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Bapenda untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki. Wajib pajak mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran. Bentuk dan Lampiran Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda. Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan jelas, benar dan lengkap, untuk selanjutnya dikembalikan kepada petugas pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima. Bapenda mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD. Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Bapenda menerbitkan:
1. a.surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah; dan
2. b.kartu NPWPD. Bapenda menyerahkan Kartu NPWPD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak NPWPD dikembalikan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 8

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak. Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui. Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
1. a.tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
2. b.tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 9

Penghapusan NPWPD secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan terhadap:

a.wajib Pajak dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha;
b.wajib Pajak dengan status tidak aktif tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata subyek dan obyek pajak tidak ditemukan. Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan terhadap:
a.wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; L

(1)
(2)
(1)
(2)
(4)(S)
(6)
(7)
1. b.wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
2. c.wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
3. d.wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWPD dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya; atau
4. e.wanita kawin yang memiliki NPWPD berbeda dengan NPWPD suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.

Pasal 10

Bapenda melakukan pendataan dan pembaharuan database Wajib Pajak dan/atau objek Pajak baru. Bentuk, isi, dan formulir pendataan Pajak MBLB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 11

Wajib Pajak wajib melaporkan atas kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan Kepada Bappenda dengan menggunakan SPTPD yang telah di tandatangani. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Jawab Pajak/Penerima Kuasa dengan melampirkan:

a.perhitungan volume/tonase Pajak MBLB; dan
b.bukti setoran Pajak yang telah dilakukan melalui SSPD. Penyampaian SPTPD paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak MBLB, dan apabila batas waktu penyampaian bertepatan pada hari libur maka disampaikan pada hari kerja berikutnya. Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan Surat Teguran. SPTPD dianggap tidak disampaikan jika tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Jawab/Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bentuk dan tata cara pengisian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…