DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 10 (sepuluh) Bab dan 22 (dua puluh dua) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Prinsip Pemberian TPP; Penerima TPP; Kriteria Pemberian Dan Penetapan Besaran Dasar TPP; Pembayaran Dan Penilaian Tpp; Pengurangan TPP; Kekurangan Dan Kelebihan Pembayaran TPP; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 __ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. 4. Nomor 6841); Ay 4 10. 11. 12. 13. 14. 15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264}; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);Te Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); A 4 n/ ty

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4 10. 11. 12. 13. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 5. secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintah. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. 6. 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah pendapatan selain gaji, tunjangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten I[ndragiri Hilir. Kinerja adalah Hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi, Unit kerja atau Tim Kerja sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja. Indikator Kinerja Individu adalah Ukuran Keberhasilan Kinerja yang dicapai oleh setiap ASN. RA NV hr 14, 15. 16. 17. 18. 19, 20. Perilaku Kerja adalah setiap Tingkah Laku, Sikap atau Tindakan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Penilai adalah atasan langsung ASN, atau pejabat yang ditunjuk. Produktivitas Kerja adalah kinerja ASN yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas ASN yang dipimpinnya. Disiplin Kerja adalah kesanggupan ASN dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah PSN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah PSN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk : meningkatkan kualitas pelayanan ASN; meningkatkan Disiplin ASN; meningkatkan Kinerja ASN; meningkatkan Keadilan dan Kesejahteraan ASN; meningkatkan Integritas ASN; meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Daerah; dan meningkatkan motivasi ASN untuk mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding ASN. a. c. d. e. f.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah : . prinsip pemberian TPP; . penerima TPP; . kriteria pemberian dan penetapan besaran dasar TPP; . pembayaran dan penilaian TPP; . pengurangan TPP; kekurangan dan kelebihan pembayaran TPP; dan . pembinaan dan pengawasan. a. ¢. d. e. f. g:

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 5

Pemberian TPP menggunakan prinsip: a. b. kepastian hukum, bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan; akuntabel, bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; proporsionalitas, bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN; efektif dan efisien, bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan; d. tA Mh

e.keadilan dan kesetaraan, bahwa pemberian TPP mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran; kesejahteraan, bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan f. Optimalisasi, bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah. g.

BAB III

PENERIMA TPP

Pasal 6

Penerima TPP adalah ASN, kecuali apabila yang bersangkutan :

a.tidak melaksanakan tugas dan jabatan/pekerjaan atau nilai catatan produktivitas kerja/aktifitas kinerja harian adalah O (nol);O tidak membuat SKP atau Perjanjian Kinerja; berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum; berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum; berstatus terpidana; c. d. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; f. diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai ASN); g. diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan’ sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat; menjalani cuti di luar tanggungan Negara; menjalankan cuti besar lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau selama 1 (satu) bulan kalender; melaksanakan Tugas Belajar dan meninggalkan tugas kedinasan sehari- hari; tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif; k. 1. ditugaskan/diperbantukan/dipekerjakan dengan penugasan diluar Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu dan yang bersangkutan menerima Tambahan Penghasilan yang sejenis pada tempat yang bersangkutan ditugaskan; belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Nergara (L_HKASN); n. menerima dan belum menindaklanjuti surat teguran dari Bupati atau Sekretaris Daerah terkait gratifikasi; tidak ada upaya untuk menyelesaikan kewajiban terkait Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; menguasai dan/atau memanfaatkan secara tidak sah dan/atau melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya asset Pemerintah Daerah dan tidak ada upaya untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai surat peringatan/teguran dari Bupati atau Sekretaris Daerah; q- tidak ada upaya untuk melaksanakan kewajiban terkait pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tugas dan/atau kewenangannya sesuai Surat Peringatan/Teguran dari Bupati atau Sekretaris Daerah; diangkat menjadi Kepala Desa; atau diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan/atau mengajukan gugatan ke Pengadilan t. Tata Usaha Negara. A A ow 4

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN DASAR TPP

Pasal 7

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)beban Kerja; prestasi Kerja; tempat bertugas; kondisi Kerja; kelangkaan Profesi; dan/atau pertimbangan objektif lainnya. a. b. ¢. d. e. f.

