Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Bab dan 29 (dua puluh sembilan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama; Pembinaan Dan Pengembangan Bum Desa/ BUM Desa Bersama; Pelaksanaan Sanksi Administratif; Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa; 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Len RIO. 3. 4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten’ Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragirni Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragin Hilir (Lkembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 4). 9. MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Mihk Desa.
Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:
BAB II
Dokumen pendukung pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri dari:
Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b minimal memuat:
Anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c minimal memuat: mo Boop
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurof d ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa/ Peraturan Bersama Kepala Desa. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
BAB III
Membuka PDF…