Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Jenis Industri Andalan; Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga; Kebijakan Industri Daerah; Kebijakan Industri Daerah; Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan RPIK; Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024; 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); AI 3. 4. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang6. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang7. Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114); 8. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20159. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022-2042.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan PONT Perindustrian. A K 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir atau sebutan lainnya. Kebyakan Industri Daerah adalah dokumen perencanaan yang merupakan arah dan tindakan untuk pencapaian pembangunan industri kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Jasa industri adalah usaha jasa yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan industri. Industri Andalan adalah industri unggulan yang merupakan industri sebagai penggerak utama dimasa yang akan datang. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten Indragiri Hilir untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2042. 5. 6. oy 8. 9.
Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
BAB II
Industri Andalan di Daerah meliputi :
BAB ILL
Dalam rangka melaksanakan program pembangunan industri di Daerah, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan kerja sama dengan : pengusaha; pelaku industri; perguruan tinggi; perbankan; pemerintah daerah lain; dan/atau lembaga dalam negeri maupun tuar negeri.mo Aaogp
Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
Kebijakan Industri Daerah disusun oleh Dinas. Dalam penyususunan Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berkoordinasi dan/atau dapat bekerjasama dengan lembaga terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan. Kebijakan Industri Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) merupakan rencana strategis RPIK yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Rencana strategis RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V
Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka konsistensi pelaksanaan RPIK sesuai dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Industri Daerah dengan tetap menyelaraskan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Riau dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaiana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan perangkat Daerah dan/atau instansi terkait sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :
Kepala Dinas membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK. Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat : a b c. d. e f. . pertumbuhan produksi industri pengolahan; . jumlah tenaga kerja disektor industri kecil, menengah, besar; realisasi investasi sektor industri; capaian hasil pelaksanaan program-program pembangunan industri, . permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri; dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Ditetapkan di Tembilahan Pada tanggal (© Januart 2025 b+ Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR, 7 K H. ERISMAN YAHYA Diundangkan di Tembijahan Pada tanggal 1° januan 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDARGIRI HILIR b- TANTAWI JAUHARI BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 9 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022-2042 Jenis Industri Andalan Kebijakan Industri Daerah
Membuka PDF…