Pasal 8

Kriteria TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan (Seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per-bulan dan diberikan sesuai dengan kelas jabatan, kecuali : Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang diberikan berdasarkan Golongan ruang dalam kepangkatan ASN. ASN yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsionai hasil penyetaraan jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai dengan Kelas Jabatan pada saat menduduki Jabatan Administrasi. Dalam hal Kelas Jabatan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapat persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, TPP dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan dimaksud. Kriteria TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya atau Tugas Pokok dan Fungsinya atau inovasi yang diakui pimpinan di atasnya dan/atau kepada ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana yang ditunjuk sebagai Koordinator/Sub Koordinator/Ketua Tim yang diberikan Tugas Pokok dan Fungsi Koordinasi serta Pengelolaan Kegiatan. Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana yang ditunjuk sebagai Ketua Tim diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja. Kriteria TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufc diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi dengan indeks kesulitan geografis terendah di wilayah Pemerintah Daerah. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis desa terendah di wilayah Pemerintah Daerah. Kriteria TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada ASN yang menduduki jabatan dan melaksanakan tugas dengan tanggungjawab besar dan resiko tinggi. Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8)diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas :
1. a.berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi bahan radioaktif;
3. c.berisiko terhadap keselamatan; A “ay L fh
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)d.berisiko dengan dan/atau berhubungan dengan aparat pemeriksa dan/atau aparat penegak hukum;
1. e.pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
2. f.pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya. Kriteria TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada :
3. a.ASN yang melaksanakan tugas dengan keterampilan khusus;
4. b.ASN yang mempunyai kualifikasi khusus dan/atau sangat sedikit; dan
5. c.ASN yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah. Pemberian TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Bupati. Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Penetapan Besaran Dasar TPP didasarkan pada parameter :

a.kelas Jabatan pada TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan sebagai suatu proses Manajemen Sumber Daya Manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan;
b.indeks Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu,
c.indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai parameter penghubung (proxy) untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis maka semakin tinggi pula tingkat harga; dan
d.indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas_ variabel pengungkit dan variabel hasil terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen). Besaran Dasar TPP ASN yang diperoleh menggunakan rumus : “(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemalahan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah)”.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENILAIAN TPP

Pasal 10

Sumber pembiayaan TPP dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan mengingat kemampuan keuangan Daerah Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan berdasarkan penilaian dengan pembagian sebagai berikut -

a.penilaian produktivitas kerja/kinerja adalah sebesar 70% dari TPP; dan
b.penilaian perilaku kerja (disiplin) adalah sebesar 30% dari TPP. Pembayaran TPP dilakukan secara non tunai. A WV

(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)Pengajuan Pencairan TPP ASN berpedoman pada peraturan perundang- undangan. Besaran TPP ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(2)huruf a merupakan penilaian pada hasil pelaksanaan tugas oleh atasan langsung ASN yang didasarkan pada :
1. a.indikator Kinerja Utama bagi Kepala Perangkat Daerah;
2. b.perjanjian Kinerja;
3. c.Uraian tugas jabatan,
4. d.indikator Kinerja Individu. Penilaian Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)huruf a dihitung berdasarkan capaian, sebagai berikut:
1. a.diatas 75% kategori baik, dibayar 100%;
2. b.diatas 50% sampai dengan 75% kategori Cukup, dibayar 75%;
3. c.diatas 30% sampai dengan 50% kategori Sedang, dibayar 50%;
4. d.O sampai dengan 30% kategori Kurang, dibayar 25%. Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh masing- masing ASN pada setiap hari kerja setelah berakhirnya jam kerja atau paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja out put/out come (cascading). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem/aplikasi tertentu atau dilakukan secara manual apabila terdapat kendala tertentu dan harus divalidasi oleh atasan langsung. Validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Kepala Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…