DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 38) yang telah beberapa kali diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat [I Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 __ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); ee aw b. 2. 3. 4

4.Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 17). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN BUKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. # Pasal I Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 38) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a.Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negera dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 5); Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negera dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 31), Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negera dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 26); Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negera dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 17); b. ¢. d. Te diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3.Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indragiri Hilir.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
6.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut FORKOPIMDA adalah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
8.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
9.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah . 11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. 12.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
13.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. y 4fl
14.Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Bukan Pegawai ASN/Non ASN adalah orang-perorangan yang melaksanakan pekerjaan, tugas dan/atau kegiatan di lingkungan dan/atau untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
17.Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran. 18.Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar Tempat Kedudukan baik sendiri ataupun secara bersama-sama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas, pekerjaan, kegiatan dan/atau kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang dan dibiayai oleh APBD.
19.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar dari Tempat Kedudukan ke suatu tempat tertentu dalam wilayah Daerah yang dibiayai oleh APBD.
20.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar dari Tempat Kedudukan ke suatu tempat tertentu di luar wilayah Daerah yang dibiayai oleh APBD. 21.Tempat Kedudukan adalah tempat dimana kantor SKPD berada.
22.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
23.Biaya Rill (at cost) adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri HIlhir.
25.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya. 26.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan APBD. 27.Surat Tugas adalah surat yang berisi perintah untuk melakukan Perjalanan Dinas dari pejabat yang berwenang menandatangani.
28.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA atau KPA dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan/atau Bukan Pegawai ASN/Non ASN. 29.Uang Harian Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas sebagai uang saku dan uang makan.
30.Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk membayar angkutan udara, laut dan/atau darat. 31.Uang Representatif adalah tambahan uang saku yang hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas yang diberikan secara Lumpsum. 32.Biaya Penginapan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam rangka membayar tempat bermalam, hotel dan/atau penginapan. A Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : A

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, FORKOPIMDA, Pegawai ASN baik yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah ataupun yang berada di luar lingkungan Pemerintah Daerah dan Bukan Pegawai ASN/Non ASN, yang dibiayai oleh APBD.
(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
2. b.Perjalanan Dinas Luar Daerah.
(3)Dihapus. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :3.

Pasal 7

(1)Biaya Perjalanan Dinas, terdiri dari:
1. a.Uang Harian,;
2. b.Uang Representatif;
3. c.Biaya Penginapan; dan
4. d.Biaya Transportasi.
(2)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu :
1. a.Golongan A, untuk :
  1. 1.Bupati;
  2. 2.Wakil Bupati; dan
  3. 3.Pimpinan DPRD.
2. b.Golongan B, untuk :
  1. 1.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon 11);
  2. 2.Anggota FORKOPIMDA selain Ketua DPRD;
  3. 3.Anggota DPRD; dan
  4. 4.Pejabat Fungsional Ahli Utama/sederajat.
3. c.Golongan C, untuk :
  1. 1.Pejabat Administrator (Eselon III);
  2. 2.Pejabat Fungsional Ahli Madya/sederajat; dan
  3. 3.PNS Golongan IV.
4. d.Golongan D, untuk : Pejabat Pengawas (Eselon IV); Pejabat Fungsional Ahli Muda/sederajat; Pejabat Fungsional Ahli Pertama/sederajat; PNS; dan . CPNS Golongan III. olongan E, untuk : PNS dan CPNS Golongan II; PNS dan CPNS Golongan I; PPPK; dan
  1. 4.Bukan Pegawai ASN/Non ASN.
(3)Biaya Penginapan bagi Bukan Pegawai ASN/Non ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke Ibukota Provinsi Riau diberikan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Biaya Penginapan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD.
(4)Besaran Biaya Perjalanan Dinas bagi tiap golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati berdasarkan standar harga yang berlaku. (S) Penetapan Besaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai diberlakukan untuk Tahun Anggaran 2025. ° 2. 3. 4. Gc 2. 3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :4.

Pasal 9

(1)Setiap Perjalanan Dinas harus memiliki dokumen yang berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan. Ah | 4
(2)Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Surat Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
2. b.SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujyuan Perjalanan Dinas,
3. c.Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atau bukti pembayaran Moda Transportasi lainnya;
4. d.Daftar Pengeluaran Riil;
5. e.Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
6. f.Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya (kecuali bagi Bukan Pegawai ASN/Non ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke Ibukota Provinsi Riau);
7. g.Laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas (dapat ditambahkan dengan dokumentasi/foto kegiatan sebagai tambahan/penguat alat bukti).
(3)Ketentuan mengenai penandatanganan Surat Perintah dan/atau Surat Tugas dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, FORKOPIMDA (kecuali Ketua DPRD), Pegawai ASN baik yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah ataupun yang berada di luar lingkungan Pemerintah Daerah dan Bukan Pegawai ASN/Non ASN yang dibiayai oleh APBD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Penandatanganan Surat Perintah dan/atau Surat Tugas dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan/atau Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
(5)Dalam hal Ketua DPRD_ berhalangan, Ketua DPRD_ dapat mendelegasikan penandatangan Surat Perintah dan/atau Surat Tugas dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Wakil Ketua DPRD. Pasal I Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Ditetapkan di Tembilahan Pada tanggal 10 jaouati 2925
1. j.BUPATI INDRAGIRI HILIR, y Zz H. ERISMAN YAHYA Diundangkan di Tembilahan he Pada tanggal (0 saouart 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI ad TANTAWI JAUHARI BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR ..r..

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…